LETKOL Untung bin Sjamsuri terduduk di kursi pesakitan. Dikawal sepasang polisi militer, dia menghadap hakim dengan wajah tegak. Terlihat hadir dalam persidangan pejabat tinggi negara seperti Adam Malik dan Jendral Basuki Rachmat. Pengadilan mendakwa Untung atas perbuatan makar: kudeta Gerakan 30 September 1965. Jelang pembacaan putusan, tak sekalipun dia mengaku bersalah. Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) menjatuhkan vonis hukuman mati. Kendati demikian, tak tampak raut getir pada diri komandan batalion Tjakrabirawa itu. Suasana tersebut terekam dalam “Siaran Khusus” Pusat Produksi Film Negara (PPFN) tahun 1966 berjudul “Untung di Depan Mahmilub (Mahkamah Militer Luar Biasa)”. “Seri ‘Siaran Khusus’ merupakan produk dokumentasi PPFN bergenre newsreel (film berita),” ujar Azmi, direktur pengolahan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam “Ekspose Daftar Arsip Film PPFN: Seri Siaran Khusus 1959-1978” di Gedung ANRI, Jakarta Selatan (22/9).

LANGIT di Laut Jawa perlahan mulai teduh saat petang menjelang di hari itu, 27 Februari 1942. Dari teropong kru pengintai sebuah kapal Angkatan Laut (AL) Jepang, musuh yang dinanti akhirnya tampak saat waktu menginjak pukul 16.00. Rupanya armada kru pengintai kapal musuh juga mampu mendeteksi sebuah gugus serbu Angkatan Laut Jepang itu. Pertempuran Laut Jawa pun dimulai. Pertempuran ini jadi momen adu gempur “tradisional” kolosal antarkapal permukaan tanpa pesawat pertama setelah Pertempuran Jutland (31 Mei-1 Juni 1916) di Perang Dunia I. Pertempuran ini juga jadi penentu laju ofensif Jepang dan upaya defensif terakhir Sekutu melalui ABDACOM atau Komando Amerika Serikat-Inggris-Belanda-Australia di wilayah Hindia Belanda.

SEBUAH tugas berat datang padanya pada 1966: membela Letnan Kolonel Untung bin Sjamsuri. Semua tahu, pada 30 September 1965 Untung memimpin gerakan yang menculik dan membunuh pucuk pimpinan Angkatan Darat (AD). Bagi para jenderal AD, yang kian berkuasa selepas G30S, Untung yang dianggap dekat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah penjahat besar yang harus dihukum berat. Mr. Gumuljo Wreksoatmodjo (1912-1996), orang yang diminta membela Untung, menerima tugas berat yang tak menyenangkan itu meski posisi dan citranya menjadi sulit. Terlebih dia anggota Himpunan Sarjana Indonesia (HSI) yang satu kubu dengan PKI. Mr. Gumuljo tentu saja rawan dicap sebagai antek PKI.

HARI itu sepi peziarah. Masjid Agung Banten hanya diisi jamaah pengajian rutin. Pintu menaranya pun ditutup. Toh keramaian tak pernah lenyap. Ratusan pedagang kaki lima (PKL) berjejal mendirikan lapak terpal di sekeliling kompleks masjid, berimpitan memutari pagar alun-alun. Sudah sejak lama, PKL menjadi masalah tersendiri dalam penataan kawasan Banten Lama, khususnya Masjid Agung Banten. Bukan hanya mengganggu pemandangan, keberadaannya menyalahi aturan tata kelola bangunan berlabel cagar budaya. “Saya sih nunggu digusur saja,” celetuk Rohimah, pemilik kios kaki lima di dekat alun-alun masjid. Tapi dia berharap, jika jadi dipindahkan, kiosnya tak akan berada jauh dari Masjid Agung. Ramai peziarah menjadi ladang pemasukannya sehari-hari.

BELUM juga tengah hari, tapi panas yang menyengat sudah terasa. Sebuah gapura menyambut dengan tulisan “Selamat Datang di Objek Wisata Banten Lama”. Dahulu kala, mungkin sebuah gerbang selamat datang berada di dermaga, menyambut para pendatang dan pedagang yang singgah ke Teluk Banten. Pada masanya, Banten Lama merupakan bandar dagang kelas dunia, salah satu yang terbesar dalam sejarah Nusantara. Namun, pamor itu kemudian lenyap. Boleh dikata, apa yang menjadi objek wisata di kawasan Banten Lama ini hanyalah puing-puing. Reruntuhan bangunan berstatus cagar budaya berserakan di beberapa titik; tembok-tembok Keraton Surosowan, Keraton Kaibon, sistem kanal kuno, Benteng Speelwijk, hingga Masjid Pacinan Tinggi yang hanya menyisakan pondasi dan menara. Keberadaannya pun tersembunyi di balik rumah-rumah penduduk atau lapak pedagang kaki lima. Meski begitu, reruntuhan ini menandai keberadaan Kesultanan Banten lima abad silam.

MENYUSURI Jalan Veteran I Jakarta terdapat beberapa kafe yang menghuni bangunan bergaya Indies yang dibangun sejak 1923. Salah satunya Mata Hari Domus Cafe. Kafe yang mulanya bernama Au Chat Noir atau Black Cat Noir (Kucing Hitam) itu, pada era 1920-an, pernah menjadi tempat sosialita Batavia bertemu, termasuk Margarethe Gertruide Zelle (Lady Mata Hari), agen ganda yang kisahnya termasyhur pada Perang Dunia I. Selain Lady Mata Hari, pengunjung lain yang juga kontroversial dan pernah berkunjung ke sana adalah Kapten Raymond Westerling. Di sebuah ruangan di lantai dua kafe, yang tak jauh dari Istana Merdeka, Westerling kerap menemui Sultan Hamid II sepanjang Januari 1948. Sultan Hamid II atau Sultan Syarif Hamid Al-Qadrie adalah sultan ketujuh (1945–1978) Kesultanan Qadriyah Pontianak. Dia dilahirkan di Pontianak pada 12 Juli 1913, dari pasangan sultan keenam Syarif Muhammad Al-Qadrie dan Syecha Jamilah Syarwani. Hamid mengenyam pendidikan Europeesche Lagere School (ELS) di Sukabumi, Pontianak, Yogyakarta, dan Bandung. Lalu melanjutkan ke Hogere Burger School (HBS) di Bandung dan HBS V di Malang.

SETELAH setahun di Boven Digul, Papua, Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir dipindahkan ke tempat pengasingan baru: Banda Neira di Maluku. Mereka tiba di Banda Neira pada Februari 1936. Sebelumnya, di Banda Neira ada dua keluarga yang dibuang, yaitu Tjipto Mangoenkoesoemo dan Iwa Koesoema Soemantri. Dua keluarga lagi karena penugasan. Suroyo bekerja sebagai dokter pemerintah, sedangkan Mulyadi menjadi kepala Schakelschool (sekolah sambungan antara sekolah dasar dengan sekolah menengah pertama). Mulyadi dan Suroyo kemudian dipindahkan ke Jawa. Iwa dipindahkan ke Makassar pada 1939. Karena penyakit asma, Tjipto dipindahkan ke Makassar pada 1940, kemudian dibebaskan di Sukabumi.

SEBAGAI rezim yang menahbiskan diri rezim pembangunan, Orde Baru memulai industrialisasi secara bertahap pada pertengahan 1970-an. Menteri Riset dan Teknologi BJ Habibie menginisiasinya dengan pendirian Divisi Advanced Technology dan Teknologi Penerbangan di Pertamina pada 1974. Dua tahun kemudian, divisi itu berkembang menjadi PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio (IPTN). Pada tahun yang sama, pemerintah juga mendirikan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). “Berdasarkan perkembangan di bidang industri strategis dan juga kemajuan teknologi pada umumnya, pemerintah pun semakin memikirkan pola manajemen industri strategis yang lebih terintegrasi. Karena itu, mulai awal dasawarsa 1980-an, pemerintah membentuk Tim Pengkajian Industri Hankam (TPIH),” tulis Giri Suseno Hadihardjono, menteri perhubungan di Kabinet Pembangunan VII Soeharto, dalam Bermula dari Nol: Banda Aceh Sampai Los Palos, Perjalanan Pengabdian Seorang Bocah Gunung.

BEBERAPA rak buku besar merapat di dua bidang dinding ruang kerja yang cukup luas di sebuah bangunan kayu berlantai. Dua meja besar membentuk “L” menyesaki salah satu sudut sikunya. Dari office seat-nya itu, Rahardi Ramelan bisa memandang lurus ke sudut ruangan lainnya ke arah sebuah miniatur pesawat komersial bermesin jet sekira 60 cm dan berskala 1:100. Miniatur pesawat itu mendongak ke atas dengan ditopang sebuah stand mic berkaki tiga. Livery atau corak miniatur pesawat dominan putih polos dengan lima gradasi warna biru di bagian bawah perutnya. Di dua sisi badan, dekat jendela kokpit, tertera tulisan “DSTP”. Sementara pada sirip ekornya yang tertera “N2130”. “Kalau lihat modelnya, ini bukti bahwa saya pernah jadi direkturnya, direktur DSTP,” celetuk Rahardi diiringi tawa renyah. Rahardi waktu itu menjabat wakil kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

KENDATI lebih dikenal sebagai negara maritim, kedirgantaraan Indonesia mengurai kisah panjang. Tak banyak diketahui, industri penerbangan negeri ini telah dirintis sejak 1946 oleh Tentara Republik Indonesia Angkatan Udara (TRI AU). Dengan nama Biro Rencana dan Konstruksi di bawah pimpinan Opsir Udara III Wiweko Supono, industri penerbangan Indonesia bermula. Prestasi pertama biro tersebut adalah inovasi pesawat layang jenis Glider Zogling. Selanjutnya, pesawat ini dikenal dengan NWG-1, diambil dari nama pembuatnya: Opsir Muda Udara II Nurtanio yang disupervisi oleh Wiweko. "Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia yang membangun kedirgantaraannya sedari awal, sejak zaman kemerdekaan," ujar Hisar Manongam Pasaribu, pakar teknik dan penerbangan ITB pada gelaran "Ekspose Daftar Arsip PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (PT IPTN) 1950-1988" yang diselenggarakan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di hotel Amaroosa, Bandung, 19-20 Oktober 2016.

Dari Sukarno ke Prabowo, inilah amnesti yang diberikan tiap-tiap Presiden Republik Indonesia.

Presiden Prabowo berpidato di Sidang Umum PBB pada 23 September 2025. Dalam sejarah, siapa saja presiden Indonesia yang pernah bersuara di forum tersebut?