PADA sore 30 September 1965, Lettu Piere Tendean menemani Ade Irma Suryani, putri bungsu Menko Hankam/KSAB Jenderal AH Nasution, main sepeda di halaman belakang rumah. Hampir tiap sore Ade bersepeda di sana dan Tendeanlah yang selalu menemani. “Piere cenderung melunak dan memanjakan putri bungsu Nasution ini,” tulis Martin Sitompul dalam “Pierre Tendean Si Galak yang Memikat”, dimuat di Historia.ID. Sejak bertugas sebagai ajudan Nasution pada April 1965, Tendean tinggal di pavilyun ajudan di rumah Nasution. Bila sedang tidak bertugas luar mendampingi Nasution, Tendean biasa mengerjakan bermacam tugas keprotokoleran di rumah tersebut. Urusan di luar tugas resmi pun tak ditolaknya, salah satunya adalah momong putri bungsu Nasution. Rutinitas sebagai ajudan itu dijalani Tendean hingga ajal menjemputnya di waktu yang terlalu dini.

PIERRE Tendean dan Efendi Ritonga adalah taruna Akademi Teknik AD (Atekad) lulusan tahun 1961. Keduanya kawan dekat. Tingkat satu, mereka satu peleton dan tinggal bersama di barak. Sekamar saat menginjak tingkat dua. Sekali waktu, mereka keluar asrama turun ke arah Ciumbuleuit menghabiskan akhir pekan. “Pierre cerita bahwa ada lima wanita siswi SMA Dago yang taruhan untuk mendapatkan dirinya yang ganteng itu,” tutur Efendi dalam peluncuran buku biografi resmi Pierre Tendean Sang Patriot: Kisah Seorang Pahlawan Revolusi di Perpustakaan Nasional Jakarta Pusat, 25 Februari 2019. Menurut Efendi, tak satupun dari gadis Bandung itu yang diterima oleh Pierre karena alasan sedang belajar untuk menyelesaikan pendidikan. “Kelihatan dari jiwanya, dia bisa memisahkan mana yang harus dilakukan mana yang akan mengganggu,” tutur purnawirawan dengan pangkat terakhir brigjen itu.

As part of the strategy to strengthen the governance of the Merah Putih Village Cooperative, the Ministry of Cooperatives has prepared and held training sessions to improve the capacity of administrators and managers. In the training, cooperative administrators are equipped with a variety of skills, from managerial, entrepreneurial, and digital transformation to modern cooperative practices. Despite its good purpose, the effort needs to be carefully considered. This is because producing competent and professional cooperative cadres and personnel cannot be done overnight. Training alone is not enough. In the past, cadre development was supported by academies and cooperative schools. Managing a cooperative isn't just about developing business programs, but also about mitigating them in difficult times.

The Merah Putih Village Cooperative, launched by President Prabowo Subianto in July 2025, is expected to boost the rural economy. The cooperative, which is claimed to bring 80,000 cooperatives throughout Indonesia, is one of the current administration's priority programs. The target is for all cooperatives to be fully operational by the end of 2025. To implement this, the government is ensuring access to capital. This is stipulated in Minister of Finance Regulation No. 49 of 2025 concerning Funding for the Merah Putih Cooperative dated July 21, 2025. Among the provisions in the regulation is a capital loan scheme that can be obtained from Himbara (Association of State-Owned Banks). The maximum loan ceiling per cooperative is IDR 3 billion with an interest rate of 6 percent per year and a maximum loan term of 72 months, which can be paid in monthly installments. However, to date, there has been no regulation supporting the disbursement of these loans. Coordinating Minister for Food Zulkifli Hasan on Thursday (8/21/2025) hoped that by the end of this month, the regulation would be drafted so that the loan ceiling could be used.

SEJAK setelah resmi diterbitkan dan diedarkan pada 30 Oktober 1946, Oeang RepubIik Indonesia (ORI) mengalami hambatan yang tak sedikit. NICA berupaya mempersempit peredaran ORI atau “uang putih”. Mereka menutup jalan perbatasan dan merazia setiap pembawa “uang putih” di banyak wilayah Jawa dan Sumatra. Peredaran “uang putih” pun mampat. Ini membuat pemenuhan gaji pegawai dan anggaran perjuangan terganggu. Tapi rakyat Republik tak hilang akal. “Mereka bekerja keras menerbitkan Oeang Republik Indonesia Daerah (ORIDA) sebagai alat tukar sementara,” kata Suwito Harsono, kolektor ORIDA, pakar numismatik, dan penulis buku ORIDA: Oeang Republik Indonesia Daerah 1947-1949.

SETELAH resmi beredar pada 30 Oktober 1946, pemerintah Republik Indonesia berupaya mendistribusikan Oeang Republik Indonesia (ORI) secara hati-hati ke berbagai wilayah di Jawa dan Madura. Dari percetakan, petugas memasukkan uang itu ke dalam keranjang-keranjang bekas dan membawanya ke kereta api. Di dalam kereta, pemerintah menempatkan petugas bersenjata lengkap. Pemerintah Indonesia menerapkan prosedur itu untuk memastikan uang itu bebas dari gangguan tentara NICA. Saat itu, Belanda sedang gigih menguasai kembali Indonesia. Mereka melakukan segala cara untuk memperlemah kedudukan Republik. Strategi mereka menyasar pula segi ekonomi moneter. Antara lain dengan memproduksi mata uang yang dikenal dengan “uang NICA” dan mencegah peredaran ORI

BELANDA menguasai sebagian besar perbatasan di Jawa Barat dan memblokade pesisir Banten sehingga Karesidenan Banten terisolasi. Hubungan Banten dengan pemerintah pusat di Yogyakarta pun terputus. Untuk memenuhi kebutuhan alat pembayaran di Banten, pemerintah pusat memerintahkan Residen Banten K.H. Achmad Chatib untuk mencetak dan mengeluarkan Oeang Republik Indonesia Daerah Banten (ORIDAB). "ORIDAB merupakan ORIDA pertama yang diterbitkan di Pulau Jawa dengan emisi Serang yang terbit pada Desember 1947," tulis Sri Margana dkk. dalam Keindonesiaan dalam Uang: Sejarah Uang Kertas Indonesia, 1945-1953. Buku Percetakan Uang RI dari Masa ke Masa Volume 1 mengungkapkan bahwa ORIDAB dicetak di Percetakan SERANG di Jalan Diponegoro No. 6 Serang. Pemilik percetakan adalah Abdurrodjak. Pencetakan uang dipimpin oleh R. Abubakar Winangun, M. Sastra Atmadja, Abdurrodjak, dan M. Solihin. Pejabat penerima, penyimpanan, dan pengedar uang kertas adalah M. Asmail. Mereka diangkat berdasarkan surat ketetapan Kepala Pejabatan Keuangan Dewan Pertahanan Daerah Banten No. UU/94 tanggal 26 Mei 1948.

TAK seperti pembangunan Orde Baru yang sangat memandang golongan, maka perjuangan kemerdekaan yang dikenal sebagai revolusi kemerdekaan Indonesia sangat tidak melihat golongan. Dalam pembangunan ala Orde Baru, ada golongan yang dilarang dan ada yang diperkuat. Dalam revolusi, semua golongan banyak terlibat, tak terkecuali golongan kiri. Golongan kiri menghimpun banyak pemuda dalam organisasi bernama Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo). Norman Joshua Soelias dalam Pesindo: Pemuda Sosialis Indonesia 1945-1950 menyebut Pesindo terbentuk dari tujuh organisasi pemuda. Mereka adalah Angkatan Pemuda Indonesia, Angkatan Muda Republik Indonesia, Angkatan Muda Kereta Api, Angkatan Muda Gas dan Listrik, Angkatan Muda Pos, Telegraf, dan Telepon. Di luar dari organisasi-organisasi itu Pesindo terbuka bagi banyak pemuda dan nyaris tanpa pandang bulu. Para pemimpin Pesindo terkait dengan pemuda-pemuda anti-fasis Angkatan 45. Pesindo dekat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

PADA 17 Januari 1948, Perjanjian Renville rampung. Dengan ditandatangani perjanjian tersebut oleh pihak Indonesia dan Belanda, maka otomatis berlaku pula secara praksis semua poin-poin yang telah disepakati. Termasuk penarikan kekuatan-kekuatan militer Republik dari Jawa Barat. Sebagai penganut “Indonesia Merdeka 100%”, sisa-sisa pengikut LR (Lasjkar Rakjat) tentu saja tak menerima ketetapan yang dianggap merugikan Republik tersebut. Alih-alih ikut hijrah, mereka justru membentuk Divisi 17 Agustus sebagai pengisi kekosongan kantong-kantong Republik yang ditinggalkan Divisi Siliwangi. “Pada 17 Agustus 1948, secara terbuka mereka malah mendirikan apa yang disebut sebagai Pemerintah Republik Jawa Barat (PRJB),” ujar Cribb.

SUATU hari, Hasjim Ning, pengusaha nasional berjuluk "Raja Mobil Indonesia" sekaligus kepoanakan Bung Hatta, kedatangan seorang dari Angkatan Darat (AD). Orang itu mengajak Hasjim mendirikan media untuk mengisi kekosongan media-media non-komunis pasca-pembredelan oleh pemerintah pada awal 1960-an. Hilangnya media-media non-komunis membuat banyak pihak, terutama AD selaku lawan politik PKI, khawatir terhadap semakin menguatnya media-media kiri. Oleh karena itu AD getol mengajak berbagai pihak untuk mendirikan media baru guna mengimbangi media-media kiri. Namun, Hasjim tak bisa memenuhi ajakan tersebut. “Menerbitkan surat kabar penuh mengandung risiko,” kata Hasjim dalam otobiografi berjudul Pasang Surut Pengusaha Pejuang.

PARTAI Murba berdiri pada 7 November 1948 dari hasil fusi tiga partai murba. Ia diprakarsai Tan Malaka yang menginginkan partai itu menjadi partai massa. Untuk menjadi partai massa, kata Tan, partai harus memiliki kader-kader yang memiliki disiplin dalam segala-galanya. Kader partai harus terjun ke bawah dan berada di tengah-tengah kaum murba, yaitu golongan penduduk paling besar di Indonesia dan tak mempunyai apa-apa kecuali kekuatan batin dan tenaga untuk kerja. Keinginan Tan Malaka tak terwujud. Ini terbukti dalam pemilu 1955, 1971, dan 1999. Kegagalan ini, menurut sejarawan Harry A. Poeze, karena lemahnya kepemimpinan organisasi, pengikut, kader, dan ormas. Kendati demikian, pada 1950 hingga 1960-an, tokoh-tokoh Murba memainkan peran penting dalam pemerintahan. Dalam perjalanannya, Murba mengalami jatuh bangun: dibubarkan, direhabilitasi, berfusi, dan hidup lagi. Semuanya demi mewujudkan Murbaisme berlandaskan ajaran-ajaran Tan Malaka. Sebagai partai, Murba telah gagal dan tiada lagi; kader-kadernya menyebar dalam berbagai partai. Namun, pemikiran-pemikiran pendirinya, Tan Malaka, abadi.* Berikut ini laporan khusus Partai Murba: Partai Pamungkas Tan Malaka Riwayat Laskar Rakyat Jalan Murba Menuju Pertempuran Media Massa Murba Murba Berseteru dengan PKI Dalih Pembubaran Murba SOBRI Bukan SOBSI PRRI Kecil Hingga Pulau Terpencil Perwamu dari Politik Hingga Sosial Perta Membendung Pengaruh BTI Mahasiswa Murba Berburu Tikus Okra Menjalin Kerjasama Budaya Murba Hidup Lalu Redup Senjakala Partai Murba Misi Murba dalam PDI Murba Bangkit Lagi Gagal Lagi

Perjalanan hidup Tan Malaka dari Pandam Gadang hingga mati dibunuh di Selopanggung, Kediri.