Jingle bells, jingle bells, Jingle all the way; Oh! What joy it is to ride; In a one-horse open sleigh. Lagu Jingle Bells ramai diputar di radio, televisi, hingga pusat perbelanjaan untuk menyambut dan merayakan Natal. Seperti apa sejarahnya?

“SEKARANG lehermu yang dipenggal Nazi menjadi milikku. Berteriaklah, agar keberanianmu yang terbungkam bersinar.” Penggalan puisi berjudul “To and From the Guillotine” karya sastrawan cum aktivis Amerika Serikat Clara Leiser itu tercipta untuk mengenang kolega dekatnya, Mildred Harnack, yang dieksekusi pada 16 Februari 1943 lewat perintah Adolf Hitler. Lahir di Milwaukee, Wisconsin, Amerika pada 16 September 1902, Mildred Elizabeth Fish sudah bersahabat dengan Clara sejak Mildred sering bolak-balik Amerika-Jerman untuk menyelesaikan studi sastra Jermannya di Milwaukee State Normal School (kini Universitas Wisconsin-Milwaukee) dan studi ekonomi di London School of Economics pada 1926 lewat beasiswa Rockefeller Foundation. Saat berkuliah di London pula ia bersua kekasih yang lantas jadi suaminya yang seorang ekonom Marxis, Arvid Harnack. Sejak 1929, Mildred dibawa suaminya ke Jena, Jerman, sekaligus melanjutkan studi doktornya di bidang sastra di Universitas Giessen. Dua tahun berselang, Mildred mendapat beasiswa dari Alexander Humboldt Foundation untuk studi lagi ke Universitas Berlin.

KABAR viral datang dari Medan. M. Fadli, pejabat lurah di Kelurahan Perintis, Medan Timur terjengkang masuk got. Seorang warga mendorongnya sampai nyungsep ke parit busuk. Dengan emosi tertahan, sang lurah meraih orang yang mendorongnya untuk dibawa ke kantor polisi. Seragam dinas coklat lurah yang tadinya bersih cemerlang jadi jorok berlumur noda hitam imbas dari lumpur sisa saluran pembuangan dalam parit. Lurah Fadli sendiri diketahui mengalami cedera pada siku tangannya dalam insiden tersebut.

TAHUN 1965, sebuah tragedi mengubah wajah negeri ini. Bermula dari terbunuhnya sejumlah perwira militer, yang pelaku dan motifnya masih diperdebatkan hingga kini, ratusan ribu orang yang dituduh sebagai anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) ditangkap, dibui, dan dibunuh tanpa memperoleh hak membela diri di depan pengadilan. Dengan kekuasaannya yang mulai uzur, Presiden Sukarno berseru untuk menghentikan kekerasan. Dia juga bersikeras tak memenuhi desakan untuk membubarkan PKI, partai yang dituding sebagai dalang dari pembunuhan para perwira militer. Bukan semata demi mempertahankan ide Nasakom-nya, dia berdalih PKI-lah partai yang memberi sumbangan besar bagi kemerdekaan Indonesia. “Malahan aku yang menyaksikan segala hal itu berkata, korbanan mereka di dalam perjuangan Indonesia merdeka lebih besar daripada korbanan yang partai-partai lain atau golongan-golongan lain telah adakan,” ujarnya di hadapan Komando Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) di Istora Senayan Jakarta, 21 Desember 1965. Kekuasaan Sukarno kemudian kandas. Sementara PKI, setelah 45 tahun berdiri dan mewarnai hitam-putih sejarah Indonesia, dibubarkan dan dinyatakan sebagai partai terlarang. Membicarakannya adalah tabu. Menampilkan lambangnya dianggap subversif. Lebih tragis lagi, nasib keluarga korban dan penyintas, yang menanggung stigma buruk bertahun-tahun lamanya. Ketika rezim otoriter tumbang, harapan diselesaikannya kasus 1965 ternyata jauh panggang dari api. Presiden Abdurrachman Wahid alias Gus Dur memang berani menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Bahkan lebih jauh lagi, Gus Dur mengusulkan pencabutan Tap MPRS XXV/1966, terutama larangan menyebarkan dan mengembangkan ajaran komunisme atau Marxisme-Leninisme. Tapi penolakan berdatangan. Kita belum bisa berdamai dengan masa lalu. Tahun 2015, 50 tahun kemudian. Wacana pemerintahan Joko Widodo meminta maaf kepada para penyintas dan keluarga korban 1965, disertai pemberian kompensasi, mengemuka. Pro dan kontra muncul. Wacana itu, sayangnya, kandas. Masyarakat sipil mengambil jalan lain. Di Den Haag, Belanda, digelarlah Pengadilan Rakyat Internasional untuk memberikan tekanan politik dan moral kepada pemerintah Indonesia agar menyelesaikan kasus 1965. Kami meliput jalannya persidangan langsung dari Den Haag dan memuatnya di laman kami, Historia.ID. Jika edisi kali ini kami menyajikan Laporan Khusus mengenai PKI, ini bukan karena terbawa euforia untuk “merayakan” 50 tahun tragedi 1965. Lihat saja, kami tak mengupas secuil pun apa yang terjadi di seputar 1965 atau sesudahnya. Bukan berarti kami tak menganggap peristiwa itu penting. Sikap kami jelas bahwa kasus 1965 harus diselesaikan secara adil dan bijaksana, lengkap dengan tindakan rehabilitasi, reparasi, dan rekonsiliasi; agar tak ada lagi orang main kuasa, agar tak ada lagi stigma dan ketakutan, agar tak ada lagi beban sejarah yang mesti dipikul generasi mendatang. Kami menurunkan Laporan Khusus ini dengan fokus pembahasan pada partai itu sendiri, dari kemunculan hingga menjelang kejatuhannya, dari partai medioker yang terpuruk akibat Peristiwa Madiun 1948 dan Razia Agustus 1951 hingga jadi partai yang diklaim terbesar pada 1960-an. Kenapa PKI? Mengangkat tema partai politik di masa lalu bukan sekali ini saja kami lakukan. Sebelumnya kami pernah menurunkan Laporan Utama mengenai Partai Sosialis Indonesia dan Masyumi, dua partai yang juga punya pengaruh kuat dalam perjalanan sejarah negeri ini. Kebetulan pula Arsip KOTI (Komando Operasi Tertinggi) di Arsip Nasional sudah dibuka untuk publik. Dari bahan-bahan itu pula kami menyajikan laporan ini untuk Anda. Kami tak berpretensi sajian ini lengkap, sempurna, karena keterbatasan dalam segala hal, dan karena historiografi selalu membuka kemungkinan-kemungkinan untuk perbaikan. Dan setidaknya sajian ini menyodorkan alternatif lain untuk melihat sebuah partai yang pernah begitu disegani di masanya karena aktivitas dan militansinya.* Selamat membaca! Berikut ini laporan khusus PKI: Berawal dari Kelompok Diskusi Cerita dari Kota Kelahiran Surat Mandat untuk Kamerad Maring Jalan Terjal PKI Ilegal Melawan Fasis Jepang Terjerat Keabsahan Mandat Dilikuidasi Komite Pemberesan Di Tangan Tokoh Tua Fusi Demi Arah Revolusi Solo-Madiun 1948 Memulihkan Citra yang Terkoyak Yang Muda yang Berkuasa Razia Agustus Laju dalam Pemilu Mematahkan Ingatan Madiun Teror Si Kepala Batu PKI Menentang Pemretelan Terhadap Pancasila Tanah untuk Kaum Tani Cerita Tujuh Setan Desa Palu Arit dan Baju Hijau Bukan Semata Soal Teknis Memenuhi Sumpah Partai Pundi-pundi Dana Partai Merambah Melalui Sekolah Mengusung Panji Partai Dari Teori Hingga Sastra Kiri Ketika Partai Belajar Sejarah Kisah Keluarga Komunis Gedung Partai yang Terbengkalai

PENULISAN sejarah seringkali sesuai dengan rezim apa yang sedang berkuasa. Dalam sebuah zaman di saat rezim otoriter berkuasa, sedikit saja ruang bagi para sejarawan untuk menulis sejarah dengan bebas, terlebih dalam tema-tema yang membahas masa lalu sang penguasa. Sejarah Peristiwa 1 Oktober 1965 misalnya, selama bertahun-tahun ditulis dan diajarkan secara sepihak dengan menggunakan versi penguasa. Versi lain di luar yang dianggap versi resmi, tak pernah diajarkan bahkan terkesan ditutup-tutupi. Pengetahuan sejarah mengenai Peristiwa 1 Oktober 1965 hanya membahas pembunuhan para jenderal tanpa pernah menyinggung pembunuhan terhadap ratusan ribu kaum komunis. Pengajaran sejarah yang lebih berfungsi sebagai indoktrinasi berdampak fatal pada cara berpikir sebagian besar masyarakat. Ingatan kolektif masyarakat didominasi oleh ingatan resmi rezim Orde Baru. Fakta sejarah disortir, konstruksi masa lalu dibentuk berdasarkan kebutuhan untuk melegitimasi dan mempertahankan kekuasaan.

SEPANJANG sejarah, arsenik telah banyak digunakan sebagai racun yang mematikan. Arsenik menjadi racun yang ideal karena tak berbau dan tak berasa. Selain itu, keracunan arsenik sulit dideteksi karena gejalanya mirip keracunan makanan. Mereka yang terpapar racun ini akan mengalami diare parah, muntah, kelumpuhan, hingga kematian.

SEKIRA 1521, rombongan pelayaran laut Ferdinand Magellan dari Spanyol berlabuh di wilayah yang sekarang disebut Indonesia Timur dan Filipina Selatan. Dalam rombongan itu turut pula penulis Antonio Pigafetta. Dalam laporannya, Pigafetta menulis ada penduduk di kepulauan tersebut yang terjangkiti penyakit Portugis atau sifilis.

PADA pertengahan 1970-an, seorang guru senior di Rotterdam yang hampir pensiun merasa khawatir akan kehilangan waktu mengajarnya di kelas. Pensiun berarti merosot pemasukannya walaupun tidak perlu bekerja keras lagi. Dia sudah puluhan tahun menjadi guru dan itu sangat menyenangkan baginya.

KOMBINASI olahraga dan hiburan (sportainment) sudah sangat lumrah dibuat sebagai tontonan untuk mengusir kebosanan. Di gelanggang tinju, Muhammad Ali sudah memulainya pada 1960-an. Sementara di Indonesia, grup Srimulat ikut meramaikannya sejak 1980-an.

ARENA Promosi dan Hiburan Djakarta (APHD) ramai siang itu. Puluhan orang berkerumun di satu titik. Hampir semuanya serius. Mereka menunggu giliran untuk tes calon pengemudi moda transportasi baru: helicak.

SUATU waktu Prabu Jayabaya mengunjungi Ki Ajar Subrata, seorang pandita di Gunung Padang. Begitu melihat tujuh macam sajian yang disuguhkan, seketika Sang Prabu menikamkan kerisnya ke tubuh Ki Ajar. Dalam benak Prabu Anom berbentur seribu tanya tentang perbuatan ayahnya terhadap Ki Ajar, mertuanya. Sesampai di istana Kadhiri, Sang Prabu sudi memberi penjelasan.

PEMERINTAH Kota Surabaya membuka kembali Kya-Kya sebagai kawasan wisata kuliner malam di Jalan Kembang Jepun. Ini seharusnya juga menjadi bagian dari upaya revitalisasi kawasan Kembang Jepun yang masih dipenuhi bangunan cagar budaya. Sangat disayangkan kalau kawasan dengan bangunan-bangunan lama nan eksotik ini dibiarkan lengang pada malam hari, padahal selain memiliki nilai sejarah juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi apabila dikelola dengan tepat. Contohlah pemerintah Pulau Penang Malaysia yang berhasil mengelola kawasan kota tua mereka sehingga menjadi heritage UNESCO yang mendunia dan menjadi magnet bagi wisatawan.