KETIKA lahir, bukannya menangis, bayi itu tertawa. Orangtuanya memberinya nama Adika Fajar (Reza Rahadian). Kerap diajak orangtuanya nonton pertunjukan Gema Malam Srimulat, Adika tumbuh sebagai remaja yang mengidolai kelompok tawa tersebut.

PEDRO Chavez Brito masih berusia sekira 6-7 tahun ketika sekelompok serdadu membunuh ibunya. Semua berlangsung di depan matanya. Dia, bersama kakak perempuan dan adik lelakinya yang masih bayi, hanya bisa menangis melihat kekejian itu dari balik kandang ayam, tempat mereka sembunyi. Naasnya, serdardu itu menemukan Chavez dan saudaranya, lantas menyeret mereka ke dalam rumah. Sejurus kemudian serdadu itu menyulut api, membumihanguskan rumah mereka sekaligus menewaskan kakak perempuan dan adik lelakinya. Chavez berhasil melarikan diri. “Saya bersembunyi di bawah pohon, saya seperti binatang. Setelah delapan hari, saya pergi ke gunung dan bertahan hidup di sana dengan makan rumput dan dedaunan,” tutur Chavez seperti dikutip International Herald Tribune , 16 April 2013. Chavez menyampaikan kesaksian itu pada persidangan mantan diktator Guatemala Efrain Rios Montt yang dituduh bertanggungjawab atas pembunuhan massal terhadap suku Maya, terutama warga Ixil yang hidup di kaki gunung di wilayah El Quiche. Jaksa berhasil memaksa Rios Montt, yang kini berusia 86 tahun, duduk di kursi pesakitan. Berdasarkan investigasi Komisi PBB dan Komisi Klarifikasi Sejarah di Guatemala, dalam 17 bulan masa kekuasaannya, sejak 1982-1983, Rios Montt mengetahui dan merestui tindak kejahatan kemanusiaan tersebut. “Mahkamah sejarah” juga pernah berlangsung di London, Inggris, Oktober 2012 yang lampau. Tiga warga Kenya, Ndiku Mutua, Jane Muthoni Mara dan Wambugu wa Nyingi menuntut pemerintah Inggris bertanggungjawab atas kekerasan terhadap mereka dan warga Kenya lainnya semasa Inggris menjajah Kenya pada 1950-an. Dalam persidangan yang masih berjalan ini sejumlah sejarawan dihadirkan sebagai saksi. Cerita lain terjadi di Timor Leste. Pascajajak pendapat 1999 terjerumus ke dalam pertumpahan darah. Puncak konflik panjang semenjak diduduki oleh Indonesia pada 1975.  Namun negeri itu bergerak cepat. Mendirikan sebuah komisi yang bertugas mencari bukti-bukti kejahatan kemanusiaan. Hasilnya dokumen Chega!  Setebal ribuan halaman. Memuat kesaksian orang-orang yang mengalami sejumlah penderitaan dan kehilangan. Tak ada “mahkamah sejarah” di Timor Leste. Para pelaku kejahatan kemanusiaan terlalu sulit untuk diseret ke pengadilan. Tapi usaha berdamai dengan masa lalu, sudah setahap lebih maju. Pada negeri-negeri yang sedang bergulat dari masa transisi menuju demokrasi, kejahatan kemanusian di masa lalu acap menjadi beban di masa kini. Ada sebagian negeri yang berhasil mengatasinya, sebagaimana yang terjadi di Guatemala dan Timor Leste. Namun, tak sedikit pula yang belum bisa melepaskan diri dari masa lalunya. Indonesia contoh paling baik dalam soal menggantung kasus masa lalu. Kasus pembunuhan massal 1965-1969 misalnya, tak pernah jelas di ranah hukum. Komnas HAM telah menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Kejaksaan Agung, namun sampai detik ini tak menunjukkan hasil apapun kecuali komentar kontroversi yang berseliweran, mulai dari yang berbobot sampai dengan omongan kelas asbun (asal bunyi). Indonesia mestinya malu pada Belanda. Negara yang pernah menjajah Indonesia berani menghadapi masa lalunya sendiri. Dalam kasus pembunuhan massal di Rawagede 1947, pengadilan di Den Haag menyatakan pemerintah Belanda bersalah dan wajib memberikan kompensasi kepada para keluarga korban. Belakangan pula ada usaha untuk membawa kasus pembunuhan massal rakyat Sulawesi Selatan oleh Kapten Raymond Westerling ke pengadilan. Sementara di negeri-negeri lain keadilan yang sempat terabaikan di masa lalu kembali ditegakkan di masa kini, di Indonesia yang konon berbudaya ini menegakkan keadilan dari masa lalu hanya angan-angan kosong. Di sini, dalam soal menuntaskan kasus masa lalu masih berpusar pada hal: mau atau tidak mau, berani atau tidak berani. Atau mungkin: tidak punya kemauan sama sekali.* Majalah Historia Nomor 13, Tahun II, 2013

RADEN Salamoen, kepala Reserse Dinas Pengawasan Politik (PID), melaporkan aktivitas SK Mochamad sebagai “seorang ekstrimis”. Dalam laporan bertanggal 3 September 1937 itu Mochamad disebut sebagai tersangka utama yang menulis kata tak senonoh di tembok gedung Pengadilan Negeri Yogyakarta. “Pemerintah poekimak!”, “Poeki Wilhelmina!”, “Perdjoangan rakjat marhaen”, “Tidak oesah takoet menentang kekoeasaan”, “Pembrontakan kita kehendaki”, dan seterusnya. Agen PID berhasil menangkap Mochamad yang belakangan juga diketahui bertanggungjawab menulis kalimat kebencian kepada pemerintah kolonial di dinding gang Kampung Notoyudan. Dia dibui, dikenai pasal penyebaran kebencian (haatzai artikelen). Berpolitik pada zaman itu, apapun bentuknya, terutama melawan pemerintah, berisiko mengalami “3B”: Bui, Buang, dan Bunuh.

PADA teori konspirasi, segala macam faktor dihubung-hubungkan, sehingga menyerupai sebuah jaringan yang saling terkoneksi satu sama lain yang berujung pada musabab sebuah peristiwa. Analisisnya beragam rupa, mulai yang paling masuk akal sampai ke soal-soal yang tidak masuk akal. Dalam teori ini, sah-sah saja. Salah satu peristiwa sejarah yang masih diperbicangkan dengan memakai teori konspirasi adalah pembunuhan Presiden John F. Kennedy. Kabarnya, Lee Harvey Oswald, sang eksekutor penembakan JFK hanya menjalankan perintah saja dari kelompok yang menginginkan kematian JFK. Siapakah kelompok itu? Nah, itu pun diliputi misteri yang hanya bisa diraba-raba dengan menggunakan teori konspirasi.

SAYA tak melihatnya sebagai seorang pembunuh berdarah dingin. Dia lebih mirip seorang aktor: berpenampilan dendi, pandai bernyanyi, menari cha-cha dan lihai berakting. Dia selalu punya cara supaya bisa tetap menikmati sebuah pembunuhan: sambil mendengarkan musik, bernyanyi, berfantasi karena marijuana dan tentu menenggak minuman keras. Malam-malam yang tak terbayangkan mengerikannya bagi sang korban adalah aksi teatrikal yang fantastis bagi dirinya. Anwar Congo, nama lelaki tua itu, seperti mendatangkan mimpi buruk dari masa lalu.

SEMUA orang di negeri ini tahu kalau memberantas korupsi itu lebih sulit daripada memberantas ketombe. Itu sebabnya Indonesia butuh lebih dari sekadar sampo anti-ketombe. Memerangi korupsi sudah dilakukan semenjak awal republik ini berdiri. Beragam lembaga telah didirikan, berbagai cara telah dilakukan, tapi rupanya korupsi bukan lagi wabah yang bisa dibasmi begitu saja. Prilaku koruptif seperti telah bermimikri jadi gaya hidup. Celakanya lagi, mengutip Bung Hatta pada 1970-an ketika mega korupsi Pertamina terjadi, “Korupsi telah jadi budaya,” katanya. Mungkin kecenderungan yang sama sudah diendus lebih dulu oleh antropolog Professor Koentjaraningrat yang menulis bahwa orang Indonesia itu punya “mentalitas menerabas”, berani melanggar hukum demi cepat sampai tujuan. Cepat kaya salah satunya.

PADA suatu hari, beredarlah pesan di Blackberry Messenger (BBM) sendal-sepatu cap buaya yang sedang ngetren dan digandrungi masyarakat ada kalimat lafaz Allah. Tulisan itu dikamuflase pada logo cap buaya (bukan merk sebenarnya) yang berada di lapisan telapak sepatu. Barangsiapa yang menggunakan sendal atau sepatu cap buaya itu, sama saja dengan menginjak-injak kalimat suci Allah. Naudzubillah... Pesan BBM itu melesat cepat, menyebar kemana-mana dan sudah pasti membuat bulu kuduk merinding. Bagaimana bisa, nama Allah yang mahasuci itu ada di telapak sedal-sepatu. Ibu-ibu rumah tangga ketakutan. Sebagian merasa berdosa karena membelikan anaknya sendal-sepatu durhaka itu. Mereka yang terlanjur beli, buru-buru membuangnya atau minimal: menghapus logo buaya.

KETIKA pemerintahan pindah ke Yogyakarta pada Januari 1946, Sukarno-Hatta mendapat pengawalan dari anggota polisi yang dipimpin oleh Mangil Martowidjojo. Mereka bertugas di dalam gedung Istana Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan di luar dijaga oleh Polisi Tentara Angkatan Darat (kini, Polisi Militer). Suatu hari di tahun 1947. Paiman, satu-satunya anggota pengawal, yang sudah menikah. Dia dan Prihatin berjaga di rumah Bung Hatta, di sebelah Istana Presiden, dari pukul 14.00 sampai 22.00. Prihatin melihat ada yang tak beres dengan Paiman karena merokok terus-menerus tanpa henti. Malahan rokok belum habis, Paiman sudah menyalakan lagi rokok yang baru dan mengisapnya. Paiman kemudian pamit kepada Prihatin mau mengontrol bagian belakang rumah Bung Hatta. Tak lama kemudian, Prihatin mendengar dua kali letusan senjata api. Prihatin lari menuju Paiman yang sudah roboh sambil meraung-raung kesakitan dan minta air. Prihatin segera melapor kepada komandannya, Mangil yang tengah tiduran di bangku panjang di depan serambi asrama di Istana bagian belakang. “Paiman bunuh diri di halaman belakang rumah Bung Hatta,” kata Prihatin. Mangil dan Prihatin lari menuju tempat kejadian. AKBP Mangil Martowidjojo (tengah) bersama anak buahnya, sebagian kecil perwira Detasemen Kawal Pribadi Presiden Sukarno tahun 1966. (Repro Kesaksian tentang Bung Karno 1945-1967 ). Prihatin dan seorang sersan mayor Polisi Tentara yang bertugas di Istana Presiden, segera membawa Paiman ke Rumah Sakit Petronela di Kota Baru. Namun, nyawa Paiman tak tertolong. Dia mengakhiri hidupnya dengan senapan panjang yang dibawanya bersama senjata pendek revolver. Jenazah Paiman dibawa ke asrama. Istri Paiman tidak langsung diberi tahu karena kamar Paiman dan kamar Sukarno berdekatan. Kalau istrinya menangis dan berteriak-teriak tentu akan mengganggu keluarga Sukarno. Pada pagi sekali, istri Paiman diberi tahu bahwa suaminya mati bunuh diri. Dan benar saja, dia menangis dan berteriak-teriak keras sekali. Mangil melaporkan kepada Sukarno mengenai kejadian bunuh diri anggota pengawalnya. Sukarno memerintahkan agar jenazahnya diurus dengan sebaik-baiknya. Jenazah Paiman diperiksa oleh Soeharto, dokter pribadi Sukarno, bersama Mangil. “Dalam surat yang ditulis Paiman, dia mengungkapkan alasan bunuh dirinya karena tidak dapat memenuhi permintaan istrinya, yaitu minta baju. Memang waktu itu keadaan kami sedang menderita dan serba kekurangan,” kata Mangil dalam Kesaksian tentang Bung Karno 1945-1967. Namun mungkin saja ada masalah lain, selain permintaan baju, yang membuat Paiman mengakhiri hidupnya. Mangil mengatakan waktu di Yogyakarta terasa sekali kekurangan pakaian karena blokade Belanda. Kadang-kadang mereka menunggu pakaian kering dijemur di dalam kamar mandi yang terbuka. Setelah pakaian kering, baru dipakai lagi, terutama pakaian dalam. Pakaian dinas anggota pengawal pun tidak karuan lagi warnanya karena luntur dan pudar meskipun belum sampai robek. Pernah suatu kali pakaian seragam mereka dicelup di sebuah perusahaan ternama di Yogyakarta. Warna yang diminta, kuning emas. Namun, hasilnya warna hitam. Sehingga ketika mereka bersiap mengawal, Sukarno berkata kepada salah satu anggota, “kamu orang, seperti mau mengawal orang mati saja.” Mangil kemudian meminta bantuan seragam kepada Kementerian Pertahanan dan Jawatan Kepolisian Negara Pusat di Purwokerto. Lumayan, mereka dapat pakaian dari bahan belacu yang gampang luntur warnanya.

WAKIL Ketua DPR dari Partai Golkar Priyo Budi Santoso menanggapi laporan Komnas HAM tentang pelanggaran HAM berat peristiwa 1965 dalam nada minor. “Kalau semua diungkap, nanti lama-lama zaman Ken Arok juga minta diungkap,” kata dia sinis. Maka baiklah, kalau seandainya kehawatiran Priyo menjadi kenyataan: ada sebagian pihak yang menuntut pelanggaran HAM berat sampai ke zaman Ken Arok, bagaimana jadinya?

STADION Gelora Bung Karno (GBK) bukan hanya tempat menghelat pertandingan sepakbola atau konser musik. Di masa lalu, saat masih bernama Stadion Utama Senayan, stadion kebanggaan Indonesia ini juga pernah bikin geger karena menjadi arena gladiator yang mempertarungkan manusia dengan singa. Duel semacam ini lazimnya terjadi di zaman kolosal Romawi. Ia menjadi pertarungan hidup-mati antara petarung-gladiator melawan binatang buas. Begitu pertunjukan gladiator diadakan di Jakarta, masyarakat sangat antusias menyambutnya. Semula, hari pertarungan yang ditunggu-tunggu itu dijadwalkan 25 Agustus 1968, namun diundur kemudian menjadi 1 September 1968. Yang jelas, sejak jauh-jauh hari berbagai suratkabar terbitan ibukota sudah gembar-gembor memberitakan pertunjukan bertajuk “Bandot Lahardo Show” itu. “Samson di abad ke-20. Manusia yang akan melawan binatang-binatang buas, yang terdiri dari harimau, singa, dan banteng itu, adalah seorang pemuda berbadan tegap bernama Bandot Lahardo,” lansir Duta Masjarakat, 21 Agustus 1968.

DALAM sebuah diskusi muncul pertanyaan peserta tentang apa bedanya antara pemimpin zaman dulu dengan zaman sekarang. Jawaban pukul rata sama suka langsung dilontarkan dengan cara slebor sekenanya tapi ada juga benarnya: kalau pemimpin dulu dipenjara dulu baru berkuasa kalau sekarang berkuasa dulu baru dipenjara. Lantas datang lagi pertanyaan apa bedanya negarawan dengan politikus? Sang penanya tentu sudah mengerti jawabannya. Dia hanya ingin memperkuat asumsi-asumsinya saja tentang beda jenis kepemimpinan itu. Karena berdasarkan pengetahuan umum yang tersebar entah lewat mana, ada opini yang menempatkan bahwa politikus itu kelasnya di bawah negarawan.

TAHUN 2012 Indonesia masuk dalam peringkat 63 calon negara gagal berdasarkan survey The Fund for Peace yang berpusat di Washington, Amerika Serikat. Seperti berdiri di tubir jurang, hanya selangkah lagi Republik yang didirikan dengan elan perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme ini menjadi negara gagal. Penyebab utamanya tentu karena pemerintah dinilai gagal melindungi minoritas dan gagal mempersempit jurang perbedaan si kaya dan si miskin.