KASUS korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina (Persero) Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023 menggegerkan masyarakat Indonesia. Pengungkapan perkara korupsi yang menyeret nama sejumlah petinggi Pertamina itu membuat publik geram, sebab Kejaksaan Agung mengungkapkan bahwa PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blending atau dioplos di depo maupun storage menjadi Pertamax. Dalam proses pengadaannya, bahan bakar minyak (BBM) Pertalite tersebut dibeli dengan harga lebih tinggi atau setara harga Pertamax. Akibat perbuatan ini kerugian negara pada 2023 diperkirakan mencapai Rp193,7 triliun.

Orang-orang antre meminta keterangan mengenai kabar "kiamat" di Fiske Planetarium, Colorado, AS. (Glen Martin/Denver Post File Photo). SEKIRA empat ribu warga Filipina dari sekte Kristen Ako menggali lubang di dekat rumah dan mengisinya dengan bahan makanan. Di Boston, AS, orang-orang mengadakan “pesta terakhir”, sementara di Los Angeles ratusan orang memenuhi Observatorium Griffith untuk memperoleh keterangan. Penyebabnya: “Hari Akhir” diyakini akan tiba pada 10 Maret 1982. Pada 1974, dua astro-fisikawan Inggris John Gribben dan Stephen H. Plagemann menerbitkan buku The Jupiter Effect . Menurut buku ini, pada 10 Maret 1982 sembilan planet di galaksi akan sejajar dengan matahari dan daya tariknya akan meningkat. Akibatnya, permukaan matahari akan meledak dan sampai ke bumi. Gempa bumi dahsyat bakal menerjang California, AS, daerah dengan intensitas gempa tertinggi di luar Alaska dan Hawaii. Maka, orang pun menyimpulkan kiamat bakal tiba. Meski banyak ahli astronomi tak sependapat, tetap saja ada orang yang mencoba meraih keuntungan. “Apa yang mengganggu adalah bahwa para pedagang kiamat menyalahgunakannya atas nama ilmu pengetahuan,” tulis Nigel Henbest, astronom Inggris dalam “Sorry, the Jupiter Effect is Canceled,” dimuat di New Scientist , 4 Maret 1982. Para “pedagang kiamat” itu di berbagai penjuru dunia menyimpulkan bahwa 10 Maret 1982 merupakan akhir dari dunia alias kiamat. Kepanikan pun melanda. Bukan hanya di AS dan Filipina. Di Calcutta, India, orang-orang Hindu menggelar upacara “Yajna”; memuja Dewi Agni (api). Penduduk Lima, Peru, bahkan menyangka kiamat datang lebih awal ketika gempa bumi berkekuatan 4,2 SR mengguncang kota itu pada 9 Maret 1982. Alih-alih menyodorkan ketenangan, media di berbagai negara ikut memanaskan situasi. Di India, misalnya, Sunday Herald memprediksi bumi akan dilanda gempa, wabah, dan pemberontakan. Bagaiman dengan Indonesia? Ada juga yang percaya. Selain bumi bakal bergoncang kuat, “Pulau Jawa akan terbelah dua dan tenggelam,” tulis Tempo , 20 Maret 1982. Berbagai pihak pun kerepotan. Di AS, selain Observatorium Griffith, Kitt Peak National Observatory bahkan sampai menerbitkan rilis tujuh halaman. John Gribben sendiri berkirim surat ke redaksi New York Times , kemudian dimuat pada 3 Maret 1982, untuk menyeru orang-orang agar tak panik. Dia mengatakan sama sekali tak memprediksikan kiamat. Ketika hari-H tiba, orang-orang yang termakan isu menjalani hari lain dari biasanya. Orang-orang di Puerto Rico berkumpul di jalan-jalan sejak subuh; mereka ingin menyaksikan “Jupiter Effect.” Orang-orang Kristen sekte Ako di Filipina masuk ke lubang-lubang yang mereka buat. Namun kiamat tak jadi datang. Menurut Henbest, jangankan bencana dahsyat, apalagi kiamat, posisi sembilan planet sejajar pun tak bakal terjadi pada 10 Maret 1982. “Tapi kalau di tahun 1982 kita mengalami ‘penderitaan terus dan kerusuhan di Inggris’, janganlah menyalahkan Jupiter tua yang malang,” kata astronom Universitas Cambridge itu menyindir kaum penganut kiamat Jupiter Effect. Dan kehidupan kembali berjalan normal. Namun “ramalan” serupa kerapkali muncul. Misalnya, ramalan suku Maya bahwa kiamat akan terjadi pada 21 Desember 2012. Nyatanya, kiamat belum juga datang.*

MASA-masa produktif Pramoedya Ananta Toer sebagai sastrawan habis dalam penjara Orde Baru. Setelah Peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965, Pram dikenai status tahanan politik. Total 14 tahun lamanya Pram ditahan tanpa diproses pengadilan. Waktu Pram mendekam di penjara-pembuangan Pulau Buru memasuki tahun ke-8, Presiden Soeharto berkirim surat padanya. “Kekhilafan bagi seorang manusia adalah wajar, namun kewajaran itu harus pula ada kelanjutannya yang wajar. Yakni kejujuran, keberanian, dan kemampuan untuk menemukan kembali jalan yang benar dan dibenarkan. Semoga Tuhan Yang Maha Besar dan Maha Kasih memberi perlindungan dan bimbingan di dalam Saudara menemukan kembali jalan tersebut,” kata Soeharto dalam suratnya bertanggal 10 November 1973. Padahal, ketika diwawancarai wartawan asing Brian May pada November 1972, Soeharto mengatakan bahwa Pram sama sekali tidak terlibat G30S. Namun, menurut Soeharto, siapa saja yang berpihak pada kekuatan yang berada di balik G30S, tidak boleh diberi hati. Pram termasuk dalam kelompok ini karena aktivitasnya dalam organisasi Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra).

Diskusi buku "1965-Indonesia dan Dunia"di Goethe Haus, Jakarta, 30 September 2013. Foto: Agus Kurniawan. KETIKA Gerakan 30 September 1965 pecah, Uchikowati (48 tahun) duduk di sekolah menengah pertama. Ibunya anggota Gerwani, ditahan di penjara Bulu, Semarang. Sedangkan ayahnya, bupati Cilacap, dibui di penjara Mlaten, Semarang. Pada 1967, ayahnya divonis 20 tahun penjara sebagai tahanan politik dan menghuni lembaga pemasyarakat Besi dan Permisan di Nusakambangan. “Ketika semua orang menyebut bahwa Gerwani itu jahat,” kata Uchi, “saya tak pernah melihat kejahatan itu pada ibu saya. Justru saya melihat ibu saya punya pekerjaan yang mulia. Bersama anggota Gerwani, ibu mendirikan taman kanak-kanak, rumah bersalin, dan pemberantasan buta huruf dengan sasaran petani dan kaum perempuan.” Uchi menceritakan pengalaman pahit tersebut pada acara diskusi buku 1965 - Indonesia dan Dunia karya Baskara T. Wardaya dan Bernd Schafer, di Goethe Haus, Menteng, Jakarta Pusat, 30 September lalu. Hadir sebagai pembicara, kedua editor buku tersebut, Bonnie Triyana, Mery Kolimon, Ratna Hapsari Rudjito, dan Uchikowati. Buku ini adalah kumpulan tulisan dari seminar internasional bertajuk “Indonesia and the World 1959-1969: A Critical Decade”  di Goethe Haus tahun 2011. Menurut sejarawan Baskara T. Wardaya, buku ini membantu melihat konteks yang lebih luas atas apa yang terjadi di seputar tragedi 1965-1966 berikut dampaknya. Buku ini memiliki dimensi yang berbeda dari yang apa kita lihat selama ini: ketegangan antara blok Barat dan Timur, Inggris yang sibuk membentuk federasi Malaysia, Australia yang ingin mendekat kepada Barat dalam menghadapi perkembangan komunis di Asia, perpecahan antara Beijing dan Moskow, dan diam-diam hasrat untuk menguasai sumberdaya alam Indonesia. “Buku ini diharapkan bisa membantu kita melihat peristiwa 1965-1966 secara lebih jernih dan luas, baik untuk kepentingan akademik maupun advokasi,” kata Baskara. Selain itu, dengan membaca ini, kata Mery Kolimon yang mengumpulkan cerita korban peristiwa 1965 di Nusa Tenggara Timur, kita mengerti bahwa mereka adalah korban dari sebuah skenario besar kepentingan para penguasa dunia. “Ibaratnya gajah berkelahi, pelanduk mati di tengah-tengah,” ujar Mery, pendeta dan dosen Universitas Kristen Artha Wacana, Kupang, NTT. Mery mengatakan ini bukan persaingan ideologi. Tapi perebutan kekuasaan ekonomi dan politik. Tulisan Bradley Simpson dalam buku ini menunjukkan bukti-bukti otentik keterlibatan Amerika Serikat dan Inggris. Pembantaian terhadap orang-orang komunis dan yang dituduh komunis didukung oleh operasi-operasi rahasia Amerika dan Inggris. Kedua negara itu melihat pembasmian PKI sangat penting untuk mengembalikan Indonesia ke dalam hubungan erat dengan dunia Barat. Bagi mereka, Sukarno harus disingkirkan karena kebijakan-kebijakannya semakin pro-Tiongkok. Tulisan Jovan Cavoski menjelaskan pengaruh Tiongkok yang semakin kuat terhadap PKI dan Sukarno membuat cemas negara-negara Barat dan Uni Soviet. “Saya sendiri memahami peristiwa 1965 sebagai teror negara terhadap rakyatnya sendiri. Dan di atas teror itu kekuasaan Orde Baru dibangun dan berkembang lebih dari 30 tahun. Teror itu menjadi trauma kolektif. Bukan hanya korban dan keluarga korban yang mengalami trauma, tetapi seluruh bangsa. Ini yang kami temukan dalam penelitian di NTT,” kata Mery. Bonnie Triyana, sejarawan dan pemimpin redaksi majalah Historia , menyoroti soal pemberitaan media massa luar negeri. Dalam buku ini terdapat dua tulisan mengenai hal itu: Heinz Schutte menulis tentang pers Prancis dan Richard Tanter soal pers Australia. Selain pers di kedua negara tersebut, menurut Bonnie, justru pers Belanda yang cukup banyak memberitakan apa yang terjadi di Indonesia, khususnya mengenai pembantaian massal dan penahanan semena-mena. Salah satu koran yang getol menulis adalah De Haagsche Courant –kemudian dimerger menjadi  NRC Handelsblad . Dua wartawannya, Cees van Caspel dan Henk Kolb bersama Poncke Princen, mantan tentara Belanda yang memilih menjadi warga negara Indonesia dan bergiat sebagai pejuang hak azasi manusia, datang ke Purwodadi. Mereka mendapatkan keterangan mengenai pembunuhan massal dari Romo Wignyosumarto. Berita itu menghebohkan. Pemberitaan media massa Thailand bahkan memicu demonstrasi di depan kedutaan besar Indonesia di Bangkok. Buku ini telah mengisi kekosongan historiografi di Indonesia. “Selama ini kajian peristiwa 1965 lebih banyak mengenai apa yang terjadi pada 1 Oktober, siapa dalangnya, dan apa yang terjadi setelahnya. Belum ada pembahasan mengenai bagaimana posisi Indonesia dalam peta politik dunia dan kaitannya dalam peristiwa 1965,” kata Bonnie.

KEDUA pasangan itu tampak sumringah. Jossie, berusia 25 tahun, terlihat tampan dengan setelan jas putih dan dasi kembang-kembang warna merah. Bonnie, berusia 22 tahun, mengenakan gaun panjang, juga berwarna merah. Pernikahan dilangsungkan di Swinging Pub Bar, Blok M, dengan dihadiri 120 orang, termasuk keluarga kedua mempelai. Bonnie memotong kue pengantin. Jossie menyuapi pasangannya. Para tamu bertepuk tangan lalu memberikan ucapan selamat. Selesai berpesta, pengantin tersebut pulang ke rumah mereka, di bilangan Pejaten (Jakarta Selatan). Perkawinan Jossie dan Bonnie, yang berlangsung pertengahan April 1981, mendapat pemberitaan luas dari media –dengan lebih menonjolkan sisi sensasional. Perkawinan mereka juga mengejutkan publik, yang umumnya masih menganggap hubungan sesama jenis sebagai “perilaku menyimpang”. Jossie dan Bonnie menuai hujatan, terutama kelompok Islam. Dan tak ada yang membela keduanya. Di masa Orde Baru, siapa yang berani? Julia Suryakusuma termasuk sedikit dari orang Indonesia yang membela mereka. Bersama Toeti Heraty dan Marianne Katoppo, dia menulis surat pembaca ke majalah Tempo  yang berisi dukungan bagi Jossie dan Bonnie. Giliran mereka yang dihujat. “Kami menerima banyak cacian pedas (semua dari laki-laki) dan satu surat dukungan dari Dede Oetomo, sekarang aktivis hak-hak gay dan HIV/AIDS terkemuka di Indonesia, yang baru saja membentuk Lambda Indonesia (sekarang GAYa NUSANTARA), organisai hak-hak gay pertama di Indonesia,” tulis Julia Suryakusuma, “Should a married couple be frank and earnest?”, The Jakarta Post , 12 September 2007. Dede Oetomo menulis bahwa surat mereka ibarat "menghirup udara segar" dalam suasana yang didominasi heteroseksualitas. Padahal mereka bukanlah lesbian. Mereka melakukannya sebagai “warga negara yang percaya pada hak demokratis setiap individu atas seksualitas mereka,” tulis Julia. Di Indonesia, melalui UU Perkawinan, negara hanya mengakui perkawinan heteroseksual, antara lelaki dan perempuan. Jossie dan Bonnie menjadi sosok pertama yang berani keluar ( coming out ) dari kungkungan norma perkawinan heteroseksual dan memantik gerakan homoseksualitas di Indonesia. Jika sebelumnya kaum homoseksual masih berkutat pada diri mereka sendiri, kini mereka mulai menunjukkan eksistensinya di tengah masyarakat, menjadi bagian dari masyarakat. “Keduanya ingin menjadi pelopor bagi kaumnya yang sebetulnya berjumlah tidak sedikit,” tulis majalah Liberty  sebagaimana dikutip Tom Boellstorff dalam The Gay Archipelago . Meski banyak orang menganggap konsep lesbianisme adalah baru, dan berasal dari Barat, praktik hubungan sesama jenis bukanlah hal baru dalam sejarah. Ia hadir dalam melalui cerita-cerita rakyat, laporan kolonial, maupun pemberitaan media. Kakawin Hariwangsa , misalnya, secara eksplisit menggambarkan interaksi seksual sesama perempuan. Relasi seksual sesama perempuan terjadi di dalam keraton Surakarta dan Yogyakarta. Di Bali, menurut Jaleswari Pramodhawardani dalam tesisnya, pernah hidup suatu komunitas perempuan di Puri Gde yang dipimpin oleh perempuan agung dan tak pernah menikah. Kasus yang mirip Jossie-Bonnie pernah terjadi pada 1939 di Alahan Panjang, sebuah nagari di Sumatra Barat, sekira 65 kilometer dari Kota Padang. Namanya Rakit dan Tinoer. Rakit janda yang sudah delapan tahun ditinggal suami. Tinoer, yang potongan rambutnya seperti lelaki, anak gadis seorang syekh yang tinggal di Sungai Nanam. Karena saling mencinta, mereka hidup layaknya suami-istri. Keduanya lalu minta izin menikah tapi orangtua Tinoer tak mengizinkan. Tak patah arang, pada 11 Februari 1939 mereka mendatangi kantor districtshoofd  (kabupaten). Sontak, permintaan mereka bikin geger seisi kota. Bukannya mengabulkan, para pejabat di kantor kabupaten justru mengirim keduanya ke dokter. “ Districtshoofd  jadi heran, lalu mengirim kedua perempuan itu pada dokter di Solok,” tulis Sin Po , 21 Februari 1939. Yang menarik, Sin Po  sudah menyebut istilah lesbischeliefde  (lesbianisme) –artinya, istilah itu sudah dikenal masa itu. Tak jelas bagaimana nasib sepasang kekasih itu. Sementara tahun-tahun itu, pemerintah Hindia Belanda sedang gencar-gencarnya melancarkan tindakan homofobia, terutama di kota-kota besar. Jika kisah Rakit dan Tinoer memang terjadi, mereka melampaui zamannya sebagai lesbian yang berani keluar ( coming out ) dan menunjukkan identitas seksual mereka. Selama ini, relasi sesama perempuan cenderung dilakukan secara diam-diam. Dan toh, kaum lesbian umumnya masih berkutat pada persoalan diri mereka sendiri: dari dalam (psikologi) maupun dari luar (penerimaan keluarga dan dan masyarakat). Tak heran jika hubungan sesama perempuan yang mencuat ke permukaan biasanya justru didorong oleh ketidakterimaan keluarga dan masyarakat. Hal serupa terjadi pada Aty dan Nona, masing-masing berusia 21 tahun dan 12 tahun, yang juga jadi pemberitaan media tak lama setelah kasus Jossie-Bonnie mencuat. Aty dan Nona tinggal bertetangga di kompleks Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur. Keduanya saling jatuh cinta. Ketika akhirnya tahu, orangtua Nona pernah melarang hubungan mereka. Tapi diam-diam mereka sering bertemu hingga kemudian pergi ke Malang dan Bali. Nona sempat berkirim surat untuk orangtuanya. Isinya meminta maaf dan pengertian ayah dan ibunya. Sampai harus dibunuh pun, katanya seperti dikutip Tempo , 23 Mei 1981, "Nona tetap memilih Aty sebagai kawan hidup", bahkan sudah berikrar di atas Alkitab. Nona tak senang pada laki-laki, tulisnya dalam surat itu, "karena mereka egoistis dan senangnya nyakitin –Nona tahu siapa laki-laki itu." Berdasarkan pengaduan keluarga Nona, Aty masuk tahanan dan harus duduk di kursi pesakitan. Hakim Ny Emin Aminah akhirnya memutuskan Aty, sebagai tertuduh, terbukti “berbuat cabul dengan lawannya yang sejenis”, Nona, yang dianggap belum cukup dewasa. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menghukum Aty dengan hukuman delapan bulan penjara, dengan masa percobaan 1 tahun dan 8 bulan. Tapi, menurut liputan Tempo , putusan pengadilan tak menghilangkan cinta Aty dan Nona. Hukum tak melarang homoseksual. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), peninggalan Belanda, seseorang dianggap bersalah jika melakukan hubungan seks dengan anak di bawah umur, tak peduli orientasi seksualnya. Bukannya memberi dukungan, pihak keluarga justru menstigmatisasi apa yang mereka lakukan. Dalam pembelaannya, pengacara Aty menunjukkan surat keterangan dokter yang menyatakan Aty menderita kelainan jiwa –artinya, Aty semestinya bebas dari hukuman. Ibu Aty setali tiga uang, masih berharap anaknya kembali “normal”. Ini berbeda dari kasus Jossie dan Bonnie. Perkawinan mereka mendapat restu dari keluarga, sesuatu yang seringkali sulit didapatkan sehingga memperburuk identitas seksual kaum homoseksual. Jossie dan Bonnie sadar bahwa hukum perkawinan tak mengakomodasi keinginan mereka untuk menikah. “Saya sudah mengira tak mungkin kawin secara hukum,” ujar Jossie sebagaimana dikutp Tempo , 30 Mei 1981. Toh, “Yang penting kami happy ,” ujar Jossie.*

IN his 18-square-meter living room, Subagiyo sits in a chair facing south. A key, the symbol of the Kapribaden faith organization, hangs on the wall just above his chair. On the other side of the wall is a photograph of an old man wearing a blangkon (a traditional Javanese men's headdress made from batik fabric), lurik (a traditional Javanese cloth that has a striped motif) shirt, and a batik cloth with parang motif. There's a caption underneath, saying “Romo Semono Sastrohadidjojo (1900-1981)”.

THAT afternoon, dense clouds hung in the sky over Kota Tua, Jakarta. Fatahillah Park, which is usually jam-packed on holidays, was deserted. Two or three student tour groups huddled in front of the Jakarta History Museum. Some tourists pedaled their onthel bikes around the park; some older ones sat and chatted around the park.

The sky started to turn gray as the clouds loomed over. The air in Jatiluwih, Tabanan, was getting colder. Strangely, the weather didn't affect the tourists who were enjoying taking pictures, documenting the famous place. Its terraced rice fields were especially eye-catching. Behind that beauty, there is the subak, an ancient irrigation system that is still in use and has been recognized by UNESCO as a world cultural heritage.

OVER 7,000-6,000 years ago, a small group of people moved from South China to Taiwan. The need for land was their motivation for migrating. In Taiwan, they grew into a large population and developed a language known as Austronesian. These people were then referred to as Austronesian speakers.

THE Assalaam Foundation in Bandung, which is engaged in religious, social and educational activities, has a tradition of carrying out mass circumcisions. The participants are not only men, but also women.

Pablo Neruda's first days in Batavia, now Jakarta, were not pleasant. When he went to the Chilean consulate and introduced himself as the new consul, he was berated. “I'm the only consul here,” said a Dutchman at the consulate.

WHEN Soeharto resigned as president in May 1998, he said a memorable quote: “Ora dadi presiden yo rak pateken.” He compared 'not being president' as not getting patek (frambusia), which means he had nothing to lose. “The use of expression ora pateken in the Javanese sociocultural repertoire shows that patek disease is considered so serious. The expression means that Javanese people choose 'not to be something' rather than suffering from patek disease,” Bahauddin, a historian at Gajah Mada University, told Historia.