Hasil pencarian

SIKAP PKI mengenai Pancasila, terutama sila pertama, kerap dituding mendua menurut lawan-lawan politiknya. Banyak kejadian yang jadi dalih, dari penolakan ide negara Islam hingga tuduhan dalam pidato tahun 1964 Aidit mengatakan bila sosialisme Indonesia tercapai, Pancasila tidak lagi dibutuhkan sebagai filsafat pemersatu. Pada akhirnya Aidit lebih sering menekankan pernyataan Sukarno bahwa Pancasila merupakan alat pemersatu. Pada 1964, PKI juga menerbitkan buku berjudul Aidit Membela Pantja Sila. Wartawan Solichin Salam memanfaatkan kesempatan mewawancarai DN Aidit, ketua CC PKI, untuk menanyakan banyak hal. Tapi tampak jelas bahwa dia mencoba mengorek pandangan Aidit mengenai agama dan Pancasila. Hasil wawancara itu dimuat di majalah Pembina pada 12 Agustus 1964.

PENGADILAN Negeri Jakarta penuh sesak. Ratusan orang memenuhi ruang pengadilan. Sisanya menunggu di luar pengadilan. D.N. Aidit, Sekjen CC PKI, duduk di kursi pesakitan. Dia didakwa menghina Wakil Presiden Mohammad Hatta. Dasar tuduhan: statement Politbiro CC PKI pada 13 September 1953 bertajuk “Peringati Peristiwa Madiun secara intern!” Dalam sidang 27 Januari 1955 itu, menjawab pertanyaan Hakim Maengkom, Aidit dengan tegas menolak tuduhan itu. Dia mengatakan statement Politbiro dimaksudkan sebagai pembelaan. “Jadi semata-mata sebagai reaksi terhadap apa yang dituduhkan orang lebih dulu kepada PKI?” “Memang demikian...” ujar Aidit. “Saya bisa membuktikan dengan saksi-saksi bahwa Peristiwa Madiun memang provokasi dan bahwa dalam peristiwa itu tangan Hatta-Natsir-Sukirman cs. memang berdarah.”

ALUN-ALUN Utara Keraton Surakarta Hadiningrat penuh sesak. Beberapa pengunjung terpaksa berhenti dan memadati jalan-jalan di sekitarnya. PKI tengah menggelar kampanye pemilu. Acara kian meriah ketika trio gitaris Johny Trisno, Batara Lubis, dan Rachmad tampil di atas panggung. Ketiganya adalah aktivis Pelukis Rakyat dari Yogyakarta. Mereka memandu massa menyanyikan lagu “Ayo Nyoblos Palu Arit”: Fajar di timur, merah terang. Ayo nyoblos palu arit. Yooo... ayo nyoblos... Massa pun ikut bernyanyi sambil menirukan gerakan mencoblos. Setelah rapat umum usai, kegembiraan terpancar di wajah M.H. Lukman, tokoh teras PKI yang masuk dalam daftar caleg Jawa Tengah nomor urut dua, di bawah D.N. Aidit. “Sis, sungguh hebat!” katanya. Dia mengatakan baru kali ini berpidato di depan massa sebanyak itu. Siswoyo juga puas. Sebagai sekretaris CDB Jawa Tengah, Siswoyo mendampingi Aidit dan Lukman yang melakukan safari kampanye di Jawa Tengah. Di setiap kampanye, sejumlah seniman selalu terlibat. Dari pelukis hingga pematung. Dari pelawak hingga pesinden. Bukan hanya di Jawa Tengah, “seniman di daerah-daerah lain pun punya andil dalam kampanye untuk memenangkan PKI,” ujar Siswoyo dalam memoarnya, Siswoyo dalam Pusaran Arus Sejarah Kiri.

SUARA ketokan pintu terdengar. Sobron tak beranjak. Dia menunggu. Setelah suara ketokan dengan pola yang sama kembali terdengar, dia perlahan membuka pintu. Namun, begitu melihat sosok di depannya, dia terkesiap. Lelaki itu mengenakan peci dan berkacamata. Dia membawa tongkat. Rambutnya penuh uban. Jalannya agak bungkuk. Setelah mengamati sejenak, Sobron akhirnya mengenali lelaki itu: Aidit, kakaknya. Mereka berpelukan. Di dalam kamar mereka mengobrol dengan suara pelan. Sobron menyewa sebuah kamar kecil di Matraman Raya No. 25, Jakarta. Rencana Aidit untuk datang dan menginap sudah dibicarakan beberapa hari sebelumnya. Termasuk kode ketukan. “Pada masa itu, saya yang baru berumur beranjak 17 tahun, sedikit banyaknya terlibat pada adegan main kucing-kucingan ini,” tulis Sobron Aidit dalam “Corat-coret tentang Bang Amat dan Aku”.

KAPAL dari Singapura berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Dua penumpangnya turun. Mereka berusaha keluar pelabuhan secara ilegal. Dua orang itu D.N. Aidit dan M.H. Lukman. “Beberapa hari yang lalu Aidit dan Lukman, dua anggota dari agitprop (agitasi dan propaganda) PKI, telah tiba di Jakarta dari Vietnam,” tulis Sinpo, 25 Juli 1950. Sinpo mengabarkan Aidit dan Lukman pernah menjadi gerilyawan di Vietnam. Jacques Leclerc, seorang pakar sejarah kiri Indonesia, berpandangan kemunculan Aidit dan Lukman penuh perhitungan dan skenario. Mereka muncul saat pemerintah mengurangi tekanan terhadap PKI dengan sebuah cerita heroik rekaan. Dari perjuangan di Tiongkok dan Vietnam sampai upaya mereka masuk ke Indonesia secara ilegal sehingga menarik perhatian suratkabar.

HARI itu, 19 Desember 1948, kota Yogyakarta dihujani bom. Belanda melancarkan agresi militer kedua. Kepanikan melanda para tahanan di penjara Wirogunan. Alimin, Abdoelmadjid, Tan Ling Djie, dan beberapa tahanan PKI lainnya memutuskan melarikan diri. Pascaperistiwa Madiun, PKI adalah partai yang kalah, tersingkir dari kekuasaan. Pengurus partai terpencar-pencar, menghindari kejaran pemerintah. Setelah Musso dan Maruto Darusman dieksekusi mati, Tan Ling Djie sebagai orang ketiga dalam partai menjadi pimpinan CC sementara. Menurut arsip Belanda yang dikutip Poeze dalam Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia, Tan Ling Djie mendirikan Pusat PKI Darurat di Kediri. Di dalamnya terdapat anggota Politbiro yang masih tersisa: Wikana, Soedisman, Abdoelmadjid, Djokosoejono, Tjokronegoro, dan Setiadjit. PKI kembali beraktivitas di bawah tanah.

SOLO, 31 Agustus 1948. Di alun-alun utara Keraton Surakarta Hadiningrat, Musso menyampaikan orasinya tentang Jalan Baru. Hadir pula Alimin, Amir Sjarifuddin, dan Maruto Darusman. Para pimpinan PKI itu menyerukan agar para kader mempersiapkan Kongres Fusi pada akhir tahun. Siswoyo, sekretaris SC Surakarta, bertugas sebagai notulis. Dia menyaksikan rapat umum dihadiri puluhan ribu massa. “Bagi sebagian kalangan, rapat umum tersebut tampak seperti show of force PKI,” kenang Siswoyo dalam memoar Siswoyo dalam Pusaran Arus Sejarah Kiri. Keesokan harinya, Slamet Widjaja (kader PKI OSC Solo) dan Siswo Pardijo (Staf Intel Divisi Panembahan Senopati) diculik pasukan tak dikenal. Teror berlanjut. Lima opsir Senopati yang ditugaskan mengusut penculikan hilang saat menyambangi markas Divisi Siliwangi –yang hijrah dari Jawa Barat guna memenuhi “garis Van Mook” sesuai Perjanjian Renville– di Srambatan, Solo. Ketegangan dua bulan sebelumnya akibat tertembaknya Kolonel Sutarto, komandan Senopati, oleh orang tak dikenal di rumahnya kembali muncul.

AGUSTUS 1948, Soeripno, dutabesar keliling RI untuk Eropa Timur, tiba di Yogyakarta. Dia dipanggil pulang ke Indonesia untuk menjelaskan perjanjian unilateral yang dibuatnya dengan Moskow. Ikut bersamanya seorang sekretaris bernama Soeparto, yang tak lain adalah Musso. Musso pemuka lama PKI yang ikut menggerakkan pemberontakan tahun 1926 dan lama menetap di Moskow. Sebagai agen Komintern, Musso membawa mandat untuk menyelaraskan haluan kaum komunis di Indonesia sesuai garis Zhdanov yang tak lagi berkompromi terhadap kekuatan imperialisme Barat. Andrei Zhdanov adalah pemimpin Partai Komunis Uni Soviet (PKUS). Namun, Musso menemukan kader-kader komunis terserak di beberapa partai kiri: Partai Buruh Indonesia (PBI), PKI legal, dan Partai Sosialis, yang tergabung dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR). Musso juga menyadari PKI yang dipimpin Sardjono tak memainkan peran menonjol. Maka, Musso mengadakan pertemuan dengan pemuka-pemuka PKI dan FDR.

MENYUSUL Maklumat No. X yang mendorong pembentukan partai-partai politik, Mr. Mohammad Joesoef menghidupkan kembali PKI pada 21 Oktober 1945 dan diakui pemerintah pada 7 November 1945. PKI menjadi partai pertama yang didirikan setelah proklamasi kemerdekaan. Dalam maklumatnya, sebagaimana dilansir Soeara Rakjat, 7 November 1945, Joesoef merasa sudah waktunya, “Komunis bangun kembali dan tampil ke muka guna memimpin rakyat jelata untuk mempertahankan kemerdekaan kita dan menyempurnakan Republik Indonesia menurut dasar sosialisme yang sejati.” Pada 12 November 1945, dua hari sebelum Sutan Sjahrir dilantik sebagai perdana menteri, PKI mengeluarkan programnya, yang dalam berbagai segi tak jauh berbeda dari program Partai Sosialis. Ia menuntut hak-hak demokrasi yang luas, jaminan upah layak, dan jam kerja yang pantas. Ia menjanjikan nasionalisasi semua perusahaan penting dalam bidang-bidang produksi, distribusi, dan keuangan.

SETELAH menerima kabar kekalahan Jepang, anggota PKI Ilegal di bawah kepemimpinan Widarta berkumpul di Pemalang. Mereka mengadakan rapat di pos kehutanan Sukawati. Hadir antara lain Widarta, Soekardiman (Cilik), Wikana, Mulyadi (Djono Bungkuk), Marto, K. Midjaja, dan seorang kader lokal dari Pekalongan. Rapat mendiskusikan perkembangan partai. Posisi Uni Soviet tak menentu setelah kemenangan Sekutu. Amir Sjarifuddin masih di penjara. Nasib kader lainnya tak jelas. Partai juga kekurangan pimpinan, anggota, uang, dan senjata. Organ partai Menara Merah tak terbit lagi dan belum ada penggantinya. Sementara tentara Jepang masih kuat dan Kempetai masih memburu orang-orang komunis. Rapat memutuskan untuk sementara PKI tetap bergerak di bawah tanah. Mereka juga menerbitkan selebaran-selebaran, tanpa cap dan nama PKI, yang berisi ajakan melawan Jepang. “Dengan demikian, akan menjadi milik siapapun dan mereka dapat melancarkan aksi atas nama revolusi dan bukan atas nama PKI,” tulis Anton Lucas dalam Radikalisme Lokal.

PASCA pendudukan Jerman atas Belanda pada Mei 1940, pemerintahan Hindia Belanda melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang dituduh komunis dan simpatisan Jerman atau Jepang. Amir Sjarifoeddin bersama sebagian besar pemimpin Gerakan Rakjat Indonesia (Gerindo) ditangkap dan diinterogasi pada Juni 1940 atas tuduhan komunisme. “Tampaknya satu kopi surat kabar PKI bawah tanah, Menara Merah, ditemukan di rumah Amir. Polisi mencurigai kemungkinan hubungan yang dimiliki Amir, Wikana, Adam Malik, dan lainnya dengan PKI yang telah diperbarui sejak 1936, namun polisi tidak memiliki cukup bukti untuk membuat tuntutan,” tulis Gerry van Klinken dalam 5 Penggerak Bangsa yang Terlupa. Amir mendirikan Gerindo pada 1937. Sebagai organisasi legal, Gerindo mengusung strategi taktis yang memungkinkan kerjasama dengan Belanda dalam menghadapi fasisme yang sedang bangkit di Eropa. Amir bergabung dengan PKI Ilegal melalui Widarta pada Kongres Gerindo II, Juli 1939.

KOMUNIS Internasional (Komintern) mengirimkan agen yang tak disebutkan namanya ke Hindia Belanda pada akhir 1934. Agen itu ditugaskan menjalin kontak dengan kaum komunis untuk membangun kembali PKI yang dilarang akibat pemberontakan gagal tahun 1926-1927. Misi agen itu berakhir dengan kegagalan; dia ditangkap aparat pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun yang sama, Komintern mendirikan Biro Luar Negeri PKI yang berpusat di Amsterdam, Belanda. Biro ini terdiri dari Roestam Effendi, Moh. Ilderem (Achmed), dan Abdoelmadjid, dengan dukungan kaum komunis Belanda. “Dengan dibukanya Biro itu, PKI hidup kembali dalam bentuk organisasi. Tugasnya adalah menyebarkan bacaan, melakukan propaganda di kalangan penganggur, pemuda, dan pelaut, menyusun program, dsb.,” tulis sejarawan Harry A. Poeze dalam Di Negeri Penjajah.