LEBIH dari 90 kain batik asal Rumah Batik Oey Soe Tjoen tampil (OST) di Galeri Emiria Soenassa, Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Kain-kain batik itu meliputi berbagai motif. Mulai dari corak buketan bunga-bungaan yang trendi di masa kolonial Hindia Belanda; motif peranakan khas Tionghoa seperti bunga lotus, seruni, anggrek, dan naga; hingga motif kekinian dengan sisipan unsur modern. Tidak hanya menawarkan keindahan warna dan corak, batik-batik tersebut juga merekam perjalanan sejarah dari tiga generasi. “Ini bukan hanya sebuah kain tapi perjalanan sejarah. Kita melihat bagaimana keterlibatan dari berbagi budaya yang terpengaruh dalam kain batik ini,” kata Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar dalam pembukaan Pameran 100 Tahun Batik Oey Soe Tjoen, 26 Juli 2025. Pameran bertajuk “Keteguhan Hati Merawat Warisan” mewarnai 100 tahun Batik Oey Soe Tjoen. Seperti namanya, batik tulis halus ini pertama kali dibuat oleh Oey Soe Tjoen, seorang pembatik asal Pekalongan. Bersama Kwee Tjoen Giok Nie (Kwee Nettie) istrinya, Oey mendirikan rumah batik di Kedungwuni pada 1925. Hingga kini, Rumah Batik OST masih eksis memproduksi batik di tangan generasi ketiga yang dikelola Oey Kiem Lian (Widianti Widjaja), cucu dari Oey Soe Tjoen.

SEBUAH bus milik perusahaan Tjiang Thien melintas di jalan raya di Ciluar, Cimande, Bogor, Jawa Barat pada 9 Juni 1936. Namun belum jauh lajunya, ia dihentikan oleh sekelompok yang berisi sekitar 20 orang. Anggota kelompok itu para jago.   Para penumpang bus kemudian keluar. Di antara penumpang itu ada yang mencari perlindungan ke sebuah warung Tionghoa di dekatnya. Beberapa orang terluka dalam aksi para jago tersebut. Termasuk kondektur bus yang menderita luka ringan serta pembantunya menderita luka serius, demikian De Locomotief   dan De Indisch Courant tanggal 7 Maret 1938 memberitakan peristiwa itu.   Penganiyaan itu sendiri terjadi tiga kali, yakni di dekat halte Ciawi, Cibadak, dan di jalan umum di Cimande tadi. Aparat keamanan kolonial langsung bergerak. Lurah Cimande yang bernama Soelaeman alias Atjep (baca Acep) kemudian dicari-cari polisi. Kasus pencegatan tersebut kemudian di selidiki. Beberapa orang jago lalu ditangkap polisi, bukan polisi umum, melainkan polisi lapangan ( Veldpolitie ) yang pernah diisi oleh marsose dari KNIL.   Pengadilan para jago yang menjadi tersangka dilakukan di Landraad (pengadilan negeri) Bogor. Pengadilan ini menyidangkan perkara perkumpulan terlarang, kekerasan kolektif, pemerasan dan penyerangan. Ada 17 tersangka dan 81 saksi dalam persidangan itu. Para tersangka didakwa telah memakai kekerasan atau ancaman agar para pemilik perusahaan angkutan bus “untuk membayar iuran tetap kepada Engkim.” Iuran itu adalah semacam uang keamanan agar bus yang lewat terlindung dari berbagai kesulitan. Jadi para jago itu mempraktikkan aksi premanisme dalam terminologi sekarang.   Engkim adalah pemimpin kelompok yang mencegat bus tersebut. Engkim dibantu dua guru silat, Madnasir dan Moestopa. Bataviaasce Nieuwsblad  tanggal 26 Maret 1938 menyebut, sidang kasus pencegatan itu 14 Februari 1938 dipimpin oleh Ketua Landraad Alers. Salah satu dari dua pengacara yang membela merupakan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Hukum alias Recht Hoge School (RHS).   Alers membacakan putusannya pada 25 Maret 1938. Engkim alias Akin sebagai pendiri dan pemimpin perkumpulan jago dalam kasus itu menerima hukuman lima tahun penjara. Madnasir dan Moestopa masing-masing menerima hukuman empat tahun penjara. Sementara Soeeb, Koemang, Ai, dan Lurah Atjep (lurah) masing-masing menerima hukuman tiga tahun. Aroeman dihukum 2,5 tahun. Abo, Otong, Warti, Adoeng, dan Sahib dihukum dua tahun. Dua tersangka dibebaskan. Namun ada dua orang yang diduga terlibat masih buron.   Ketika kasus tersebut terjadi, daerah Cimande sudah terkenal. Cimande tak hanya menjadi nama kampung di Caringin, Bogor. De Indisch Courant  dan De Locomotief  edisi 7 Maret 1938 menyebut, “Cimande secara tradisional dikenal sebagai daerah yang mempraktikkan seni bela diri (pencak) dengan penuh semangat.”   “Pengaruh pencak silat Cimande di Jawa sangat luas,” catat Ian Douglas Wilson dalam Politik Tenaga Dalam - Praktik Pencak Silat di Jawa Barat .   Beberapa aliran silat di Jawa Barat dianggap terhubung dengan dalam hal teknis, filosofis, dan sejarahnya dengan Cimande. Bahkan, terhubung pula dengan silat di Sumatra Barat. Di Jawa Barat, aliran Cimande sudah hidup ratusan tahun lamanya.   Selain silatnya, Cimande terkenal pula dengan pijat tulangnya. Hampir tiap hari banyak orang dari luar, termasuk dari Jakarta, datang ke Cimande untuk mengobati tulang mereka yang bermasalah. Banyak orang lebih percaya pada ahli pijat tulang Cimande daripada ke dokter tulang modern yang tidak murah bagi ukuran kantong kebanyakan orang Indonesia.

Dari transportasi air hingga menjadi perlombaan perahu tradisional.

ESKALASI konflik perbatasan dua negara bertetangga, Kamboja dan Thailand, sejak 28 Mei 2025 memuncak pada Kamis (24/7/2025) pagi pasca-insiden meledaknya ranjau sehari sebelumnya. Roket-roket BM-21 yang diluncurkan Kamboja dibalas serangan udara pesawat-pesawat F-16 Thailand. Konflik tersebut memicu reaksi negara-negara ASEAN lain. Jika negara-negara ASEAN lain mengutarakan keprihatinannya via Kementerian Luar Negeri masing-masing, Malaysia vokal menyuarakan penyelesaian damai. Perdana Menteri (PM) Anwar Ibrahim langsung aktif mengontak PM Kamboja Hun Manet dan Plt. PM Thailand Phumtham Wechayachai pada Kamis (24/7/2025) petang agar kedua belah pihak mau menahan diri dan mencapai gencatan senjata. “Dalam percakapan tersebut, atas kapasitas Malaysia selaku Ketua ASEAN 2025, saya membujuk kedua pemimpin agar segera melakukan gencatan senjata agar menghindari konflik yang lebih buruk dan menciptakan ruang untuk dialog damai dan resolusi diplomatis. Saya menyambut sinyal-sinyal positif dan kemauan yang ditunjukkan Bangkok dan Phnom Penh untuk mempertimbangkan masalah ini. Malaysia bersedia membantu proses ini dengan semangat persatuan ASEAN dan tanggung jawab bersama. Saya yakin kekuatan ASEAN terletak di dalam solidaritasnya dan bahwa perdamaian mesti menjadi pilihan kolektif kita,” ungkap PM Anwar Ibrahim di akun X-nya, @anwaribrahim, Kamis (24/7/2025) malam.

LORONG-LORONG membentang di antara bangunan tua dengan arsitektur Tionghoa yang khas. Diselimuti cahaya lembut dari lampion-lampion merah yang menggantung dengan tenang. Inilah Gedung Candra Naya, bangunan seluas sekitar 2.250 meter persegi, yang berada di kawasan Glodok. Persisnya berlokasi di Jalan Gajah Mada No. 188, Jakarta Barat.

PADA masa VOC, ada istilah zielverkoopers atau penjual jiwa, yaitu orang-orang yang menipu para pemuda dengan iming-iming kekayaan agar tertarik bekerja untuk Kompeni di Hindia Timur. Istilah ini juga digunakan sebagai sebutan bagi gajah jinak yang diberikan tugas khusus demi kepentingan VOC. Arsiparis Belanda, Frederik De Haan, mencatat dalam Oud Batavia Volume 1, sebutan zielverkoopers atau penjual jiwa diberikan kepada gajah-gajah jinak milik VOC di wilayah Ceylon (kini Sri Lanka) karena mereka ditugaskan untuk membantu menangkap kawananannya sendiri yang masih hidup di alam liar.

PADA waktu yang sama, di tempat yang berbeda, dua tahanan politik (tapol) menulis catatannya masing-masing. Seorang tapol yang berada nun di Afrika Selatan sana, ditahan karena perjuangannya melawan penindasan Apartheid. Sementara seorang tapol yang berada di Indonesia ditahan karena alasan yang tak pernah dia mengerti. Keduanya punya persepsi tersendiri terhadap penjara dan pemenjaraan. Keduanya bergulat dengan pikiran dan batinnya masing-masing. Nelson Mandela yang didakwa atas serangkaian aksi sabotase dan tindakan makar terhadap rezim apartheid menulis bahwa penjara “adalah tempat yang ideal untuk belajar mengenal dirimu sendiri, untuk mencari secara terus menerus dan realistis tentang proses di dalam pikiran dan perasaanmu...” Sementara itu, Herry Sjuhairi, seorang tahahan politik yang ditangkap karena peristiwa 1 Oktober 1965 mengenang kembali pembuangannya di Pulau Buru dalam kata-kata yang pesimistis. “Yang paling banyak duka...duka selalu, yah namanya tahanan tak akan berbeda dengan seekor burung dalam sangkar, walau sangkar itu terbuat dari emas namun burung itu selalu ingin terbang bebas... bebas... jauh...” Mungkin ini perbandingan yang tak seimbang. Nelson sadar betul akan resiko perjuangannya. Pemenjaraan, bahkan kematian bagian dari konsekuensi perjuangannya. “Saya mendambakan sebuah masyarakat yang bebas dan demokratis di mana semua orang hidup bersama dalam harmoni dan memiliki kesempatan yang setara. Inilah kesempurnaan yang saya harap bisa terus hidup dan dikembangkan. Kalau perlu, untuk hal itu saya siap untuk mati,” ujar Mandela di hadapan hakim yang mengadilinya, 20 April 1964. Mandela punya kesempatan bicara di depan hakim pengadilan. Membela diri. Kendati pada akhirnya kuasa hakim apartheid yang tetap menentukan hukuman seumur hidup untuknya. Herry tak punya kesempatan seperti Mandela. Dia ditangkap dan tak pernah diadili. Pada tahun-tahun awal pemenjaraannya, dalam manuskrip yang ditulis tangannya sendiri, dia mengungkapkan kegundahannya. “Hei... ngeri juga orang tak bersalah dihukum dua tahun penjara,” kata dia. Ketidakseimbangan keadaan itu yang membuat semakin jelas bahwa Afrika Selatan berbeda dengan di Indonesia. Ketika keluar penjara pada 1990, Mandela tetap sebagai pemimpin rakyatnya. Empat tahun kemudian terpilih sebagai presiden Afrika Selatan pertama yang berkulit hitam. Roda nasib berputar. Dengan kekuasaaan di tangannya, Mandela menghentikan konflik, menyelenggarakan rekonsiliasi dan berhasil mengatasi problem masa lalu Afrika Selatan yang terbelenggu apartheid. Setelah melalui 14 tahun masa pemenjaraan, pada 1979 Herry dibebaskan dari Pulau Buru. Tak sepenuhnya bebas. Pada KTP-nya tertera label “ET” alias eks Tapol. Dia tak punya hak untuk dipilih dan tak mungkin punya pekerjaan karena dipastikan tak lolos penelitian khusus (litsus) bebas keterlibatan G30S/PKI walau dalam surat pembebasannya tertera kalimat tidak terbukti terlibat. Stigma negatif sebagai mantan tapol melekat erat. Ketika dia bebas, kekuasaan masih ada di tangan rezim yang memenjarakannya. Herry tidak sendiri. Ada ribuan orang yang bernasib sama dengannya. Belum lagi mereka yang dihilangkan secara paksa, dibunuh semena-mena dan entah berapa banyak keluarga yang harus menanggung beban derita selama bertahun-tahun. Dan itu semua terjadi di negeri yang kabarnya berbudaya ketimuran sarat keramahan, bukan kemarahan. Indonesia memang bukan Afrika Selatan. Dan kita tak punya Nelson Mandela di sini. Namun seandainya Nelson Mandela bernasib seperti Herry Sjuhairi pun, apa yang bisa dia buat? Keluar penjara tetap mengalami diskriminasi. Bebas dari penjara bukan sebagai pemimpin yang dielu-elukan rakyatnya dan kemudian dilantik jadi presiden, tapi tetap sebagai warga negara kelas dua yang hak-hak sipilnya dikebiri. Yang kita butuhkan, mungkin, bukan Nelson Mandela tapi kemauan dan keberanian untuk menebus dosa masa lalu dengan berbagai cara yang bisa memenuhi rasa keadilan. Dan itu semestinya dimiliki oleh para pemimpin yang dihasilkan dalam alam demokrasi seperti hari-hari ini. Bukan sekadar mengganti nama jalan lantas bilang untuk rekonsiliasi. Orang Belanda bilang onzin!!* Majalah Historia Nomor 15, Tahun II, 2013

JIKA berkunjung ke Kota Serang, datanglah ke Umah Budaya Kaujon. Sebuah rumah bersejarah yang punya kaitan erat dengan keluarga Djajadiningrat, keluarga priayi berkedudukan tinggi di masa kolonial. Bangunan dengan arsitektur lama namun masih kokoh ini berlokasi di Jalan Jayadingrat, Lontar Baru, Kota Serang, Banten; sebuah penghargaan atas peran penting keluarga Djajadiningrat dalam sejarah Banten dan Indonesia. Setelah ditempati keluarga Djajadiningrat, rumah ini sempat gonta-ganti kepemilikan. Hingga akhirnya dikelola oleh Syalita Fawnia Rachman yang kemudian merenovasi, menamainya Umah Budaya Kaujon, dan menjadikannya sebagai pusat kegiatan komunitas seni di Serang. Kaujon sendiri merujuk pada nama kampung tua yang berada di jantung Kota Serang. Nama Kaujon diambil dari salah satu tokoh masyarakat di wilayah tersebut pada masa kolonial, yakni Ki Uju, seorang kiai yang masih keturunan Kesultanan Banten. “Awal mula muncul sebutan Kaujon karena menurut warga setempat, lidah dari orang Banten lebih mudah mengucapkan Kaujon dibandingkan Ki Uju sehingga populerlah dengan sebutan kampung Kaujon,” catat Alief Maulana dalam Sejarah Kebantenan Situs-situs di Banten .   Makam Ki Uju berada di ujung selatan Kampung Kaujon, di tepi Sungai Cibanten, di dalam sebuah kompleks pemakaman. “Kelak rumah ini akan menjadi museum dan tempat kegiatan seni. Dari situ, masyarakat yang datang bisa belajar dan tahu sejarah yang pernah ada di Serang,” ujar Syalita. Berikut beberapa sosok yang pernah menjadi tuan rumah Umah Kaujon. Hasan Djajadiningrat (Sumber: Buku Memoar Pangeran Aria Achmad Djajadiningrat ) Hasan Djajadiningrat Hasan Djajadiningrat pernah tinggal di rumah ini. Tidak diketahui sejak kapan. Kesaksian dari Sindian Isa Djajadiningrat, anak kelima Hasan yang kemudian menjadi Guru Besar Hukum Pajak Universitas Indonesia, menyebutkan bahwa ia lahir di rumah ini tahun 1915. Hasan Djajadiningrat lahir tahun 1883, anak ketiga dari pasangan Raden Bagoes Djajawinata, bupati Serang (1893-1899) dan Ratoe Salechah. Dia adalah adik dari Achmad Djajadiningrat, bupati Serang (1899-1924) dan bupati Batavia pertama (1924-1929). Hasan menempuh pendidikan di Hoogere Burgerschool  (HBS)   di Batavia. Saat sekolah di HBS, ayahnya meninggal dunia sehingga dia hidup bersama kakaknya, Achmad. “Ketika ayahku meninggal dunia, Hoesein baru duduk di kelas satu HBS bersama dengan Hasan, mereka belajar di bawah pimpinan Dr. Snouck Hurgornje.” catat Achmad Djajadiningrat dalam memoarnya. Di HBS, Hasan berteman dengan Eduard Douwes Dekker, pendiri   Indische Partij, yang mendorongnya aktif dalam organisasi pergerakan. Hasan menjadi wakil ketua Indische Partij cabang Banten hingga partai ini dinyatakan ilegal tahun 1913. Setelah itu dia aktif di Indische Social Democratische Vereeniging (ISDV), yang didirikan oleh seorang marxist Belanda, Henk Sneevliet, pada 1914. Kendati ISDV tak pernah membuka cabang di Banten, Hasan menjadi anggota eksekutifnya. “Pandangan politik Hasan Djajadiningrat sudah jelas moderat dan tidak jauh beda dengan kaum reformis ‘Etis’ Liberal Belanda. Ia termasuk minoritas reformis di ISDV,” catat Michael C. William dalam Arit dan Bulan Sabit: Pemberontakan Komunis 126 di Banten . Pada 1914, Hasan diangkat sebagai salah satu komite adrninistrasi Central Sarekat Islam (CSI) di mana dia karib dengan HOS Tjokroaminoto dan Gunawan. Dua tahun kemudian dia terpilih sebagai ketua Sarekat Islam (SI) di Banten. Pembentukan SI Banten diinisiasi oleh Raden Goenawan, yang mendapat tugas dari HOS Tjokroaminoto. Dia kemudian berdiskusi dengan Achmad Djajadiningrat, yang saat itu menjabat sebagai bupati Serang. “Kemudian saya usulkan adikku Hasan untuk menjadi pemimpin itu.” catat Achmad. Usulan ini disetujui oleh para penasihat untuk urusan pribumi di Banten. Hasan memiliki misi untuk memajukan perkumpulan SI dan Umah Kaujon menjadi saksi bisu kepemimpinan Hasan. Di bawah kepemimpinan Hasan, SI Banten berkembang hingga memiliki anggota sekitar 16.000 orang. Demi kemajuan rakyat di bidang pendidikan, SI Banten menerbitkan suratkabar  Mimbar dengan Hasan sebagai pemimpin redaksinya. Sementara di bidang ekonomi SI Banten membentuk Koperasi Piroekoen Priboemi dengan Hasan sebagai direkturnya. Koperasi ini menjual dan melelang barang-barang pensiunan bupati dan pejabat Serang. Berita lelang barang oleh Piroekoen Priboemi (Sumber: Het Nieuws van Den Dag voor Nederlandsch-Indie , 17 Desember 1910) Hasan memimpin SI dengan sikap moderat. Dia menyeleksi para elite agama yang ingin bergabung dalam organisasinya. Dia cenderung mengutamakan orang-orang yang berpandangan moderat daripada yang berhaluan radikal. “Hasan memang lebih berhasil dalam menjalankan aktivitasnya sebagai ketua organisasi SI wilayah Banten. Akan tetapi, keberhasilannya itu hanya dalam pembersihan organisasi dari para jawara yang notabene memiliki catatan kriminal,” catat Michael C. Willliam. Setelah Hasan meninggal dunia pada 1920, SI semakin mendapat sikap represif dari pemerintah. SI melemah. Dukungan semakin menurun dari kalangan priyayi rendah, pegawai, dan guru sekolah. Pada akhir 1919, SI memasuki periode kemundurannya. Mas Rachman (Sumber: Arsip Keluarga Mas Rachman) Mas Rachman Setelah Hasan Djajadiningrat meninggal dunia, tidak ada catatan siapa yang menempati rumah ini. Baru pada 1952, rumah ini dibeli oleh Rachman, seorang kepala Sekolah Guru Bawah (SGB) yang dipindahtugaskan dari Tanjungsari, Bogor. Di Serang, Rachman bertemu dengan Rd. Dewi Soelaehah yang merupakan keturunan dari Nataprawiranegara, seorang asisten wedana di Cikeusal. Dewi Soelaehah juga kakak dari Subaekti, istri dari Sindian Isa Djajadiningrat (anak kelima Hasan Djajadiningrat). Setelah menikah, Rachman mendapat gelar “Mas”, gelar kebangsawanan atau orang terkemuka di Banten. Setelah menikah, mereka tinggal di seberang Umah Kaujon. “Dulu sebelum di Umah Kaujon, eyang tinggal di seberangnya. Kemudian saat tahu rumah itu dijual baru pindah ke sana,” ujar Syalita Fawania Rachman, cucu pertama Mas Rachman kepada Historia.ID . Selain ditempati keluarga Mas Rachman, rumah ini menampung para murid SGB. Murid-murid yang tinggal di sana sekitar 20 orang, berasal dari Cilegon, Pandeglang, dan lainnya. “Mereka tidur di paviliun belakang dan makan di alun-alun,” ujar Syalita. Sekolah Guru Bawah Serang ( Sumber: Arsip Keluarga Mas Rachman ) SGB adalah sekolah khusus calon guru yang akan mengajar anak-anak sekolah rakyat. Lama pendidikan empat tahun. Mereka memiliki ikatan dinas dengan pemerintah. Setelah lulus, langsung diangkat menjadi pegawai negeri dan mengajar di sekolah. Sebagai kepala sekolah, Mas Rachman mendorong perkembangan pendidikan. Dia mengadopsi pendidikan Barat dalam mendidik anak dan murid-muridnya seperti nilai kedisiplinan, sikap kritis, dan pendekatan ilmiah. Selain itu, keluarga Mas Rachman rajin menulis. Bahkan mencatat kegiatan yang mereka lakukan. Beberapa di antaranya masih terawat dan tersimpan dengan baik dalam arsip keluarga. Misalnya, catatan keuangan dan pengeluaran keluarga Mas Rachman. “Kegiatan mencatat masih diikuti oleh anak cucunya sampai saat ini. Keluarga sayapun masih menerapkan menulis catatan keuangan sampai saat ini,” ucap Syalita. Catatan keuangan keluarga Mas Rachman tahun 1943 ( Sumber: Arsip Keluarga Mas Rachman ) Buku resep Rd. Dewi Soelaehah ( Sumber: Arsip Keluarga Mas Rachman ) Kemudian ada juga buku resep masakan yang ditulis oleh Rd. Dewi Soelaehah sekitar tahun 1935. Buku ini berisi 145 resep yang ditulis dalam bahasa Sunda, Indonesia, dan Belanda. Salah satu resep masakan di buku ini adalah angeun lada  yang artinya sayur pedas. Ini makanan khas Banten karena menggunakan bahan daun walang yang hanya bisa ditemukan di Banten. Sedangkan resep yang terdapat percampuran dengan budaya Belanda adalah Bruine boonensoep atau sup kacang Belanda. Ardania Priljani bersama Mas Rachman dan Dewi Soelaehah  (Sumber: Arsip Keluarga Mas Rachman) Ardania Priljani Setelah Mas Rachman meninggal tahun 1977, rumah ini dimiliki oleh kelima anaknya sebagai ahli waris. Dalam keseharian, rumah ini ditempati oleh anak ketiga Mas Rachman, Ardania Priljani, bersama suaminya Andi Hikmat. Sedangkan anak-anaknya yang lain tinggal di Jakarta. Selama ditempati oleh Ardania dan suami, rumah dijadikan tempat perkumpulan para pemuda dan warga sekitar. “Saat ditinggali oleh Tante Ardania dan om Andi, rumah ini sering jadi tempat kumpul warga dalam berbagai kegiatan. Saat itu om Andi adalah ketua RW di wilayah itu,” ujar Syalita. Otte Juniarto Rachman ( Sumber: Arsip Keluarga Otte Juniarto ) Otte Juniarto Rachman Pada 2005, Umah Kaujon dibeli oleh Otte Juniarto Rachman, anak pertama dari Mas Rachman dan Raden Dewi Soelaehah. Otte dikenal sebagai dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Dia pernah menjadi dokter kepresidenan masa Presiden Megawati. Bagi Otte, rumah ini berperan penting dalam pembentukan karakternya sejak kecil. Di rumah ini, Otte dibekali pendidikan oleh orang tuanya. Dalam hal pendidikan agama, Mas Rachman juga memberikan pendidikan serius kepada anak-anaknya. “Untuk pendidikan keagamaan dipanggil Ustad Kyai Achmad ke rumah, walaupun ibunda sangat mahir membaca Al Quran,” catat keluarga Otte dalam Buku Kenangan dr. Otte Juniarto Rachman. Selain itu, Mas Rachman mengajarkan anak-anaknya untuk gemar membaca. Ia suka membelikan buku untuk anak-anaknya, baik fiksi maupun nonfiksi, seperti Habis Gelap Terbitlah Terang  dan Don Quixote de la Mancha . Semua itu dikoleksi oleh Otte dan ditata dengan rapi dalam perpustakaan. Otte dan adiknya, Nurjanto Rachman, menyewakannya kepada teman-teman yang datang ke rumah. “Harga sewa 1 ketip-setalen untuk komik seharga Rp1.5 - 3. Dari penjualan itu, mereka bisa membeli sepatu roda Winchester ,” ujar Syalita. Mas Rachman, Rd. Dewi Soelaehah, Otte, dan Nurjanto ( Sumber: Arsip Keluarga Mas Rachman ) Syalita Fawnia Rachman ( Sumber: Arsip Syalita Fawnia Rachman ) Syalita Fawnia Rachman Otte Juniarto Rachman menikah dengan Nani Amalia di Bandung tahun 1968. Dari pernikahannya, mereka dikaruniai seorang anak bernama Syalita Fawnia Rachman. Rumah ini sempat tak terawat, bahkan terkesan terbengkalai. Syalita tertarik mengaktifkan kembali rumah ini. Dia melakukan renovasi tahun 2016 dan memanfaatkan rumah ini sebagai restoran. Pada akhirnya dia memutuskan untuk menjadikan Umah Kaujon sebagai tempat yang memberi manfaat seluas-luasnya. “Saya merenovasi rumah ini sebagai upaya untuk mengakomodasi berbagai kegiatan kemasyarakatan,” ujar Syalita. Kini, Umah Kaujon berkembang menjadi pusat kegiatan bagi berbagai komunitas, antara lain bedah buku dan berbagai pagelaran kebudayaan. Umah Kaujon juga akan dikembangkan menjadi pusat budaya dan edukasi bagi berbagai kalangan. Syalita berharap masyarakat Serang mengetahui betapa besar sejarah yang pernah dimliki Serang dan dampaknya bagi sejarah Indonesia.*

TERAKHIR kali kita, sebagai bangsa, berhadap-hadapan secara fisik dengan apa yang disebut penjajahan bangsa asing pada 1945. Sukarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Menyatakan diri lepas dari penjajahan bangsa lain: Belanda dan kemudian Jepang. Semangat itulah yang kemudian menjadi pembuka UUD 1945, sebagai landasan bahwa kita, sebagai sebuah bangsa, yang punya pengalaman terjajah tak menginginkan hal yang sama terjadi pada bangsa mana pun di dunia ini. “Karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan,” demikian kalimat terakhir dari paragraf pertama pembukaan UUD 1945 itu. Namun, Presiden Sukarno dalam banyak pidatonya, setelah Indonesia merdeka, masih terus mendengung-dengungkan l’explotation d’homme par homme, l’explotation d’nation par nation . Dia mengingatkan bahwa selama masih ada penghisapan manusia atas manusia, penghisapan bangsa atas bangsa, maka seluruh manusia di bumi ini belum terbebaskan dari cengkeraman penjajahan. Tapi kini setengah abad lebih setelah penjajah hengkang dari negeri ini, kita masih terus cemas dan waswas tentang penjajahan asing. Kita kerap curiga terhadap apa yang disebut asing, betapapun absurdnya pengertian soal asing itu sendiri: apakah dia merujuk kepada warna kulit? Golongan? Ras tertentu? Agama? Atau malah: asal bule sudah pasti asing. Bahkan lebih ekstrem lagi, dikotomi asing-pribumi mengaburkan soal-soal benar atau salah. Dalam urusan tertentu, yang “asli” (selalu) lebih benar daripada yang “asing.” Yang (pen)datang tak lebih berhak daripada yang asli. Yang asli selalu (harus) menang, bagaimana pun cara menempuhnya. Ilustrasi Adhitya Maheswara/Historia.ID Kalau memang apa yang disebut “asing” itu sesuatu yang datang dari luar dan identik dengan kejahatan yang kerap merugikan, semestinya urusan sudah selesai saat Belanda (dan kemudian Jepang, yang asing itu) pergi meninggalkan bangsa ini tahun 1945. Tapi kenapa, sejak zaman awal kemerdekaan sampai detik ini, seluruh penjara di Republik ini masih dipenuhi oleh orang-orang yang dalam gambaran kita bukan “asing” melainkan bangsa dewek: kulit sawo matang berambut hitam. Dan sekarang, seluruh pelaku korupsi datang dari bangsa kita sendiri. Tingkat kejahatannya pun sama mengerikannya dengan meneer-meneer Belanda yang datang kemari untuk membawa hasil kekayaan alam kita ke negeri mereka. Apa yang dimaksud Sukarno tentang manusia harus terbebas dari penghisapan manusia lainnya merujuk kepada kenyataan bahwa penjajahan bisa saja terjadi oleh dan bagi bangsa sendiri. Penjajahan, pengisapan, eksplotasi bisa terjadi oleh siapapun di muka bumi ini tanpa memandang ras dan etnisnya. Kadang-kadang, pada dunia yang semakin terbuka ini, pemahaman terhadap yang “asing” dan yang “asli” menjadi terlalu sempit dan picik. Bahkan menggiring kepada sikap xenophobia , takut pada semua hal yang datang dari luar, asing. Dan di sisi lain, sama bahayanya dengan perasan xenomania , yang membuat kita selalu menggandrungi apa saja yang datangnya dari luar. Yang asing semestinya, bukan apa yang selalu dikaitkan dengan warna kulit, ras, etnis, golongan atau agama, tapi apa-apa yang menurut kita bukan bagian dari nilai-nilai kebajikan manusia. Kejahatan dalam bentuk apapun dan oleh siapa pun yang melakukannya adalah hal yang asing yang tak bisa kita terima.* Majalah Histoia Nomor 14, Tahun II, 2013

KETIKA lahir, bukannya menangis, bayi itu tertawa. Orangtuanya memberinya nama Adika Fajar (Reza Rahadian). Kerap diajak orangtuanya nonton pertunjukan Gema Malam Srimulat, Adika tumbuh sebagai remaja yang mengidolai kelompok tawa tersebut.

PEDRO Chavez Brito masih berusia sekira 6-7 tahun ketika sekelompok serdadu membunuh ibunya. Semua berlangsung di depan matanya. Dia, bersama kakak perempuan dan adik lelakinya yang masih bayi, hanya bisa menangis melihat kekejian itu dari balik kandang ayam, tempat mereka sembunyi. Naasnya, serdardu itu menemukan Chavez dan saudaranya, lantas menyeret mereka ke dalam rumah. Sejurus kemudian serdadu itu menyulut api, membumihanguskan rumah mereka sekaligus menewaskan kakak perempuan dan adik lelakinya. Chavez berhasil melarikan diri. “Saya bersembunyi di bawah pohon, saya seperti binatang. Setelah delapan hari, saya pergi ke gunung dan bertahan hidup di sana dengan makan rumput dan dedaunan,” tutur Chavez seperti dikutip International Herald Tribune , 16 April 2013. Chavez menyampaikan kesaksian itu pada persidangan mantan diktator Guatemala Efrain Rios Montt yang dituduh bertanggungjawab atas pembunuhan massal terhadap suku Maya, terutama warga Ixil yang hidup di kaki gunung di wilayah El Quiche. Jaksa berhasil memaksa Rios Montt, yang kini berusia 86 tahun, duduk di kursi pesakitan. Berdasarkan investigasi Komisi PBB dan Komisi Klarifikasi Sejarah di Guatemala, dalam 17 bulan masa kekuasaannya, sejak 1982-1983, Rios Montt mengetahui dan merestui tindak kejahatan kemanusiaan tersebut. “Mahkamah sejarah” juga pernah berlangsung di London, Inggris, Oktober 2012 yang lampau. Tiga warga Kenya, Ndiku Mutua, Jane Muthoni Mara dan Wambugu wa Nyingi menuntut pemerintah Inggris bertanggungjawab atas kekerasan terhadap mereka dan warga Kenya lainnya semasa Inggris menjajah Kenya pada 1950-an. Dalam persidangan yang masih berjalan ini sejumlah sejarawan dihadirkan sebagai saksi. Cerita lain terjadi di Timor Leste. Pascajajak pendapat 1999 terjerumus ke dalam pertumpahan darah. Puncak konflik panjang semenjak diduduki oleh Indonesia pada 1975.  Namun negeri itu bergerak cepat. Mendirikan sebuah komisi yang bertugas mencari bukti-bukti kejahatan kemanusiaan. Hasilnya dokumen Chega!  Setebal ribuan halaman. Memuat kesaksian orang-orang yang mengalami sejumlah penderitaan dan kehilangan. Tak ada “mahkamah sejarah” di Timor Leste. Para pelaku kejahatan kemanusiaan terlalu sulit untuk diseret ke pengadilan. Tapi usaha berdamai dengan masa lalu, sudah setahap lebih maju. Pada negeri-negeri yang sedang bergulat dari masa transisi menuju demokrasi, kejahatan kemanusian di masa lalu acap menjadi beban di masa kini. Ada sebagian negeri yang berhasil mengatasinya, sebagaimana yang terjadi di Guatemala dan Timor Leste. Namun, tak sedikit pula yang belum bisa melepaskan diri dari masa lalunya. Indonesia contoh paling baik dalam soal menggantung kasus masa lalu. Kasus pembunuhan massal 1965-1969 misalnya, tak pernah jelas di ranah hukum. Komnas HAM telah menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Kejaksaan Agung, namun sampai detik ini tak menunjukkan hasil apapun kecuali komentar kontroversi yang berseliweran, mulai dari yang berbobot sampai dengan omongan kelas asbun (asal bunyi). Indonesia mestinya malu pada Belanda. Negara yang pernah menjajah Indonesia berani menghadapi masa lalunya sendiri. Dalam kasus pembunuhan massal di Rawagede 1947, pengadilan di Den Haag menyatakan pemerintah Belanda bersalah dan wajib memberikan kompensasi kepada para keluarga korban. Belakangan pula ada usaha untuk membawa kasus pembunuhan massal rakyat Sulawesi Selatan oleh Kapten Raymond Westerling ke pengadilan. Sementara di negeri-negeri lain keadilan yang sempat terabaikan di masa lalu kembali ditegakkan di masa kini, di Indonesia yang konon berbudaya ini menegakkan keadilan dari masa lalu hanya angan-angan kosong. Di sini, dalam soal menuntaskan kasus masa lalu masih berpusar pada hal: mau atau tidak mau, berani atau tidak berani. Atau mungkin: tidak punya kemauan sama sekali.* Majalah Historia Nomor 13, Tahun II, 2013

RADEN Salamoen, kepala Reserse Dinas Pengawasan Politik (PID), melaporkan aktivitas SK Mochamad sebagai “seorang ekstrimis”. Dalam laporan bertanggal 3 September 1937 itu Mochamad disebut sebagai tersangka utama yang menulis kata tak senonoh di tembok gedung Pengadilan Negeri Yogyakarta. “Pemerintah poekimak!”, “Poeki Wilhelmina!”, “Perdjoangan rakjat marhaen”, “Tidak oesah takoet menentang kekoeasaan”, “Pembrontakan kita kehendaki”, dan seterusnya. Agen PID berhasil menangkap Mochamad yang belakangan juga diketahui bertanggungjawab menulis kalimat kebencian kepada pemerintah kolonial di dinding gang Kampung Notoyudan. Dia dibui, dikenai pasal penyebaran kebencian (haatzai artikelen). Berpolitik pada zaman itu, apapun bentuknya, terutama melawan pemerintah, berisiko mengalami “3B”: Bui, Buang, dan Bunuh.