PERNYATAAN kontroversial Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang meragukan perkosaan massal terhadap perempuan dalam kerusuhan Mei 1998 masih menuai sorotan. Kali ini kritikan disampaikan anggota Komisi X DPR RI dalam rapat kerja bersama Menteri Kebudayaan di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (2/7/2025). Anggota Komisi X DPR RI juga menyinggung proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang menuai perdebatan di kalangan masyarakat, serta meminta klarifikasi dari Fadli Zon atas pernyataannya yang mendapat kecaman dari banyak pihak. Menurut anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP Mercy Chriesty Barends, pernyataan Fadli Zon sangat melukai hati banyak pihak, tak hanya korban tetapi juga para aktivis yang tak kenal lelah mendampingi serta mengadvokasi para korban.

BERBAGAI tawuran yang melibatkan perorangan maupun kelompok yang berisi anggota-anggota Perguruan Silat dan Persaudaraan Setia Hati (SH) belakangan ini telah mencoreng nama baik organisasi tersebut. Mayoritas pelakunya, yang kemungkinan besar tak tahu apalagi paham tujuan awal organisasi itu didirikan, jelas menyalahi falsafah baik dari Setia Hati.   Di masa kolonial Belanda, Setia Hati punya tujuan mulia. Tak hanya tempat perkumpulan sport untuk melatih fisik dan ketangkasan, Setia Hati juga tempat menggembleng mental dan nyali plus tempat penanaman falsafah. Falsafah kebenaran itu pada gilirannya mendorong beberapa anggotanya yang sudah terbuka pikirannya untuk melawan kolonialisme Belanda.   Anggota Setia Hati macam Hartadi, Kasmdijan, Soewirdjo, Soedarma alias Oerip, Koesmin, Mohamad Jasin, Prawirodihardjo, dan Haji Moesa kemudian bergabung dengan orang-orang komunis yang melancarkan pemberontakan kepada pemerintah Hindia Belanda pada 1926. Kendati mereka bukan komunis, ada kesamaan pandangan antara mereka dan para komunis yang menggerakkan pemberontakan, yakni mengusir kolonialis Belanda demi mewujudkan kemerdekaan Indonesia.   Alhasil, Hartadi dan kawan-kawannya sesama anggota Setia Hati mesti berurusan dengan hukum kolonial. Namun setelah serangkaian pemeriksaan, dipastikan hanya Koesmin, Mohamad Jasin, Prawirodihardjo, dan Haji Moesa yang dihukum pembuangan dengan dikirim ke Kamp Tanah Merah Boven Digoel, Papua Selatan. Kendati begitu, Setia Hati dicap merah atau kiri oleh pemerintah kolonial. Nama baik Setia Hati pun tercoreng.   Setia Hati sendiri merupakan organisasi yang berembrio dari Sedulur Tunggal Ketjer. Organiasasi sosial berbentuk persaudaraan itu didirikan Raden Soerodiwirjo alias Ki Ngabehi Soerodiwirjo alias Pak Soero.   “Di Jawa Timur ditemukan cabang dari Setia Hati yang dikenal sebagai Setia Hati Terate. Ini adalah aliran bela diri penting yang sepenuhnya berada di bawah pengaruh Muslim. Awalnya dikenal sebagai Sedulur Tunggal Ketjer pada tahun 1903, ketika didirikan oleh Ki Ngabehi Soerodiwirjo (Pak Soero) di Surabaya,” tulis Donn F. Draeger dalam  Weapons & Fighting Arts of Indonesia .   Soerodiwirjo sendiri merupakan bangsawan Jawa yang punya minat terhadap seni bela diri dan juga kerukunan masyarakat. Koran Het Nieuws van den dag voor Ned. Indie  tanggal 28 Maret 1939 menyebutkan, Soerodiwirjo merupakan anak dari asisten wedana Tambakrejo, Temanggung. Sejak dini dia telah belajar silat pada orang Jawa dan Tionghoa.   Pada usia 17 tahun, Soerodiwirjo merantau ke Sumatra. Dia, yang dianggap anak emas oleh seorang kontrolir Belanda di Magelang, merantau ke Sumatra demi mengikuti sang kontrolir.   Setelah 16 tahun mengembara di Sumatra, terutama setelah meninggalnya sang kontrolir, Soerodiwirjo kembali ke Jawa. Dia kemudian menetap di Winongo, Madiun. Pada 1903, ia mendirikan persaudaraan Langen Djawa Sedjati atau Sedulur Tunggal Ketjer yang pada 1906 nama persaudaraannya berganti menjadi Setija Hati (baca: Setia Hati). Nama itu dipakai ketika orang-orang Eropa diterima menjadi anggota persaudaraan.   Soerodiwirjo secara khusus dihormati oleh para siswa sekolah pamongpraja Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA) dan Middelbare Opleidingsschool voor Inlandsche Ambtenaren (MOSVIA). Di antara muridnya adalah Bupati Madiun Raden Ario Adipati Koesmen, wedana Lengkong dan wedana Maospati.   Dalam perjalanan waktu, Setia Hati terus berkembang. Namun, penerimaan anggota dari kalangan orang Eropa membuat Soerodiwirjo dan murid kepercayaanya, Hardjoutomo (ada yang menuliskannya Hardjo Oetomo; kelak dikenal sebagai pendiri Setia Hati Terate), kemudian berseberangan jalan.   “Sejumlah dokumen menyebutkan, terdapat beberapa alasan mendasar yang memantik niat Ki Hadjar Hardjo Oetomo membuka latihan dan mendirikan perguruan pencak silat ‘baru’. Yakni, terjadi silang pendapat cukup prinsip antara beliau dengan Ki Ngabehi Soerodiwirjo. Selain alasan tersebut di atas, Hardjo Oetomo tidak sependapat jika ilmu SH diajarkan kepada anak-anak Belanda,” tulis Bambang Sri Hartono dan Taufiqur Rohman dalam  Setia Hati: The Way of My Life .

DAFTAR pejabat daerah yang tersangkut kasus korupsi bertambah satu lagi setelah Kepala Dinas PUPR Sumatra Utara Topan Ginting tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Topan Ginting diduga terlibat suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut dengan nilai kontrak mencapai Rp231,8 miliar. Dari nilai kontrak tersebut, Topan dijanjikan mendapat jatah sekira 4—5 persen (senilai Rp.8 miliar) sebagai imbalan atas perannya memuluskan tender proyek. Topan mengawali kariernya sebagai birokrat di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Medan pada 2018. Setahun kemudian, Topan menjadi camat Medan Tuntungan. Kariernya kian moncer ketika menjadi orang dekat Wali Kota Medan Boby Nasution sebagai kepala bagian di Sekretariat Daerah Kota Medan. Setelah Boby naik menjadi gubernur Sumatra Utara, Topan ikut ketiban jabatan sebagai kepala dinas PUPR Sumatra Utara hingga tersandung skandal korupsi. Kasus ini tentu menambah coreng hitam pada citra aparat-birokrat Indonesia.

KIRA-KIRA sudah enam bulan pembalap legendaris Tjetjep Heryana tak lagi berkirim pesan singkat pada penulis. Lazimnya saban hari atau tiga kali seminggu ia acap mengirim gambar-gambar template bertuliskan “Selamat Malam”, “Selamat Pagi,” atau sekadar “Selamat Beraktivitas, Tuhan memberkati.” Namun pada Kamis (26/6/2025) pagi, dari nomornya justru terkirim sebuah pesan mengagetkan: kabar duka wafatnya Tjetjep beberapa hari lalu. “Telah meninggal dunia dengan tenang Papi Opa dan Opa Uyut Tjetjep Heryana/Euw Yong Kwantek tadi pagi jam 03.00 dini hari. Lahir 26 Maret 1939. Wafat 26 Juni 2025. Semoga Papi diberi tempat terindah dan damai di pangkuan Allah. Kami sekeluarga mohon maaf bila ada khilaf,” demikian bunyi pesan tersebut. Rupanya nomor mendiang sudah berpindah tangan ke pihak keluarganya. Dalam pesan singkat lanjutan, diberitakan bahwa mendiang wafat akibat sakit paru-paru yang sudah lama dideritanya. Sebelum dikebumikan, jenazah almarhum diupacarakan dalam ibadah misa dan tutup peti jenazah di rumah duka di Bandung pada Sabtu (28/6/2025). Rencananya jenazah akan dikuburkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kerkof Leuwigajah, Cimahi pada Minggu (29/6/2025). Historia.ID pernah berbincang dengan Tjetjep pada 2017 ketika dirinya baru sekitar setahun tinggal di Panti Wreda Karitas, Cimahi. Namun hingga artikel ini diturunkan, belum ada respons lanjutan dari pihak keluarga pembalap legendaris kurun 1954-1974 tersebut.   Lahir di Bandung pada 26 Maret 1939, Euw Yong Kwantek alias Tjetjep Heryana sudah gemar kebut-kebutan di jalan sejak remaja. Ia baru berani serius untuk start mengaspal setelah ditegur ayahnya. “Dari muda mah sudah suka kebut-kebutan di kota. Bapak saya bilang, kalau berani balapan di lapangan (sirkuit). Ya saya mulai balapan tahun 1954 di Surabaya pakai motor (merk) Jawa 350 buatan Cekoslovakia. Waktu itu lawannya masih banyak orang-orang Belanda,” kenang Tjetjep yang ditemui Historia.ID medio 2017. Baca juga: Pionir Kejayaan Bulutangkis Itu Bernama Tan Joe Hok Kendati kemenangan belum ada di kamusnya sebagai pemula, Tjetjep tiada menyerah. Tjetjep akhirnya mendapatkan puncak podium pertamanya di sebuah ajang balap di Lapangan Udara (Lanud) Halimperdanakusuma, Jakarta pada Oktober 1957. “Kesuksesan para pembalap Bandung Tjetjep, Bartels en Grashuis. Tjetjep mencetak rekor trek”, begitu bunyi tajuk besar terjemahan bahasa Belanda di suratkabar De Preangerbode edisi 14 Oktober 1957. Kala itu balapannya dihelat oleh Motorclub Djakarta selama dua hari (12-13 Oktober 1957). Pada hari pertama, Tjetjep yang mengaspal dengan motor BSA 350cc tampil sebagai juara ketiga race Klasse B III di bawah Bibin Saeran dan Jan Alex Jacobus Grashuis dengan motor NSU Max-nya yang tampil sebagai juara. Sedangkan di hari kedua, Tjetjep bisa dua kali naik podium, yakni menjadi juara pertama di race Klasse B IV dan Klasse B V mengalahkan Grashuis yang juga sesama pembalap Bandung. “Dalam dua hari balapan, pembalap Bandung Tjetjep (E.W. Jong Kwam Tek) menunjukkan bahwa usia muda bukanlah halangan untuk meraih beberapa kemenangan atas rekan sekota Grashuis,” lanjut laporan koran tersebut. Setahun berselang, Tjetjep tampil gemilang di ajang grand prix yang dihelat Persatuan Olahraga Sepeda Motor Djakarta (Posidja) dan Persatuan Penggemar Sepeda Motor BSA Djakarta di Lapangan Akademi Penerbangan Indonesia Curug, medio Juli 1958. Bintang Timur edisi 25 Juli 1958 melaporkan, Tjetjep yang menunggangi motor BMW kembali merajai race di kelas 500 cc. Pasca-Orde Baru, Tjetjep baru bisa merasakan “adu mekanik” dengan para pembalap Asia di luar negeri. Dari Grand Prix (GP) di Singapura, Malaysia, hingga Makau pada 1970 yang paling dikenangnya. “Sebelum zaman Pak Harto (Presiden Soeharto, red. ) itu sulit bikin bisa untuk balapan di luar negeri. Baru setelah 1966, dipermudah buat pembalap tampil di luar negeri. Makanya kira-kira ya tahun 1966-lah baru pertama ikut (ajang) GP di luar Indonesia,” sambung Tjetjep. GP Makau 1970 jadi ajang yang begitu dikenang dalam sejarah balap Indonesia. Pasalnya, terdapat dua pembalap Indonesia yang sukses naik podium. Selain Tjetjep, adalah Benny Hidayat yang tampil sama-sama menunggangi motor tim Yamaha. Menurut Benny yang ditemui Historia.ID dalam kesempatan berbeda, mereka dikirim tim Yamaha dan Posidja. Selain Benny dan Tjetjep, juga ada nama Beng Suswanto dan Hendra ‘Abaw’ Tirtasaputra. Baca juga: Libero Handal Bernama Bejo Sugiantoro, Sebuah Obituari Mengutip laman arsip laman resmi GP Makau , Tjetjep yang tampil dengan motor Yamaha TR2 sukses berdiri di podium ketiga, sementara Benny Hidayat dengan motor Yamaha YSI lebih sukses lagi dengan jadi juaranya. Sedangkan pembalap tuan rumah Chan Su Kuan dengan motor Suzuki di posisi runner-up. “Sebelumnya saya sudah turun duluan sejak 1969 di Makau. Tapi baru dapat juaranya tahun 1970. Yang juara dua dari Makau. Yang juara tiga teman satu tim, Tjetjep,” kenang Benny. Sejak saat itu, nama Tjetjep dan Benny nyaris tak pernah absen dari pentas di mancanegara. Hanya saja, Tjetjep mesti lebih dulu gantung helm. Utamanya pasca-kecelakaannya di Sirkuit Batu Tiga GP Malaysia pada 1974. Tjetjep mengalami kecelakaan tunggal hingga menderita patah tangan dan kaki. “Ya jatuh aja gitu. Enggak ada karena (bersenggolan dengan) pembalap lain. Sekitar sebulan dirawat di Malaysia dengan dibiayai penyelenggara. Ganti-gantian yang menemani saya. Ada dari tim, si Benny, orang kedutaan juga. Duta Besar (RI untuk Malaysia) Jenderal Supardjo Rustam sempat jenguk,” kenang Tjetjep. Baca juga: Sirkuit Jalanan Lintas Zaman Dari lintasan balap, arah hidup Tjetjep berubah 180 derajat. Hampir separuh hidupnya berada di trek membuatnya mesti mencari pekerjaan serabutan setelah pensiun. Meski begitu, berita-berita balap MotoGP tetap diikutinya. Sosok yang mengidolakan pembalap legendaris Italia Valentino Rossi itu sempat dua kali menyaksikan Rossi ketika mengaspal di Grand Prix Indonesia 1996 dan 1997 di Sirkuit Sentul.   Di usia senjanya, Tjetjep menghabiskan waktu di Panti Wreda. Ia pernah mendapatkan kesempatan istimewa undangan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk menonton GP Indonesia 2022 di Sirkuit Mandalika. Selamat jalan, jagoan balap Indonesia Tjetjep Heryana. Beristirahatlah dengan tenang!

BERITA itu diterima dengan suka cita oleh Mr. A.A. Maramis di New Delhi. Sebagai Menteri Luar Negeri PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia), dia seolah “merasa tertolong” dengan kabar telah dikuasainya ibukota Yogyakarta oleh TNI (Tentara Nasional Indonesia), kendati hanya berlangsung enam jam. “Kabar itu seolah menampar balik pemerintah Belanda di muka dunia…” ujar Batara R. Hutagalung, penulis buku Serangan Umum 1 Maret 1949: Perjuangan TNI, Diplomasi dan Rakyat . Sebelumnya Belanda memang kerap berupaya menafikan eksistensi RI (Republik Indonesia) di mata internasional. Sejak berhasil menguasai ibukota Yogyakarta pada 19 Desember 1948, Belanda tak hentinya menggembar-gemborkan bahwa seluruh unsur RI (termasuk TNI) telah hancur. “Itu dijadikan bukti oleh Belanda bahwa Republik tak lebih sebagai pemerintahan buatan Jepang yang tak didukung rakyat sehingga hancur dengan sendirinya…” kata sejarawan Rushdy Hoesein. Soeharto Bertindak Letnan Kolonel Soeharto tak pernah bisa melupakan peristiwa itu. Suatu hari di awal 1949, dirinya tengah memantau siaran berita dari luar negeri bersama Purhadi, seorang perwira dari Bagian Perhubungan. Tetiba didengarnya berita mengenai perdebatan antara delegasi Indonesia dengan delegasi Belanda di PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Isinya: Belanda mengklaim telah berhasil menghancurkan Yogyakarta termasuk TNI di dalamnya. Komandan Brigade X Wehrkreise III itu tentu saja berang. Dia lantas mencari akal bagaimana caranya supaya TNI bisa membantu para wakil RI di PBB. Terbersitlah ilham dalam pikirannya. “Kita harus melakukan serangan pada siang hari, supaya bisa menunjukan pada dunia kebohongan Si Belanda itu…” ujar Soeharto seperti diungkapkan dalam otobiografinya, Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya . Maka disusunlah rencana secara matang. Sebagai komandan Wehrkreise (daerah pertahanan), Soeharto menganggap dirinya memiliki kewenangan untuk mengambil insiatif yang sesuai dengan keadaan dan kemampuan pasukan masing-masing. Jadi rencana Serangan Umum 1 Maret 1949 otomatis menjadi insiatifnya. Apakah Soeharto melibatkan atasannya: Kolonel Bambang Sugeng? Soeharto menyatakan tak ada nama Panglima Divisi III itu dalam perencanaan serangan umum atas Yogyakarta. “Waktu itu tidak ada komunikasi antara pimpinan TNI. Pak Dirman sudah berada di dekat Jawa Timur … Panglima Divisi ada di Ngangkrik, Magelang, perlu waktu berhari-hari untuk mencapainya,” kata Soeharto. Versi Bambang Sugeng Surat berisi instruksi rahasia (tertanggal 18 Februari 1949) dari Panglima Divisi III Kolonel Bambang Sugeng itu berbunyi sangat jelas. Isinya perintah untuk Komandan Wehrkreise III Letnan Kolonel Soeharto untuk mengadakan serangan besar-besaran terhadap ibukota Yogyakarta. Kendati tak dicantumkan dengan pasti Hari-H penyerangan, namun di sana ada disebutkan antara 25 Februari-1 Maret 1949. Menurut Batara Hutagalung, dipilihnya Yogyakarta sebagai sasaran serangan umum merupakan insiatif murni dari Kolonel Bambang Sugeng. Pertimbangannya, selain sebagai ibukota RI yang pastinya akan menjadi fokus perhatian jika terjadi sesuatu, juga di Yogyakarta saat itu bercokol banyak jurnalis asing dan para pengamat militer dari PBB. “Makanya dalam skema penyerangan, Pak Bambang juga menyarankan untuk menurunkan para perwira TNI yang bisa berbahasa asing agar begitu Yogya dikuasai bisa bicara banyak kepada para jurnalis dan pengamat asing…” ungkap Batara. Kendati tidak diakui oleh Soeharto, sejatinya pernah ada dua pertemuan yang dilakukan antara Kolonel Bambang Sugeng dengan Letnan Kolonel Soeharto beberapa hari sebelum terjadi serangan umum. Pertemuan pertama dilakukan di Brosot (dekat Wates) pada 19 Februari 1949. Namun sebelum ke Brosot, Bambang Sugeng sempat bertemu terlebih dahulu dengan Kolonel T.B. Simatupang di Banaran. Hal itu diakui sendiri oleh Wakil II Kepala Staf TNI tersebut dalam bukunya Laporan dari Banaran . “Dengan Kolonel Sugeng masih saya bicarakan berapa kekuatan yang dapat dikumpulkan untuk serangan itu, bagaimana rencananya dan seterusnya,” ujar Simatupang. Pertemuan dengan Soeharto sendiri tadinya akan dilangsungkan di sebuah gedung sekolah. Tetapi curiga pertemuan itu akan bocor ke tangan mata-mata Belanda, maka dipindahkan ke sebuah gubuk di tengah sawah. Pertemuan kedua diadakan di Panjatan antara 24-25 Februari 1949. Dalam pertemuan tersebut, kata Batara, Soeharto melaporkan segala sesuatu terkait persiapan pelaksanaan serangan umum yang telah dilimpahkan oleh Kolonel Bambang Sugeng 5-6 hari sebelumnya di Brosot.

TAWURAN yang sering terjadi di Jawa Timur belakangan ini membuat perguruan pencak silat ini jadi tercoreng citra baiknya. Padahal, perguruan pencak silat ini salah satu yang legendaris di Indonesia. Perguruan silat dan persaudaraan Setia Hati (SH) ini sudah lebih dari seabad melahirkan pendekar-pendekarnya.   Di antara pendekar SH itu ikut serta dalam pergerakan nasional. Bahkan, mereka dianggap terlibat dalam Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) tahun 1926. Kendati terlibat, mereka tak bisa disebut penganut ajaran komunisme yang kaffah , sebab PKI hanya alat perjuangan bagi orang-orang anti-Belanda seperti mereka. Seperti yang dilakukan Hartadi.   Menurut koran De Locomotief  tanggal 8 Februari 1927, pekerjaan Hartadi adalah tukang kayu di maskapai kereta trem uap Semarang Joana Stoomtram Maatschappij. Di luar pekerjaan resminya, Hartadi adalah ketua serikat buruh kereta-trem Vereniging van Spoor-en Tramwegpersoneel (VSTP) cabang Semarang. Jadi dia bersama PKI karena dia berada di serikat buruh VSTP tadi. Di luar urusan perburuhan, dirinya adalah bagian dari persaudaraan Setia Hati.   Selain Hartadi, ada pula Kasmidjan. Laki-laki yang pada 1927 itu telah berusia 28 tahun itu sehari-hari sebelum pemberontakan bekerja perusahaan Jepang Toyo Menka Kaisha, yang sejarahnya terkait dengan Toyota Motor. Kasmidjan juga anggota Setia Hati.   Selain Hartadi dan Kasmdijan, anggota persaudaraan Setia Hati yang dianggap terlibat dalam pemberontakan itu adalah: Soewirdjo, Soedarma alias Oerip, Koesmin, Mohamad Jasin, Prawirodihardjo dan Haji Moesa. Koran De Locomotief  tanggal 29 Agustus 1927 menyebut, Soewirdjo berusia 25 tahun ketika ditahan. Dia mantan asisten juru tulis dan pernah menjadi calon ketua Persaudarakan Setia Hati. Di luar pekerjaannya, dia anggota Sarekat Rajat. Soedarma alias Oerip berusia 21 tahun ketika ditahan. Dia mantan pejabat di Dana Yatim Piatu dan Janda Sipil di Batavia. Dia dianggap sebagai propagandis Sarekat Ra’jat. Keduanya tinggal di Cirebon.   Di antara mereka yang kemudian dipastikan dikirim ke Kamp Tanah Merah Boven Digoel, Papua Selatan adalah Koesmin, Mohamad Jasin, Prawirodihardjo, dan Haji Moesa. Koran  De Locomotief edisi 27 Februari 1928 menyebut Koesmin berusia 23 tahun ketika ditahan. Dia seorang kusir dan mantan sekretaris PKI. Dia terakhir tinggal di Kalicacing, Salatiga. Mohamad Jasin adalah seorang guru sekolah Sarekat Rakjat di Semarang dan berusia 27 tahun ketika ditangkap. Prawirodihardjo yang ditangkap pada usia 27 tahun adalah pekerja di perusahaan listrik dan tinggal di Semarang. Haji Moesa adalah pedagang kulit. Dia anggota Sarekat Rajat dan popagandis PKI. Usianya 27 tahun ketika ditahan.   Mereka bergabung dengan PKI dalam melawan pemerintah kolonial sebagai personal, bukan membawa nama Setia Hati sebagai perguruan atau organisasi. Namun karena keterlibatan beberapa anggotanya, Setia Hati tetap dicap sebagai organisasi merah atau kiri.   Pelabelan kiri itu tentu terkait dengan banyaknya rakyat jelata di dalam Setia Hati. Lantaran pelabelan itu, kemudian sebagian anggota Setia Hati mendirikan organisasi lanjutan namun bersifat non-politik seperti yang dilakukan Raden Soerodiwirjo, anak asisten wedana Tambakrejo, Temanggung, dan kawan-kawannya di Semarang. De Locomotief dan Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie  (31 Maret 1939) mencatat, Setija Hati Organisatie (SHO) sebagai organisasi baru didirikan di Semarang pada 1932. Dalam ketentuan organisasinya, mereka punya pernyataan soal politik.   “Persaudaraan SHO bertujuan mendidik para saudara agar menjadi manusia yang unggul dalam moral dan sehat melalui pengamalan nilai-nilai rohani yang universal dan olah raga jasmani. Bersifat netral terhadap agama dan tidak bergerak dalam bidang politik,” bunyi pasal 2 anggaran dasar SHO seperti dikutip De Locomotief  dan Het Nieuws van den dag voor Ned. Indie  (31 Maret 1939). “Tidak ada seorang pun penghuni Digoel pada saat berdirinya persaudaraan tersebut,” sambung kedua koran.

GEDUNG Kementerian Kebudayaan RI di Jakarta disatroni massa Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas pada Kamis (26/6/2025). Aksi bertajuk “Geruduk Kementerian Kebudayaan” itu diikuti koalisi KontraS, LBH Jakarta, Imparsial, Amnesty International Indonesia dan sejumlah akvitis mahasiswa. Mereka antara lain menggugat pengusulan gelar pahlawan untuk Soeharto.

GELARAN final Piala Presiden yang dijuarai Persija Jakarta akhir pekan lalu (18/2) menyisakan polemik. Saat penyerahan piala oleh Presiden Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan "dilarang" Paspampres mengikuti seremoni. Usut punya usut ternyata penghalangan tersebut bersifat teknis lantaran nama Anies Baswedan tak tercantum dalam protokoler. Ketua panitia, Maruara Sirait lantas meminta maaf atas kealpaan tersebut. Perlakuan serupa juga pernah dialami Gubernur Jakarta periode 1966-1977, Ali Sadikin. Dia pernah dilarang menghadiri perayaan pembukaan Pekan Raya Jakarta (PRJ). Padahal, PRJ terselenggara kali pertama atas inisiatif Ali Sadikin tatkala dirinya memimpin Jakarta. Tak cukup sekali. Berkali-kali Ali Sadikin dihalang-halangi menghadiri undangan atau hajatan dari koleganya. “Orang yang sudah mengundang saya memohon agar undangan yang sudah diberikan dianggap saja tidak ada dan karena itu, ia memohon maaf. Belakangan ada juga yang mengatakan tetap mengharapkan kehadiran saya, tetapi jamnya (waktunya) ditentukan,” ungkap Bang Ali dalam kumpulan wawancara Pers Bertanya Bang Ali Menjawab. “Bahkan kalau pada daftar undangan ada nama saya, sedangkan pejabat penting akan menghadirinya, pasti dicoret oleh pihak tertentu. atau pengundang sendiri yang membatalkannya.” Sebagai warga kota utama, seyogianya Ali Sadikin diperkenankan menjadi tamu undangan acara-acara pemerintah. Namun sejak 1980, dirinya dikenakan larangan resmi, termasuk menghadiri hari-hari nasional. Kedutaan asing juga diminta untuk tidak mengundang Ali Sadikin. Bahkan untuk menunaikan ibadah haji pun dipersulit. “Saya juga tidak boleh keluar negeri, tidak boleh dapat kredit. Itulah pencekalannya,” tukas Ali dalam Forum Keadilan , 29 Oktober 1992. Dibunuh secara Perdata Persekusi terhadap Ali Sadikin merupakan buntut kritiknya terhadap pemerintah dalam Petisi 50. Petisi bermula ketika Presiden Soeharto melontarkan pidato bernada otoriter saat rapat pimpinan ABRI di Pekan Baru, 27 Maret 1980. Dalam pidatonya, Soeharto mengatakan akan menculik anggota MPR yang ingin mengganti UUD 1945 ataupun Pancasila. Soeharto juga menegaskan angkatan bersenjata untuk berpihak kepada penguasa lewat persekutuan dengan Partai Golkar. Menanggapi pidato Soeharto, Ali Sadikin bersama para jenderal purnawirawan dan tokoh sipil lainnya menggagas Pernyataan Keprihatinan. Pada 5 Mei 1980, pernyataan yang ditandatangani oleh 50 orang itu rampung dan diteruskan ke DPR. Isinya berupa koreksi atas kelakuan menyimpang yang dilakukan pemerintah Orde Baru. Di tengah masyarakat mereka kemudian dikenal sebagai kelompok Petisi 50. “Soeharto geram,” ujar sejarawan Asvi Warman Adam. “Sengatan berbisa” disemprotkan kepada 50 orang tokoh tersebut. Kehidupan mereka dibuat sengsara. “Jangankan berbisnis, untuk mengunjungi resepsi pernikahan yang dihadiri Presiden Soeharto pun mereka dilarang,” tulis Asvi dalam Bung Karno Dibunuh Tiga Kali?: Tragedi Bapak Bangsa Tragedi Indonesia . Ali Sadikin mengenang rupa-rupa kebengisan penguasa saat itu. Usahanya diberangus melalui hambatan pengajuan kredit. Selain itu, orang-orang yang terlibat Petisi 50, namanya dicoret dari social list . Tak hanya menimpa Ali seorang, keluarganya pun ikut kena imbas. Pada 1986, pihak imigrasi hampir mencekal keberangkatan Ali Sadikin ke negeri Belanda untuk mendampingi istrinya yang dirawat disana. Salah satu putra Ali Sadikin juga tidak berhasil memperoleh pinjaman bank untuk modal usaha karena identitasnya sebagai anak Ali Sadikin. Siapa di balik pencekalan Ali Sadikin? Menurut Ali, semua karena ulah Sudomo, junior nya semasa di Angkatan Laut. Sudomo pernah mengatakan bahwa cekal bukan perintah presiden. “Jadi, Sudomolah sumber semua kekacauan ini, walaupun secara politis yang lain ikut bertanggung jawab,” kata Ali Sadikin dilansir majalah Detik , 14-20 Juli 1993. Sebagaimana dicatat pakar politik militer Salim Said dalam Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto, Laksamana Sudomo yang menjabat Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) berperan dalam aksi pencekalan. Sudomo secara polos dan terbuka mengumumkan bahwa dialah yang mencekal Ali Sadikin dan para anggota Petisi 50 agar tak berkesempatan berada bersama Soeharto dalam suatu acara. Selaku Pangkopkamtib, Sudomo menjatuhkan hukuman “mati secara perdata” kepada mereka Akibat hukuman tersebut, Ali Sadikin, keluarganya, dan teman-temannya tidak bisa berbisnis. Pangkopkamtib melarang semua bank melayani mereka yang tercatat sebagai oposisi Petisi 50. Koran, radio, dan televisi juga dilarang mengumumkan pernyataan mereka yang oleh Sudomo dinilai hanya akan mengganggu kenyamanan Presiden Soeharto . Sekian tahun setelah Sudomo meninggal, sebagaimana dikutip Salim Said dari seorang mantan petinggi Angkatan Laut, terkuak informasi mengenai tindakan Sudomo. Menurut sumber itu, Soeharto memerintahkan untuk menangkap Ali Sadikin. Namun Sudomo berhasil membujuk Soeharto agar tidak menangkap Ali Sadikin. “Karena tindakan demikian itu bertentangan dengan tradisi Angkatan Laut,” tulis Salim. “Jalan tengahnya, pencekalan serta pembunuhan secara perdata.” Pencekalan terhadap Ali Sadikin berlangsung selama hampir dua dekade. Kadar pencekalan berangsur berkurang setelah Sudomo tak lagi duduk dalam kabinet (1993). Kendati hak-hak sipilnya masih tetap dibatasi dalam beberapa hal tertentu. Kebebasan penuh sebagai warga negara baru tercapai seiring tumbangnya rezim Orde Baru pada 1998.

SAMUEL RATULANGI, tokoh Minahasa yang menjadi gubernur Sulawesi pertama adalah momok bagi pemerintah Belanda. Ratulangi tidak bersedia bekerja sama dengan pihak Belanda yang ingin menguasai wilayah Sulawesi. Selain itu, Ratulangi menghimpun dan melindungi semua kekuatan pro Republik yang tergabung dalam Pusat Keselamatan Rakyat. Akibatnya, pemerintah Belanda mencari cara membungkam Ratulangi. Pada 5 April 1946, Sam Ratulangi bersama enam orang stafnya ditangkap oleh pasukan NICA. Mereka dijebloskan ke penjara Hoogepad, Makassar. Dua bulan kemudian, Ratulangi dan kawan-kawan dibawa ke tempat pengasingan yang mula-mula keberadaannya dirahasiakan. Pada 18 Juni 1946, rombongan Ratulangi ternyata diberangkatkan ke Pulau Serui, Yapen, Papua. Disebutkan dalam buku Atlas Sejarah Indonesia: Gubernur Pertama di Indonesia , pihak Belanda di Serui memaklumatkan larangan kepada penduduk Serui untuk berbaur dengan para tahanan politik dari Makassar. Kehidupan di Serui kian dipersulit dengan perlakuan penguasa setempat yang intimidatif. Menurut Maria Tambayong, istri Sam Ratulangi, setiap hari seorang polisi kolonial dengan menyandang bedil di punggung datang mengontrol para tahanan politik. Soal makanan pun jadi masalah. Di Serui, pasar hanya dibuka dua kali dalam sepekan. Seorang mandor ditugaskan untuk berbelanja bagi keluarga Ratulangi. Untuk tiga hari, keluarga Ratulangi yang terdiri dari lima orang menerima sepotong ikan kecil dan sebuntel besar daun kates (daun pepaya) yang sangat pahit. “Ini adalah makanan kami untuk tiga hari. Semua ini sangat menjengkelkan saya,” tutur Maria Tambayong dalam manuskrip Mengenang 50 Tahun Wafatnya Dr. G.S.S.J. Ratulangie . Sekali waktu, Maria meminta izin suaminya menghadap kepala pemerintah daerah (HPB) Serui. Sam Ratulangi awalnya menolak karena khawatir HPB akan berlaku tidak senonoh terhadap Maria. Ratulangi mengizinkan setelah istrinya didampingi dua rekan Ratulangi yang berbadan besar dan kekar. Dihadapan HPB, Maria mengatakan bahwa oditur militer Belanda di Makassar telah menjanjikan perlakuan yang baik kepada keluarga tahanan politik. Janji itu menyatakan para tahanan politik beserta keluarganya akan diperlakukan sesuai dengan status sosial dan kedudukan mereka sebagai pejabat Republik. Dengan dasar tersebut, Maria melayangkan protes. “Apakah tuan mengira kami kambing yang mau makan daun kates sebanyak itu,” katanya. Mendengar itu, HPB berpikir sejenak. Barangkali karena tersadar, dia mengatakan setiap keluarga tahananan politik akan diberikan jatah 50 gulden sebulan yang bebas dibelanjakan. Selain itu, para keluarga tahanan akan menerima ransum seperti seorang pegawai. Ternyata uang yang diterima dari HPB lebih dari cukup. Setiap bulan keluarga Ratulangi dapat menjamu penduduk sekitar dan keluarga tahanan lainnya. Sukacita semakin bertambah karena polisi kolonial yang berasal dari Sulawesi Utara – seperti halnya Ratulangi – bersikap bersahabat dengan keluarga Ratulangi. Kadang-kadang pada malam hari, mereka muncul di belakang dapur dengan memegang baki yang ditutup serbet putih berisi penganan, kue-kue atau buah-buahan. “Pertolongan orang-orang ini sangat kami hargai,” kenang Maria. Selama dua tahun dua bulan lamanya keluarga Ratulangi berada di Serui. Di sela-sela masa pengasingan itu, Sam Ratulangi tetap giat berjuang dengan mendirikan Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (PKII) bersama Silas Papare. Pada 23 April 1948, Sam Ratulangi dibebaskan. Pemerintah Belanda membawa Ratulangi ke Yogyakarta untuk bergabung dengan pemerintahan Presiden Sukarno. Tugas baru menanti Ratulangi sebagai penasihat pemerintah pusat dan anggota delegasi dalam perundingan dengan pemerintah Belanda.*

KETIKA tentara Jepang datang di Aceh, orang-orang Ambon tentara KNIL (Tentara Kerajaan Hindia Belanda) melarikan diri dan berbaur dengan masyarakat. Setelah Jepang kalah, mereka keluar dari persembunyiannya. Mereka yang ditawan Jepang dibebaskan. Mereka berharap Belanda akan kembali dan menerima mereka lagi menjadi serdadu KNIL. Menurut A. Hasjmy dalam Semangat Merdeka, jumlah mereka cukup banyak di seluruh Aceh. Kalau mereka merindukan kembalinya Belanda akan melemahkan Republik di Aceh. Melihat kenyataan demikian, anggota IPI (Ikatan Pemuda Indonesia) antara lain Azhar Azis, Ghazali Yunus, Teuku Alibasyah Talsya, dan seorang pemuda PTT, membuat “kawat palsu” yang seakan-akan datang dari Gubernur Maluku, Mr. Johannes Latuharhary (menjabat 1950-1955).

SAMUEL Ratulangi, gubernur pertama Sulawesi mengalami rupa-rupa perlakuan tidak adil ketika Belanda mengasingkannya ke Serui, Papua. Pada awal masa pengasingan, Ratulangi sekeluarga diberi makan daun pepaya tiap hari. Cara represi seperti ini cukup membuat Ratulangi sekeluarga mengeluh. Mereka merasa diperlakukan seperti kambing. Selain asupan makan yang memprihatinkan, pemerintah Belanda mendoktrin penduduk Serui untuk menjauhi kelompok Ratulangi. Setelah tiba di Serui dari Makassar pada April 1946, Ratulangi dan rombongannya dipisahkan dari penduduk. Agar menjaga jarak dengan mereka, pemerintah Belanda mengancam warga setempat: barang siapa berani mendekati tujuh oknum berbahaya (Ratulangi dkk) akan ditindak tegas. “Waktu kami masuk di sana, rupanya sudah dikasih bisikan ‘ini hati-hati orang oknum, oknum yang berbahaya’,” tutur Lani Ratulangi Sugandi, kepada Historia . Lani adalah putri ketiga Samuel Ratulangi yang turut serta dalam pengasingan ke Serui. Lani yang bernama asli Everdina Augustina kini berusia 87 tahun dan akrab disapa Oma Lani. Menurut Lani, pemerintah Belanda mencekoki penduduk Serui yang kebanyakan beragama Protestan. Mereka bilang bahwa kelompok Ratulangi merupakan oknum berbahaya sebagaimana antagonis dalam kisah Alkitab.  “Masyarakat di situ kan banyak Protestan jadi pakai istilah-istilah dulu saya belum ngerti , kita itu disebut oknum berbahaya pakai ceritera dari Alkitab,” katanya. Seturut dalam penelitian Bernarda Meteray dalam Nasionalisme Ganda Orang Papua, kelompok Ratulangi dilarang mengadakan kontak dengan penduduk setempat. Pemerintah menganggap mereka kriminal yang sangat berbahaya. Namun lamban laun, orang-orang Serui menyadari bahwa Ratulangi dan kelompoknya bukanlah orang yang berbahaya. Pemerintah Belanda pun perlahan memberikan kebebasan kepada Ratulangi sekeluarga untuk berhubungan dengan penduduk Serui. Setiap pagi kala memasak, istri Ratulangi Maria Tambayong membuka jendela dapur rumah. Anak-anak Serui kerap menghampiri dan menyapa keluarga Ratulangi. “Selamat Pagi Tuan, Selamat Pagi Nyonya,” kata mereka. “Anak-anak Papua di Serui itu masih sangat polos dan luhur budinya,” kenang Oma Lani. Sekali waktu, Sam Ratulangi ingin mengubah kebiasaan menyapa anak-anak Serui. Supaya lebih akrab dan tidak berjarak, Ratulangi mengatakan, jika ingin menyapa cukup katakan saja pekik merdeka. Keesokan harinya, anak-anak itu datang dan kembali menyapa. “Merdeka,Tuan! Merdeka, Nyonya!” Walaupun sudah diajarkan supaya lebih setara, salam sapa anak-anak Serui itu tetap tidak seperti yang diharapkan Ratulangi. Meski demikian, Ratulangi berhasil menjalin silahturahmi yang sangat baik dengan penduduk setempat. Simpati dan dukungan orang Serui terhadap Ratulangi pun datang silih berganti. Ketika kebutuhan konsumsi keluarga Ratulangi tercukupi dengan kebijakan berbelanja sendiri, Ratulangi kerap mengundang warga sekitar untuk makan di rumahnya. Bukan hanya itu saja. Di tengah status sebagai tahanan politik, Ratulangi bahkan berhasil mendirikan partai politik Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (PKII) dengan menggandeng putra Papua bernama Silas Papare.*

KABAR duka datang dari Negeri Belanda. Sabtu, 15 Februari 2025 lalu, Emilia Augustina Ratulangi wafat di usia yang telah melampaui 102 tahun. Profeser ahli jiwa dan syaraf berdarah campuran Eropa-Minahasa yang sudah lebih dari tujuh dekade di Negeri Belanda ini pernah tinggal di Amerika Serikat dan sebelumnya, ketika Perang Dunia II berkecamuk, tinggal di Indonesia. Usianya masih 23 tahun pada Mei 1945 ketika dia sebagai mahasiswa sekolah tinggi kedokteran (Ika Daigakku) mendengar diadakannya kongres mahasiswa oleh Sendenbu (jawatan propaganda Jepang) yang dipimpin oleh Shimizu. Meski tak diundang oleh pejabat Jepang terkait, mahasiswa Ika Daigakku tetap mengirim delegasinya. Bahkan, saat pesta tape diadakan dalam sebuah kongres di Villa Isola, Bandung yang juga dihadiri Shimizu. “Kalau Nona Ratulangi ada di sini, saya pasti kalah,” kata Shimizu kepada Emilia sebagaimana diingat perempuan yang biasa disapa Zus  Ratulangi itu dalam buku Aku Ingat . Nona Ratulangi yang dimaksud Shimizu adalah Emilia, yang karib disapa Zus  Ratulangi. Zus  Ratulangi merupakan putri Sam Ratulangi –pria asal Minahasa yang sejak muda aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sebagai wakil Sulawesi dan menjadi gubernur Sulawesi pertama setelah Indonesia merdeka– dari istrinya yang berdarah Eropa, Emilie Suzanne Houtman (1890-1951). Seperti ayahnya, Zus  Ratulangi aktif dalam gerakan politik sejak masih belia. Kiprahnya dimulai saat dirinya menjadi mahasiswa Ika Daigakku. Namun dia tak ingin “mengekor” pada ayahnya dan lebih memilih jalannya sendiri. Bersama kawan-kawannya di sekolah calon dokter itu, seperti Jo Abdurachman (keponakan Ahmad Subardjo), Janisa Anwar, Soetidja, dan Zuleika Jasin, Zus Ratulangi aktif terlibat dalam usaha perawatan kesehatan bagi romusha (pekerja paksa Jepang) di Bayah, Banten Selatan. Mereka jelas mengalami kesulitan luar biasa lantaran yang mereka punya hanya ilmu merawat, tapi tidak dengan obat dan peralatan-peralatan untuk perawatan yang saat itu langka. Lantaran ingin ikut memerdekakan negerinya sekaligus tak mempercayai Jepang sebagai kolonialis, Zus  Ratulangi sukses menghindarkan Gerakan Pemuda Minahasa (Maesa) dari mendukung Perang Asia Timur Raya yang dilancarkan militer Jepang. Alhasil apa yang diharapkan Jepang, yakni dukungan para mahasiswa kepada Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, pun tak bergaung. Di Ika Daigakku, upaya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada Zus Ratulangi dan kawan-kawannya makin besar. Setelah kongres di Villa Isola, mahasiswa Ika Daigakku kian satu suara. Yang ada hanyalah tuntutan kemerdekaan Indonesia. Begitu Jepang di ujung tanduk hingga akhirnya menyerah, para politisi yang duduk di Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) maraton menyusun segela “tetek bengek” yang akan digunakan untuk menjalankan negara kelak ketika Indonesia sudah diproklamasikan. Dalam periode inilah orang-orang Kristen dari Indonesia bagian timur cemas oleh bunyi sila pertama Pancasila: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kecemasan itu mendorong Oscar Engelen selaku ketua mahasiswa Kristen   mendatangi  Zus  Ratulangi. Oscar minta kepada Zus Ratulangi untuk dipertemukan dengan ayah Zus , Sam Ratulangi. “Ayahku tinggal di Hotel Des Indes, sama seperti utusan lain dari daerah Aceh. Ayahku mendengarkan segala yang kami ceritakan padanya tentang masalah ini,” Zus  menjawab keinginan Oscar. Beberapa hari kemudian, kabar gembira menghampiri para penganut Kristiani, khususnya dari Indonesia Timur. Kecemasan mereka soal bunyi sila pertama Pancasila sirna seiring perubahan bunyi sila tersebut yang menjadi: Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketika kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaan kian terbuka, gerakan kemerdekaan Indonesia justru terbagi antara golongan tua yang dipimpin Sukarno-Hatta dan golongan muda yang dimotori Sukarni-Chairul Saleh-Wikana dkk. Golongan muda menginginkan agar Bung Karno selekasnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, sementara yang diminta memproklamasikan justru menolak. Dalam konteks itulah Zus Ratulangi ikut ambil bagian sebagai perwakilan pemuda , dengan ikut menentukan komposisi perwakilan Sulawesi dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan –penerus BPUPK– di Jakarta. “Ternyata di Jakarta, wakil Sulawesi yang dipilih hanya dua orang, yaitu Dr. Ratulangi dan Andi Pangerang Petta Rani. Sesampainya di Jakarta, ketiga utusan ‘diculik’ oleh mahasiswa yang dipimpin oleh Zus Ratulangi, puteri Dr. Ratulangi sendiri, dibawa ke markas mahasiswa di Jl. Prapatan 10. Mereka diminta agar ikut mendesak Bung Karno segera memproklamasikan kemerdekaan,” tulis Maulwi Saelan dalam Dari Revolusi 45 Sampai Kudeta 66: Kesaksian Wakil Komandan Tjakrabirawa . Setelah Indonesia merdeka, Zus  Ratulangi terlibat dalam mengembangkan Palang Merah Indonesia (PMI). Organisasi ini sudah diikuti Zus  Ratulangi sejak masih dirintis semasa Perang Kemerdekaan. “Sementara itu saya melibatkan diri dalam pembentukan Palang Merah indonesia. Saya mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa yang telah saya latih dalam PPPK dan membentuk suatu Pasukan Gerak Cepat Penolong Korban Pertempuran. Setelah PMI bermarkas di Hotel Du Pavillion di Jalan Majapahit maka kami menempati deretan kamar sebelah kiri depan gedung utama dan dari situ kami bergerak siang dan malam. Banyak mahasiswa tidur di markas PMI antara lain Yusuf, Husin Odon, Djaka Sutadiwiria, Rohtiatmo, Hendroyuwono, Sularto, dan mahasiswa wanita Mini Suselo, Zus Ratulangi, Karlini Mulia kemudian ditambah dengan Kartini, Fice Senduk, Dalima, ketiga-tiganya bukan murid saya, tetapi sukarelawati yang bersemangat tinggi,” kenang Profesor Dr. Satrio dalam Perjuangan dan Pengabdian: Mosaik Kenangan Prof. Dr. Satrio, 1916-1986 . Di bidang politik, Zus Ratulangi aktif dalam Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS). Dia kemudian menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP; kini Dewan Perwakilan Rakyat). Zus  Ratulangi termasuk yang termuda dalam parlemen itu. Setelah 1949, Zus  Ratulangi kuliah lagi ke Amerika Serikat sebelum akhirnya pindah ke Belanda hingga akhir hayatnya. Selamat jalan, puspa bangsa!*