Hasil pencarian

DALAM acara pembagian sertifikat lahan di Lapangan Sepakbola Ahmad Yani, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (23/10/2018), Presiden Joko Widodo menyebut “politikus sontoloyo” untuk cara-cara politik yang tidak beradab, tidak beretika, tidak bertata krama Indonesia. Cara-cara politik adu domba, memfitnah, memecah belah hanya untuk merebut kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Kata “sontoloyo” pun ramai diperbincangkan di media sosial. Lema ini mengingatkan pada tulisan Sukarno berjudul “Islam Sontoloyo” di Majalah Pandji Islam pada 1940. Tulisan itu lahir setelah Sukarno membaca berita kriminal di suratkabar Pemandangan , 8 April 1940. Berita itu tentang seorang guru agama yang dijebloskan ke penjara karena memperkosa salah seorang muridnya. Melalui tulisannya, Sukarno menegaskan bahwa guru agama itu sontoloyo, bukan Islamnya yang sontoloyo.

PADA 4 Maret 1621, para direktur Kongsi Dagang Hindia Timur (VOC) meresmikan nama Batavia untuk benteng yang didirikan Gubernur Jenderal Jan Pietezoon Coen di dekat muara sungai Ciliwung. Coen mendirikan benteng itu pada 1617. Ketika Inggris datang pada 1618, Coen pergi ke Banda, Maluku, untuk mencari bantuan. Sementara anak buahnya berusaha menahan serangan Inggris yang bersekutu dengan Pangeran Jayawikarta. Menurut Bernard H.M. Vlekke dalam Nusantara: Sejarah Indonesia , benteng Belanda itu selamat bukan karena kepahlawanan orang-orang yang mempertahankannya melainkan karena Inggris maupun Pangeran Jayawikarta masing-masing ingin menguasai benteng itu. Sementara Sultan Banten tidak mau membiarkan salah satu dari mereka memilikinya.

SILATURAHMI kebangsaan yang dihadiri Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri dan perwakilan keluarga Presiden RI ke-1 Sukarno dihelat pimpinan MPR RI hari ini, Senin, 9 September 2024. Selain Megawati, hadir pula di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V MPR/DPR/DPD RI itu Guntur Soekarnoputra sebagai perwakilan keluarga Bung Karno. Dalam pertemuan itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo bersama pimpinan MPR lain menyerahkan surat pimpinan MPR tentang dicabutnya TAP MPRS Nomor 33/MPRS/1966. TAP MPRS Nomor 33 produk hukum yang mengakhiri kekuasan Sukarno sebagai presiden. Ia merupakan "kunci penyelesaian" kemelut politik tanah air yang membara sejak G30S meletus tahun 1965.

One day, two centuries ago, a Javanese commoner came to an elderly man of mixed Javanese-European descent in the village of Ngoro, Mojokerto. Singotaruno (Singo Stroeno), the Javanese commoner, had a riddle that had been passed down from his father. He then asked Coenrad Laurens Coolen (1773-1873), known as Mbah Coolen, a respected elderly man, about the riddle. “Sir, I have a riddle; whoever solves it for me, I will follow them, and I will accept their words unconditionally. The riddle goes as follows: ‘Within God there is God; this deepest God, what is His name?’” said Singotaruno.

CINLOK (Cinta lokasi), kata orang sekarang. Begitulah yang dialami serdadu muda dari Belanda bernama Anton Frederik Kokkelink saat ditugaskan ke Jawa. Dia terlibat hubungan asmara dengan Elisabeth Steiginga.   Namun di saat gejolak asmara muda-mudi itu tengah di puncak, keduanya mesti berpisah. Anton balik ke negaranya pada 1913. Elisabeth yang sedang hamil pun ditinggal di Jawa. Tanpa pernikahan, Elisabeth pada 17 Juni 1913 melahirkan Mauritz Christiaan di Ambarawa.

PERUSAHAAN tekstil Sritex (PT Sri Rejeki Isman Tbk.) dan tiga anak perusahaannya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang pada 24 Oktober 2024. Sekitar 50.000 buruh terancam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan empat menteri untuk menyelamatkan buruh Sritex. Sritex didirikan oleh Loo Kie Hian atau H.M. Lukminto yang berawal dari UD Sri Redjeki, kios di pasar Klewer yang berdagang tekstil sejak tahun 1966. Pada 1980, UD Sri Redjeki berubah menjadi PT Sritex yang berkantor pusat di Sukoharjo, Jawa Tengah. Pabrik pertama Sritex diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 2 Maret 1992. Sritex berkembang pesat hingga menjadi pabrik tekstil terbesar di Asia Tenggara. Kesuksesan ini tak lepas dari dukungan penguasa Orde Baru. Pemegang sahamnya adalah Menteri Penerangan Harmoko, teman kecil Lukminto, dan keluarga Cendana, yaitu Siti Hardiyanti Rukmana atau Tutut, putri Presiden Soeharto, serta Angkatan Darat. Oleh karena itu, Sritex dengan mudah mendapatkan pesanan dari pemerintah. Pabrik garmen ini memproduksi baju militer, kepolisian, Korpri, dan atribut Partai Golkar yang ketuanya Harmoko.

"Darah sudah kau teteskan/ dari bibirku/ Luka sudah kau bilurkan/ ke sekujur tubuhku/ Cahaya sudah kau rampas/ dari biji mataku"   PUISI yang termuat dalam antologi tunggal Wiji Thukul, Aku Ingin Jadi Peluru, itu berjudul “Derita Sudah Naik Seleher”.  Puisi 17 baris dan bertitimangsa November 1996 itu berkait erat dengan bulan-bulan pemogokan buruh di PT Sri Rejeki Isman atau lebih akrab dengan Sritex. Pabrik yang berlokasi di Sukoharjo, Jawa Tengah ini hanya berjarak lebih kurang 20-an kilometer dari kampung Wiji Thukul di Sorogenen, Solo. Di sanalah, Thukul mendirikan Sanggar Suka Banjir. Baca kembali puisi itu: Cahaya sudah kau rampas/dari biji mataku .

PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex) dan tiga anak perusahaannya ( PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya) dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang pada 24 Oktober 2024. Perusahaan Sritex yang didirikan oleh Loo Kie Hian atau H.M. Lukminto   berawal dari UD Sri Redjeki, sebuah kios di pasar Klewer yang berdagang tekstil sejak tahun 1966. Pada 1980, UD Sri Redjeki berubah menjadi PT Sritex yang berkantor pusat di Sukoharjo, Jawa Tengah. Melalui kerja keras Lukminto, Sritex akhirnya memiliki pabrik pertama yang diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 12 Maret 1992. Hermawan Kertajaya dan Ardhi Ridwansyah dalam Local Champion menyebut Sritex kemudian menjadi pabrik tekstil terpadu terbesar di Asia Tenggara. Sritex menempati lahan 130 hektare dengan 50 gedung dan 30.000 karyawan (kini mencapai 50.000) serta memiliki 15 anak perusahaan.

SETELAH lulus dari Koninklijke Militaire Academie atau Akademi Militer Kerajaan Belanda di Breda, Hidayat Martaatmadja diangkat menjadi Letnan KNIL dan ditempatkan di Cimahi. Namun, pekerjaan sebagai tentara KNIL mengguncang hati dan pikirannya. Matanya terbuka bahwa selama ini rakyat sebangsanya dieksploitasi oleh pemerintah kolonial Belanda. “Sekembalinya [dari Belanda], ia melihat kehidupan masyarakat jajahan di sekitarnya yang ‘aneh’ dan membuatnya berpikir, sehingga lama-kelamaan membuat ayah diserang depresi,” kata Dewi A. Rais Abin, putri Hidayat, dalam Hidayat: Father, Friend, and a Gentleman. Dewi menyebut ayahnya pernah ditegur oleh seorang atasan ketika naik dokar menuju kediaman kakaknya di Batavia. Pria kelahiran Cianjur, 26 Mei 1915 itu menaiki dokar dengan mengenakan seragam opsir KNIL. Menurut atasannya tindakan itu tidak terpuji karena sebagai opsir KNIL sudah gelijksteld atau setara dengan opsir Belanda. Momen lain yang mengguncang Hidayat terjadi ketika bertemu ayahnya, Rd. Rangga M. Martaatmadja, yang pernah menjabat wedana Cimahi. “Contoh lain yang membuat ayah ‘kacau’, misalnya, apabila ayahnya berhadapan dengan Letnan KNIL Hidayat, ayahnya itu tidak dibenarkan sama-sama duduk. Hanya boleh kalau dipersilakan saja dahulu... Karena itulah ayah merasakan tekanan kejiwaan yang berat dari kenyataan sekelilingnya itu. Itulah pangkalnya ia diserang depresi yang cukup berat dan akhirnya meminta pensiun dini dari KNIL,” jelas Dewi. Di masa pendudukan Jepang, setelah pensiun dini dari KNIL, Hidayat melanjutkan hidup dengan menjadi sopir. Ia menaksikan mobil sedannya dan menyupirinya sendiri. Pernah suatu ketika, Hidayat pulang dalam kondisi babak belur dan berlumuran darah. Rupanya ia dihadang tentara Jepang di sekitar Ciater, Jawa Barat, dan diinterogasi mengenai tentara Belanda atau pelariannya. Karena tidak memberikan jawaban yang memuaskan, Hidayat dipukuli dan dijejerkan dengan beberapa orang penduduk setempat. Serdadu itu mengokang senapannya ke arah Hidayat dan para petani. Saat nyawa sudah berada di ujung tanduk, muncul seorang opsir yang menyandang pedang. Ia mengajukan sejumlah pertanyaan terkait pekerjaan Hidayat sebagai sopir taksi dan lain-lain. “Keduanya berbicara dalam bahasa Inggris. Entah mengapa lalu si opsir membebaskan ayah. Tapi sebelum pergi ayah minta supaya orang-orang yang sama-sama ditangkap dan dijejerkan mau dieksekusi itu dibebaskan, karena kata ayah kepada opsir itu, orang-orang itu cuma petani biasa,” kenang Dewi. Pada akhir September dan awal Oktober 1945, Didi Kartasasmita yang juga pernah belajar di Akademi Militer Kerajaan Belanda di Breda menemui sejumlah eks opsir KNIL, salah satunya Hidayat, mengajaknya bergabung dengan Republik. Keputusan tersebut disampaikan oleh Amir Sjarifoeddin yang menjabat menteri penerangan. “Dari 21 orang, 14 orang menandatangani surat pernyataan setuju bergabung ke dalam tentara nasional, di antaranya Letnan Satu Hidayat. Dari kelompok Koninklijke Militaire Academie Bandung yang berada sekitar A. H. Nasution dan T.B. Simatupang, kecuali satu, seluruhnya bergabung ke dalam tentara nasional,” tulis Rosihan Anwar dalam Sejarah Kecil Petite Histoire Indonesia Jilid 3. Pada 1945, Didi Kartasasmita menjadi Panglima Komandemen Jawa Barat dan Hidayat sebagai kepala stafnya. Hidayat kemudian diangkat menjadi Wakil Panglima Siliwangi di Tasikmalaya, lalu bertugas sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Perang I, Panglima Komando Sumatra hingga Kepala Staf Q. Tak hanya itu, Hidayat juga menjadi salah satu perwira TNI yang ikut terlibat dalam perundingan delegasi Indonesia menjelang tercapainya Perjanjian Linggarjati pada November 1945 dan ketika Perdana Menteri Amir Sjarifoeddin akan menjadi perwakilan Indonesia dalam Perundingan Renville di akhir tahun 1947. Suatu ketika, ayah Hidayat menyambangi pondoknya di pedalaman dengan membawa surat penting. Ketika itu, istri dan anak Hidayat mengungsi untuk menghindari serangan pasukan Belanda dalam agresi militer pertama. Rupanya kedatangan ayahnya bagian dari rencana Komandan Tentara Belanda di Jawa Barat yang mengaku pernah satu sekolah dengan Hidayat di Breda. Inti surat itu meminta Hidayat mau “berdamai”. Setelah mengetahui maksud kedatangan ayahnya, Hidayat tak bisa menahan amarahnya. Sang kolonel menganggap ayahnya melakukan pengkhianatan terhadap Republik. Dia pun meminta ayahnya dibawa kepada Komandan Batalyon. Hidayat juga meminta surat yang tidak dia buka itu dikembalikan. Setelah dipertemukan dengan Komandan Batalyon, ayahnya tidak “diapa-apakan” karena sang komandan menghormati Hidayat. “Isi surat itu meminta supaya ayah ‘berdamai’. Kasarnya supaya belot ke pihak Belanda. Setelah peristiwa tengah malam itu saya suka berpikir kok tega-teganya ayah menyerahkan nasib ayahnya sendiri kepada Komandan Batalyon. Bukankah perilaku itu bisa digolongkan veraad atau pengkhianatan bagi perjuangan kemerdekaan? Biasanya pengkhianat di zaman revolusi dijatuhi hukuman mati tanpa pengadilan,” jelas Dewi. “Dari kasus ini saya menarik kesimpulan, ayah seorang yang memegang teguh prinsip yang diyakininya. Kesetiaan kepada perjuangan bangsanya tidak tergoyahkan, apa pun pengorbanan yang harus ia pertaruhkan,” tambahnya. Ketika Belanda melancarkan agresi militer kedua pada Desember 1948, Hidayat menjabat Panglima Komando Sumatra. Sukarno, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, dan tokoh-tokoh Republik diasingkan ke Berastagi, Parapat, kemudian Bangka. Sjafruddin Prawiranegara kemudian mendirikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Di balik pendirian PDRI, ada peran Hidayat dan Islam Salim, putra Haji Agus Salim, yang berjalan kaki menembus belantara hutan Sumatra untuk melanjutkan perjuangan melawan Belanda. “Sjafruddin yang sarjana hukum berpikir legalistis. Pada saat itu datanglah Hidayat dan Islam Salim ke Halaban dekat Payakumbuh. Kedua perwira itu mendesak sangat agar mengambil putusan bersifat politis. Merasa ada backing penuh dari tentara, pembicaraan berjalan lancar. Maka lahirlah PDRI yang diketuai oleh Sjafruddin Prawiranegara untuk melanjutkan perjuangan melawan Belanda,” jelas Rosihan.*

JAM menunjukkan pukul delapan malam lebih ketika Presiden Sukarno membubuhkan tanda tangannya di Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar. Setelah dilihat sebentar, Sukarno kemudian menyerahkan surat itu kepada Mayjen TNI Basuki Rachmat. Sukarno kemudian menawari makan malam, tetapi ditolak karena sudah malam. “Maaf, Pak. Karena hari sudah malam,” kata salah seorang dari jenderal itu. Ketiga jenderal itu, Menteri Veteran Mayjen TNI Basuki Rachmat, Menteri Perindustrian Ringan Brigjen TNI Muhammad Jusuf, dan Pangdam V/Jaya Brigjen TNI Amirmachmud, pamit untuk kembali ke Jakarta dengan mobil. Di jembatan Situ Duit Bogor, Amirmachmud meminjam naskah Supersemar dari Basuki Rachmat. Dia membacanya dengan menggunakan baterai karena gelap malam. “Setelah saya pelajari maka saya berseru: kok ini penyerahan kekuasaan. Kita semuanya sungguh kaget karena memang pada waktu itu tidak memikirkan ataupun berangan-angan adanya penyerahan kekuasaan,” kata Amirmachmud dalam otobiografinya, Prajurit Pejuang .

PEMERINTAH Turki memenuhi permintaan Indonesia untuk memberikan nama jalan di depan KBRI Ankara dengan nama Proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia: Ahmet Sukarno, nama yang dikenal di Turki. Sebagai balasannya, Indonesia juga memberikan nama jalan untuk tokoh Turki. Pemerintah Turki yang menentukan siapakah tokoh yang akan menjadi nama jalan tersebut di Jakarta. Nama yang muncul adalah Mustafa Kemal Ataturk. Namun, sebagian kalangan keberatan Bapak Bangsa Turki itu menjadi nama jalan karena dianggap sebagai tokoh sekuler. Dalam sejarah Indonesia, Ataturk sangat terkenal di kalangan kaum pergerakan, seperti diungkap Roeslan Abdulgani (1912–2005), mantan menteri luar negeri dan menteri penerangan. “Terus terang, bagi generasi saya, nama Turki mempunyai arti tertentu, yaitu salah satu sumber kebangkitan nasionalisme Indonesia,” tulis Roeslan dalam “Hubungan Indonesia-Turki”, termuat dalam Indonesia Menatap Masa Depan .

HINDIA Belanda sedang genting. Tentara Jepang sudah beberapa hari memasuki bagian barat Pulau Jawa. Sebelum tentara Jepang datang, ribuan laki-laki terkena wajib militer. Tak hanya mereka yang masih muda, mereka yang sudah berusia kepala empat dan bahkan anak sekolah menengah yang berusia belasan tahun pun juga kena wajib militer dan menjadi milisi bagi tentara kolonial Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger (KNIL). Tentara KNIL di Jawa Timur pun merasa dalam bahaya. Sebab, tentara Jepang bergerak amat cepat ke arah timur. Nyaris tak memberi nafas bagi KNIL untuk bergerak membendung mereka. Tak hanya kota pelabuhan seperti Surabaya yang direbut, pada awal Maret 1942 kota pedalaman seperti Kediri pun sudah dirasuki tentara Jepang. Tanda bahaya pun menyala di kota Kediri, salah satu pusat keresidenan di Jawa Timur. Kota yang terletak di antara Gunung Kelud dan Gunung Wilis (kini Liman) itu dipertahankan 200 tentara di bawah Kapten J.C. Gijsberts.