SETELAH sempat terhenti, PKI kembali mengadakan kursus-kursus kader, baik yang dihelat CC maupun comite-comite di bawahnya. Di Jakarta, Sekretariat Onderseksi Comite (SOC) Djatinegara mengedarkan surat yang ditujukan kepada RL/RP/Fraksi. “Untuk melancarkan rencana pendidikan kita, berhubung baru-baru ini kursus partai yang akan/baru saja dimulai, terpaksa dibekukan untuk sementara berhubung adanya macam-macam halangan, maka mulai minggu depan ini akan dilangsungkan lagi...,” demikian bunyi surat pemberitahuan tertanggal 23 Oktober 1952. Surat itu menyebutkan Kursus Partai akan dibuka kembali pada 27 Oktober, sementara Kursus Kader Onderseksi sehari sebelumnya. Sementara dua kursus lainnya, Kursus Kader Resort dan Kursus Anggota, tengah dipersiapkan. Sejak didirikan, PKI memberikan perhatian pada pendidikan kader. Pada 1920-an, misalnya, selain melalui bacaan-bacaan, teori Marxisme diberikan di sekolah-sekolah Sarekat Islam yang kemudian berubah nama jadi Sekolah Rakjat dan kursus-kursus buta huruf. Setelah Indonesia merdeka, PKI mendirikan Marx House di Solo, Madiun, Magelang, Yogyakarta, dan lain-lain.

DALAM pembukaan Kongres ke-7 PKI tahun 1962, Ketua CC PKI D.N. Aidit dengan bangga menyebut hampir semua delegasi kongres dari semua daerah telah hadir, yang mewakili dua juta anggota dan calon anggota. Aidit juga menyebut analisis Amerika Serikat mengenai kekuatan PKI. “Analisis itu tidak sepenuhnya salah. PKI memang partai yang sah sesah-sahnya... Juga benar bahwa PKI bergengsi tinggi dan anggota-anggotanya berdisiplin dan militan, tidak menganggap partainya sebagai klub diskusi atau perkumpulan orang-orang risau,” ujar Aidit dalam pembukaan Kongres PKI tahun 1962, disambut tawa para hadirin. PKI memang dikenal sebagai partai kader sekaligus massa yang berdisplin tinggi. Untuk mewujudkan itu, PKI menjalankan Plan 3 Tahun mengenai Organisasi dan Pendidikan. Jadi, perluasan anggota dan organisasi massa selalu disertai dengan pendidikan dan penguatan ideologi.

DI bawah kepemimpinan DN Aidit, PKI mulai melakukan konsolidasi dan pembenahan partai. Di tangannya, PKI diarahkan menjadi “partai tipe baru” ala partai Lenin. Pada 1950, Sekretariat CC PKI menerbitkan buku Partai Type Baru, yang dijadikan pegangan bagi “tiap orang yang mengaku dirinya komunis (anggota atau calon anggota PKI).” Menurut Lenin, kutip buku itu, organisasi yang dibutuhkan adalah cukup luas, cukup uji, dan cukup luwes. Sementara susunan dan bentuk partai harus terdiri dari pimpinan yang bulat dan tetap serta sejumlah cabang partai yang mengikat banyak anggota. Bagi D.N. Aidit, masalah organisasi tak boleh dianggap soal teknis yang kurang penting karena berhubungan erat dengan program dan taktik-taktik partai. “Dalam perjuangannya untuk mencapai kekuasaan, proletariat tidak punya senjata lain kecuali organisasi, demikian Lenin mengajarkan kita,” tulis Aidit dalam tulisan “Membolsewikkan PKI” yang dimuat Bintang Merah, 1 Maret 1951.

SELAMA seminggu, 14-20 September 1953, Gedung SBKA (Serikat Buruh Kereta Api) di Manggarai, Jakarta, ramai orang. Mereka perwakilan Barisan Tani Indonesia (BTI) dan Rukun Tani Indonesia (RTI) dari berbagai daerah. Kedua organisasi tani itu tengah menghelat kongres fusi. Kesepakatan fusi tercapai. Dan BTI tetap dipakai sebagai nama organisasi. Pada hari penutupan, Njoto, wakil ketua CC PKI, didaulat memberikan pidato. “PKI bukan hanya sehidup semati saja dengan kalangan tani. Tapi PKI akan berusaha sekeras-kerasnya untuk memberikan pimpinan yang sebaik-baiknya kepada perjuangan kaum tani untuk tanah, untuk revolusi agraria,” ujar Njoto, dikutip Harian Rakyat, 21 September 1953. Pada 1950-an, PKI belum memberi perhatian serius terhadap kaum tani. Program agrarianya juga masih moderat. Program tersebut, yang dirumuskan pada Kongres tahun 1954, didasarkan pada tulisan D.N. Aidit berjudul “Hari Depan Gerakan Tani Indonesia” yang dimuat Bintang Merah, Juli 1953. Yakni, menyita semua tanah milik tuan tanah, asing maupun bumiputra, dan membagikannya kepada kaum tani tak bertanah dan miskin. Semboyan yang diusung: “tanah untuk kaum tani”.

SIKAP PKI mengenai Pancasila, terutama sila pertama, kerap dituding mendua menurut lawan-lawan politiknya. Banyak kejadian yang jadi dalih, dari penolakan ide negara Islam hingga tuduhan dalam pidato tahun 1964 Aidit mengatakan bila sosialisme Indonesia tercapai, Pancasila tidak lagi dibutuhkan sebagai filsafat pemersatu. Pada akhirnya Aidit lebih sering menekankan pernyataan Sukarno bahwa Pancasila merupakan alat pemersatu. Pada 1964, PKI juga menerbitkan buku berjudul Aidit Membela Pantja Sila. Wartawan Solichin Salam memanfaatkan kesempatan mewawancarai DN Aidit, ketua CC PKI, untuk menanyakan banyak hal. Tapi tampak jelas bahwa dia mencoba mengorek pandangan Aidit mengenai agama dan Pancasila. Hasil wawancara itu dimuat di majalah Pembina pada 12 Agustus 1964.

PENGADILAN Negeri Jakarta penuh sesak. Ratusan orang memenuhi ruang pengadilan. Sisanya menunggu di luar pengadilan. D.N. Aidit, Sekjen CC PKI, duduk di kursi pesakitan. Dia didakwa menghina Wakil Presiden Mohammad Hatta. Dasar tuduhan: statement Politbiro CC PKI pada 13 September 1953 bertajuk “Peringati Peristiwa Madiun secara intern!” Dalam sidang 27 Januari 1955 itu, menjawab pertanyaan Hakim Maengkom, Aidit dengan tegas menolak tuduhan itu. Dia mengatakan statement Politbiro dimaksudkan sebagai pembelaan. “Jadi semata-mata sebagai reaksi terhadap apa yang dituduhkan orang lebih dulu kepada PKI?” “Memang demikian...” ujar Aidit. “Saya bisa membuktikan dengan saksi-saksi bahwa Peristiwa Madiun memang provokasi dan bahwa dalam peristiwa itu tangan Hatta-Natsir-Sukirman cs. memang berdarah.”

ALUN-ALUN Utara Keraton Surakarta Hadiningrat penuh sesak. Beberapa pengunjung terpaksa berhenti dan memadati jalan-jalan di sekitarnya. PKI tengah menggelar kampanye pemilu. Acara kian meriah ketika trio gitaris Johny Trisno, Batara Lubis, dan Rachmad tampil di atas panggung. Ketiganya adalah aktivis Pelukis Rakyat dari Yogyakarta. Mereka memandu massa menyanyikan lagu “Ayo Nyoblos Palu Arit”: Fajar di timur, merah terang. Ayo nyoblos palu arit. Yooo... ayo nyoblos... Massa pun ikut bernyanyi sambil menirukan gerakan mencoblos. Setelah rapat umum usai, kegembiraan terpancar di wajah M.H. Lukman, tokoh teras PKI yang masuk dalam daftar caleg Jawa Tengah nomor urut dua, di bawah D.N. Aidit. “Sis, sungguh hebat!” katanya. Dia mengatakan baru kali ini berpidato di depan massa sebanyak itu. Siswoyo juga puas. Sebagai sekretaris CDB Jawa Tengah, Siswoyo mendampingi Aidit dan Lukman yang melakukan safari kampanye di Jawa Tengah. Di setiap kampanye, sejumlah seniman selalu terlibat. Dari pelukis hingga pematung. Dari pelawak hingga pesinden. Bukan hanya di Jawa Tengah, “seniman di daerah-daerah lain pun punya andil dalam kampanye untuk memenangkan PKI,” ujar Siswoyo dalam memoarnya, Siswoyo dalam Pusaran Arus Sejarah Kiri.

SUARA ketokan pintu terdengar. Sobron tak beranjak. Dia menunggu. Setelah suara ketokan dengan pola yang sama kembali terdengar, dia perlahan membuka pintu. Namun, begitu melihat sosok di depannya, dia terkesiap. Lelaki itu mengenakan peci dan berkacamata. Dia membawa tongkat. Rambutnya penuh uban. Jalannya agak bungkuk. Setelah mengamati sejenak, Sobron akhirnya mengenali lelaki itu: Aidit, kakaknya. Mereka berpelukan. Di dalam kamar mereka mengobrol dengan suara pelan. Sobron menyewa sebuah kamar kecil di Matraman Raya No. 25, Jakarta. Rencana Aidit untuk datang dan menginap sudah dibicarakan beberapa hari sebelumnya. Termasuk kode ketukan. “Pada masa itu, saya yang baru berumur beranjak 17 tahun, sedikit banyaknya terlibat pada adegan main kucing-kucingan ini,” tulis Sobron Aidit dalam “Corat-coret tentang Bang Amat dan Aku”.

KAPAL dari Singapura berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Dua penumpangnya turun. Mereka berusaha keluar pelabuhan secara ilegal. Dua orang itu D.N. Aidit dan M.H. Lukman. “Beberapa hari yang lalu Aidit dan Lukman, dua anggota dari agitprop (agitasi dan propaganda) PKI, telah tiba di Jakarta dari Vietnam,” tulis Sinpo, 25 Juli 1950. Sinpo mengabarkan Aidit dan Lukman pernah menjadi gerilyawan di Vietnam. Jacques Leclerc, seorang pakar sejarah kiri Indonesia, berpandangan kemunculan Aidit dan Lukman penuh perhitungan dan skenario. Mereka muncul saat pemerintah mengurangi tekanan terhadap PKI dengan sebuah cerita heroik rekaan. Dari perjuangan di Tiongkok dan Vietnam sampai upaya mereka masuk ke Indonesia secara ilegal sehingga menarik perhatian suratkabar.

HARI itu, 19 Desember 1948, kota Yogyakarta dihujani bom. Belanda melancarkan agresi militer kedua. Kepanikan melanda para tahanan di penjara Wirogunan. Alimin, Abdoelmadjid, Tan Ling Djie, dan beberapa tahanan PKI lainnya memutuskan melarikan diri. Pascaperistiwa Madiun, PKI adalah partai yang kalah, tersingkir dari kekuasaan. Pengurus partai terpencar-pencar, menghindari kejaran pemerintah. Setelah Musso dan Maruto Darusman dieksekusi mati, Tan Ling Djie sebagai orang ketiga dalam partai menjadi pimpinan CC sementara. Menurut arsip Belanda yang dikutip Poeze dalam Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia, Tan Ling Djie mendirikan Pusat PKI Darurat di Kediri. Di dalamnya terdapat anggota Politbiro yang masih tersisa: Wikana, Soedisman, Abdoelmadjid, Djokosoejono, Tjokronegoro, dan Setiadjit. PKI kembali beraktivitas di bawah tanah.

SOLO, 31 Agustus 1948. Di alun-alun utara Keraton Surakarta Hadiningrat, Musso menyampaikan orasinya tentang Jalan Baru. Hadir pula Alimin, Amir Sjarifuddin, dan Maruto Darusman. Para pimpinan PKI itu menyerukan agar para kader mempersiapkan Kongres Fusi pada akhir tahun. Siswoyo, sekretaris SC Surakarta, bertugas sebagai notulis. Dia menyaksikan rapat umum dihadiri puluhan ribu massa. “Bagi sebagian kalangan, rapat umum tersebut tampak seperti show of force PKI,” kenang Siswoyo dalam memoar Siswoyo dalam Pusaran Arus Sejarah Kiri. Keesokan harinya, Slamet Widjaja (kader PKI OSC Solo) dan Siswo Pardijo (Staf Intel Divisi Panembahan Senopati) diculik pasukan tak dikenal. Teror berlanjut. Lima opsir Senopati yang ditugaskan mengusut penculikan hilang saat menyambangi markas Divisi Siliwangi –yang hijrah dari Jawa Barat guna memenuhi “garis Van Mook” sesuai Perjanjian Renville– di Srambatan, Solo. Ketegangan dua bulan sebelumnya akibat tertembaknya Kolonel Sutarto, komandan Senopati, oleh orang tak dikenal di rumahnya kembali muncul.

AGUSTUS 1948, Soeripno, dutabesar keliling RI untuk Eropa Timur, tiba di Yogyakarta. Dia dipanggil pulang ke Indonesia untuk menjelaskan perjanjian unilateral yang dibuatnya dengan Moskow. Ikut bersamanya seorang sekretaris bernama Soeparto, yang tak lain adalah Musso. Musso pemuka lama PKI yang ikut menggerakkan pemberontakan tahun 1926 dan lama menetap di Moskow. Sebagai agen Komintern, Musso membawa mandat untuk menyelaraskan haluan kaum komunis di Indonesia sesuai garis Zhdanov yang tak lagi berkompromi terhadap kekuatan imperialisme Barat. Andrei Zhdanov adalah pemimpin Partai Komunis Uni Soviet (PKUS). Namun, Musso menemukan kader-kader komunis terserak di beberapa partai kiri: Partai Buruh Indonesia (PBI), PKI legal, dan Partai Sosialis, yang tergabung dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR). Musso juga menyadari PKI yang dipimpin Sardjono tak memainkan peran menonjol. Maka, Musso mengadakan pertemuan dengan pemuka-pemuka PKI dan FDR.