SOSOK Ibnu Sutowo punya tempat dalam sejarah perusahaan minyak negara. Dulu, sebelum menjadi Pertamina, namanya Perusahaan Minyak Nasional (Permina). Di kedua perusahaan milik negara itu, Ibnu tetaplah menjadi dedengkotnya. Semasa Permina beroperasi (1957—1968), Ibnu menjabat sebagai direktur utama PN Permina. Di saat yang sama, Ibnu masih perwira militer aktif berpangkat mayor jenderal. “Ibnu Sutowo ‘Raja Minyak’ Indonesia,” sentil Mahasiswa Indonesia, Minggu ke-III April 1967. Selain orang nomor satu di Permina, Ibnu juga berkedudukan sebagai dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Departemen Pertambangan. Tak heran bila Ibnu punya pengaruh kuat atas jaringan minyak Permina, termasuk mengatur regulasi kebijakan. Dalam posisi itu, sepak terjang Ibnu pun kerap jadi sorotan baik di dalam maupun luar negeri. Dalam bidikan pers asing, nama Ibnu santer disebut-sebut terlibat dalam penyelewengan jabatan dan kekayaan Permina. Sementara itu, mingguan Mahasiswa Indonesia menjadi satu dari segelintir media dalam negeri yang cukup berani memberitakan tentang Ibnu.

SEJUMLAH pejabat Kementerian Keuangan dari Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai menjadi sorotan publik belakangan ini. Mulai dari jumlah kekayaan fantastis, koleksi kendaraan mewah, hingga pamer gaya hidup yang kelewat glamor anak dan istri mereka di sosial media. Sebagai pejabat negara, perolehan harta dan aset mereka dinilai tidak wajar. Apalagi yang mereka kelola adalah pendapatan masyarakat yang dipotong pajak. Menkopolhukam Mahfud MD menyebut ada transaksi mencurigakan senilai Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan. Penyimpangan tersebut dalam lembaga maupun badan usaha milik negara bukanlah hal baru. Pertamina pada masa awal Orde Baru juga pernah diterpa kabar miring serupa. Direktur Utama Pertamina Ibnu Sutowo disebut-sebut menjalankan perusahaan minyak negara itu layaknya kerajaan bisnisnya sendiri. Kementerian Keuangan bahkan tak mampu mengendus berapa penghasilan dan pengeluaran Pertamina. Mochtar Lubis, jurnalis pemimpin redaksi koran Indonesia Raya, acapkali menyoal kepemimpinan bos Pertamina itu. “Di samping pengeluaran-pengeluaran keuangan dalam jumlah yang amat besar untuk dana ini dan dana itu, yang berada di luar pekerjaan Pertamina (belum dihitung hadiah-hadiah perangkat untuk main golf yang mahal-mahal harganya, yang dihadiahkan Ibnu Sutowo seenaknya pada banyak orang yang disenanginya atau yang diperlukannya),” cetus Mochtar Lubis dalam tajuk harian Indonesia Raya, 25 November 1969.

DOKTER militer Mayor Ibnu Sutowo terpaksa mengungsikan keluarganya ke Muara Aman. Kota Palembang tempat mereka tinggal sudah dikuasai oleh tentara Belanda. Kota-kota kabupaten sekitarnya juga mulai diduduki. Sebagai kepala Jawatan Kesehatan Tentara, Ibnu Sutowo harus mengikuti pasukan TNI berpindah dari satu tempat ke tempat lain. “Tanggal 1 Januari 1947, subuh sekitar pukul lima, Belanda memulai serangan di Palembang Ilir. Itulah awal mulainya perang lima hari lima malam di kota Palembang,” tutur Ibnu Sutowo kepada Ramadhan K.H dalam otobiografi Ibnu Sutowo: Saat Saya Bercerita! Sewaktu di Lubuk Linggau, terjadilah peristiwa nahas. Petaka menimpa Komandan Sub-Komando Sumatra Selatan Kolonel Bambang Utoyo. Entah bagaimana kejadiannya, tangan sang komandan bercucuran darah hampir hancur karena ledakan granat. Menurut desas-desus, Bambang Utoyo menerima granat itu ketika berada di daerah Kayu Agung, antara Palembang dan Jambi. Saat Bambang Utoyo meletakan granat ditangannya, tiba-tiba saja meledak. Rumor menyebutkan bahwa granat itu buatan orang di Sumatra Barat.

PASCA berakhirnya Perang Dunia II, banyak tentara Jepang yang melakukan desersi. Alih-alih menuruti seruan pimpinan tertingginya, mereka malah bergabung dengan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Menurut peneliti sejarah dari Jepang Aiko Kurasawa, jumlah mereka hampir mendekati 1.500 orang. “Motivasi mereka bermacam-macam, namun sebagian karena takut menghadapi pengadilan perang Sekutu,” ungkap penulis buku Sisi Gelap Perang Asia itu. Aiko tidak salah. Setidaknya itu yang menjadi salah satu motivasi Masharo Aoki untuk lari ke Jawa dan bergabung dengan gerilyawan TNI dari unit Pasukan Pangeran Papak (PPP) sejak Maret 1946. Sumber-sumber Belanda menyebut bahwa Aoki tadinya merupakan pimpinan kamp konsentrasi yang bertanggungjawab atas ratusan tawanan Eropa di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

SUASANA Desa Parentas, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, mendadak ramai dini hari itu. Para penduduk dikejutkan oleh suara tembakan bersahutan dari arah Legok Dora yang merupakan basis Markas Besar Gerilja Galoenggoeng (MBGG), kelompok gerilyawan pro Indonesia di Garut-Tasikmalaya. “Kami kaget karena sebelum kejadian itu, wilayah desa kami aman-aman saja dan tak pernah terjamah tentara Belanda,” ungkap Kojo (92), penduduk Desa Parentas. Arsip Nasional Belanda bernomor akses 2.24.04.01 menyebut operasi militer di kaki Gunung Dora itu berlangsung pada 25-26 Oktober 1948. Tujuannya adalah memburu sejumlah “pimpinan teroris” yang terdiri dari eks tentara Jepang (empat di antaranya berkebangsaan Korea). Sebagai gugus tugas dipilihlah Batalyon ke-3 dari Resimen Infanteri ke-14 (3-14-RI).

SELAMA melakukan penelitian sejarah tentang era perang kemerdekaan di Indonesia, Dr. Stef Scagliola hampir selalu mempertanyakan soal ada tidaknya para pembelot British India Army (BIA) dalam Insiden Rawagede 1947. Menurut Stef, soal ini penting karena menurut kesaksian seorang serdadu yang terlibat dalam operasi militer di Rawagede, pasukannya pernah menahan sejumlah orang India dari kesatuan Inggris yang membelot ke kubu republik. “Narasumber saya itu bersaksi bahwa salah satu prajurit India dari kesatuan Inggris tersebut meminta tentara Belanda untuk memperlakukannya sebagai tawanan perang,” ujar peniliti sejarah dari Erasmus University Rotterdam tersebut. Kehadiran orang-orang India mantan tentara Inggris di Rawagede terkonfirmasi oleh beberapa pejuang yang pernah malang melintang di kawasan Rawagede, yakni Telan (90) dan Kastal (93). Menurut dua mantan anggota MPHS (Markas Poesat Hizboellah Sabilillah) itu, ada sekitar lima atau enam orang India Muslim mantan tentara Inggris yang bergabung dengan kubu republik di Rawagede.

MENTERI Pertahanan Letnan Jenderal (Purn.) Prabowo Subianto kini tak hanya terkenal karena mendatangkan alutsista baru dari luar negeri saja, tapi juga dalam pengadaan lahan pertanian baru bertajuk Food Estate. Proyek Food Estate adalah program strategis nasional 2020-2024. Seperti alutsista, pangan juga sangat penting dalam pertahanan negara. Jauh sebelum ada Food Estate, di Indonesia pernah ada proyek mirip yang disebut Rice Estate. Sasaran proyek tersebut juga sama, ketahanan pangan nasional. “Lumbung padi ini sudah digagas oleh Pak Ibnu Sutowo dari tahun ’70, jadi sudah hampir 50 tahun yang lalu dan ini satu-satunya jalan,” terang Prabowo dalam “Dialog Capres bersama Kadin” pada Jumat, 12 Januari 2024, di Jakarta. Ibnu Sutowo yang dimaksud Prabowo adalah Letnan Jenderal Ibnu Sutowo. Rice Estate menjadi keharusan untuk diwujudkan oleh pemerintahan Orde Baru (Orba) yang baru beberapa tahun berkuasa. Selain padi (beras) telah dijadikan makanan pokok bangsa Indonesia, pada era 1970-an muncul krisis pangan di Indonesia.

ALKISAH pada pertengahan April 1946, Squadron Leader Frederick George Birchall dikabarkan hilang di perbatasan Sukabumi dan Bogor. Petugas AWCD (Australian War Crimes Detachment) yang tengah memburu para penjahat perang Jepang tersebut disinyalir telah tewas bersama tiga rekannya. Menurut Priyatna Abdurrasyid, mereka kabarnya dibunuh oleh satu seksi TRI (Tentara Repoeblik Indonesia) yang dipimpin seorang eks tentara Jepang. “Rupanya serdadu Jepang itu adalah bekas algojo kamp konsentrasi di wilayah Indonesia Timur yang tengah diburu oleh pihak Australia,” ujar eks pimpinan tim pencari tiga petugas AWCD dari pihak Republik Indonesia tersebut. Selama Perang Kemerdekaan (1945-1949) berlangsung di Indonesia, sekira 1500 eks tentara Jepang memutuskan untuk bergabung dengan gerakan pembebasan Indonesia. Mereka bahu membahu bersama para pejuang Republik melawan militer Belanda di Jawa dan Sumatera.

DI DAMPIT, 27 tahun yang lalu, orang-orang mengenal lelaki sepuh itu sebagai Soekardi. Dia dikisahkan bertubuh tidak tinggi namun kekar, dengan sepasang mata sipit yang menyorot tajam. Tak ada orang di desa yang masuk dalam wilayah Kabupaten Malang itu yang paham asal usul Soekardi secara pasti kecuali dia adalah mantan pejuang yang dulu pernah berperang melawan tentara Belanda. Soekardi tidak memiliki pekerjaan tetap. Namun sekali-kali dia terlihat menjadi sejenis pesuruh di Lembaga Permasyarakatan Dampit. Lama tinggal di Dampit, tiba-tiba lelaki tua itu hilang dari peredaran. Tak ada satu pun warga Dampit yang tahu hingga kini di mana Soekardi berada. Menurut Rahmat Shigeru Ono salah seorang zanryu nihon hei (serdadu Jepang yang tetap tinggal dan memilih berjuang untuk Indonesia) Soekardi adalah Nagamoto Sugiyama, zanryu nihon hei yang pernah bergerilya bersama pejuang-pejuang Indonesia di hutan-hutan sekitar Malang Selatan dan Blitar pada 1948-1949.

TAK hanya ke ibukota RI Yogyakarta, pada 19 Desember 1948 tentara Belanda bergerak ke daerah-daerah lain Republik Indonesia. Salah satunya Keresidenan Pati. Blora, daerah tertimur di Keresidenan Pati, berhasil ditembus pada 20 Desember 1948. Di Pati, yang setelah penumpasan PKI dipimpin oleh Residen Milono, para pegawai sipil melarikan diri dari tentara Belanda ke tempat aman di bagian selatan. Di sana, pasukan Republik yang tak mampu membendung tentara Belanda, bergerilya. Ke sanalah Kapten Willem Jan Scheepens (1907-1949) ikut bergerak untuk menumpas gerilya Republik Indonesia. Meskipun Pati belum pernah dijamahnya sebelum itu, Jan Scheepens punya jam terbang tinggi dalam bertempur.

UNTUK kesekian kalinya, erupsi terjadi lagi di Gunung Ruang di Pulau Ruang, dekat Pulau Tagulandang, Kepulauan Sangir-Talaud, Sulawesi Utara. Sebelum erupsi 15 April 2024, status siaga pernah diberikan pada gunung tersebut pada 16 April 2022. Gunung Ruang merupakan gunung vulkanik yang aktif. Sebelum letusan terbaru tadi, setidaknya Gunung Ruang pernah meletus pada 3 Maret hingga 14 Maret 1871. “Letusan paling dahsyat terjadi pada tahun 1871 dan disertai gelombang pasang yang memakan korban jiwa sekitar 400 orang,” demikian berita Bataviaasch Nieuwsblad,20 Agustus 1914.

ARTHUR Fleck pulang konseling dari tempat terapi mentalnya. Wajahnya murung. Sang terapis memberitahu bahwa tak ada lagi konseling dan resep obat untuk Arthur. Pemerintah kota Gotham memotong dana pelayanan dan pengobatan untuk orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) seperti Arthur. Kebijakan ini berpengaruh besar terhadap jalan nasib Arthur. Cerita di atas merupakan potongan film Joker. Bukan peristiwa nyata, tapi menjadi refleksi tentang pelayanan dan pengobatan ODGJ di Amerika Serikat pada masa lalu. Joker tayang menjelang Hari Kesehatan Jiwa Sedunia saban 10 Oktober. Indonesia turut memperingatinya. Perbaikan pelayanan dan pengobatan ODGJ menjadi perhatian berulang-ulang. Perbaikan pelayanan dan pengobatan ODGJ di Indonesia beralas dari resolusi pemerintah kolonial pada 21 Mei 1831. Menurut Denny Thong dalam biografi Bapak Psikiatri Indonesia, Prof. Dr. R. Kusumanto Setyonegoro, SPKJ, Memanusiakan Manusia Menata Jiwa Membangun Bangsa, dalam Resolusi 21 Mei 1831 No. 1 Pasal 1 disebutkan bahwa setiap rumah sakit besar di Weltevreden (Batavia-Red.), Semarang, dan Surabaya akan disediakan kamar untuk merawat penderita gangguan jiwa.