JAM menunjukkan pukul delapan malam lebih ketika Presiden Sukarno membubuhkan tanda tangannya di Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar. Setelah dilihat sebentar, Sukarno kemudian menyerahkan surat itu kepada Mayjen TNI Basuki Rachmat. Sukarno kemudian menawari makan malam, tetapi ditolak karena sudah malam. “Maaf, Pak. Karena hari sudah malam,” kata salah seorang dari jenderal itu. Ketiga jenderal itu, Menteri Veteran Mayjen TNI Basuki Rachmat, Menteri Perindustrian Ringan Brigjen TNI Muhammad Jusuf, dan Pangdam V/Jaya Brigjen TNI Amirmachmud, pamit untuk kembali ke Jakarta dengan mobil. Di jembatan Situ Duit Bogor, Amirmachmud meminjam naskah Supersemar dari Basuki Rachmat. Dia membacanya dengan menggunakan baterai karena gelap malam. “Setelah saya pelajari maka saya berseru: kok ini penyerahan kekuasaan. Kita semuanya sungguh kaget karena memang pada waktu itu tidak memikirkan ataupun berangan-angan adanya penyerahan kekuasaan,” kata Amirmachmud dalam otobiografinya, Prajurit Pejuang.

PEMERINTAH Turki memenuhi permintaan Indonesia untuk memberikan nama jalan di depan KBRI Ankara dengan nama Proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia: Ahmet Sukarno, nama yang dikenal di Turki. Sebagai balasannya, Indonesia juga memberikan nama jalan untuk tokoh Turki. Pemerintah Turki yang menentukan siapakah tokoh yang akan menjadi nama jalan tersebut di Jakarta. Nama yang muncul adalah Mustafa Kemal Ataturk. Namun, sebagian kalangan keberatan Bapak Bangsa Turki itu menjadi nama jalan karena dianggap sebagai tokoh sekuler. Dalam sejarah Indonesia, Ataturk sangat terkenal di kalangan kaum pergerakan, seperti diungkap Roeslan Abdulgani (1912–2005), mantan menteri luar negeri dan menteri penerangan. “Terus terang, bagi generasi saya, nama Turki mempunyai arti tertentu, yaitu salah satu sumber kebangkitan nasionalisme Indonesia,” tulis Roeslan dalam “Hubungan Indonesia-Turki”, termuat dalam Indonesia Menatap Masa Depan.

HINDIA Belanda sedang genting. Tentara Jepang sudah beberapa hari memasuki bagian barat Pulau Jawa. Sebelum tentara Jepang datang, ribuan laki-laki terkena wajib militer. Tak hanya mereka yang masih muda, mereka yang sudah berusia kepala empat dan bahkan anak sekolah menengah yang berusia belasan tahun pun juga kena wajib militer dan menjadi milisi bagi tentara kolonial Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger (KNIL). Tentara KNIL di Jawa Timur pun merasa dalam bahaya. Sebab, tentara Jepang bergerak amat cepat ke arah timur. Nyaris tak memberi nafas bagi KNIL untuk bergerak membendung mereka. Tak hanya kota pelabuhan seperti Surabaya yang direbut, pada awal Maret 1942 kota pedalaman seperti Kediri pun sudah dirasuki tentara Jepang. Tanda bahaya pun menyala di kota Kediri, salah satu pusat keresidenan di Jawa Timur. Kota yang terletak di antara Gunung Kelud dan Gunung Wilis (kini Liman) itu dipertahankan 200 tentara di bawah Kapten J.C. Gijsberts.

SELEPAS meraih gelar doktor antropologi dari Australian National University (ANU), Masri Singarimbun memutuskan menetap di Australia. Dia bekerja sebagai pembantu Atase Militer KBRI di Canberra sekaligus research fellow di ANU. Pada 1973, ketika menghadiri sebuah pertemuan ilmiah di Australia, Rektor UGM Sukadji Ranuwihardjo menemuinya dan membujuknya pulang untuk mengembangkan almamaternya. Masri menerima tawaran itu, selain juga ingin membesarkan anak-anaknya di Indonesia. Pada tahun itu juga dia kembali ke Yogyakarta. Selain mengajar, Masri mendirikan Lembaga Kependudukan UGM atau LK-UGM (kini, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan atau PSKK-UGM) dengan bantuan dana dari Ford Foundation dan menjadi direkturnya.

ARTHUR Campbell, agen CIA pertama di Indonesia, tiba di Yogyakarta dengan pesawat terbang pada September 1948. Sebelumnya, dia menjadi anggota OSS (Office of Strategic Service), cikal bakal CIA, selama Perang Dunia II. Dia kemudian ditempatkan sebagai atase konsuler di Konsul Jenderal Amerika Serikat di Jakarta. Campbell tinggal di wisma tamu negara di Yogyakarta. Di sana, dia bertemu dengan George McT. Kahin, seorang mahasiswa Amerika Serikat yang sedang melakukan penelitian untuk disertasinya di Johns Hopkins University. “Saya merasa agak gugup karena ditempatkan dalam rumah yang sama dengan Campbell,” kata Kahin dalam “Kenangan dan Renungan tentang Revolusi Indonesia”, yang termuat dalam Denyut Nadi Revolusi Indonesia.

SEJAK penaklukan Kerajaan Hispania oleh Kekhalifahan Umayyah kurun 711-715 Masehi, wilayah Andalusia (kini wilayah selatan Spanyol) pada abad ke-9 bergeliat sebagai pusat keilmuan dunia Islam di bumi belahan barat. Namun yang tak disangka, bangsa Viking di masa yang sama juga tengah gencar berekspansi ke selatan. Wilayah Andalusia termasuk yang dibidik. “Mulai 834 (Masehi) serangan-serangan bangsa Viking berubah menjadi ekspedisi berskala besar. Setiap biara, gereja, dan kota di Kepulauan Britania diserang dan dijarah orang-orang Nordik dari utara –kini Denmark, Swedia, dan Norwegia. Berturut-turut London dijarah (pada 841) kemudian Nantes, Rouen, Paris, dan pedalaman Gaul. Orang-orang Nordik dari Swedia juga merebut kota Kiev, di mana pemimpinnya, Rurik, mendirikan ibukota permanen setelah memperbudak para penduduk Slavik,” ungkap Arthur Herman dalam The Viking Heart: How Scandiavians Conquered the World. Di Andalusia sendiri memang sempat terjadi perpecahan pasca-Revolusi Abbasiyah (747-750), di mana Kekhalifahan Abbasiyah menumbangkan Kekhalifahan Umayyah. Di Andalusia, Abdulrahman bin Mua’wiyah (Abdulrahman I) mendirikan Emirati Qurtubah (Córdoba) pada 756 dengan ibukotanya di Córdoba, yang bertahan hingga tahun 1031.

PADA 22 Agustus 1998, Soekardjo Wilardjito mendatangi kantor harian Bernas Yogyakarta. Maksudnya menanyakan alamat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang ada di Yogyakarta. Dia hendak menuntut dan mengurus hak pensiun dan tunjangan veteran istrinya serta rehabilitasi nama baiknya karena dituduh anggota Partai Komunis Indonesia. Pihak Bernas menyarankan agar Soekardjo menyambangi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta. Soekardjo mengikuti saran itu. Di LBH Yogyakarta, selain mengadukan nasibnya, Soekardjo mengaku sebagai bekas anggota pengawal Presiden Sukarno. Dia juga menceritakan peristiwa lahirnya Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar.

SELEMBAR surat itu tampak lusuh dan kusam, menguning dimakan usia. Sobek di sisi kanannya menyebabkan sebagian isi surat tak terbaca. Pada kop surat tertera: Presiden Republik Indonesia dan kata “Surat Perintah” mengikuti di bawahnya. “Tadinya kami sudah yakin bahwa ini adalah Supersemar yang asli. Karena kondisinya sudah rusak parah,” ujar Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Mustari Irawan kepada Historia. Surat itu menjadi versi ketiga Supersemar yang berhasil didapatkan oleh ANRI. Menurut Mustari, surat itu diserahkan ke pihak ANRI pada 2012 oleh Nurinwa Ki S. Hendrowinoto, ketua Yayasan Akademi Kebangsaan.

NURINWA Ki S. Hendrowinoto dikenal sebagai penulis bermacam buku biografi. Pria berusia 64 tahun itu tak menduga akan menemukan lembar Supersemar yang semula disangkanya asli. Saat napak tilas ke petilasan Majapahit di Surabaya pada 2012, kepentingannya hanyalah penelitian untuk penulisan bukunya bertajuk Kitab Emas Wali Songo. Saat meriset, Nurinwa bersua dengan Indra Musafah, teman lamanya semasa SD Seruni di Surabaya. Perhatian Nurinwa terusik tatkala Indra, anak juru kunci petilasan itu, memperlihatkan sesuatu padanya. “Dia menunjukan kepada saya, iki loh [Supersemar]. Ayahnya Indra itu bernama Ahmad Musafah,” tutur Nurinwa.

MAYJEN TNI Alamsjah Ratu Perwiranegara, Asisten VII Menteri Panglima Angkatan Darat (Menpangad) Letjen TNI Soeharto, mengusulkan menggunakan pihak ketiga untuk membujuk Presiden Sukarno agar membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan menyerahkan mandatnya kepada Soeharto. Pihak ketiga tersebut adalah orang yang sangat dekat dengan Sukarno, yaitu pengusaha A.M. Dasaad dan Hasjim Ning. Saking dekatnya, kata Alamasjah dalam otobiografinya, Perjalanan Hidup Seorang Anak Yatim, Dasaad dapat bebas keluar masuk kamar Sukarno. Alamsjah bertemu Dasaad dan Hasjim di rumah Dasaad di Pegangsaan Timur Jakarta pada 9 Maret 1966 malam. Alamsjah menceritakan bahwa negara dalam keadaan kritis. Menurutnya Sukarno tidak memenuhi tuntutan massa: tidak membubarkan kabinet tapi malah memperbanyak menteri (kabinet seratus menteri), tidak menurunkan harga melainkan menurunkan nilai uang, dan tidak membubarkan PKI.

SETELAH menggandakan Supersemar di kantor G-V KOTI, Brigjen TNI Budiono, sekretaris MBAD, membawa naskah Supersemar asli ke Kostrad. Kolonel Soedharmono meminta satu lembar kopi Supersemar sebagai dasar pembuatan konsep pembubaran PKI. Namun, Lettu Moerdiono yang hadir pada waktu itu, punya keterangan lain bahwa setelah memfotokopi Supersemar, Budiono tidak mau memberikan kopiannya kepada Moerdiono. “Waktu dia keluar, saya meminta surat itu. Tapi dia bilang, ‘enggak bisa, ini rahasia.’ ‘Lha, ini saya untuk kerja’. ‘Enggak bisa.’ Ya, sudah. Saya nanti juga dapat. Jadi, semuanya dibawa ke Kostrad. Saya enggak dapat. Dari Kostrad baru dikirim lagi,” kata Moerdiono dalam wawancara dengan majalah Forum Keadilan, 31 Maret 1994.

HARI Jumat, 11 Maret 1966, Presiden Sukarno mestinya memimpin rapat Kabinet Dwikora II atau Kabinet Dwikora yang Disempurnakan. Namun, sejak pagi, para demonstran telah menutup jalan menuju Istana Negara, tempat para menteri akan bersidang. Mereka menolak karena Sukarno masih menyertakan menteri-menteri yang dicurigai terlibat Gerakan 30 September 1965. “Pagi-pagi sekali sebelum sidang dibuka ribuan mahasiswa datang berbondong-bondong menuju Istana. Mereka mendesak masuk ke halaman Istana,” tutur Soebandrio dalam Soebandrio: Kesaksianku tentang G30S. Saat itu, Soebandrio menjabat Wakil Perdana Menteri (Waperdam) I.