PADA 7 Juli 1963, PNI merayakan ulang tahun ke-36 di Stadion Utama Senayan. Dalam pidatonya, Ketua Umum PNI Ali Sastroamidjojo menerima Marxisme sebagai sumber Marhaenisme yang diusulkan Sukarno tiga tahun sebelumnya dalam kongres kesembilan di Solo. Definisi “Marhaenisme sebagai Marxisme yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia” ini secara resmi diterima dalam kongres kesepuluh PNI pada September 1963 di Purwokerto. Setahun kemudian, dalam sidang Badan Pekerja Kongres PNI di Lembang, Bandung pada November 1964, PNI menafsirkan Marxisme sebagai sumber Marhaenisme dalam Deklarasi Marhaenis. Deklarasi ini menyebutkan bahwa “Marhaenisme sebagai suatu faham revolusioner yang berdiri di atas sendi-sendi aksi massa yang bertujuan menegakkan PNI sebagai partai pelopor. Untuk itu, unsur buruh dan petani ditetapkan sebagai soko guru partai dengan tidak mengurangi peranan golongan-golongan progresif lainnya.”

ALI Sastroamidjojo begitu sibuk. Dia berkeliling daerah untuk berkampanye demi kemenangan PNI; dari Jakarta hingga Bali, dari Sumatra Utara hingga Kalimantan. Dia berpidato dalam rapat-rapat umum. Dan untuk menarik perhatian massa, PNI menggunakan berbagai macam cara. Dewan Daerah PNI Jawa Tengah, misalnya, mengorganisasi perkumpulan para dalang. Mereka ditugaskan mengadakan pertunjukan-pertunjukan wayang dengan cerita yang disadur sesuai kepentingan PNI dalam pemilu. Temanya tentulah pahlawan pewayangan, misal Gatutkaca, yang dengan semangat “banteng” (lambang PNI) selalu menang dalam perjuangan membela rakyat kecil.

TJIPTO Mangunkusumo paling tua di antara para aktivis muda yang berkumpul di sebuah paviliun rumah, di Regentsweg No. 22 (kini Jl. Dewi Sartika), Bandung, pada malam 4 Juli 1927 itu. Rata-rata umur mereka baru seperempat abad, sedang Tjipto sudah malang melintang di dalam pergerakan politik. Keberadaannya di Bandung pun dalam status sebagai orang buangan, yang dilarang berpolitik praktis. Pemerintah kolonial menghukumnya atas tuduhan membantu anggota PKI yang memelopori pemberontakan pada 1926. Dari tujuh orang yang hadir dalam pertemuan itu, hanya Tjipto yang menyatakan keberatannya atas rencana enam orang lainnya untuk membentuk partai politik. Bagi Tjipto, mendirikan partai politik bakal mengundang reaksi keras pemerintah kolonial yang baru setahun sebelumnya menumpas perlawanan PKI. “Cipto Mangunkusumo tidak setuju berdirinya suatu partai nasional karena ia berpendapat bahwa partai nasional itu akan dinilai oleh pemerintah kolonial sebagai pengganti Partai Komunis Indonesia yang sudah dilarang,” tulis Iskaq Tjokrohadisurjo, salah satu pendiri PNI, dalam memoarnya, Iskaq Tjokrohadisurjo: Alumni Desa Bersemangat Banteng.

Bubarnya PSI tak serta merta membuyarkan cerita mengenai partai yang didirikan oleh Sutan Sjahrir pada 12 Februari 1948 itu. Partai memang selesai, tapi organisasi sayapnya tak lantas surut berkiprah. Mereka tetap eksis dalam panggung politik di Republik. Upaya menghidupkan kembali PSI pun tak pernah berhenti. Walau berkali-kali pula menemukan kegagalan, para ahli waris PSI memainkan lakonnya sendiri-sendiri untuk membangun kembali mimpi partai. PSI bak mitos yang terus jadi buah bibir dalam perbincangan politik di Indonesia. Sejumlah orang disebut-sebut sebagai kader PSI. Sassusnya mereka memainkan peran penting di dalam berbagai bidang, mulai pemerintahan sampai pers. Tak semua bisa menerima “tuduhan” itu. Tapi, kata Fadjroel Rachman, aktivis yang paling lekat dengan para tokoh PSI, kemenangan PSI bukan terletak pada keberadaannya di panggung kekuasaan melainkan pada gagasannya yang kini dijalankan. Historia mengangkat soal PSI bukan hendak mengukuhkan mitos, tapi untuk meriwayatkan partai yang pernah memainkan peran penting dalam sejarah di Indonesia.* Berikut ini laporan khusus PSI Kongsi Kaum Soska Soski Dilema Partai Kader Ketua Umum PSI Jadi Perdana Menteri Bisnis dan Partai Siasat Mogok Nasional Dari Mosi Sampai Aksi Di Luar Jangkauan Partai Intelektual Muda Tukang Kritik Kaum Hawa di Jalan Sosialisme Babak Akhir Partai Sjahrir Bertanding dari Dalam Ring Jurus Kalis Kaum Sosialis Dari Rehabilitasi Sampai Oposi Setelah PSI Tak Ada Lagi PSI Ibarat Mobil Antik

Permigan didirikan untuk menandingi tentara dan sebagai konsesi untuk PKI. Dibubarkan setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965.

KETIKA Chairul Saleh menjadi Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan (Perdatam), Ibnu Sutowo tak yakin akan terus memimpin Pertambangan Minyak Nasional (Permina), yang menggarap ladang minyak di Sumatra Utara, karena ia tak suka dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). “Kamu terlalu keras kepala dan terlalu tentara (maksudnya pro-Nasution),” kata Chairul Saleh. “Itulah cara saya, dan saya tidak akan berubah,” kata Ibnu Sutowo. Chairul Saleh mengangkat bahu dan tertawa. Chairul Saleh masih mempercayai Ibnu Sutowo, yang terhitung 17 Juni 1961 menjabat presiden direktur PN Permina. Namun, untuk mengurangi kekuasaan Ibnu Sutowo, Chairul Saleh mendirikan Permigan.

KAPTEN Affan terpaksa melepas semua atribut militer di bajunya. Dengan naik becak, ia menuju kantor pos untuk mengambil surat-surat Permina, perusahaan milik negara yang baru saja berdiri. Kala itu, Permina belum punya kantor. Surat-menyurat dialamatkan ke PO BOX 2659. “Alamat kawat baru dibuat setelah diketahui sebuah telegram penting yang datang dari Amerika dikembalikan karena address unknown,” tulis Mara Karma dalam Ibnu Sutowo Mengemban Misi Revolusi. Sejak mendapat mandat dari KSAD Jenderal TNI A.H. Nasution untuk memimpin Permina, Deputi II KSAD Kolonel Ibnu Sutowo masih menjalankan aktivitas perusahaan itu dengan menumpang di Markas Besar Angkatan Darat (MBAD). Ia dibantu Kapten Affan, Mayor Geudong, dan Mayor Harijono –semuanya perwira administrasi MBAD. Harijono menemani Sutowo di MBAD, sementara Affan dan Geudong menjalankan aktivitas di rumah Geudong. Semua jajaran direksi Permina kala itu, yang hanya segelintir, tak punya pengalaman di bidang perminyakan.

KANTOR pusat Unilever di London Inggris telah mempelajari berita rencana nasionalisasi semua perusahaan Belanda di Indonesia pada November 1957. Unilever Indonesia, yang berdiri pada 5 Desember 1933, juga rentan dinasionalisasi karena perusahaan patungan Belanda-Inggris ini sebagian besar sahamnya dimiliki Belanda dengan kantor pusat di Rotterdam. Sebagai antisipasi, kantor pusat London mengirim seorang direktur ke Indonesia. Dia menekankan agar kantor pusat Unilever Indonesia di Rotterdam, Belanda, sebagian besar saham dialihkan ke London. Jalan keluar ini disambut baik oleh London dan Rotterdam.

UNTUK kesekian kalinya pemerintah Indonesia mengupayakan repatriasi sejumlah benda bersejarah di Belanda. Dari seabrek harta jarahan yang dilarikan ke Belanda, benda bersejarah yang direncanakan untuk dipulangkan adalah Al-Qur'an milik Teuku Umar. Pemerintah Indonesia sudah mengajukan repatriasinya kepada Staatsecretaries voor Cultur en Media (Menteri Muda Kebudayaan dan Media) Gunay Uslu lewat surat Ditjen Kebudayaan Kemendikbud Ristek tertanggal 1 Juli 2022. Delapan benda yang diajukan untuk direpatriasi tersebar di beberapa museum di Belanda. “Benda-benda seni jarahan bisa dikembalikan tanpa syarat oleh Belanda jika Indonesia memintanya. Hal yang sama juga berlaku terhadap objek yang bukan rampasan tetapi memiliki arti penting bagi sejarah dan kebudayaan Indonesia,” kata sejarawan Tom Quist kepada Trouw, Senin (31/10/2022).

Sejak lama, Central Intelligent Agency (CIA) tercatat terlibat dalam beberapa peristiwa sejarah Indonesia. Apa saja?

PEMERINTAH Indonesia dan Belanda memang sudah mencapai kata sepakat dalam repatriasi 472 benda bersejarah era kolonial. Peresmian serah-terimanya bahkan sudah bergulir 10 Juli 2023 lalu. Meski begitu, masih ada beberapa objek lain yang belum masuk daftar repatriasinya, di antaranya koleksi fosil Homo erectus atau “Java Man” temuan Eugène Dubois dan Al-Qur'an milik Teuku Umar. Ketua Tim Repatriasi Koleksi Asal Indonesia di Belanda I Gusti Agung Wesaka Puja mengungkapkan, ke-472 benda bersejarah yang masuk daftar repatriasi dan rencananya akan tiba di tanah air menjelang HUT RI ke-78 tahun ini baru “kloter” pertama. Isinya meliputi sebilah Keris Klungkung, empat arca Singhasari, 132 benda seni koleksi Pita Maha, dan 335 harta jarahan Lombok. Sementara “kloter” kedua yang masih akan ditentukan dan disepakati bersama terdiri dari sebuah regalia Kerajaan Luwu, tali kekang kuda Pangeran Diponegoro, Al-Qur'an Teuku Umar, dan koleksi fosil manusia purba Pithecanthropus erectus (kini Homo erectus) temuan Dubois.

TEUKU Umar sudah menjadi pahlawan nasional sejak ditetapkan pemerintah melalui SK Presiden No. 087/TK/1973 pada 6 November 1973. Sebagai sosok yang gugur dalam pertempuran melawan Belanda, barang-barangnya turut dirampas. Salah satunya adalah kitab suci Al-Qur'an, yang kemudian menjadi koleksi di museum Belanda. Kini, Al-Qur'an itu sedang diupayakan untuk dipulangkan ke tanah air. Al-Qur'an Teuku Umar jadi satu dari delapan benda bersejarah yang akan direpatriasi pemerintah Indonesia dari Belanda. Repatriasinya didasari surat Ditjen Kebudayaan Kemendikbud Ristek bulan Juli 2022 dan ditanggapi positif lewat surat balasan Staatsecretaries voor Culture n Media (Menteri Muda Kebudayaan dan Media) Belanda Gunay Uslu pada medio September 2022.