PADA suatu pagi di bulan Oktober 1927, sebuah kapal penumpang berangkat dari kota pelabuhan Stettin menuju lautan Baltik, dengan tujuan akhir Leningrad di Uni Soviet. Hari itu udara begitu dingin, dan angin bertiup cukup kencang. Hawanya semakin menusuk kala kapal bergerak menuju tengah lautan. Gelombang besar silih berganti menghantam badan kapal, membuat isi di dalamnya berguncang dan menghadirkan kengerian bagi para penumpangnya. Pemandangan tersebut juga dirasa cukup menakutkan bagi Ahmad Subardjo, terlebih ketika banyak awak kapal menderita mabuk laut sewaktu sedang makan malam. Ahmad Subardjo sedang dalam perjalanan menuju Moskow. Dia dan kawannya, Sulaiman, mendapatkan undangan dari Pemerintah Uni Soviet untuk hadir mewakili Perhimpunan Indonesia dalam acara peringatan ulang tahun ke-10 Uni Soviet pada November 1927.

BERLIN, Oktober 1927. Sepucuk surat yang cukup lama dinanti tiba di kediaman Ahmad Subardjo. Isinya undangan dari pemerintah Uni Soviet untuk Perhimpunan Indonesia (PI) di Negeri Belanda. Negara komunis tersebut akan mengadakan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-10 pada bulan selanjutnya, dan PI diminta mengirimkan perwakilan ke sana. Selain PI, wakil dari organisasi-organisasi yang berpartisipasi dalam Kongres Anti-Imperialisme di Brussel tahun 1927 juga turut diundang. Pemimpin-pemimpin gerakan kemerdekaan, serta tokoh-tokoh terkemuka dari seluruh belahan dunia pun akan menghadiri perayaan tersebut. PI sendiri diwakili oleh Ahmad Subardjo. Hal itu terjadi karena Mohammad Hatta sebagai ketua perhimpunan sedang dalam proses pengadilan atas berbagai tuduhan di Belanda. “Saya akan menjadi tamu pemerintah tersebut sebagai wakil Perhimpunan Indonesia, bahkan saya dapat memilih anggota lain dari Perhimpunan Indonesia sebagai teman,” kata Subardjo, sebagaimana diceritakan dalam otobiografinya, Kesadaran Nasional: Sebuah Otobiografi.

AWAL tahun 1927, kongres antikolonial berlangsung di Burssel, Belgia. Sebanyak 21 negara dari 5 benua mengirimkan utusannya, baik resmi atau pun sekadar mengirimkan aktivis perkumpulan yang aktif menentang imperialisme. Utusan dari Indonesia juga turut hadir, dengan Bung Hatta sebagai ketua rombongan. Bersama empat orang lainnya, Bung Hatta duduk sebagai perwakilan Perhimpunan Indonesia. Kongres yang berlangsung dari tanggal 10-15 Februari 1927 di Istana Egmont tersebut membahas masalah-masalah kolonial dari berbagai sisi. Para utusan juga mengemukakan kondisi di negaranya masing-masing, dan dampak yang ditimbulkan kolonialisme terhadap kehidupan masyarakat di tanah airnya. Di akhir rapat, kongres membentuk “League against Imperialism and for National Independence” dengan sekretariat tetap di Berlin, Jerman. “Karena saya menaruh perhatian mengenai perkembangan dari kongres ini, yang saya anggap sangat penting dalam sejarah dunia, saya mengambil keputusan untuk mengamati kegiatan sekretariat tersebut dari dekat,” kata Ahmad Subardjo dalam Kesadaran Nasional: Sebuah Otobiografi.

PADA 4 Januari 1946, ibu kota Republik Indonesia resmi berpindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Presiden dan wakil presiden, beserta jajaran menteri, membawa serta keluarga mereka ke sana. Pemerintahan Indonesia pun seluruhnya dijalankan di kediaman Sri Sultan Hamengkubuwono tersebut. Turut hadir di Yogyakarta, meski sudah tidak menjabat menteri, Ahmad Subardjo. Mantan Menteri Luar Negeri pertama RI itu datang terpisah dari rombongan presiden. Dia tinggal bersama istri dan keempat anaknya di dalam benteng keraton, di tempat kerabatnya. Subardjo ketika itu menjabat penasihat Sutan Sjahrir di departemen luar negeri. Namanya pun ada dalam daftar hitam pemerintah Belanda. Suatu waktu di tahun 1949, Rohman, putra Subardjo menderita sakit pencernaan. Subardjo pun segera membawanya ke dokter Sim Ki Ay, kawannya ketika menjadi mahasiswa di Belanda. Oleh sang dokter Subardjo disarankan merujuk putranya ke rumah sakit di Jalan Gondokusuman. Putranya itu harus segera menjalankan operasi pengangkatan usus buntu.

PASCA menyatakan diri merdeka pada 17 Agustus 1945, Indonesia perlu segera memilih orang-orang untuk menjalankan tugas pemerintahan. Maka dua hari kemudian, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan rapat di Pejambon, Jakarta. Hasilnya, Sukarno ditunjuk sebagai presiden pertama RI, dengan Mohammad Hatta mendampingi sebagai wakil. Undang-undang dasar juga disahkan. “Pada hari-hari pertama setelah proklamasi kemerdekaan, kesibukan ditujukan untuk melengkapi perangkat kenegaraan yang bersifat pokok, seperti memilih presiden dan disusul dengan membentuk kabinet pertama pertama Republik Indonesia,” tulis Iin Nur Insaniwati dalam Mohammad Roem: Karir Politik dan Perjuangannya 1924-1968. Untuk menjalankan republik, Kabinet Sukarno-Hatta dilengkapi sepuluh departemen dan enam menteri negara. Tugas mereka adalah memastikan seluruh elemen negara berjalan baik. Dicatat Mohammad Hatta dalam Untuk Negeriku: Sebuah Otobiografi, semua posisi menteri diisi oleh tokoh-tokoh yang ahli dibidangnya. Seperti Ahamd Subardjo yang menduduki kursi departemen luar negeri.

SETELAH mengakhiri masa jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri dalam kabinet Sukiman (April 1951 - Februari 1952), Ahmad Subardjo ditugaskan mengunjungi negara-negara di Timur Tengah oleh pemerintah Republik Indonesia (RI) untuk sebuah misi persahabatan. Pada waktu itu pemerintah RI ingin menyampaikan penghargaan sebesar-besarnya kepada negara-negara Timur Tengah atas dukungan moral yang mereka berikan kepada Indonesia selama masa Perang Kemerdekaan (1945-1949). Subardjo memulai perjalanannya ke Timur Tengah pada September 1952. Dia didampingi seorang pegawai senior di Kementerian Luar Negeri, Utaryo Suryamihardja. Ketika itu negara pertama yang dikunjungi adalah Mesir. Sebagai salah satu negara yang paling pertama mengakui kedaulatan Indonesia, Mesir menjadi negara utama dalam misi persahabatan tersebut. Dari Mesir, Ahmad Subardjo melanjutkan kunjungannya ke Turki, Arab Saudi, dan Syria. Menurut rencana, negara selanjutnya yang akan dikunjungi perwakilan Indonesia tersebut adalah Yordania. Diceritakan Subardjo dalam otobiografinya, Kesadaran Nasional: Sebuah Otobiografi, tidak ada hal istimewa menyangkut hubungan antara negara itu dengan Indonesia yang mendorong kunjungannya ke sana, kecuali fakta bahwa keduanya sama-sama negara Islam.

SUATU hari di awal 1946, Ahmad Subardjo menerima undangan untuk menghadiri Kongres Partai Buruh di Blitar. Dia lantas pergi bersama Sukiman Wirjosandjojo, Iwa Kusuma Sumantri, dan Ki Hajar Dewantara. Keempatnya pergi mengendarai mobil dari Yogyakarta pada sore hari dan tiba di Blitar pada tengah malam. Kala itu, empat tokoh pergerakan kemerdekaan, yang tiga di antaranya masuk jajaran kabinet presidensial, tersebut sudah tidak aktif di kursi pemerintahan Republik. Ahmad Subardjo, misalnya, sejak November 1945 telah meletakkan jabatannya sebagai menteri luar negeri. Begitu pula Iwa Kusuma Sumantri dan Ki Hajar Dewantara, sebagai menteri sosial dan menteri pengajaran, tidak lagi terlibat di kabinet baru pimpinan Sutan Sjahrir. Lantas dalam kapasitas apa mereka hadir di Kongres Partai Buruh di Blitar? Diceritakan Ahmad Subardjo dalam otobiografinya Kesadaran Nasional: Sebuah Otobiografi, selepas meninggalkan jabatan menteri, mereka kembali bertemu di Yogyakarta. Pada sebuah kesempatan, Subardjo diperkenalkan oleh Sukiman kepada Jenderal Soedirman. Ketika itu Soedirman tengah membentuk Badan Penasehat Politik, yang salah satu tugasnya memberi analisa tentang situasi politik khusus menghadapi Belanda.

DI tepi Sungai Citarum, ada sebuah desa kecil bernama Teluk Jambe. Letaknya dekat Karawang, keresidenan yang di masa kolonial terkenal sebagai penghasil beras. Mobilitas di Karawang begitu sibuk dan ramai karena menjadi tempat perhentian kereta api dari Bandung ke Batavia, dan sebaliknya. Untuk mencapai Karawang, orang harus menyeberangi Sungai Citarum di Teluk Jambe. Di Teluk Jambe itulah Teuku Yusuf bertugas sebagai mantri polisi. Dia bertanggung jawab atas ketertiban dan keamanan Teluk Jambe dan sekitarnya yang banyak didatangi pencuri dan perampok. Pada 23 Maret 1896, pasangan Teuku Yusuf dan Wardinah dikaruniai anak keempat yang diberi nama Ahmad Subardjo. “Pada waktu aku dilahirkan, ayahku masih menjabat mantri polisi, jabatan yang terbawah dalam kepamongprajaan,” kenang Ahmad Subardjo dalam Kesadaran Nasional: Sebuah Otobiografi. “Ibuku menceritakan dengan bangga bahwa ayahku pernah dianugerahi medali oleh pemerintah sebagai tanda jasa setelah dia berhasil membekuk seorang perampok yang sangat ditakuti.”

KESABARAN George H. W. Bush sudah hampir habis. Di Gedung Putih, pada 22 Februari 1991 presiden Amerika Serikat (AS) itu memberi ultimatum untuk menuntut Saddam Hussein agar menarik kombatan infantri dan tank-tanknya usai memicu Perang Teluk (2 Agustus 1990-28 Februari 1991). Ultimatum Presiden Bush berisi: dalam waktu 24 jam, Irak harus angkat kaki dari Kuwait. Jika tidak, Pasukan Koalisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan melancarkan serangan darat terhadap posisi-posisi Irak di Kuwait dan di wilayah Irak sendiri. “Koalisi akan memberikan waktu bagi Saddam Hussein sampai Sabtu siang [23 Februari 1991] untuk menindaklanjuti apa yang harusnya dia lakukan sesegera mungkin dan penarikan mundur tanpa syarat dari Kuwait,” ungkap Bush dalam ultimatumnya, dikutip suratkabar Chicago Tribune edisi 23 Februari 1991.

SINAGA adalah salah satu marga tertua yang ada dalam suku Batak Toba. Asalnya dari Desa Urat, Pulau Samosir namun marga ini umum pula dikenal di Indonesia. Tidak sedikit pula keturunan Sinaga yang hari ini berada di penjuru dunia. Bila dijejaki dari garis leluhur, maka marga Sinaga keturunan Si Raja Batak generasi kelima. Dari Si Raja Batak memperanakkan Guru Tateabulan. Guru Tateabulan memperanakkan Tuan Sariburaja. Tuan Sariburaja memperanakkan Raja Lontung. Si Raja Lontung inilah yang menjadi ayahnya Sinaga. Si Raja Lontung memiliki sembilan anak yang terdiri dari 7 laki-laki dan 2 perempuan (boru). Mereka antara lain: Toga Sinaga, Tuan Situmorang, Toga Pandiangan, Toga Nainggolan, Toga Simatupang, Toga Aritonang, Toga Siregar, Siboru Amak Pandan, dan Siboru Panggabean.

DI musim hujan, selokan yang dipenuhi sampah sering meluap dan menimbulkan banjir. Namun, di masa pendudukan Jepang, selokan telah menyelamatkan rakyat Yogyakarta dari kerja paksa (romusha) dan menekan kekurangan pangan. Pada 1940, Dorodjatun dinobatkan menjadi Sultan Hamengkubuwono IX. Tak lama kemudian Jepang datang. Di Jakarta, pada 1 Agustus 1942, dia dilantik untuk kali kedua sebagai Sultan Yogyakarta oleh Panglima Besar Tentara Pendudukan Jepang. Sultan menerima wewenang dari Jepang untuk mengurus pemerintahan Kesultanan yang dinamai Kochi (Daerah Istimewa). Kewajiban yang ditetapkan Jepang membuat penduduk di sejumlah daerah menderita luar biasa. Mereka dipaksa menyetorkan bahan makanan. Mereka pergi menjadi romusha untuk membangun proyek-proyek seperti jalan, rel kereta api, lapangan terbang, dan menggali batubara. Mereka mendapatkan gaji, tapi tak sebanding dengan pekerjaannya yang berat. Alhasil, ribuan nyawa menjadi korban.

SEBELUM jadi tokoh pemuda Menteng 31, Adam Malik pernah terciduk aparat pemerintah kolonial Belanda. Kala itu, Adam Malik masih remaja tanggung. Usianya belum genap 17 tahun ketika berpidato dalam rapat umum di Sipirok. Adam Malik didakwa melanggar peraturan kolonial Vergader Verbod yang dikeluarkan 1 Agustus 1933. Peraturan tersebut mengatur soal perkumpulan atau mufakat yang bertendensi menentang pemerintah. Berita penangkapan Adam Malik tersiar sampai ke Pematang Siantar, kampung halamannya di Sumatra Timur. Sang bunda, Siti Salamah Abdul Malik br. Lubis ketar-ketir dan cemas. Siti takut anaknya mendapat celaka dalam penjara.