Hasil pencarian

Als Ik Eens Nederlander Was… atau yang diterjemahkan Djika Saja Nederlander… (1913) adalah tulisan Soewardi Soerjaningrat atau kemudian lebih dikenal sebagai Ki Hadjar Dewantara menyambut 100 tahun Kerajaan Belanda. Jauh dari nuansa ingar bingar, tapi dengan satir mengkritik rencana pesta perayaan kebebasan Belanda dari belenggu kolonialis Perancis. Ditulis dalam bahasa dan kesadaran etis Belanda, Soewardi Soerjaningrat berdiri bersama para kromo yang terampas haknya, terkungkung, dan terhinakan. Sengaja saya dudukkan bagian buntut dari tulisan “Bapak Pendidikan” untuk mengawali tulisan ini. Pasalnya, tulisan Ki Hadjar seakan mendapat momentumnya kembali setelah seabad lebih termuat dalam suratkabar De Expres (13 Juli 1913). Bukan untuk menyambut 100 tahun, tetapi 80 tahun perayaan Indonesia bebas dari belenggu kolonial. Bukan pula berupa iuran uang, tapi pencatutan memori kolektif demi penulisan Sejarah Nasional Indonesia (SNI) versi terbaru. Pada Juni 2025, Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menghimbau agar publik tidak perlu khawatir dengan rencana penulisan SNI versi terbaru. Alih-alih ditulis para aktivis atau politisi yang berperspektif macam-macam, proyek ini akan dikerjakan sejarawan profesional yang ahli di bidangnya.

SESUAI janjinya, pemerintahan Presiden Donald Trump kembali merilis arsip-arsip mengenai pembunuhan Presiden John F. Kennedy (JFK) di National Archives pada Selasa (18/3/2025) waktu setempat. Lebih dari 63 ribu halaman yang terbagi dalam 2.200 arsip kini sudah bisa diakses oleh publik di laman resmi National Archives and Records Administration. Presiden JFK ditembak saat mengunjungi Dallas, Texas pada 22 November 1963. Nyawanya tak tertolong. Dalam serangkaian penyelidikan Komisi Warren ditemukan seorang pelaku tunggal, Lee Harvey Oswald. Namun banyak kalangan tak percaya Oswald bertindak seorang diri. Banyak spekulasi hingga teori-teori konspirasi di balik itu pun muncul. “Di mana ada kasus pembunuhan, di situ akan selalu ada perdebatan-perdebatan dan pada titik tertentu memunculkan teori-teori konspirasi. Itu tidak akan berubah walaupun ada atau tidaknya arsip atau dokumen lain,” ujar sejarawan Prof. David Barrett, dikutip BBC, Kamis (20/3/2025).

PARTAI Komunis Indonesia (PKI) menemui ajal setelah Gerakan 30 September (G30S) gagal. Selain tentara, sejumlah organisasi masyarakat (ormas) kemudian terlibat dalam penumpasan orang-orang PKI di Indonesia. Mereka tergabung dalam Kesatuan Aksi Pengganyangan Gerakan 30 September (KAP-Gestapu). Arsip-arsip dari beberapa ormas tadi merekam apa yang terjadi pada tragedi 1965, antara lain Arsip Nahdlatul Ulama (NU) dan Arsip Muhammadiyah. Kedua organisasi keagaaman ini turut andil dalam pemberantasan PKI pasca-G30S. “Arsip mengenai 1965 bukan berasal dari organisasi Islam saja. Ada organisasi non-Islam yang mempunyai arsip tentang Peristiwa 1965, misalnya arsip Pater Beek,” ungkap sejarawan Asvi Warman Adam dalam “Ekspose Penerbitan - Sumber Arsip PKI dari Tiga Negara” di kanal Youtube Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang tayang pada 17 Januari 2025. Pater Beek yang dimaksud Asvi adalah Josephus Gerardus Beek, seorang pemuka Katolik di Indonesia dari Serikat Jesuit. Lahir di Amsterdam, Belanda pada 12 Maret 1917, Beek mulai menjalani tugas pelayanannya sebagai pastur di Indonesia sejak usia muda. Seperti disebut dalam Ensiklopedia Sejarah Indonesia, Beek merupakan tokoh yang pengaruhnya begitu misterius dalam perpolitikan di Indonesia.

KENDATI sempat tertunda, Badan Arsip Amerika Serikat (National Archives and Records Administration/NARA), akhirnya merilis hampir 1.500 arsip tentang pembunuhan Presiden John F. Kennedy pada 15 Desember 2021. Langkah itu diambil berdasarkan memo Presiden Joe Biden pada 22 Oktober 2021. Arsip dan dokumen yang dibuka untuk umum itu berasal dari Badan Intelijen Pusat (CIA) dan Biro Investigasi Federal (FBI). Arsip-arsip itu semestinya dibuka pada April 2018, namun Presiden Donald Trump memilih menundanya. Arsip pembunuhan Kennedy mesti dibuka secara berangsur sejak Kongres mengeluarkan President John F. Kennedy Assasination Records Collection Act pada 1992. Arsip-arsip itu dibuka setelah melalui tinjauan Assasination Records Review Board (ARRB). Terlebih sejumlah sejarawan dan publik tak percaya pada laporan Komisi Warren bahwa pembunuhan terhadap Kennedy pada 22 November 1963 dilakukan hanya oleh eks anggota Marinir AS, Lee Harvey Oswald.

HUKUM di Indonesia dewasa ini banyak mewarisi produk hukum buatan Belanda peninggalan zaman kolonial. Padahal, sebelum bangsa Belanda datang untuk berdagang, negeri-negeri merdeka di Nusantara telah menerapkan peraturan hukum-hukum masing-masing. Umumnya peraturan yang ada mengatur tentang ketertiban-kejahatan kepada umum dan penguasa, perpajakan, perdagangan, peribadatan, perjanjian wilayah, dan sebagainya. “Karena budaya tulis di kita itu terlambat dibandingkan bangsa Eropa, peraturan-peraturan hukum itu banyak ditulis pada benda-benda seperti batu, kayu, tembaga, yang disebut prasasti. Secara lisan dituangkan ke dalam pantun atau peribahasa,” terang R.P. Ugrasena Pranidhana dari Tim Ahli Cagar Budaya Nasional dalam “Ekspose Inventaris Arsip: Wees en Boedel Kamers Serie Ordonantie, Resolutie, en Besluiten” yang diselenggarakan ANRI pada 5 Oktober 2023. Ugra mencontohkan peribahasa lama Jambi yang bunyinya, “Bejenjang naik, betanggo turun” (Berjenjang naik, bertangga turun). Artinya, segala sesuatu harus mengikuti jalan, aturan, dan urutannya agar tertib dan terlaksana baik. Naskah Peraturan Hukum Melayu Tanjung Tanah berisikan peraturan-peraturan di Kerajaan Dharmasraya tentang pelanggaran dan kejahatan beserta denda dan hukumannya pada abad ke-14. Naskah ini ditulis pada bahan kulit kayu daluang dalam bahasa dan aksara Melayu kuno.

SELEMBAR foto lawas hitam-putih ukuran 5R memperlihatkan Presiden Sukarno bersama Gubernur DKI Jakarta Soemarno Sosroatmodjo. Bung Karno tampak menunjukkan tongkat komandonya ke arah maket yang ada di hadapannya. Yang agak berbeda dari penampilan biasanya, Bung Karno mengenakan topi demang di kepala sebagai pengganti peci. Sementara itu, Gubernur Soemarno terlihat serius memperhatikan arahan Bung Karno. Saat itu, Presiden Sukarno membuka pameran ke-2 Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana di Gedung Pola, Jl. Pegangsaan Timur No. 56 pada 15 Agustus 1962. Foto tersebut hanyalah salah satu media yang merekam peristiwa penting di Jakarta pada masa pemerintahan Presiden Sukarno. Puluhan ribu lainnya tersimpan dalam inventaris arsip statis “Foto Departemen Penerangan RI: Wilayah Jakarta Tahun 1958—1965” koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Arsip-arsip itu merekam berbagai kejadian penting, meliputi berbagai bidang yang dipublikasi oleh pemerintah, mulai dari politik, sosial-budaya, ekonomi, sampai olahraga.

UNESCO (Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB) menetapkan tiga warisan dokumen sejarah asal Indonesia sebagai Memory of the World (MOW) atau Memori Dunia kawasan Asia-Pasifik dalam sidang komite MOW Asia-Pasifik di Ulan Bator, Mongolia, Rabu, 8 Mei 2024. Tiga warisan dokumen sejarah tersebut adalah naskah Tambo Tuanku Imam Bonjol yang diusulkan Perpustakaan Nasional RI dan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat; arsip Indarung I yang diajukan oleh PT Semen Padang; dan arsip Indonesian Sugar Research Institut tahun 1887–1986 yang diusulkan Kantor Perpustakaan dan Arsip Jawa Timur dan Balai Penelitian Gula Indonesia. Tambo Tuanku Imam Bonjol yang ditulis oleh Imam Bonjol menceritakan dinamika masyarakat dan pergerakan Islam lokal di Sumatra Barat pada masa kolonial Belanda. Naskah sepanjang 342 halaman itu diperkirakan berasal dari pertengahan abad ke-19 atau sekitar tahun 1850-an. Hal ini diperkuat dengan jenis dan merek kertas yang digunakan.

ARSIP KTT Gerakan Non Blok (GNB), Arsip Pidato Sukarno, dan Naskah Hikayat Atceh telah ditetapkan UNESCO sebagai memori dunia. Kini, giliran Arsip Pembentukan ASEAN yang diajukan menjadi memori dunia. Arsip Pembentukan ASEAN merekam peran dan perjalanan Indonesia dalam hubungan antar-negara Asia Tenggara sejak dibentuk tahun 1967. “Arsip Pembentukan ASEAN memiliki signifikansi regional yang tinggi, khususnya sebagai organisasi regional yang berperan penting dalam menjaga stabilitas politik keamanan di kawasan Asia Tenggara pada khususnya dan dunia pada umumnya,” ujar Kepala Arsip Nasional Imam Gunarto dalam pembukaan seminar “Indonesian Documentary Heritages: Recalling The First NAM, To Build The World Anew and Hikayat Aceh as MOW & International Seminar on ASEAN’s Formation Archives” di Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta Selatan (26/7). Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN didirikan pada 8 Agustus 1967. Berdirinya ASEAN senapas dengan penandatanganan Deklarasi ASEAN di Bangkok, Thailand. Lima negara pendiri ASEAN diwakili oleh delegasi masing-masing yakni: Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik, Menteri Luar Negeri Filipina Narcisco Ramos, Menteri Luar Negeri Singapura Sinnathamby Rajaratnam, Menteri Luar Negeri Thailand Thanat Khoman, dan Wakil Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Razak.

KERJASAMA antar-negara berpenduduk Muslim pada umumnya banyak terjalin di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, dan budaya. Namun, belum pernah terjalin di bidang kearsipan. Padahal, sejarah Islam yang tersua dalam catatan arsip juga bagian dari peradaban dunia. Untuk itulah kepala-kepala arsip dari negara-negara berpenduduk Muslim berhimpun untuk pertama kalinya. “Pertemuan ini sebagai langkah awal untuk menjajaki dan mengeksplorasi pembentukan forum kerjasama arsip nasional di seluruh negara-negara Muslim atau berpenduduk Muslim,” kata Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Imam Gunarto dalam pertemuan pendahuluan “Forum Kerja Sama Arsip Nasional Negara-Negara Berpenduduk Mayoritas Muslim” di ANRI, Jakarta Selatan pada Rabu 12 Juli 2023. Selain Indonesia sebagai tuan rumah, pertemuan dihadiri oleh perwakilan sembilan negara lain. Mereka adalah: Arab Saudi, Brunei Darussalam, Irak, Kuwait, Malaysia, Maroko, Qatar, Palestina, dan Yordania. Forum ini diharapkan dapat melestarikan memori kolektif tentang sejarah Islam yang sudah terentang panjang. Dan tentu saja untuk meningkatkan peran arsip nasional di negara-negara Muslim pada tingkat internasional.

UNESCO atau Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan, menetapkan arsip pidato Presiden Sukarno di Sidang Umum PBB tahun 1960 sebagai Memory of the World atau Memori Dunia. Duta Arsip Nasional Republik Indonesia Rieke Diah Pitaloka mengatakan berdasarkan sidang pleno Executive Board UNESCO pada 10–24 Mei 2023, arsip pidato Presiden Sukarno di Sidang Umum PBB tahun 1960 berjudul “To Build the World Anew” telah diputuskan dan ditetapkan sebagai Memory of the World. Dengan demikian, kini terdapat tiga arsip penting berkaitan dengan sejarah Indonesia yang berkontribusi terhadap peradaban dunia dan telah ditetapkan sebagai Memory of the World. Tiga arsip yang dijuluki sebagai “Tiga Tinta Emas Abad 20” itu adalah arsip Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955, arsip Gerakan Non-Blok Pertama di Beograd tahun 1961, dan arsip pidato Presiden Sukarno di Sidang Umum PBB tahun 1960.

TIDAK hanya benda-benda budaya, Belanda pun banyak merampas arsip bersejarah dari Indonesia semasa revolusi kemerdekaan 1945-1949. Beberapa di antaranya arsip pergerakan orang-orang kiri yang dirampas NEFIS atau badan intelijen militer Belanda dan kini masih tersimpan, baik di Nationaal Archief (Arsip Nasional Belanda) di Den Haag dan IISG/IISH atau Institut Sejarah Sosial Internasional di Amsterdam, Belanda. Arsip-arsip itu, menurut peneliti arsip Universiteit van Amsterdam Rika Theo, tak kalah penting untuk diungkap karena orang-orang di baliknya juga punya pengaruh terhadap revolusi kemerdekaan. Tak kalah penting jika arsip itu juga bisa terbuka untuk bisa diakses setiap peneliti sejarah, baik Belanda maupun Indonesia. “Beberapa tahun lalu sempat ada perdebatan di Belanda tentang repatriasi arsip-arsip NEFIS, di mana beberapa di antaranya dipamerkan di pameran ‘Revolusi!’ di Rijksmuseum. Tetapi saya kira dalam perdebatan itu tak pernah disebutkan banyak tentang isi arsip yang berkaitan dengan pergerakan kiri karena sangat rumit dan di sisi lain penting dalam situasi terkini di Indonesia,” kata Rika dalam seminar hybrid bertajul “Reactivating Archives of the Indonesian Left in the Netherlands” di IISH, Amsterdam, 3 Februari 2023.

HAK perwalian anak kerap kali menjadi persoalan pelik. Kasus Gala Sky, putra pasangan selebritis Bibi Adriansyah dan Vanessa Angel, adalah satu contoh yang pernah menghebohkan publik beberapa waktu silam. Gala menjadi yatim piatu setelah orang tuanya meninggal akibat kecelakaan. Namun, perwaliannya berbuntut konflik antara keluarga besar ayah dan ibunya yang saling klaim hak asuh. Itu hanyalah segelintir perkara perwalian anak yang mencuat ke permukaan. Belum lagi kasus penyalahgunaan hak perwalian yang jamak terjadi di tengah masyarakat. Sejatinya, lembaga perwalian sudah diatur sejak zaman kolonial. Ia bernama Weeskamer, yang dibentuk pada masa Gubernur Jenderal VOC Pieter de Carpentier tertanggal 1 Oktober 1624. Setelah Weeskamer, dibentuklah Boedelkamer atas resolusi Gubernur Jenderal Antonio van Diemen pada 26 Mei 1640. Pada masanya, kedua lembaga inilah yang berperan mengatur urusan perwalian anak.