Aceh menjadi salah satu persinggahan para pelaut dunia yang datang ke Nusantara. Sejak era pelayaran, wilayah itu telah membuka diri dengan dunia luar. Posisinya yang strategis (ada di sekitar Malaka dan penghubung dataran Asia), menjadi sebab banyak bangsa singgah ke negeri paling ujung di pulau Sumatera tersebut. Terbukanya pelayaran mengantarkan bangsa-bangsa dalam interaksi yang lebih dalam dengan penduduk Aceh. Aktifitasnya tidak hanya tercatat oleh bangsa pendahulu (Tiongkok dan Arab) saja, tetapi juga oleh masyarakat Eropa yang datang belakangan. Para pelaut Barat menggambarkan kehidupan penduduk lokal dalam catatannya, termasuk cara hidup yang terasa asing di mata mereka. Cara Berpakaian Catatan yang menyebutkan nama Aceh muncul pada pertengahan abad ke-16. Tome Pires, penjelajah Portugis, menyebutnya sebagai Achin. Pires menjadi penjelajah Eropa pertama yang menulis daerah itu pada catatan penjelajahannya, Suma Oriental. Berdasarkan peta bertahun 1540, wilayah kuasa Aceh membentang hingga ke pedalaman. Aceh, kata Pires, adalah negeri pertama yang dapat ditemukan setelah menelusuri terusan Pulau Sumatera.

RENCANA cepat Belanda mengamankan seluruh wilayah Sumatera terganjal di wilayah Aceh. Kerasnya perjuangan rakyat, serta medan yang asing membuat orang-orang dari Benua Biru ini harus rela mengalihkan seluruh fokusnya ke sana. Tentu bukan perkara mudah. Kurangnya informasi tentang daerah tersebut benar-benar membuat Belanda kewalahan. Terbukti ketika pasukan tempur Belanda melakukan serangan ke wilayah itu pada 1873 –dikenal sebagai Perang Aceh Pertama. Di bawah pimpinan Panglima Polim dan Sultan Mahmud Syah, rakyat Aceh berhasil memukul mundur J.H. Kohler dan ribuan pasukannya. Mereka yang selamat kocar-kacir meninggalkan Aceh, sementara Kohler sendiri tewas dalam upaya pendudukan tersebut. Kehilangan muka pada percobaan pertama membuat Belanda kembali merapatkan barisan di tahun berikutnya. Dalam penelitian Arndt Graf, dkk dalam Aceh: History, Politics, dan Culture, para pemimpin Belanda bersikeras menguasai wilayah Aceh yang strategis bagi kepentingan dagang mereka. Serangan besar pun disiapkan. Kekuatannya diperkirakan tiga kali lipat dari pendaratan yang pertama.

SIGAP, cepat, dan efektif. Begitulah pasukan Marsose (Maréchaussée) Belanda ketika mendesak pasukan Tjoet Nja’ Dhien sampai ke pedalaman Beutong Le Sageu pada suatu hari tahun 1906. Atas bocoran info dari pengkhianat bernama Pang Laot, pasukan Belanda itupun berhasil menangkap Tjoet Nja’ Dhien. Begitu epilog film Tjoet Nja’ Dhien (1988) garapan Eros Djarot. Perlawanan Tjoet Nja’ Dhien dan mendiang suaminya, Teuku Umar, dapat dipatahkan selain karena pengkhianatan juga karena efektivitas manuver-manuver kontra-gerilya pasukan Marsose. Bernama lengkap Korps Marechaussee te Voet, unit pasukan khusus Koninklijke Nederlandsch-Indische Leger (KNIL) atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda itu dibentuk pada 2 April 1890. Marsose dibentuk berangkat dari kebutuhan akan pasukan lebih mobile ketimbang pasukan reguler KNIL. Kebutuhan itu muncul akibat realitas medan pedalaman Aceh yang menyulitkan untuk perang frontal.

JENDERAL J.B. van Heutsz melancarkan ekspedisi ke Pidie untuk memburu para pemimpin Aceh pada 1898. Pasca penaklukan Keumala pada Juni 1898, dia mengejar Teuku Panglima Polem dan Sultan Muhammad Daud Syah di sepanjang pantai utara sampai ke daerah Pasai, bahkan ke daerah pegunungan terpencil di Tangse, di belakang Pidie. Menurut Anthony Reid dalam Asal Mula Konflik Aceh, setelah Teuku Umar dijebak dan dibunuh di dekat Meulaboh pada Februari 1899, Sultan Muhammad Daud Syah menyerah secara sukarela pada Januari 1903. Kesultanan Aceh pun berakhir. Penyerahan itu diikuti oleh Teuku Panglima Polem bersama lebih kurang 150 orang pengikutnya pada September 1903. Pada akhir 1903, administrasi uleebalang yang stabil telah ditempatkan di bawah kendali Belanda. Namun, perlawanan yang tersisa masih sangat kuat.

AMBISI menguasai Aceh membuat Belanda mengubah strategi dengan menerapkan Politik Pasifikasi. Kebijakan tersebut untuk menghidupkan perekonomian Aceh melalui pembangunan sarana dan prasarana ekonomi. Salah satunya mendirikan cabang DJB Koetaradja (kini Banda Aceh) pada 2 Desember 1918. Terlepas dari politik dan kekuasaan, ekonomi juga menjadi alasan lain bagi Belanda untuk menghegemoni Aceh. Pendorongnya pembukaan Terusan Suez (1869) dan terbitnya Undang-Undang Agraria 1870. Dibukanya Terusan Suez membuat pelayaran dari Eropa menuju Asia menjadi lebih singkat. Pelayaran dan perdagangan di wilayah Asia pun semakin ramai. Akibatnya, persaingan pelayaran dan perdagangan antar bangsa-bangsa Barat kian tak terhindari.

TRUSEB kini daerah Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh. Orang-orang dari kampung ini gigih melawan pemerintah kolonial Belanda yang mengerahkan pasukan KNIL (Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger). Pemimpin perlawanan dari daerah ini adalah Teungku Chik di Tiro dan Hasan Tiro. Daerah ini pun sulit diduduki oleh tentara kolonial Belanda. “Mulai dari ekspedisi Pidie yang menentukan dan penaklukkan Keumala pada bulan Juni 1898. Menduduki Pidie masih harus diusahakan dengan keras hingga 1903," tulis Anthony Reid dalam Asal Mula Konflik Aceh dari Perebutan Pantai Timur Sumatra hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad Ke-19. Pada 24 Agustus 1903, sekitar 20 serdadu KNIL di bawah Letnan Darlang telah bergerak sekitar pukul tiga pagi menuju perbukitan yang dikuasai gerilyawan Aceh.

BALAI Meuseuraya Aceh, tempat orang etnis Rohingya mengungsi di Banda Aceh, digeruduk oleh sekelompok mahasiswa setempat. Mereka mengusir orang-orang Rohingya di balai itu yang kebanyakan terdiri dari perempuan dan anak-anak. Orang Rohingya memang menjadikan Aceh sebagai salah satu tempat tujuan mencari suaka. Sejak bulan lalu, kapal-kapal pengungsi Rohingya dari Bangladesh berdatangan memasuki perairan Aceh. Etnis Rohingya berasal-muasal dari Myanmar. Sejak 2017 silam, mereka menjadi korban pemusnahan etnis yang dilakukan junta militer Myanmar. Seperti kebanyakan orang Aceh, masyarakat etnis Rohingya menganut agama Islam. Itulah sebabnya mereka melarikan diri ke negeri-negeri mayoritas beragama Muslim, seperti Bangladesh, Malaysia, dan Indonesia. Namun, tidak jelas apa alasan kelompok mahasiswa di Aceh tersebut menolak orang-orang Rohingya. Orang-orang Aceh pada masa lalu tidak sebar-bar generasi mudanya hari ini dalam memperlakukan pengungsi. Pada masa Perang Kemerdekaan, Aceh pernah menjadi tempat tujuan pengungsian orang-orang Sumatra Timur akibat agresi militer Belanda. Diperkirakan lebih dari sejuta rakyat Sumatra Timur mengungsi sejak Belanda mendaratkan pasukannya di Pantai Cermin pada 28 Juli 1947. Mengungsi ke pedalaman, mereka akan memasuki daerah Tapanuli, sementara bergerak ke utara menuju ke Aceh.

PERANG Aceh jadi perang yang sulit dimenangkan tentara Belanda. Sedari 1873 hingga 1904, Belanda terpaksa menguras dana sangat besar demi memenangkan perang itu. Bahkan di awal penyerangan saja, tentara Belanda sudah kehilangan Jenderal Mayor JHR Kohler. Meski sudah menyerang pusat Kerajaan Aceh, perlawanan orang Aceh tak berhenti. Setelah kawasan yang kini disebut Banda Aceh itu dikuasai tentara Belanda, pihak pejabat Belanda menyebut kawasan itu sebagai Kutaraja. “Banda Aceh yang sekarang itu disebut Kutaraja oleh mereka. Padahal Bandar Aceh namanya,” terang Hermansyah, filolog Aceh dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, kepada Historia.id.

SUATU hari, perwira tinggi armada laut Kerajaan Perancis bernama Augustin de Beaulieu pergi ke Istana Sultan Iskandar Muda. Augustin berada di Bandar Aceh (kini Banda Aceh) sekitar tahun 1621 dengan tujuan ingin membeli lada langsung ke petani di Aceh. Perihal ini tentu harus ada restu dari Iskandar Muda yang sedang bertakhta di Aceh. Orang asing oleh sultan diharuskan membeli lada dengan harga yang berbeda dari yang dibeli raja. Harga yang ditetapkan pada orang asing adalah dua kali lipat dibanding harga normal dari petani. ”Pada hari Selasa 9 Maret, saya menghadap raja dengan membawa berbagai hadiah, karena tanpa hadiah sambutannva akan lain. Hadiah itu saya bawa cukup banyak, agar dia mau mengabulkan permohonan saya untuk membeli lada dari penduduk biasa,” kenang Augustin de Beaulieu dalam Orang Indonesia dan Orang Prancis dari Abad XVI sampai dengan Abad XX yang disusun Bernard Dorleans. Augustin yang tak bisa berbahasa Aceh tentu butuh seorang penerjemah agar upayanya membeli lada dengan harga murah bisa terlaksana. Beruntung dia kenal syahbandar Aceh dan bisa diajak sebagai penerjemahnya. Syahbandar itu kerap menemani Augustin dan dia adalah pintu masuknya ke raja.

HUBUNGAN antara Aceh dan Belanda memang aneh. Dalam sejarah, kedua pihak tak jarang terlibat dalam bentrokan besar, yang tentunya merugikan (terutama secara ekonomi) bagi Belanda maupun Aceh. Bahkan untuk menguasai wilayah paling ujung Sumatera tersebut, Belanda perlu menerapkan strategi khusus yang belum pernah dilakukannya di negeri manapun juga. Namun Aceh dan Belanda pernah sama-sama tertarik menjalin hubungan dagang dan birokrasi. Itu terjadi pada paruh pertama abad ke-17. Aceh adalah pandangan pertama Belanda ketika akan memulai menguasai perdagangan Nusantara. Mereka tahu bahwa Aceh telah menjalin hubungan yang sangat luas dengan India, Pesia, dan Timur Tengah. “Kontak awal dengan Aceh jauh daripada menguntungkan bagi orang Belanda karena mereka bergantung pada kemauan baik Raja Aceh,” tulis Cees van Dijk dalam “Utusan, Budak, Seorang Pelukis, dan Beberapa Siswa” dimuat Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950.

KETIKA Presiden Sukarno berpidato dalam rangka memperingati hari kemerdekaan yang ke-11 pada 17 Agustus tahun 1956, pamflet-pamflet provokatif yang ditempelkan di pohon-pohon tersebar di banyak jalan penting di Jakarta, Bandung, dan kota-kota sekitar. Pamflet tersebut berisikan perlawanan anti-Jawaisme dan makian kepada pengurus PNI Jawa Barat. Presiden Sukarno –yang mantan PNI– dan orang-orang Jawa jadi sasaran kecaman. Tak lama kemudian, dalang penyebaran pamflet diketemukan. Pelakunya ternyata Front Pemuda Sunda (FPS). FPS merupakan organisasi politik pemuda Sunda untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Sunda. Organisasinya lahir dalam sebuah kongres tanggal 17-18 Maret 1956. Alasan mereka menyebarkan pamflet dilatarbelakangi kondisi sosial masyarakat Sunda yang mereka anggap dimarjinalkan. Marjinalisasi itu dilihat dari perlakuan timpang antara pusat dan daerah —pusat begitu dimanjakan, sedangkan daerah ditelantarkan, bahkan dijadikan sapi perah.

ALFA GIUBELLI, seorang wanita muda di Italia, dipenjara karena membalas dendam kepada seorang pria yang menjadi otak pembunuhan ibunya. Perbuatannya dikecam sekaligus dibela. Bagi mereka yang membela, Alfa adalah korban dari kejahatan perang. Sedangkan pengecam memandang Alfa sebagai sisa-sisa fasisme Italia yang harus disingkirkan. Kisahnya bermula pada 1944. Ibu Alfa, Margherita Ricciotti menjadi target kelompok partisan yang dipimpin Aurelio Bussi, seorang gerilyawan komunis yang dipanggil Nino atau Palmi. Menurut Giampaolo Pansa dalam La destra siamo noi, Margherita yang berusia 36 tahun dianggap sebagai seorang fasis, meskipun ia tidak pernah mengangkat jari untuk melawan partisan di daerah tersebut. Sementara suaminya, Pietro Giubelli, berada di daerah lain di Italia utara dan telah bergabung dengan Republik Sosial Italia (Repubblica Sociale Italiana, RSI) yang dipimpin oleh Benito Mussolini. “Di desa mereka, keluarga Giubelli dikenal sebagai keluarga pendukung rezim Mussolini. Namun, mereka kebanyakan adalah orang miskin,” tulisnya.