SUASANA tahun baru masih kental terasa. Maklum, tahun 1923 baru beberapa hari dimulai. Maka nongkrong sambil minum bir dan mengobrol santai menjadi pilihan bagi sekelompok sersan tentara kolonial Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger (KNIL) di Bandung. Minum bir menjadi kebiasaan para serdadu KNIL di Bandung. Kegiatan itu termasuk bagian dari relaksasi yang menjadi kebutuhan mereka sekalipun di masa damai. Sekelompok sersan tadi lalu memilih tempat untuk minum bir tak jauh dari tempat kerja mereka. Sembari minum bir, mereka mengobrol santai. Pada gelas bir pertama, isi kepala para sersan itu menjadi enteng. Hidup terasa ringan setelahnya. Setelah gelas bir kedua, mereka sudah terpikir untuk membuat klub sepakbola yang isinya para bintara atau setidaknya serdadu yang menjadi bawahan mereka. Setelah gelas bir ketiga mereka minum, mereka makin serius dengan pembicaraan mereka: uang terkumpul untuk membeli bolanya dan mereka sepakat bertemu kembali pada 29 Februari 1923.

KAMIS, 11 Agustus 1949. Surakarta mencekam usai diserang secara serentak oleh tentara. Suara rentetan tembakan sesekali masih terdengar. Kendati secara resmi gencatan senjata sudah mulai diberlakukan lima jam sebelumnya, hawa perang masih terasa. Di suatu rumah yang masuk dalam wilayah Kampung Gading, Harjoso kecil nyaris pingsan ketika dari balik jendela melihat serombongan tentara Belanda bergerak bagai hantu di sela-sela pagar. Hampir saja dia berteriak, jika Karsono sang paman tidak cepat membekap mulutnya. “Untung saja mereka tidak melihat kami, mungkin karena suasana rumah saat itu gelap gulita,” ungkapnya.

Mengenang Intan Olivia Marbun SEPERTI peluru, bom molotov tak punya mata, agama, ideologi atau bahkan tak pernah memilih kepada siapa dia harus bertuan dan kepada siapa pula dia harus membawa petaka. Seperti yang terjadi pada Minggu, 13 November 2015, ketika seorang pemuda dirasuki kebencian melemparkan bom molotov ke arah pekarangan gereja Oikumene di Samarinda. Musibah datang menimpa anak-anak tiada berdosa yang sedang bermain di halaman, sementara orangtua mereka berdoa di dalam gereja. Mereka datang ke gereja atas nama agama, pemuda penebar duka itu pun melempar bom molotovnya atas nama agama. Lantas Intan Olivia Marbun, salah satu anak mungil yang terkena sambaran api kebencian itu, tewas akibat luka bakar di sekujur tubuhnya. Bom molotov diciptakan bukan untuk alasan agama, apalagi untuk menghabisi nyawa seorang anak mungil. Orang-orang Finlandia menemukan bom molotov untuk kali pertama pada perang di musim dingin 1939 untuk mengejek Vyacheslav Molotov, menteri luar negeri Uni Soviet. Molotov membuat perjanjian untuk tak saling serang dengan Nazi Jerman pada 23 Agustus 1939 setelah sama-sama melakukan invasi ke Polandia. Ejekan itu bisa jadi wujud kecemasan atas Nazi yang giat menyerbu ke berbagai penjuru daratan Eropa. Maka perang tak terhindarkan. Fasisme Jerman yang merasa paling unggul dari segala yang unggul mulai menindas. Yahudi, kaum gay, bahkan mereka yang mengalami keterbatasan fisik dilibas habis atas nama kemurnian ras Aria. Intan adalah korban kebencian, seperti juga Teddy, seorang tahanan anak di kamp konsentrasi di Terezin, dekat Praha, Ceko. Dia terpaksa hidup di masa perang dan menjadi kejaran Nazi karena tak pernah bisa memilih untuk lahir sebagai Yahudi atau bukan. Maka dalam ketakutannya sebagai tawanan pada 1943, dia menulis: Di sini terdengar suara tembakan, tangisan, Dan oh... begitu banyak lalat. Semua tahu kalau lalat membawa penyakit. Oh... ada sesuatu yang menggigitku... apakah itu kutu busuk? Di sini di Terezin, hidup bagai di neraka Kapan aku pulang? Aku tak bisa mengatakannya sekarang. Teddy mungkin tewas bersama 33 ribu orang tahanan Yahudi lainnya di kamp Terezin. Tak pernah ada laporan resmi tentang dia kecuali bait-bait puisi yang sempat ditulisnya semasa berada di kamp “neraka” itu. Dari puisinya terselip harapan untuk pulang kendati dia tak pernah mengerti kapan itu terjadi lantas kematian menggenapi penderitaannya. Sementara Intan di Samarinda masih terlalu kecil bisa memahami kenapa orang beragama dan harus saling bertikai karena agama. Sampai dia meninggal, orang-orang tak jua berhenti bertikai karena agama. Di media sosial, orang-orang acuh tak acuh atas kematian Intan. Bahkan sebagian menganggap peristiwa itu adalah pengalihan isu. Pertanyaanya, seberapa berharga sebuah isu hingga harus membunuh seorang anak tak berdosa? Jawaban atau analisis apapun tak akan pernah bisa mengembalikan Intan hidup kembali. Kisah kematian Intan akibat teror kebencian pun semakin tenggelam di antara riuh rendah orang-orang memperebutkan kekuasaan. Duka untuk Intan adalah duka untuk peradaban yang tak pernah kunjung beringsut maju ke depan, karena alam pikiran sebagian orang yang masih tertinggal di abad kegelapan.* Majalah Historia Nomor 34, Tahun III, 2016

HOSSEIN Kosbakthy, imigran Iran di Amerika Serikat tak bisa berbuat apa-apa ketika mendengar kabar adiknya ditolak masuk Amerika melalui bandara Los Angeles. Hossein datang ke bandara untuk menjemputnya, namun adiknya tak kunjung keluar dari pemeriksaan imigrasi dan langsung dipulangkan ke Iran. “Adik saya tak pernah berbuat salah di tempat mana pun di dunia ini... Kenapa kami harus disalahkan atas persoalan yang tidak pernah kami perbuat?” kata Hossein berurai air mata sebagaimana terekam dalam klip video yang terpublikasi pada laman media sosial AJ+ . Kesedihan Hossein hari itu, Minggu, 29 Januari 2017, sebagai akibat dari keputusan Presiden Donald Trump yang melarang imigran dari negeri-negeri muslim masuk ke Amerika. Trump mewujudkan sesumbarnya selama kampanye bahwa dia akan melarang orang-orang dari negeri berpenduduk muslim datang ke Amerika demi melindungi Amerika dari serangan teroris. Keputusan tersebut menimbulkan protes di seantero negeri Paman Sam. Ribuan orang turun ke jalan menggugat kebijakan yang diskriminatif dan berbau rasialis itu. Kebijakan yang menyebabkan Hossein, imigran yang telah bermukim di Amerika selama 20 tahun, merasakan dampaknya. Yang mengherankan pada situasi Amerika pascaterpilihnya Trump –tentu saja situasi umum yang kini menggejala di dunia– adalah bangkitnya populisme yang mengusung ide-ide sempit serta antiketerbukaan. Solidaritas yang dibangun melalui sentimen rasialis dan keagamaan serta perasaan paling unggul dari yang lain ini semakin menggejala. Celakanya, ia ada peminatnya. Pola yang sama di dalam sejarah seperti terulang kembali. Jika pada 1933 Hitler dan Nazi menjadikan imigran Yahudi sebagai musuh bersama sekaligus kambing hitam krisis ekonomi di Jerman, maka Trump pun melakukan yang sama pada imigran muslim. Setali tiga uang dengan Hitler dan Trump, Geert Wilders di Belanda sejak awal kemunculannya terus-menerus menyuarakan kebenciannya pada kaum imigran di Belanda. Di Jerman pada era Nazi berkuasa synagoga dihancurkan, di Amerika masjid dibakar dan di Kanada enam warga muslim tewas ditembak di masjid. Kebencian dan kekerasan bersimarajalela. Menjalar kemana-mana dan seakan tak terbendung lagi. Kita menyaksikan dalam sejarah, fasisme Hitler di Jerman berujung pada bencana kemanusiaan terdahsyat abad ke-20. Kini celakanya, semangat yang sama terasa pula kehadirannya di negeri ini. Pada hari-hari terakhir ini, kebencian direproduksi massal, disebarkan melalui jejaring sosial, diperbincangkan di warung kopi bahkan sampai ke tempat ibadah. Orang-orang bersatu untuk memerangi mereka yang katanya hendak melawan agama. Tak ada lagi rasionalitas kecuali serapah tentang negeri yang katanya akan dikuasai si liyan ini. Semangat membenci kepada yang liyan dikelola dan dirawat sedemikian rupa sebagai bahan bakar dalam perebutan kekuasaan. Pada titik itu keberagaman tak lebih penting dari keseragaman. Takdir sebagai negeri yang beragam kian terancam seiring klaim soal mayoritas versus minoritas dalam batas-batas pengertian yang sempit. Maka, bila Jerman era Nazi sempat menjadi lahan di mana bibit kebencian yang tumbuh subur berujung pada pembasmian massal si liyan, apakah hal yang sama perlu terjadi lagi?* Majalah Historia Nomor 35,Tahun III, 2017

JAMILAH anggota Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) dikabarkan meraih piala dari Ketua CC PKI DN Aidit atas prestasinya melayani hasrat seks para Pemuda Rakyat yang berlatih di Lubang Buaya. Jamilah juga disebut-sebut sebagai perempuan jahanam yang menyilet-nyilet kemaluan jenderal dan ikut mengyiksa mereka dalam sebuah perhelatan yang bernama Pesta Harum Bunga. Sejumlah media cetak terkemuka turut memberitakan kisah tersebut selah dua bulan setelah peristiwa 1 Oktober 1965 berlangsung. Tak ada yang bisa memastikan sejauh mana kebenaran berita tersebut. Warga yang membakar berita itu sontak terbakar amarah. Di banyak tempat di Indonesia, khususnya di Jawa, mereka memburu siapa pun yang diduga punya kaitan dengan Partai Komunis Indonesia, partai yang dituduh berada di balik aksi biadab tersebut. Tak hanya mereka yang yang diduga anggota PKI, setiap orang yang mendukung pemerintah Sukarno turut terseret dalam amuk massa yang terjadi sepanjang tahun 1965-1966. Upaya memadamkan bara kemarahan yang dilakukan oleh Presiden Sukarno dengan mengatakan pemotongan kelamin jenderal bohong belaka tak banyak berpengaruh. Api kemarahan terlanjur membakar hangus rasa kemanusiaan, menyisakan luka dan duka di seantero negeri. Kini cara yang sama marak digunakan seiring pesatnya penggunaan media sosial. Hoax menyebar bak air bah, membanjiri ruang-ruang pribadi, mempengaruhi cara pandang orang terhadap satu isu tertentu yang sedang marak diperbincangkan. Mungkin bukan kebetulan jika dari sekian banyak tema hoax, beberapa di antaranya berkaitan dengan memori kolektif sejarah kita, antara lain komunisme dan rasialisme. Presiden Joko Widodo menjadi target utama dari para penyebar hoax itu. Sejak awal masa kampanye pemilihan presiden 2014 yang lampau, serangan hoax beruntun ditujukan kepadanya. Dia disebut-sebut sebagai anak seorang anggota PKI, keturunan Cina, bahkan terakhir tersebar gossip kalau Jokowi mempraktikkan ajaran komunis dalam menjalankan pemerintahannya. Puncak respons terhadap isu tersebut terjadi tatkala Presiden Jokowi melontarkan kalimat, “kalau PKI nongol, gebuk saja,” ujar Presiden Jokowi di hadapan para pemimpin media massa di Istana Merdeka, 17 Mei lalu. Pertanyaannya, apakah reaksi presiden itu ingin membuktikan kalau memang PKI memang ada (sehingga perlu digebuk) atau wujud mekanisme mempertahankan diri dari tuduhan terkait dengan partai yang sudah dibubarkan sejak 12 Maret 1966 itu? Satu hal yang mengemuka dari fenomena tersebut: betapa digdayanya hoax hingga menggerus legitimasi seorang presiden dan berhasil membuatnya bereaksi keras membela diri. Reaksi itu semakin mengukuhkan stigma negatif komunisme yang pada akhirnya tetap kekal dalam ingatan orang banyak dan selalu memungkinkan untuk digunakan sebagai bahan fitnah menjatuhkan seseorang. Jenis hoax lain yang kini bertebaran di media sosial berkaitan dengan sentiment rasialme. Salah satunya adalah kabar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang meresmikan monument Pao An Tui di Taman Mini Indonesia Indah setahun yang lalu. Pao An Tui yang berdiri pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia itu memang punya rekam jejak kelam sebagai organisasi milisi Tionghoa yang bersekutu dengan Belanda. Benarkah Mendagri meresmikan monument Pao An Tui? Ternyata yang diresmikan monument kerjasama laskar Jawa-Tionghoa dalam pemberontakan melawan VOC usai pembantaian massal warga Tionghoa di Batavia pada 1740. Tapi hoax sengaja terus ditebar untuk mendelegitimasi peran etnis Tionghoa dalam sejarah di Indonesia sebagai landasan delegitimasi peran orang Tionghoa di hari ini. Akhirnya pola sejarah kembali pada satu titik yang sama: hoax selalu jadi cara efektif untuk “memobilisasi” dukungan massal lewat manipulasi informasi dengan tujuan akhir mendelegitimasi peran seseorang atau kelompok masyarakat di sebuah negeri.* Majalah Historia Nomor 37, TahunIV, 2017

AGUSTUS adalah bulan kemerdekaan. Menjelang 17 Agustus, pedagang musiman mulai menjajakan bendera merah-putih di pinggiran jalan. Tak sedikit yang mau membeli. Sebab, sesuai UU No 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, setiap warga negara wajib mengibarkan bendera setiap peringatan Hari Kemerdekaan. Di awal kemerdekaan, mendapatkan bendera merah-putih bukanlah hal mudah. Kain adalah barang langka. Krisis tekstil ini sudah dimulai pada 1930-an, ketika Belanda membatasi impor serat-serat dan tekstil dari Jepang yang murah, terutama sarung dan rayon, untuk melindungi pabrik-pabrik Belanda, menaikkan harga, dan mengurangi pasokan.

HAK cuti haid, yang sering kita anggap hal lumrah, tidak begitu dikenal di Eropa. Namun, pada Februari 2023, hak cuti haid akhirnya disahkan di Spanyol . Menteri Kesetaraan Spanyol Irene Montero menilai hal tersebut sebagai kemajuan bagi hak-hak perempuan Spanyol dan Eropa umumnya. Negara-negara Eropa lain masih menimbang mengikuti langkah Spanyol. Sejak lama beberapa negara di dunia sudah mengakui hak cuti haid. Sejarah mencatat Uni Soviet mengakui hak cuti haid sejak 1922 (yang dikukuhkan tahun 1931). Jepang mengakuinya pada 1947 lewat Undang Undang Standar Perburuhan (pasal 68). Korea Selatan mengakui hak cuti haid sejak 1953, dan pada 2021 diberitakan bahwa seorang presiden direktur maskapai penerbangan didenda pengadilan karena menolak memberikan cuti haid bagi para pramugari selama 2014-2015. Gelombang pengakuan datang selama dua dasawarsa ini. Taiwan mengakui hak cuti haid sejak 2002 (amandemen tahun 2013) dan Zambia sejak 2015. Di Tiongkok, beberapa pemerintah provinsi, yaitu Anhui, Hubei, Liaoning, Ningxia, Shandong, dan Shanxi, mengakui hak cuti haid. Pemerintah kota Meksiko menyetujui hak cuti haid. Gerakan perempuan di India dan Filipina mengajukan usulan aturan guna menjamin hak cuti haid tapi masih belum disetujui. Di Indonesia, hak cuti haid punya sejarah panjang; sebagai hasil dari perjuangan tuntutan buruh perkebunan masa kolonial dan gerakan buruh yang menopangnya. Ironisnya, pemerintah kita masa kini malah menghilangkannya. Dan ini terjadi saat negara-negara lain berupaya memajukan perlindungan bagi semua perempuan di tempat kerja dengan mengakui hak cuti haid. Tuntutan Buruh Perkebunan Persoalan cuti haid mulai timbul sejak buruh perempuan bekerja di sejumlah perkebunan di Sumatra Timur sejak akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Sejak Cultuurstelsel (Sistem Tanam Paksa) berakhir pada 1870 dan digantikan dengan sistem Liberal yang memungkinkan masuknya modal swasta (terutama dari Belanda) ke Hindia Belanda, sejumlah perkebunan besar didirikan di kawasan Sumatra Timur. Perkebunan-perkebunan tersebut memerlukan banyak buruh. Umumnya direkrut dari tanah Jawa. Kebanyakan pria lajang karena majikan enggan menanggung ongkos bagi buruh yang sudah berkeluarga. Dengan iming-iming upah layak, para buruh bekerja menurut sistem kontrak selama tiga tahun. Kenyataannya, banyak buruh meninggalkan pekerjaannya karena buruknya kondisi kerja dan tidak sesuai dengan janji. Parahnya, menurut Koeli Ordonnantie (Peraturan Kuli) yang mulai berlaku sejak 1880, buruh yang meninggalkan pekerjaannya sebelum selesainya kontrak boleh dihukum badan oleh majikan. Jadi, buruh yang kabur menghadapi risiko akan dihukum badan dan tetap mesti menyelesaikan kontraknya. Buruh perempuan direkrut sebagai tenaga cadangan, bukan tenaga utama. Namun, dalam praktiknya, mereka ditugasi berbagai pekerjaan berat. Daniëlle Teeuwen dalam “Plantation Women and Children Recruitment Policies, Working Conditions and Wages of Javanese Contract Labourers in Sumatra, c. 1870-1940”, TSEG Vol. 19 No. 1 (2022), mencatat sampai awal 1900-an, diperkirakan 10-12 persen buruh adalah perempuan. Setelah itu, karena kekurangan tenaga kerja, jumlah buruh perempuan meningkat dan pada 1930an diperkirakan 28 persen. Upah yang diterima buruh perempuan lebih rendah daripada upah buruh laki-laki. Buruh perempuan lajang tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan hanya bergantung pada upah tersebut, dan karenanya banyak terjadi prostitusi di daerah perkebunan. Dalam buku Koelies, planters en koloniale politiek ( Menjinakkan Sang Kuli ), Jan Breman mencatat sejumlah kasus kekerasan yang dialami buruh perempuan di perkebunan Sumatra Timur. Meski perbudakan resmi dihapus di Hindia Belanda sejak 1860, kondisi kerja di banyak perkebunan di Sumatra Timur tidaklah lebih baik daripada sistem perbudakan. Buruh perkebunan terjebak dalam lingkaran setan dunia kolonialisme. Ibarat puncak gunung es, masih banyak kasus lain yang terpendam. Menggunungnya kasus kekerasan yang dialami buruh perkebunan di Sumatra Timur sejak 1870 akhirnya tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Hal tersebut menjadi alasan bagi golongan liberal dan kaum etis untuk mendesak perubahan kebijakan kolonial pemerintah. Alhasil, Politik Etis resmi diluncurkan pada 1901, sebagai perwujudan “tanggung-jawab” kolonial untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat jajahan. Dalam konteks tersebut, berbagai tuntutan perbaikan kondisi kerja mengemuka, mencakup perubahan sistem rekrutmen buruh dan sistem kontrak berdasarkan Koeli Ordonnantie . Pada saat yang sama, mencuat pula tuntutan hak cuti haid. Akibat minimnya ketersediaan obat-obatan dan perangkat medis di wilayah perkebunan di Sumatra Timur, buruh perempuan menyuarakan agar mereka tidak diwajibkan bekerja selama dua hari pertama haid. Sejak 1911, sistem kontrak kerja diubah sehingga buruh tidak sepenuhnya terikat dan tidak diterapkan hukuman badan. Meski demikian, cuti haid tidak serta-merta terlaksana mulus. Laporan pengawas perburuhan ( arbeidsinspectie ) pada 1913 mencatat bahwa banyak buruh perempuan mengeluh tidak diperbolehkan cuti haid sebagaimana telah dijamin dalam kontrak kerja ( Deli Courant , 10 Juli 1913). Mereka mesti tetap bekerja sekalipun mereka telah meminta cuti haid. Keluhan serupa tetap mengemuka pada tahun-tahun berikutnya. Ada juga laporan bahwa para buruh enggan mengambil cuti haid karena majikan mewajibkan mereka diperiksa oleh mandor kepala terlebih dulu. Akhirnya, di dalam Koelie Ordonnantie 1915 tercantum bahwa cuti haid selama dua hari dapat diberikan kepada buruh perempuan, dengan syarat tidak menerima upah harian pada saat hari cuti itu. Kemudian Peraturan Perburuhan 1926 menegaskan bahwa cuti haid selama dua hari wajib diberikan kepada buruh perempuan. Hal tersebut juga tercantum di dalam kontrak kerja. Apakah dengan begitu, buruh perempuan dapat memperoleh cuti haid dengan mudah? Laporan pengawas perburuhan pada 1929 mencatat tidak adanya perubahan sebab pelaksanaan cuti haid di perkebunan masih sepenuhnya tergantung “kebajikan” majikan ( Deli Courant , 13 Januari 1931). Hingga 1942, dengan runtuhnya pemerintah kolonial Hindia Belanda, buruh perempuan masih kesulitan memperoleh cuti haid. Buruh perempuan yang bekerja memilah dan menggulung daun tembakau di gudang pengeringan di Deli, 1905. ( KITLV ). Untuk Semua Perempuan Begitu Indonesia merdeka, pemerintah menyusun serangkaian peraturan perburuhan. Beberapa aturan dari zaman kolonial masih berlaku, tetapi pembaharuan hukum juga diupayakan. Untuk menjamin hak-hak buruh, terbit Undang-undang Kerja Nomor 12 Tahun 1948 , yang mengakui pemberian cuti haid. Pasal 13 ayat 1 menyatakan bahwa “Buruh wanita tidak boleh diwajibkan bekerja pada hari pertama dan kedua waktu haid.” Berbeda dari zaman kolonial, cuti haid menurut Undang-undang tersebut tidak hanya berlaku bagi buruh perkebunan melainkan semua buruh perempuan; baik yang bekerja di instansi negara maupun perusahaan swasta, dan di semua lapangan pekerjaan, baik di pabrik, kantor, sekolah, dan sebagainya. Undang-undang ini kemudian dikukuhkan berlaku di seluruh wilayah Indonesia lewat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951. Apakah buruh perempuan dapat memperoleh cuti haid dengan mudah, tidak seperti pada masa penjajahan? Sebuah laporan tahun 1951 mencatat: “Majikan memakai alasan bahwa orang haid tidak bisa dikontrol dan karenanya bisa membohongi si majikan.” Laporan ini juga menyebut bahwa majikan malah semena-mena menetapkan bahwa cuti haid hanya berlaku bagi buruh tetap, sementara buruh kontrak tidak berhak atas cuti haid, dan jika mengambil cuti haid maka tidak akan diupah. Jadi, sekalipun bukan lagi di alam penjajahan dan adanya jaminan Undang-undang Kerja, buruh perempuan masih mengalami kesulitan memperoleh cuti haid. Serikat buruh, terutama Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), menjadi garda terdepan dalam mendesak majikan menjalankan aturan cuti haid bagi buruh perempuan. Pada masa Orde Ba(r)u, banyak buruh perempuan tidak mengetahui adanya cuti haid. Parahnya, satu-satunya organisasi buruh masa itu, yakni Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), tidak memperjuangkannya. Cuti haid menjadi barang langka, dan tidak sepenuhnya dapat dinikmati oleh semua buruh perempuan seperti yang dijanjikan Undang-undang 1948. Perlahan Tergusur Sejak Reformasi 1998, hak-hak dasar buruh dijamin oleh sejumlah Undang-undang dan konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO). Dalam Undang- undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 81 ayat 1, dinyatakan bahwa “Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid.” Rumusan tersebut menyiratkan bahwa cuti haid hanya berlaku bagi buruh perempuan yang “merasakan sakit” dan “bila memberitahukan kepada pengusaha”. Syarat demikian tidak ada di dalam Undang-undang Kerja 1948. Angin Reformasi tidak memudahkan buruh perempuan memperoleh cuti haid. Dalam beberapa kasus dilaporkan bahwa buruh perempuan yang hendak mengambil cuti haid diminta untuk memperlihatkan pembalut mereka sebagai bukti. Sejumlah pengusaha juga membikin-bikin berbagai syarat yang sangat konyol agar mengurangi jumlah buruh perempuan yang mengambil cuti haid. Jika mungkin, malah meniadakan sama sekali. Kasus-kasus demikian terjadi di pabrik-pabrik yang mempekerjakan buruh perempuan di bagian produksi, sehingga pasokan produksi tidak terganggu akibat cuti haid. Sebuah laporan lain menyebutkan adanya pabrik yang memberikan pembalut kepada buruh agar mereka tidak mengambil hak cuti haid. Buruh perempuan diiming-imingi satu dus pembalut agar tetap masuk bekerja. Bagi pengusaha, pembalut tersebut adalah “kompensasi” bagi buruh, meski sesungguhnya harga pembalut lebih murah daripada nilai upah buruh per hari yang seharusnya dibayarkan pengusaha. Pelaksanaan cuti haid menjadi salah satu masalah kronis yang dihadapi oleh buruh perempuan dalam memenuhi hak-haknya di tempat kerja. Berbagai kendala terus berlanjut, sekalipun terjadi pergantian pemerintah, dari masa ke masa. Lebih lanjut, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 ) tidak menyebut sama sekali perihal cuti haid. Seakan-akan cuti haid tidak pernah ada di dalam sejarah kita. Tidak lagi ada di Undang-undang, cuti haid dibuat menjadi hanya berlaku bila tercantum di dalam kontrak kerja, peraturan perusahaan, dan kesepakatan kerja bersama. Hal tersebut tentu sebuah langkah mundur, tak ubahnya masa kolonial, sebab pelaksanaannya semata-mata tergantung pada “kebajikan" majikan.* Penulis buku Serikat Buruh 1945-1948 (2024) dan Rezim Kerja Keras dan Masa Depan Kita (2022).

HINGGA hari ini, kawasan Stadion Tambaksari masih nyaman untuk berolahrga. Taman Mundu (dulu Taman 10 November) yang berada di depannya menjadi tempat rekreasi rakyat banyak ketika sore. Penjual sepatu macam Abdoelmoeloed tempo dulu sama dengan penjual makanan di sini: sangat dibutuhkan. Abdoelmoeloed merupakan Digulis yang punya ikatan dengan Tambaksari. Itu terjadi nyaris seabad lalu. Setelah pelayaran panjangnya, Abdoelmoeloed (baca: Abdulmulud) memilih tidak kembali ke Tulungagung. Dirinya memilih bertahan di kota Surabaya, kota pertama yang diinjaknya setelah beberapa tahun tinggal di Papua, tepatnya di Kamp Tanahmerah, Boven Digoel.

POLITIKUS yang juga mantan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mendapat amnesti dari Presiden Prabowo. Hasto beberapa waktu sebelumnya mendekam dalam tahanan KPK karena kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR ke KPU yang melibatkan kader PDIP Harun Masiku. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta mendakwa Hasto bersalah dengan vonis hukuman 3,5 tahun penjara. Tapi, Hasto kini tak perlu lagi menjalani hukuman di penjara karena sudah menghirup udara bebas. Amnesti bagi Hasto ini, seperti diungkapkan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dalam rangka menjalin persatuan menjelang hari kemerdekaan. Amnesti merupakan pengampunan yang diberikan kepala negara bagi seseorang yang dinyatakan bersalah dalam tindakan pidana. Dalam sejarah, setiap presiden Indonesia selalu menggunakan hak amnesti pada masing-masing pemerintahannya. Mulai dari Presiden Sukarno hingga kini Presiden Prabowo. Pada masa kepresidenan Sukarno, amnesti diberikan pada mereka yang terlibat dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Bagi pemerintah, PRRI merupakan gerakan pemberontakan daerah untuk menentang otoritas pusat. PRRI diproklamasikan di Padang, Sumatra Barat pada 15 Februari 1958 oleh Kolonel Achmad Husein dengan menetapkan Sjafruddin Prawiranegara, tokoh Partai Masjumi, sebagai perdana menteri. Dengan tujuan yang sama, dalam PRRI melebur Perjuangan Semesta (Permesta) yang bergerak di Sulawesi Utara sehingga dalam historiografi nasional lazim disebut pemberontakan PRRI-Permesta.

INDIE verloren, rampspoed geboren (Hindia Belanda hilang, malapetakan menjelang). Semboyan inilah yang membuat Belanda tak rela kehilangan negeri koloninya: Indonesia. Belanda menafikan kemerdekaan Indonesia. Untuk merebut kembali Indonesia, Belanda mengerahkan ratusan ribu tentara. Lebih dari setengahnya pemuda berusia tak lebih dari 20 tahun. Mereka mengikuti wajib militer ke Indonesia. Indonesia tak sudi dijajah lagi. Kemerdekaan yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 harus dipertahankan sampai titik darah penghabisan.

SERANGAN Belanda dalam agresi militer kedua terhadap kota Yogyakarta membuat para tahanan kabur dari penjara Wirogunan. Salah satunya Mayor A.K. Joesoef, mantan komandan Batalion 63 Divisi III Yogyakarta sekaligus kepala Tentara Penjagaan Kota. Dia seharusnya ditahan selama empat tahun karena menculik Perdana Menteri Sutan Sjahrir. Dia kemudian memutuskan pulang ke daerah asalnya, Purworejo.

DI Pemakaman Menteng Pulo, Jakarta Selatan, nisan-nisan putih berbentuk salib berbaris rapi. Sebagian berukuran kecil. Yang tertera bukan hanya nama-nama berbau Belanda namun juga nama-nama khas Minahasa, Maluku, dan Tionghoa.