Hasil pencarian

WETBOEK van Strafrecht (WvS) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1915 menempatkan gelandangan sebagai pelaku pidana. Karena itu, pemerintah kolonial menangkapi banyak gelandangan melalui serangkaian operasi. Sasaran awalnya para anggota Sarekat Kere, organisasi penaung kaum gembel dan gelandangan, pada 1919. Resesi ekonomi 1930-an di Hindia Belanda membuat jalanan kota-kota besar ramai oleh gelandangan. Ini menjadi masa paling sibuk bagi pemerintah kolonial dalam memburu gelandangan. Mereka menyisir gelandangan dari jalan, memasukannya ke kamp-kamp kerja, dan menyingkirkannya dari masyarakat. Dalam pandangan pemerintah kolonial, gelandangan adalah inang virus kemalasan dan kerusakan moral bagi lingkungan sekitar. “Pusat-pusat kerja dan kamp-kamp kerja terutama ditujukan untuk menjaga pengangguran Eropa dari kemalasan, untuk mengurangi jumlah tunawisma dan orang-orang Eropa miskin di jalan-jalan serta untuk mencegah pengangguran membawa kerusakan moral bagi pemuda Eropa,” catat John Ingleson dalam Perkotaan, Masalah Sosial, dan Perburuhan di Jawa Masa Kolonial.

HUKUM di Indonesia melarang pergelandangan. Ini tersua dalam Wetboek van Strafrech (Wvs) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana buatan kolonial pada 1915 dan Rancangan KUHP 2019. Hukuman untuk orang menggelandang adalah penjara tiga sampai enam bulan pada WvS dan denda sejuta rupiah pada RKUHP. Apa salahnya menggelandang sampai dipukul rata jadi urusan pidana? Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, menggelandang pernah menjadi tindakan heroik untuk mempertahankan Republik. Ini terjadi di Yogyakarta semasa 1948—1949. Di sinilah pusat pemerintahan Republik Indonesia setelah Sekutu dan Belanda menguasai Jakarta pada 1947. Tapi tak lama kemudian, Yogyakarta pun berada dalam kendali pasukan Belanda pada Desember 1948. Mereka menawan Sukarno dan Hatta. Kedaulatan Republik terancam. Diplomat Republik kemudian mengupayakan perundingan dengan Belanda, sembari coba menarik dukungan negara-negara lain agar menekan Belanda.

“SETIAP orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum akan mendapatkan sanksi paling banyak Rp1 juta,” demikian bunyi Pasal 432 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pasal ini menjadi perdebatan banyak orang. Sebilangan orang melihat Pasal 432 RKUHP bertentangan dengan Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945. Isinya amanat bagi negara untuk memelihara fakir miskin dan orang telantar. Sebagian lainnya justru memandang Pasal 432 RKUHP lebih baik daripada pasal tentang gelandangan buatan pemerintah kolonial. Hukumannya penjara 3-6 bulan. Tanpa memandang apakah gelandangan itu mengganggu ketertiban umum atau tidak. Tapi dua pasal tersebut memiliki kesamaan sentimen: gelandangan sebagai pelaku pelanggaran pidana.

RAJA Dangdut Rhoma Irama punya gambaran tentang gelandangan, yang dia sebut tunawisma. Dengarkan saja lagunya, “Gelandangan”: Langit sebagai atap rumahku/ Dan bumi sebagai lantainya/ Hidupku menyusuri jalan/ Sisa orang yang aku makan. Dalam sejarah Nusantara, gelandangan adalah para pengembara atau pengelana, seperti ditulis dalam kitab termasyhur Jawa Serat Centhini, yang ditulis pada awal abad ke-19. Mereka, tulis Denys Lombard dalam Nusa Jawa: Silang Budaya, memasuki tempat-tempat paling tersembunyi di dunia pinggiran dan terpesona olehnya. Dunia pinggiran itu berfungsi sebagai katup pengaman sosial maupun cagar budaya. Hilangnya hutan-hutan mengakibatkan mereka beralih ke daerah-daerah kumuh di kota-kota besar dan mulai kehilangan gengsi.

JOSEFINA “Joey” Guerrero berjalan terseok-seok di jalanan Manila ketika ibu kota Filipina itu diduduki Jepang pada 1940-an. Sebagai bagian dari gerakan bawah tanah menentang pendudukan Jepang, Joey mendapat tugas untuk mengumpulkan informasi tentang gerak-gerik prajurit dan fasilitas militer Jepang. Selain itu, ia juga berperan sebagai kurir yang menghubungkan informasi rahasia di antara gerilyawan. Pasukan Dai Nippon terkenal keji dalam mengawasi masyarakat di wilayah koloninya. Mereka tak segan melakukan kekerasan kepada orang-orang yang dituduh mata-mata atau gerilyawan saat melakukan pemeriksaan dan interogasi. Akan tetapi, sikap prajurit Jepang berbeda kepada Joey karena kondisinya sebagai pengidap kusta. Dalam artikel “Heroes: Joey” di majalah TIME, 19 Juli 1948, dilaporkan bahwa sebelum perang Joey adalah seorang primadona di masyarakat Manila. Ia muda, cantik, dan lincah. Suaminya seorang mahasiswa kedokteran kaya raya di Universitas Santo Tomas. Mereka dikaruniai seorang anak perempuan. Wanita yang lahir di Quezon, Filipina, pada 1917 dengan nama Josefina Veluya itu mulai menderita kusta pada 1941.

PADA suatu malam di bulan Desember 1944, Joey sedang berbaring di tempat tidur ketika tiba-tiba terdengar suara kendaraan yang semakin dekat. Wanita yang terlahir dengan nama Josefina Veluya –lalu dikenal sebagai Josefina Guerrero setelah menikah dengan mahasiswa kedokteran bernama Renato Maria Guerrero– di Filipina pada 5 Agustus 1917 itu terkejut saat mengintip dari jendela, sebuah mobil perwira Jepang berhenti di depan rumahnya di Ermita. Jantungnya berdegup kencang. Sejak beberapa waktu lalu ia menjadi buruan Kempeitai yang terkenal sangat kejam karena dicurigai sebagai mata-mata yang membantu gerilyawan Filipina dan militer Amerika Serikat. Rekan-rekan gerilyawan meminta Joey untuk menghilang selama beberapa waktu. Namun, ketika pencarian terhadapanya mulai mengendur, ia kembali beraksi sebagai mata-mata. Tak lama setelah mengintip dari jendela, suara langkah kaki diikuti ketukan keras di pintu menyadarkan Joey dari kepanikan. Ia bertanya-tanya adakah yang mengadukannya ke pihak Jepang dan membocorkan informasi tempat tinggalnya kepada mereka. Ketika ketukan semakin keras, ia pun membuka pintu. Begitu pintu dibuka, dua orang pria menerobos masuk ke dalam rumah Joey. Ternyata, kedua tamu tersebut bukan orang Jepang, melainkan seorang gerilyawan Filipina dan perwira Amerika. Mereka meminta izin untuk menyimpan “ban cadangan”, yang sebenarnya adalah bahan peledak rakitan, di rumahnya. Bahan peledak itu kemudian digunakan gerilyawan Filipina untuk menyerang titik-titik pertahanan dan fasilitas milik Jepang.

SEPAK terjang Priyatna Abdurrasyid di dalam Paran (Panitia Retooling Aparatur Negara) akhirnya menghasilkan banyak musuh di kalangan Angkatan Darat. Banyak pejabat perusahaan negara dan militer berlindung di balik orang-orang kuat seperti Sukarno atau Jenderal Yani yang tak sadar dijadikan tameng oleh mereka. Sementara itu Operasi Budhi yang keras melawan korupsi pun mengusik perasaan presiden ketika Direktur Perusahaan Dagang Negara Harsono Reksoatmodjo diperiksa atas tuduhan menggunakan wewenangnya untuk mendirikan perusahaan pribadi. Orang dekat presiden itu dituduh telah merugikan negara ratusan juta rupiah. Priyatna ingat suatu sore dia sampai harus meminta nasihat Menteri Pertama Djuanda ketika tugas mengharuskannya menangkap Harsono. Priyatna tak takut, tapi gamang lantaran tak ingin melukai hati sang presiden.

KAWASAN Sepanjang di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo amatlah strategis. Selain dekat kawasan industri, ia juga tak sampai 10 kilometer dari Bandara Internasional Djuanda, Surabaya. Daerah yang berbatasan dengan Karangpilang (Surabaya) dan Kabupaten Gresik ini ada yang menyebut namanya berasal dari nama salah satu panglima orang Tionghoa yang berontak melawan VOC pada 1740. Sepanjang yang strategis, sudah ramai pedagang di zaman Hindia Belanda. Sebagai kawasan ramai, Sepanjang tentu tak luput dari kejahatan. Terutama pasca-Depresi Ekonomi Dunia (Black Tuesday) tahun 1929 dan awal 1930-an. Pelarian dari Surabaya banyak yang menyasar Sepanjang untuk mencari perlindungan.

SETELAH lebih dari 30 tahun Lampung dijadikan tempat tujuan kolonisatie (transmigrasi kolonial) oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, permasalahan agama di daerah itu muncul di Volksraad (Dewan Rakyat). Lampung kala itu dikenal sebagai daerah yang penduduk aslinya penganut Islam. “Dikatakan bahwa pekerjaan misionaris di daerah kolonisasi di Lampong sekarang sangat intensif dan bahwa kegiatan misi tidak terbatas, atau hanya secara teori, pada perawatan orang sakit. Steller khawatir bahwa kegiatan misi akan mengurangi kecenderungan untuk beremigrasi, terlepas dari propaganda pemerintah,” kata Soeroso dalam sidang Volksraad di Batavia, seperti diberitakan De Post Sumatra, 18 Januari 1938. Kala itu, sebuah gereja telah berdiri di Pringsewu. Gereja itu sebagai akomodir atas kebutuhan umat Kristiani yang terus berkembang di daerah koloni. Antara 1905 (ketika program transmigrasi dimulai) hingga 1938, agama Kristen sudah dianut di daerah transmigrasi. Yang membawanya para misionaris.

SEORANG haji mestinya menjadi panutan di manapun dia berada. Namun tidak dengan Haji Soedjak. Ulahnya justru memancing kericuhan hingga membuat seorang pejabat Belanda sampai mesti turun tangan akibat ulahnya di suatu siang Desa Mataram. Desa Mataram adalah nama sebuah desa di Kabupaten Pringsewu, Lampung. Desa ini baru dibuka sekitar tahun 1921 oleh para kolonis (kini transmigran) Jawa dalam program Kolonisatie (transmigrasi kolonial). Para penduduknya sibuk bertani sehingga konsentrasi mereka tidak terpecah ke hal-hal lain. Desa Mataram terus berkembang pun tenang. Namun, tidak pada tanggal 31 Mei 1926. Pada pukul empat sore hari itu, di Desa Mataram muncul Haji Soedjak. Penagih utang itu hendak mendatangi salah satu warga transmigran. Kemunculan Haji Soedjak sampai membuat seorang pejabat Belanda datang ke sana untuk menghampirinya dan menanyai surat-suratnya.

ASISTEN Wedana Gadingrejo, Lampung Raden Pirngadi membuat gempar. Bukan karena dia seorang pejabat lumayan tinggi untuk ukuran orang bumiputra, tapi karena ulahnya menggelapkan uang. Tak hanya mencoreng nama baik dia dan keluarganya, ulahnya tentu mencoreng program Kolonisati (transmigrasi kolonial) yang dilancarkan pemerintah Hindia Belanda. Kolonisatie yang dirintis pemerintah kolonial sejak 1905 terbilang sukses kendati ada masalah di sana-sini. Munculnya desa-desa baru yang menghasilkan aneka bahan pangan dan perputaran ekonomi menjadi indikatornya. Bahkan, perkebunan-perkebunan yang tergolong modern pun muncul di Gisting. Munculnya desa-desa baru, apalagi yang tidak berada di bawah pengaruh kepala marga (semacam pasirah), tentu mempengaruhi sistem pemerintahan di Lampung. Hal itu menguntungkan aparat pemerintahan kolonial. Sebab, menurut Kian Amboro dkk. dalam Metro Tempo Dulu Sejarah Metro era Kolonisasi 1935-1942, sejak lama para pejabat Belanda seperti Residen Pruys van der Hoeven (berkuasa 1870-1873) sangat ingin menghilangkan pengaruh para keluarga marga di Lampung.

SETELAH Gedong Tataan dibuka sebagai wilayah transmigrasi pada 1905, banyak daerah lain di Lampung yang mengikutinya dan dengan nama seperti nama-nama tempat di Jawa pula. Wates –yang dalam bahasa Jawa berarti batas atau pembatas– salah satunya, dengan penduduk juga kebanyakan orang Jawa. Anang dan Abdulrachman Hamim merupakan di antara transmigran asal dari Wates yang berada di dalam Gedong Tataan itu. Sebagai perantau, Anang tentu harus memulai hidup dari nol. Maka, kendati telah mendapat bekal modal berupa lahan, dia seperti banyak transmigran lain pun menganggap perlu meminjam uang untuk modal memulai putaran roda ekonomi kehidupannya. Het Nieuws van den dag, 26 September 1933, mengisahkan bahwa Anang pada awal 1928 meminjam uang sebesar 300 gulden pada Abdulrachman Hamim. Dari pinjaman sebesar itu, tiap bulannya Anang harus membayar uang pokok pinjamannya itu plus bunga sebesar 20 gulden.