SITUASI Jakarta menjelang Sidang Umum Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR) tahun 1978 menegang. Sejumlah mahasiswa berencana menggelar aksi yang menolak pencalonan Soeharto sebagai presiden. Di Senayan, pembahasan soal Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) diperkirakan kembali seru. Pada akhir 1977, rapat Panitia Ad Hoc II Badan Pekerja MPR tentang naskah rancangan Eka Prasetya Panca Karsa (P4), yang disodorkan Presiden Soeharto, macet. Rapat gagal mencapai mufakat. Sidang Umum MPR akan mengagendakan pembahasan itu lagi. Namun, sekali lagi, keinginan Soeharto untuk memberi payung hukum bagi pelaksanaan P4 tak semulus yang dia kira. Saat pembahasan dalam sidang Komisi B, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyampaikan keberatan. Mereka khawatir P4 akan menggantikan agama dan menjadi dasar penyebaran aliran kepercayaan. “Memang kalau dilihat dari segi maksudnya untuk membimbing manusia agar berbudi luhur, nampaknya akan baik-baik saja. Namun kalau diteliti rumusan materi, jiwa, dan maknanya maka Pedoman yang akan di-TAP-kan ini jauh perbedaannya dengan Pancasila itu sendiri, sebagaimana tertera dalam UUD,” ujar juru bicara PPP, Karmani, dikutip majalah Panji Masyarakat, 1 April 1978.

RUMAH di Jalan Radio IV Jakarta Selatan itu seolah tak berpenghuni. Catnya kusam, di beberapa bagian mengelupas. Eternitnya bolong-bolong. Taman yang terawat, lantai traso halus dan bersih, serta penataan yang rapi saja yang menyiratkan masa kejayaan pemiliknya. “Waktu itu banyak yang iri,” ujar Tedjo Sumarto yang menempati rumah itu sejak 1959. Usianya sudah lanjut, 87 tahun; ia meninggal dunia tahun 2020. Rambutnya merah. Jalannya agak payah sejak mengalami gangguan lutut sehingga harus ditopang sebuah tongkat. Namun, suaranya tetap tegas, jelas, dan khas; mengingatkan kita pada siaran radionya dengan salam pembuka: “Selamat berjumpa kembali dalam acara Forum Negara Pancasila bersama Tejo Sumarto Sarjana Hukum.” Lahir di Solo, Jawa Tengah pada 1925, Tedjo Sumarto dikenal sebagai remaja cerdas dan rajin. Ia giat belajar ilmu beladiri dan beragam bahasa. Ia bertekad bisa bersekolah setinggi-tingginya namun keadaan berkata lain. Ia harus memberikan kesempatan bagi adik-adiknya untuk sekolah.

PIDATO Sukarno pada 1 Juni 1945 di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dikukuhkan jadi hari lahir Pancasila. Sukarno mengajukan lima prinsip sebagai dasar negara Indonesia: Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Perikemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan. Konsep Ketuhanan yang ditempatkan pada prinsip kelima oleh Bung Karno akhirnya menjadi sila pertama dengan modifikasi menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa dalam rumusan Panitia Sembilan. Menurut Charles Simabura, dosen ilmu tata negara Universitas Andalas, dalam sidang pertama BPUPKI pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945, semua anggota memberi usul. Hampir semua menawarkan konsep Ketuhanan. Menurutnya, konsep Ketuhanan yang diusulkan terutama dari golongan agama lebih kongkret lagi yakni Ketuhanan dan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluknya.

PASUKAN KNIL (Koninklijk Nederlandsche Indische Leger) di bawah Letnan Watrin memutuskan untuk memburu pemimpin gerilyawan Aceh bernama Teungku Manja Keumala dan Pang Amat di sekitar pegunungan Pulo Ara, Peudada, Bireuen, Aceh. Pasukan KNIL itu berada di Pulo Ara pada 26 Maret 1903 pagi. Orang-orang Aceh sudah bersiaga di sana. Gerak maju serdadu KNIL sempat terganggu sehingga gerilyawan Aceh punya waktu bersembunyi. Pasukan brigade KNIL lalu menyebar untuk mencari tempat bersembunyi orang-orang Aceh itu. Empat orang Aceh terlihat bergerak dari selatan mengarah ke pasukan yang dipimpin Sersan Matsalim. Bintara kelahiran Karangpoh, Bagelen, Jawa Tengah tahun 1873 itu menyiapkan pasukannya untuk menghadapi lawan yang datang.

SALIM SAID, tokoh pers dan perfilman serta pakar politik militer, meninggal dunia di usia 80 tahun pada Sabtu, 18 Mei 2024 pukul 19.33 WIB setelah sempat dirawat di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Jenazahnya disemayamkan di rumah duka di Jalan Redaksi No. 149 Kompleks Wartawan PWI, Cipinang, Jakarta Timur. Rencananya jasad almarhum akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, pada Minggu siang. Salim Said lahir di Desa Amparita, Parepare, Sulawesi Selatan, pada 10 November 1943. Dia mengenyam pendidikan dasar di Parepare. Setelah lulus Sekolah Menengah Atas di Solo, Jawa Tengah, dia kuliah di Jurusan Psikologi Universitas Indonesia, tetapi tidak selesai karena aktivitasnya sebagai demonstran dan wartawan. Salim berhasil lulus dari Jurusan Sosiologi FISIP UI pada 1976 dengan menulis mengenai sejarah sosial film Indonesia. Dia tidak mengalami kesulitan karena selama bertahun-tahun menulis kritik film di majalah Tempo. Dia menjadi wartawan selama 25 tahun dan redaktur harian Pelopor Baru, Angkatan Bersenjata, dan majalah Tempo (1971–1987).

DARI sekian jenderal Orde Baru, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Sayidiman Suryohadiprodjo barangkali mengalami nasib kurang beruntung. Dia mengenang hubungannya dengan Soeharto sebagai relasi atasan-bawahan yang rumit. “Jauh-jauh dekat,” begitu ungkapnya. Meski bukan bagian lingkaran dalam, sebagai pejabat teras TNI, Sayidiman cukup dikenal oleh Soeharto. Hingga akhirnya, Sayidiman yang digadang-gadang bakal jadi panglima ABRI betul-betul terpental. “Saya kan pernah difitnah oleh Ali Moertopo,” kata Sayidiman suatu ketika. Pada 1970, Sayidiman menjabat Ketua Gabungan-3 Hankam yang mengurusi bidang personalia. Dalam laman pribadinya, Sayidiman berkisah bahwa dirinya pernah didatangi Asisten Pribadi (Aspri) Presiden merangkap Deputi III (Penggalangan) Bakin Mayor Jenderal Ali Moertopo. Ali meminta Sayidiman menyiapkan perwira generasi muda untuk mendukungnya. Besar kemungkinan para perwira ini hendak digalang oleh Ali untuk menyokong proyek operasi khusus rancangannya. Sayidiman hanya menjawab sekedarnya, “Kita lihatlah nanti.”

SATU lagi pelaku sekaligus saksi sejarah telah berpulang. Letjen (Purn.) Sayidiman Suryohadiprodjo wafat dalam usia 93 tahun. Setelah sempat dirawat di RSPAD Gatot Subroto, sang jenderal menghembuskan nafas terakhirnya pada 16 Januari pukul 16.35 WIB. Pada tahun-tahun terakhirnya, Pak Sayidiman selalu berkenan membagikan banyak kisah dan memori-nya kepada kami dari Historia. Sayidiman lahir di Bojonegoro pada 21 September 1927. Memulai karier militernya sebagai jebolan Akademi Militer Yogyakarta angkatan pertama tahun 1948. Akademi itu digagas oleh Kepala Staf TKR Letjen Oerip Soemohardjo untuk mencetak tentara profesional. Di sana, Sayidiman merupakan salah satu lulusan terbaik dan ada di peringkat ketiga. Ketika majalah Historia (nomor 32) mengangkat ketokohan Oerip Soemohardjo sebagai laporan utama pada 2016, saya ditugaskan untuk mewawancarai Sayidiman. Saya sempat ragu Pak Sayidiman bersedia menanggapi, mengingat usianya yang sudah cukup lanjut saat itu (89 tahun). Ternyata yang bersangkutan berkenan. Ingatannya pun masih cukup segar dalam bertutur. Perbincangan dengan Pak Sayidiman selalu mengalir terbuka dan cukup panjang.

PAGI itu, 1 Juni 1945, Sukarno didaulat menjadi pembicara pertama dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dia berdiri di hadapan puluhan anggota BPUPKI, mengenakan stelan jas dan kopiah beludru hitam. Membuka pidatonya dengan kritik kepada pembicara dalam sidang sebelumnya yang dinilainya terlalu “njelimet”, meributkan hal-hal yang kurang penting untuk mendirikan sebuah negara. “… Di dalam hati, saya banyak khawatir, kalau-kalau banyak anggota yang –saya katakan dalam bahasa asing, maafkan perkataan ini– “zwaarwichtig” akan perkara yang kecil-kecil. Jikalau sudah membicarakan hal yang kecil-kecil sampai jelimet, barulah mereka berani menyatakan kemerdekaan,” ujar Sukarno. Memang dalam rangkaian sidang yang dimulai sejak 28 Mei 1945 itu para pembicara sebelum Sukarno disibukkan oleh perdebatan bagaimana bentuk negara kelak, wilayah mana yang akan ditetapkan sebagai negara Indonesia dan bagaimana menjalankan pemerintahan. Itulah yang menurut Sukarno terlalu remeh untuk dibicarakan dan tak menyentuh persoalan yang sebenarnya.

MINUMAN keras (miras) barangkali tidak pernah singgah di lidah Bung Hatta, wakil presiden pertama Republik Indonesia. Sebagai penganut Islam yang taat, Si Bung tentu saja tidak mengkonsumsi minuman yang memabukan dan diharamkan. Pendiriannya yang anti minuman keras ini kiranya sudah terlihat sedari muda. Semasa berkuliah di Belanda, Hatta enggan meneguk bir yang merupakan minuman beralkohol yang lazim dikonsumsi orang-orang Eropa kebanyakan. Pada suatu malam tahun 1921, Hatta hendak nonton opera bersama rekannya di Hamburg, Jerman. Ketiga teman Hatta itu antara lain, Dahlan Abdullah, Dr. Eichele, dan Usman Idris. Sebelum nonton, mereka makan malam dulu di suatu restoran di Hamburg. Dalam Memoir, Hatta mengisahkan ketiga temannya memesan bir untuk minum sedangkan dirinya pesan air es saja. Setelah selesai makan dan membayar harganya, Dahlan Abdulah menertawakan Hatta. Setelah meneliti isi tagihan, air es yang dipesan Hatta ternyata lebih mahal harganya daripada bir. Dr. Eichele dan Usman Idris pun ikut merasa lucu dengan situasi itu.

TEPAT 32 tahun setelah pertempuran 10 November 1945, Surabaya kembali bergelora. Kali ini arek-arek bukan menentang kehadiran Sekutu, tapi menolak pemilihan kembali Soeharto sebagai presiden. Pada 10 November 1977, massa berkekuatan sekitar 3000 orang menggelar demonstrasi di Kota Pahlawan. Mereka tak hanya kecewa dengan korupsi yang merajalela dan demokrasi yang buruk. Mereka juga menolak pengangkatan kembali Soeharto sebagai presiden. Ketika itu, presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam Sidang Umum MPR RI setiap lima tahun di Senayan, Jakarta. Bukan sekali-dua kali gedung MPR RI di Senayan didatangi mahasiswa yang menolak Soeharto menjadi presiden lagi. Di antara para pendemo itu, Chalimi dan kawan-kawannya dari berbagai kampus diterima Ketua Dewan DPR/MPR RI Adam Malik.

DI ERA serba digital, game online menjadi permainan yang populer, tak hanya di kalangan anak-anak maupun remaja tetapi juga dewasa. Anak-anak muda yang berkumpul di depan rumah atau tempat makan tengah sibuk memainkan permainan di ponsel telah menjadi pemandangan biasa. Pandemi Covid-19 yang melanda dunia membuat game online kian dilirik orang-orang untuk mengusir kebosanan saat pembatasan aktivitas diberlakukan. Popularitasnya yang kian menanjak bahkan membuat kompetisi game online ramai diselenggarakan dan mendorong lahirnya esports (electronic sports). Kehadiran game online menjadi salah satu fragmen dalam perkembangan permainan dari masa ke masa yang tak dapat dilepaskan dari kemajuan teknologi. Sebelum game online hadir, masyarakat telah lebih dahulu mengenal video game, permainan modern yang melibatkan interaksi antara pemain dengan gambar bergerak melalui sebuah layar monitor.

BADAN Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menghiasi laman portal berita sepekan terakhir. Lembaga yang bernaung di bawah Presiden ini dibentuk sejak Mei 2017. Badan itu menjadi unit kerja yang membantu Presiden Joko Widodo dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Sejumlah tokoh masyarakat dan intelektual tergabung di dalamnya. Sorotan mengarah ketika besaran gaji yang diterima tim BPIP tersingkap ke publik. Beberapa kalangan menilai, jumlah yang dialokasikan kelewat besar bahkan lebih tinggi daripada presiden dan jajaran pejabat tinggi negara lainnya. Perkembangan terakhir datang dari ketua pelaksana BPIP, Yudi Latif yang memutuskan mengudurkan diri. Beragam tanya pun kian bergulir terhadapl urgensi dan kinerja BPIP. Menilik sejarahnya, lembaga ideologi seperti BPIP pernah eksis pada dua rezim. Di era Sukarno dikenal indoktrinasi Manipol-USDEK. Sementara di zaman Orde Baru, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) pernah begitu mengakar dalam kehidupan masyarakat. Bagaimana sepakterjang keduannya dalam mengawal ideologi negara?