NAMA Japto Soelistio Soerjosoemarno belakangan ini jadi berita. Ketua Umum Pemuda Pancasila itu rumahnya digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan 11 mobil serta uang sebesar Rp56 milyar disita darinya. Japto dikaitkan dengan kasus gratifikasi dan pencucian uang oleh KPK yang sedang memeriksanya. Lantas, siapa sebetulnya Japto? Pria kelahiran 16 Desember 1949 yang merupakan adik dari artis Marini Soerjosoemarno itu adalah putra dari Brigadir Jenderal Ir. Soetarjo Soerjosoemarno dengan Dolly Zegerius. Ayahnya seorang bangsawan Jawa sedangkan ibunya adalah Yahudi Belanda. “Mangkunegara V mempunyai putra ke-15, Kanjeng Pangeran Haryo Soerjosoemarno yang menikahi Raden Roro Soemarnaningsih yang kemudian melahirkan Pappie,” kata buku Perkawinan Emas Tarjo Surya Sumarno Dengan Dolly Zegerius.

PAUS Fransiskus dalam lawatannya ke Indonesia menyatakan kekagumannya pada semboyan negara “Bhineka Tunggal Ika”. Hal itu dinyatakannya dalam sambutan kenegaraan di hadapan Presiden Joko Widodo dan para menteri di Istana Negara kemarin (4/9). Semboyan itu, menurut Paus Fransiskus, mencerminkan harmoni bangsa Indonesia di tengah masyarakat yang majemuk. “Semboyan negara Anda, Bhineka Tunggal Ika, mengungkapkan realitas beraneka sisi dari berbagai orang yang disatukan dengan teguh dalam satu bangsa. Semboyan ini juga memperlihatkan bahwa sebagaimana keanekaragaman hayati yang ada dalam negara kepulauan ini adalah sumber kekayaan dan keindahan, demikian pula perbedaan-perbedaan Anda secara khusus berkontribusi bagi pembentukan mosaik yang sangat besar, yang mana masing-masing keramiknya adalah unsur tak tergantikan dalam menciptakan karya besar yang otentik dan berharga,” kata Paus Fransiskus dalam pidatonya. Dalam pertemuan antarumat beragama di Masjid Istiqlal pagi tadi, Paus Fransiskus kembali mengungkapkan pujiannya terhadap keberagaman di Indonesia. Paus Fransiskus menyoroti lorong yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral sebagai perwujudan Bhineka Tunggal Ika. “Maju terus Bhineka Tunggal Ika,” pungkas Paus dalam pidatonya di Masjid Istiqlal.

PANCASILA ditetapkan sebagai dasar negara ketika usia Republik Indonesia baru satu hari. Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mensahkannya pada 18 Agustus 1945. Dalam perjalanan bernegara, Pancasila kerap mendapat tantangan dari kelompok pengusung ideologi tandingan yang ingin menggantikanya. “Sejak perumusan Pancasila terjadi perbedaan pendapat yang dikompromikan antara golongan kebangsaan dengan golongan keagamaan,” kata Asvi Warman Adam, sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) kepada Historia.ID. Sepanjang dekade 1950-an, kata Asvi, debat kembali mengemuka antara dua golongan itu. Kelompok Islam dan nasionalis bertarung gagasan dalam Konstituante, lembaga perancang Undang-Undang Dasar yang baru di masa Demokrasi Liberal. Elite Islam terkesan menafsirkan Pancasila dari perspektif mereka. Di luar itu, kelompok Darul Islam yang dipimpin oleh S.M. Kartosoewirjo secara terang-terangan menentang Pancasila lewat pemberontakan bersenjata.

SETELAH Mesir dan Maroko, kini Tunisia turut mengabadikan nama bapak bangsa sang penggali Pancasila, Ir. Sukarno, menjadi nama jalan di kawasan elite ibukotanya. Peresmiannya dihelat Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia Zuhairi Misrawi tepat di hari lahir Bung Karno, Kamis, 6 Juni 2024. Dubes Zuhairi menguraikan, pengajuan nama jalan itu sudah disampaikannya ke otoritas ibukota Tunisia sepekan setelah menjabat, medio Januari 2022. Syaratnya pun bukan sembarangan. Setidaknya mesti tersedia naskah akademik mengenai alasan mengapa nama Bung Karno jadi nama jalan ibukota Tunis. “Karena saya melihat bahwa pintu masuk untuk diplomasi Indonesia-Tunisia itu dari Bung Karno. Saya diminta mengirimkan alasan, naskah akademik. Lalu kami membuat naskah akademik yang berdasarkan arsip-arsip yang ada di Tunisia. Itu lebih lengkap dari kita soal bagaimana jasa Bung Karno untuk kemerdekaan Tunisia,” terang Dubes Zuhairi kepada Historia via sambungan telepon.

AKBP Dermawan Karosekali, Kepala Bagian Operasi Ditlantas Polda Metro Jaya, dikeroyok anggota Pemuda Pancasila yang berdemonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (25/11/2021). 20 anggota Pemuda Pancasila ditangkap, 15 di antaranya ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Hengki Haryadi pun mengultimatum agar Pemuda Pancasila menyerahkan anggotanya yang terlibat pengeroyokan atau akan dikejar. Sejarah resmi Pemuda Pancasila mencatat bahwa cikal bakalnya adalah Pemuda Patriotik yang didirikan oleh Partai IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) pada 28 Oktober 1959. Organisasi ini dibentuk guna mendukung Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945. Ketika Pemuda Patriotik berdiri, seperti juga organisasi lainnya, harus setia kepada Presiden Sukarno. Pemuda Patriotik tidak bisa mengelak, karena ia memang masih onderbouw (organisasi sayap) IPKI yang didirikan oleh Jenderal TNI A.H. Nasution. “Setelah sekian lama Pemuda Patriotik berjalan, dalam Kongres IPKI ke IV tahun 1964, nama Pemuda Patriotik diubah menjadi Pemuda Pancasila,” tulis Japto S. Soerjosoemarno, Ketua Umum Pemuda Pancasila sejak 1981, dalam “Pemuda Pancasila Dulu, Kini, dan Akan Datang”, yang termuat dalam Percikan Pemikiran Yapto S. Soerjosoemarno.

PADA 1 Juni 1945 Sukarno berpidato tentang dasar negara yang dinamainya Pancasila. Tanggal 1 Juni kemudian ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila. Namun, ada yang menggugat dengan alasan Soepomo dan Mohammad Yamin juga menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Ada juga yang memilih tanggal 18 Agustus sebagai Hari Lahir Pancasila yaitu ketika UUD 1945 ditetapkan pada 18 Agustus 1945. Perdebatan ini akan selalu mengemuka setiap peringatan Hari Lahir Pancasila. Bagaimana awal mula Hari Lahir Pancasila diperingati? Sebagai penggali Pancasila, Sukarno berusaha agar falsafah negara tersebut diketahui luas oleh masyarakat. Menurut Mangil Martowidjojo, komandan Detasemen Kawal Pribadi Resimen Tjakrabirawa yang mengawal Sukarno dan keluarganya, Sukarno membicarakan Pancasila di mana-mana, di seluruh Indonesia.

HARI kelahiran Pancasila telah ditetapkan pada 1 Juni 1945 melalui Keputusan Presiden No. 24 tahun 2016. Tanggal ini berangkat dari pidato Sukarno pada sidang Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) pada 1 Juni 1945. Hari itu, Sukarno menjabarkan lima sila sebagai dasar negara yang kemudian disebut sebagai Pancasila. Meski demikian, narasi mengenai hari lahir Pancasila ternyata masih kerap diperdebatkan. Ada narasi yang menyebut bahwa sebelum Sukarno berpidato pada 1 Juni, Mohammad Yamin telah mengemukakan hal yang sama pada 29 Mei. Selain Yamin, Soepomo juga disebut telah menyampaikan dasar negara pada 31 Mei. Kedua tokoh ini sering disebut dalam buku pelajaran sekolah sebagai pengusul lima sila sebelum Sukarno. Buku yang Disusun Yamin Direktur Pusat Studi Pemikiran Pancasila (PSPP) Syaiful Arif dalam Dialog Sejarah “Pancasila: Alat Kuasa atau Pemersatu Bangsa?” di saluran Youtube dan Facebook Historia, Jumat, 4 Juni 2021, menyebut bahwa narasi sejarah yang mengecilkan peran Sukarno sebagai penggagas Pancasila adalah hoaks sejarah.

TALAK telah dijatuhkan kepada R.A. Soewenda. Dia hanya bisa merenungi nasib dicerai suami tanpa alasan yang kuat lewat secarik surat dalam keadaan sakit. Suaminya, R.T. Hasan Kartadiningrat, bupati Pandeglang, Banten, jatuh hati pada perempuan lain yang terhitung masih kerabat Soewenda. Belakangan datang kabar alasan perceraian dari sang suami: Soewenda mandul, tak bisa punya anak. Perceraian pada zaman itu adalah aib yang tak tertanggungkan. Seorang istri yang diceraikan suaminya dipandang sebagai lambang kegagalan karena tak berhasil memikat perhatian suaminya. Keluarga besar orang tua Soewenda, kakek-nenek Maria dari pihak ayah, mengucilkan Soewenda. Dia harus tetap tinggal di kamarnya, tak diizinkan bergaul. Bahkan makan tak boleh semeja dengan anggota keluarga lainnya. Suatu hari, pada musim liburan sekolah, Maria dan kedua adiknya datang berkunjung ke rumah kakek-neneknya di Menes, Pandeglang. Mereka datang dengan membawa jeruk garut dan apel sebagai buah tangan. Ketika Maria dan adik-adiknya bermain di kamar Soewenda, bibinya yang malang itu, dengan wajah memelas meminta tolong kepada Maria membagi oleh-oleh untuknya.

RUMAH di Jalan Witte Singel No. 25, Leiden itu kini tak tampak lagi. Pada lokasi yang sama telah berdiri kampus Fakultas Humaniora Universiteit Leiden, salah satu universitas tertua di Eropa. Tak jauh dari bangunan itu, berdiri kantor KITLV (Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde atau Lembaga Kerajaan untuk Bahasa, Sejarah, dan Antropologi) yang digenapi bangunan perpustakaan, pusat penyimpanan berbagai informasi sejarah tentang negeri-negeri bekas jajahan Belanda mulai Indonesia sampai Suriname. Witte Singel, dan belakangan juga Morsweg, merupakan bagian dari kota tua Leiden, dan keduanya menjadi pusat pondokan mahasiswa Indonesia di zaman yang berbeda-beda. Keduanya dekat pusat pengajaran, Gedung Akademi (Academie Gebouw) di Rapenburg, dengan ruang tunggu yang dindingnya masih menyimpan sejumlah nama beken, seperti Prof. Dr. R.M.Ng. Poerbatjaraka dan lain-lain. Maklum Leiden adalah kota kecil sekaligus kota universitas tertua kedua. Pusat kotanya sekaligus menjadi ajang kegiatan politik seperti Hogewoerd yang pernah menjadi gedung Liga Anti Imperialisme. Sementara Witte Singel sendiri adalah kanal yang terpanjang dan terindah dari sebuah kota Belanda, yang berkelak-kelok bak ular hingga menjadi tempat permukiman favorit bagi elite akademi maupun mahasiswa kos-kosan. Di situs itu, sejak 1929–1933, Maria Ullfah pernah indekos bareng Siti Soendari, adik bungsu pendiri Boedi Oetomo dr. Soetomo. Maria dan Soendari tak sekamar namun dalam beberapa hal mereka berbagi. Maria mendapat jatah bulanan dari ayahnya sebesar 150 gulden. Tarif sewa kamar kos tanpa makan saat itu 40 gulden, sedangkan sewa kamar plus makan seharga 75 gulden. Demi berhemat, dia membayar sewa kamar tanpa makan. Siti Soendari yang kurang cermat mengatur pengeluarannya, iuran bersama Maria untuk belanja makan sehari-hari. Urusan rumah tangga mereka, Maria yang mengatur.

KARENA dianggap telah melakukan pemberontakan, Mayor Jenderal Abdul Haris Nasution memerintahkan menangkap Mayor Boyke Nainggolan. Di Medan, Mayor Boyke telah menguasai kota dengan melancarkan Operasi Sabang Merauke. Aksi pembangkangan Mayor Boyke itu merupakan operasi militer pertama yang mendukung Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Nasution sampai harus mendatangkan pasukan khusus dari kesatuan RPKAD (kini Kopassus). Pada 16 Maret 1958, segala persiapan untuk serangan balik sudah rampung. Pagi hari, tanggal 17 Maret, prajurit-prajurit RPKAD menjalankan operasi lintas udara di atas Belawan. Sebagian dari mereka bahkan ada yang tercebur ke laut. Sembari memantau pergerakan pasukan RPKAD menuju Medan, Nasution terhubung dengan Angkatan Udara (AURI) yang mengawasi dari udara. Komandan AURI setempat sempat melaporkan bahwa ada satu konvoi besar menuju Tanjung Morawa keluar kota. Ia minta perintah dari Nasution, ditembak atau tidak.

PASCA peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965 keadaan negara bisa dikatakan kisruh. Gerakan penumpasan massa PKI menyebabkan situasi keamanan tidak terkendali. Harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Aksi demonstrasi menentang pemerintah pun semakin menguat. Untuk mengatasi gejolak tersebut, Presiden Sukarno melakukan perombakan besar-besaran di jajaran kabinetnya. Pada 21 Februari 1966, keluar pengumuman dari Istana bahwa Presiden me-reshuffle Kabinet Dwikora. Dalam Kabinet Dwikora yang disempurnakan itu sejumlah menteri ditambahkan sehingga memunculkan istilah “Kabinet 100 Menteri”. Ketua Nahdalatul Ulama Idham Chalid menjadi wakil perdana menteri IV. “Tapi yang membuat kami kaget adalah digesernya Jenderal Nasution sebagai menteri pertahanan, diganti dengan Mayor Jenderal Sarbini,” kata Jenderal Soemitro dalam memoarnya Soemitro: Dari Pangdam Mulawarman sampai Pangkopkamtib.

NAMA Abdul Haris Nasution lekat dengan predikat percobaan setengah kudeta. Saat masih berpangkat kolonel, dia menjadi dalang pengerahan moncong meriam ke Istana Merdeka guna mendesak pembubaran parlemen. Akibatnya, kedudukan Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Darat dicopot atas perintah langsung Presiden Sukarno. Setelah peristiwa 17 Oktober 1952 itu, Nasution dinonaktifkan dari dinas kemiliteran. Nasution kemudian membentuk organisasi Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI). Aktivitas Nasution pun berganti dari seorang petinggi TNI menjadi orang sipil. Nasution turut turun ke tengah masyarakat berkampanye mengikut sertakan IPKI dalam Pemilu 1955. Ketika menggalang dukungan sejawatnya dari militer, tidak semua pihak mau menerima Nasution. Banyak perwira yang anti padanya. Atau setidaknya, mereka enggan berhubungan dengan Nasution yang telah dipecat oleh pemerintah. Nasution sendiri tidak mengatahui siapa yang menjadi kawan atau lawannya.