SELAIN sebagai wakil presiden RI pertama, Mohammad Hatta juga dikenal Bapak Koperasi. Predikat itu melekat atas dedikasi Hatta menjadikan koperasi sebagai soko guru ekonomi Indonesia, bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka. Berbilang karya buah pikiran Hatta mengenai koperasi telah dibukukan dan menjadi rujukan studi. Selain sebagai ekonom penganjur koperasi, Hatta juga seorang pelaku koperasi. Pada 1930-an, saat diasingkan di Banda Neira, Hatta mendirikan koperasi kecil-kecilan untuk memberdayakan pemuda-pemuda setempat. Namun, selain Hatta, ada beberapa tokoh lain yang menggagas pemikiran tentang koperasi lebih dulu. Salah satunya adalah Raden Mas Margono Djojohadikusumo. Nama terakhir ini merupakan kakek dari Presiden Prabowo Subianto.

INILAH wajah baru gerakan koperasi di Indonesia. Pada peringatan Hari Koperasi Nasional ke-78 pada 21 Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan kelembagaan 80.081 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang akan dibentuk, dikembangkan, dan direvitalisasi di seluruh Indonesia. Program tersebut tertuang pada Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Tujuannya, swasembada pangan dan pembangunan desa untuk pemerataan ekonomi. Demi memuluskan progam ambisius tersebut, pemerintah rela merogoh kocek hingga Rp400 triliun. Setiap koperasi bisa mendapat pinjaman untuk modal dari “barisan” Himbara (Himpunan Bank milik Negara) maksimal Rp3 miliar.

SEWAKTU diasingkan pemerintah kolonial Belanda ke Banda Neira, Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir kerap menyaksikan pemuda-pemuda antarkampung berkelahi. Biasanya keributan terjadi usai pertandingan sepakbola atau lomba balap perahu. Tak ingin keadaan itu berlangsung terus-menerus, Hatta dan Sjahrir membentuk perkumpulan Persatuan Banda Muda (Perbamu). Anak-anak muda Banda Neira dilibatkan dalam sejumlah kegiatan produktif. “Salah satu usaha adalah koperasi dengan bimbingan Oom Hatta. Bila ada perahu datang dengan membawa hasil bumi seperti jagung, kelapa, dan sebagainya, muatan itu sering dimonopoli oleh koperasi dan kemudian dijual kepada penduduk,” kenang Lily Gama Sutanto, salah satu pemudi Banda Neira itu, dalam bunga rampai Mengenang Sjahrir suntingan Rosihan Anwar.

BERDIRI selama hampir delapan dekade, melewati berbagai gejolak politik-ekonomi dan pergantian kekuasaan, Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI) masih bertahan. Namun, tampaknya sulit untuk mengulang kejayaan pada 1950 hingga 1960-an ketika GKBI memperoleh monopoli impor dari pemerintah. “GKBI salah satu mercusuar keberhasilan pada zaman itu,” ujar Firdaus Putra, ketua komite eksekutif Indonesian Consortium for Cooperatives Innovation (ICCI), kepada Historia.ID. Setelah segala kemudahan itu dicabut, GKBI kembang-kempis. Terlebih harus menghadapi gempuran produk tekstil bermotif batik dari luar negeri yang harganya murah. “Ya, kemudian surut. Bisa jadi karena kompetisi. Produksinya juga tidak efisien,” ujar Firdaus, yang juga menjabat deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM.

KOPERASI identik dengan sosok Mohammad Hatta, wakil presiden RI pertama. Sebagai tokoh penganjur koperasi, gelar “Bapak Koperasi Indonesia” disematkan padanya pada Kongres Koperasi II di Bandung tahun 1953. Namun, karena kepentingan politik, gelar itu ditanggalkan. Pencopotan itu merupakan hasil dari Musyawarah Nasional Koperasi (Munaskop) II yang dihelat di Jakarta pada 2-10 Agustus 1965. Selain tak mengakui Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia, Munaskop II menetapkan Presiden Sukarno sebagai “Bapak Koperasi dan Pemimpin Tertinggi Gerakan Koperasi Indonesia”. Penetapan ini disahkan lewat keputusan bersama tiga menteri: Mohammad Achmadi (Menteri Transmigrasi dan Koperasi), Soemarno (Menteri Dalam Negeri), dan Soedibjo (Menteri Sekjen Front Nasional). Wakil Perdana Menteri I Soebandrio, yang hadir dalam Munaskop II, mengatakan bahwa koperasi sebagai alat perjuangan rakyat harus berlandaskan Panca Azimat Revolusi, lima ajaran Bung Karno sebagai pedoman revolusi Indonesia. Kelima ajaran itu adalah Pancasila, Nasakom, Manipol-USDEK, Trisakti, dan Berdikari. Soebandrio juga menyerukan koperasi untuk menopang kebijakan “banting stir” pemerintah dalam rangka mencapai ekonomi berdikari.

SEBAGAI bagian dari strategi penguatan tata kelola Koperasi Desa Merah Putih, Kementerian Koperasi mempersiapkan dan menggelar pelatihan untuk meningkatkan kapasitas para pengurus dan pengelola koperasi. Dalam pelatihan, para pengurus koperasi dibekali beragam keterampilan, dari manajerial, kewirausahaan, transformasi digital, hingga praktik koperasi modern. Kendati niatnya mulia, hal itu perlu dicermati. Sebab, mencetak kader dan tenaga-tenaga koperasi yang mumpuni dan profesional tak bisa secepat membalikkan telapak tangan. Tak cukup dengan pelatihan-pelatihan saja. Di masa lalu, pembinaan kader didukung oleh akademi dan sekolah-sekolah koperasi. Mengurus koperasi juga bukan sekadar mengembangkan program-program usaha, melainkan juga bagaimana memitigasinya di saat-saat sulit.  “Tempo hari saya ikut diskusi di Ikopin. Saya usulkan supaya Ikopin mendirikan lab koperasi sehingga ketika ada koperasi desa yang sakit maka harus diberikan solusinya. Begitupun koperasi yang sehat, harus diberikan solusinya agar bertahan lama dan berkembang. Karena koperasi itu juga bisa mati ketika sehat karena salah investasi. Walaupun dana terkumpulnya banyak tapi kalau salah investasi bisa juga mati,” ujar sejarawan Iip D. Yahya kepada Historia.ID dalam kesempatan berbeda.

KOPERASI Desa Merah Putih yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada Juli 2025 jadi andalan untuk mendongkrak perekonomian masyarakat pedesaan. Koperasi yang diklaim bakal menghadirkan 80 ribu koperasi di seluruh Indonesia ini jadi salah satu program prioritas pemerintahan sekarang. Targetnya akhir tahun 2025 semua koperasi itu sudah bisa beroperasi secara penuh. Untuk menjalankannya, pemerintah memastikan akses permodalannya. Hal itu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 49 Tahun 2025 tentang Pendanaan bagi Koperasi Merah Putih tanggal 21 Juli 2025. Di antara ketentuan dalam beleid itu, tercantum skema pinjaman modal yang bisa didapat dari bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara). Plafon pinjaman per koperasi maksimal Rp3 miliar dengan suku bunga 6 persen per tahun dan tenggat pinjaman maksimal 72 bulan yang bisa diangsur per bulan. Namun, hingga kini belum ada regulasi yang mendukung pencairan pinjaman itu. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada Kamis (21/8/2025) mengharapkan akhir bulan ini regulasinya sudah akan disusun agar plafon pinjamannya sudah bisa dipakai.

PADA 3 Desember 2018, Babeh Haikal Hassan mencuit: “Aksi 2018 ini mrpkn ultah seratus tahun dari aksi thn 1918, saat boedi oetomo sang penghina Nabi Muhammad (dinobatkan sbg pahlawan?) didemo besar2an oleh semua elemen. Ingat, boedi oetomo bilang Nabi Muhammad pemabuk & pezina dlm buletin Djawi Hisworo, 11 Jan 1918.” Banyak yang setuju dengan cuitan keliru itu. Padahal, penghina Nabi Muhammad bukan Boedi Oetomo (organisasi bukan orang) tapi Djojodikoro yang menulis “Pertjakapan antara Marto dan Djojo” di Djawi Hiswara, 9 dan 11 Januari 1918. Tulisan itu dimuat oleh redakturnya, Martodharsono. Tulisan itu menyulut kemarahan dan demonstrasi karena memuat kalimat “Gusti Kandjeng Nabi Rasoel minoem A.V.H. Gin, minoem opium dan kadang soeka mengisep opium.” Setelah viral dan banyak yang mengoreksi, Babe Haikal Hassan kembali mencuit: “1. Lagi baca-baca ulang ttg boedi oetomo...Confirm, 100% merupakan ‘kompetitor’ gerakan Islam dan menghina Nabi Muhammad....” dengan menyebut sumber: “(Api Sejarah - Ahmad mansur suryanegara), (Sang Pemula - Pramoedya ananta toer), (Rangkaian Mutu Manikam - Amir Hamzah Wirjosukarto).”

SEJARAH Boedi Oetomo penting untuk dipelajari karena ia merupakan bagian dari rangkaian sejarah panjang kebangkitan Indonesia. Demikian sambutan Pramono Anung Wibowo, wakil ketua DPR RI, dalam pembukaan pameran Arsip Boedi Oetomo di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Jalan Gajah Mada No. 111 Jakarta Barat, pada 21 Agustus 2014. “Dalam konteks kekinian, harapannya dengan mengetahui sejarah akan membangun optimisme bangsa Indonesia,” kata Pramono. “Sebab di manapun, tidak mungkin tiba-tiba sebuah negara menjadi maju. Pasti ada akar sejarah yang kuat di dalamnya.”

LAKSAMANA Madya TNI Soedibyo Rahardjo dilantik menjadi Kepala Staf Umum (Kasum) ABRI pada Januari 1988. Beberapa hari kemudian ada permintaan menghadap dari Siti Hardiyanti Rukmana atau Mbak Tutut. Dia prioritaskan untuk menerima putri sulung Presiden Soeharto itu. Soedibyo kenal baik dan Mbak Tutut memanggilnya dengan sebutan “Mas.” Mbak Tutut meminta semua pembelian senjata dipegang oleh grup perusahaannya. Alasannya, masalah persenjataan sangat strategis dan tak bisa dipegang oleh sembarang orang. “Itu perintah presiden,” kata Mbak Tutut. Saat itu, Soedibyo memperkirakan ada 350 perusahaan yang menjadi rekanan Mabes ABRI/Dephankam dalam pengadaan senjata.

BELASAN perempuan menghadiri kongres Boedi Oetomo pertama di Yogyakarta pada 3 Oktober 1908. Mereka memang tak unjuk suara. Namun, upaya meningkatkan derajat kaum perempuan, terutama melalui pendidikan, menjadi salah satu usulan Boedi Oetomo cabang Batavia. Kendati terlambat, pada 1912 sejumlah perempuan memprakarsai pembentukan organisasi perempuan di bawah naungan Boedi Oetomo. Namanya Poetri Mardika. Pemrakarsanya adalah Tengkoe Theresia Sabaroeddin, Sadikoen Tondokoesoemo, Soetinah Djoyopranoto, dan Roekmini. Theresia Sabaroeddin terpilih sebagai ketua –sebelum digantikan Soetinah pada 1915, Asiah Koesrin (1916), dan Siti Katidjah Abdoerachman (1918). “Tujuan utamanya adalah untuk membantu pendanaan studi anak-anak perempuan yang pintar dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi di ruang publik,” tulis Cora Vreede-De Stuers dalam The Indonesian Woman: Struggles and Achievements.

DWIDJOSEWOJO, Boediardjo, dan Sosrosoegondo memutar otak, mencari jalan untuk menerbitkan sebuah surat kabar yang secara rutin menyebarluaskan gagasan perbaikan rakyat Jawa. Mereka ingin agar cita-cita luhur Boedi Oetomo tak hanya berhenti di dalam ruangan rapat, jadi buah bibir kalangan terbatas para anggotanya. Boediardjo datang dengan ide agar kelak surat kabar yang mereka terbitkan dicetak dalam berbagai bahasa. Dwidjosewojo sepakat dengan gagasan itu. Mereka beranggapan surat kabar yang mereka terbitkan kelak harus dibaca oleh orang Jawa dari berbagai golongan, bukan kalangan priayi saja. Namun, rencana mereka menerbitkan surat kabar ternyata tak mudah. Apalagi pada tahun-tahun awal berdirinya, Boedi Oetomo sedang dihumbalang masalah keuangan. Kegiatan organisasi sepenuhnya mengandalkan iuran anggota. Itu pun seret dan acapkali tak memadai menghidupi hajat Boedi Oetomo.