SAIFUL Mujani Research & Consulting (SMRC) merilis hasil survei opini publik nasional mengenai pengetahuan dan penilaian terhadap Pancasila dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022. Selain soal Pancasila, survei juga menunjukkan data mengenai persepsi orang Indonesia terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI) atau komunis. Hasil survei yang diunggah oleh peneliti SMRC Muchlis A. Rofik melalui akun Twitter-nya @muchlis_ar (2 Juni 2022) menunjukkan bahwa 83% responden sangat keberatan dan keberatan bila orang berlatar belakang komunis atau PKI menjadi pejabat. Sementara 81% responden juga sangat keberatan dan keberatan bila orang berlatar belakang komunis atau PKI menjadi guru di sekolah negeri. Selain itu, 77% responden sangat keberatan dan keberatan jika orang berlatar belakang PKI atau komunis menjadi tetangga. Posisi kedua dan ketiga ditempati oleh orang berlatar belakang ISIS (78%, 77%, 72%) dan LGBT (78%, 77%, 68%).

KUNTILANAK merupakan dedemit berkelamin perempuan dalam khazanah lelembut Nusantara. Ia digambarkan sebagai wanita menyeramkan yang suka mengambil anak kecil atau mengganggu wanita baru melahirkan. Tak hanya perawakannya, suara kuntilanak juga menakutkan dan bikin orang merinding ngeri. Namun, di era Orde Baru, kuntilanak dimaknai secara politis. Istilah “kuntilanak wangi” kerap dipakai untuk memasung gerakan-gerakan organisasi wanita. Dengan label itu, gerakan perempuan didomestifikasi agar tidak mengulang sejarah gemilang Gerakan Wanita (Gerwani) yang progresif. “Di dalam masyarakat Indonesia banyak perempuan aktivis yang betul-betul berjuang untuk hak-hak perempuan, tentang seksualitas, tentang perkawinan, dan tentang hal apa saja yang terjadi, mereka disebut Gerwani baru, seolah-olah itu sesuatu yang jelek dan buruk,” kata Saskia Wieringa dalam diskusi bukunya Kuntilanak Wangi The Nighmare Parfume di Rumah ICW, Jakarta Selatan, 23 September 2026.

MILITER Belanda makin kuat dan keras kepada pejuang Aceh. Kala itu mereka sudah memiliki pasukan pemburu, yaitu Marsose. Pasukan ini tak menanti datangnya musuh, tetapi memburunya sampai ke dalam hutan. Namun, mereka mendapatkan perlawanan sengit dari pejuang Aceh yang gigih. Seperti pertempuran yang terjadi di Keurentoe, Matangkuli, pada 1899. Pada tahun itu, Teuku Umar diburu dan mati pada 11 Februari 1899 di Meulabouh. Anton Stolwijk dalam Aceh: Kisah Datang dan Terusirnya Belanda dan Jejak yang Ditinggalkan mencatat, antara tahun 1899 dan 1909 di pihak Aceh lebih dari 20.000 korban tewas, sedangkan di pihak Belanda sekitar 500 orang.

SORAK sorai dan tepuk tangan penonton memenuhi ruangan pertunjukkan di gedung Munchener Kunstlerhaus, Munich, Jerman, pada 1939, setelah rombongan Dardanella selesai mementaskan “Si Bongkok”, salah satu lakon paling populer dari rombongan sandiwara ini. The Malay Opera Dardanella merupakan salah satu rombongan teater paling bersinar di pertengahan pertama abad ke-20. Dardanella disebut sebagai perintis teater Indonesia modern karena menampilkan pertunjukan dengan pendekatan baru yang dinilai lebih sesuai dengan selera zaman. Rombongan sandiwara ini dimotori oleh Andjar Asmara, Astaman, Ferry Kok, Miss Dja, Miss Riboet II, dan Tan Tjeng Bok yang dijuluki “Java’s Big Five” atau “Dardanella’s Big Five”. Sejarawan Jaap Erkelens membahas tuntas sejarah Dardanella dan perkembangan kesenian teater Indonesia yang diawali dengan kehadiran lakon stambul di Hindia Belanda dalam buku Dardanella: Perintis Teater Indonesia Modern Duta Kesenian Indonesia Melanglang Buana yang baru terbit oleh Penerbit Buku Kompas (2022). Buku berukuran besar ini diperkaya dengan foto-foto pemeran dan pertunjukan, berita koran, guntingan iklan, dan dilengkapi CD berisi lagu-lagu Dardanella. Buku setebal 500 halaman ini menjadi rujukan utama sejarah Dardanella.

BEBERAPA kali warganet mention ke akun twitter Historia menyoal mengapa tidak mencantumkan /PKI pada G30S. Sejak Reformasi, selain penghentian penayangan film Pengkhianatan G30S/PKI, kurikulum tahun 2004 juga tidak lagi mencantumkan /PKI. Hal ini karena banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa pelaku peristiwa G30S tidak tunggal, sebagaimana versi Orde Baru yang menyebut PKI sebagai satu-satunya dalang di balik peristiwa berdarah itu. “Sukarno sendiri dalam Pidato Nawaksara mengatakan bahwa peristiwa G30S merupakan pertemuan tiga sebab, yaitu pimpinan PKI yang keblinger, subversi nekolim dan oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi, dalangnya tidak tunggal dan merupakan perpaduan unsur dalam negeri dengan pihak asing,” kata Asvi Warman Adam, sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dari berbagai penelitian, setidaknya ada lima versi tentang pelaku G30S yaitu PKI, konflik internal Angkatan Darat, Sukarno, Soeharto, dan unsur asing terutama CIA (Dinas Intelijen Amerika Serikat). PKI Ini merupakan versi rezim Orde Baru. Literatur pertama dibuat sejarawan Nugroho Notosusanto dan Ismael Saleh bertajuk Tragedi Nasional Percobaan Kup G30S/PKI di Indonesia (1968). Intinya menyebut skenario PKI yang sudah lama ingin mengkomuniskan Indonesia. Buku ini juga jadi acuan pembuatan film Pengkhianatan G30S/PKI garapan Arifin C. Noer. Selain itu, rezim Orde Baru membuat Buku Putih yang dikeluarkan oleh Sekretariat Negara dan Sejarah Nasional Indonesia suntingan Nugroho Notosusanto yang diajarkan di sekolah-sekolah semenjak Soeharto berkuasa. Oleh karena itu, versi Orde Baru ini mencantumkan “/PKI” di belakang G30S. Para pelaku sendiri menamai operasi dan menyebutkannya dalam pengumuman resmi sebagai “Gerakan 30 September” atau “G30S”. Sebagai bagian dari propaganda Orde Baru, gerakan ini pernah disebut sebagai Gestapu (Gerakan September Tigapuluh). Penamaan ini adalah bagian dari propaganda untuk mengingatkan orang kepada Gestapo, polisi rahasia Nazi Jerman yang terkenal kejam. Presiden Sukarno mengajukan penamaan menurut versinya sendiri, yakni “Gerakan Satu Oktober” atau “Gestok.” Menurutnya, Gestok jauh lebih tepat menggambarkan peristiwanya karena kejadian penculikan para jenderal dilakukan lewat tengah malam 30 September yang artinya sudah memasuki tanggal 1 Oktober dini hari. Penyebutan G30S/PKI sebagai bagian propaganda untuk menegaskan bahwa satu-satunya dalang di balik peristiwa penculikan dan pembunuhan para jenderal Angkatan Darat adalah PKI. Penamaan peristiwa ini selama bertahun-tahun digunakan dalam pelajaran sejarah sebagai satu-satunya versi yang ada. Penamaan tersebut menutup kemungkinan munculnya versi lain yang memiliki sudut pandang berbeda atas peristiwa yang terjadi. Kesimpulan tersebut diambil tanpa terlebih dahulu melewati sebuah penyelidikan. Sejarawan John Roosa dalam Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto mengemukakan bahwa PKI sama sekali tidak terlibat secara kelembagaan. Sebagaimana semestinya sebuah keputusan resmi partai yang harusnya diketahui oleh semua pengurus, rencana gerakan Untung hanya diketahui oleh segelintir orang saja. Struktur kepengurusan partai mulai dari Comite Central (CC) sampai dengan Comite Daerah Besar (CDB) tak mengetahui sama sekali adanya rencana itu. “Karena dia (Roosa) menggunakan sumber-sumber yang sangat kuat. Misalnya, keterangan pengakuan Iskandar Subekti, orang yang menulis pengumuman-pengumuman G30S di (Pangkalan) Halim. Dia juga menggunakan keterangan pengakuan Brigjen Supardjo. Artinya orang-orang yang betul-betul terlibat secara meyakinkan dalam kejadian tanggal 30 September 1965 sampai paginya itu,” kata Asvi. Konflik Internal Angkatan Darat Sejarawan Cornell University, Benedict ROG Anderson dan Ruth McVey mengemukakan dalam A Preliminary Analysis of the October 1 1965, Coup in Indonesia atau dikenal sebagai Cornell Paper (1971), bahwa peristiwa G30S merupakan puncak konflik internal Angkatan Darat. Dalam Army and Politics in Indonesia (1978), sejarawan Harold Crouch mengatakan, menjelang tahun 1965, Staf Umum Angkatan Darat (SUAD) pecah menjadi dua faksi. Kedua faksi ini sama-sama anti-PKI, tetapi berbeda sikap dalam menghadapi Presiden Sukarno. Kelompok pertama, “faksi tengah” yang loyal terhadap Presiden Sukarno, dipimpin Letjen TNI Ahmad Yani, hanya menentang kebijakan Sukarno tentang persatuan nasional karena PKI termasuk di dalamnya. Kelompok kedua, “faksi kanan” bersikap menentang kebijakan Ahmad Yani yang bernafaskan Sukarnoisme. Dalam faksi ini ada Jenderal TNI A.H. Nasution dan Mayjen TNI Soeharto. Peristiwa G30S yang berdalih menyelamatkan Sukarno dari kudeta Dewan Jenderal, sebenarnya ditujukan bagi perwira-perwira utama “faksi tengah” untuk melapangkan jalan bagi perebutan kekuasaan oleh kekuatan sayap kanan Angkatan Darat. Selain mendukung versi itu, W.F. Wertheim menambahkan, Sjam Kamaruzaman yang dalam Buku Putih terbitkan Sekretariat Negara disebut sebagai Kepala Biro Chusus Central PKI adalah “agen rangkap” yang bekerja untuk D.N. Aidit dan Angkatan Darat. Sukarno Setidaknya ada tiga buku yang menuding Presiden Sukarno terlibat dalam peristiwa G30S: Victor M. Fic, Anatomy of the Jakarta Coup, October 1, 1965 (2004); Antonie C.A. Dake, The Sukarno File, 1965-67: Chronology of a Defeat (2006) yang sebelumnya terbit berjudul The Devious Dalang: Sukarno and So Called Untung Putsch: Eyewitness Report by Bambang S. Widjanarko (1974); dan Lambert Giebels, Pembantaian yang Ditutup-tutupi, Peristiwa Fatal di Sekitar Kejatuhan Bung Karno. Menurut Asvi ketiga buku tersebut “mengarah kepada de-Sukarnoisasi yaitu menjadikan presiden RI pertama itu sebagai dalang peristiwa Gerakan 30 September dan bertanggung jawab atas segala dampak kudeta berdarah itu.” Ketika buku Dake terbit di Indonesia dengan judul Sukarno File (2005), keluarga Sukarno protes keras dan menyebutnya sebagai pembunuhan karakter terhadap Sukarno. Untuk menyanggah buku-buku tersebut, Yayasan Bung Karno menerbitkan buku Bung Karno Difitnah pada 2006. Cetakan kedua memuat bantahan dari Kolonel CPM Maulwi Saelan, wakil komandan Resimen Tjakrabirawa. Soeharto Komandan Brigade Infanteri I Jaya Sakti Komando Daerah Militer V, Kolonel Abdul Latief dalam Pledoi Kolonel A. Latief: Soeharto Terlibat G30S (1999) mengungkapkan bahwa dia melaporkan akan adanya G30S kepada Soeharto di kediamannya di Jalan Haji Agus Salim Jakarta pada 28 September 1965, dua hari sebelum operasi dijalankan. Bahkan, empat jam sebelum G30S dilaksanakan, pada malam hari 30 September 1965, Latief kembali melaporkan kepada Soeharto bahwa operasi menggagalkan rencana kudeta Dewan Jenderal akan dilakukan pada dini hari 1 Oktober 1965. Menurut Latief, Soeharto tidak melarang atau mencegah operasi tersebut. Menurut Asvi, fakta bahwa Soeharto bertemu dengan Latief dan mengetahui rencana G30S namun tidak melaporkannya kepada Ahmad Yani atau AH Nasution, menjadi titik masuk bagi analisis “kudeta merangkak” yang dilakukan oleh Soeharto. Ada beberapa varian kudeta merangkak, antara lain disampaikan oleh Saskia Wierenga, Peter Dale Scott, dan paling akhir Soebandrio, mantan kepala Badan Pusat Intelijen (BPI) dan menteri luar negeri. Dalam Kesaksianku tentang G30S (2000) Soebandrio mengungkapkan rangkaian peristiwa dari 1 Oktober 1965 sampai 11 Maret 1966 sebagai kudeta merangkak yang dilakukan melalui empat tahap: menyingkirkan para jenderal pesaing Soeharto melalui pembunuhan pada 1 Oktober 1965; membubarkan PKI, partai yang memiliki anggota jutaan dan pendukung Sukarno; menangkap 15 menteri yang loyal kepada Presiden Sukarno; dan mengambilalih kekuasaan dari Sukarno. CIA Sebagai konsekuensi dari Perang Dingin tahun 1960-an, Amerika Serikat dan negara-negara Barat seperti Australia, Inggris, dan Jepang berkepentingan agar Indonesia tidak jatuh ke tangan komunis. Amerika Serikat menyiapkan beberapa opsi terkait situasi politik di Indonesia. Menurut David T. Johnson dalam Indonesia 1965: The Role of the US Embassy, opsinya adalah membiarkan saja, membujuk Sukarno beralih kebijakan, menyingkirkan Sukarno, mendorong Angkatan Darat merebut pemerintahan, merusak kekuatan PKI dan merekayasa kehancuran PKI sekaligus menjatuhkan Sukarno. Opsi terakhir yang dipilih. Keterlibatan Amerika Serikat melalui operasi CIA (Dinas Intelijen Amerika Serikat) dalam peristiwa G30S telah terang benderang diungkap berbagai sumber. Peter Dale Scott, profesor dari University of California, menulis US and the Overthrow of Sukarno 1965-1967 yang diterbitkan dengan judul CIA dan Penggulingan Sukarno (2004). Menurut Dale, CIA membangun relasi dengan para perwira Angkatan Darat dalam Seskoad (Sekolah Staf Komando Angkatan Darat). Salah satu perwiranya adalah Soeharto. Sumber lain Di Balik Keterlibatan CIA: Bung Karno Dikhianati (2001) karya wartawan Belanda Willem Oltmans. Juga buku Bung Karno Menggugat: Dari Marhaen, CIA, Pembantaian Massal ’65 hingga G30S (2006) karya sejarawan Baskara T. Wardaya. Sejarawan John Roosa juga mengungkap bahwa pada akhir 1965 Amerika Serikat memberikan perangkat komunikasi radio lapangan yang sangat canggih ke Kostrad. Antenanya dipasang di depan markas besar Kostrad. Wartawan investigasi, Kathy Kadane dalam wawancaranya dengan para mantan pejabat tinggi Amerika Serikat di akhir 1980-an menemukan bahwa Amerika Serikat telah memantau komunikasi Angkatan Darat melalui radio-radio tersebut. CIA memastikan frekuensi-frekuensi yang akan digunakan Angkatan Darat sudah diketahui oleh National Security Agency (Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat). NSA menyadap siaran-siaran radio itu di suatu tempat di Asia Tenggara, dan sesudah itu para analis menerjemahkannya. Hasil sadapan itu kemudian dikirim ke Washington. Dengan demikian Amerika Serikat memiliki detil bagian demi bagian laporan tentang penyerangan Angkatan Darat terhadap PKI, misalnya, mendengar “komando-komando dari satuan-satuan intelijen Soeharto untuk membunuh tokoh-tokoh tertentu di tempat-tempat tertentu.” Amerika Serikat juga memberikan bantuan dana sebesar Rp50 juta (sekitar $10.000) untuk membiayai kegiatan KAP (Komite Aksi Pengganyangan Gerakan September Tiga Puluh) Gestapu. Selain itu, CIA juga memberikan daftar nama-nama tokoh PKI kepada Angkatan Darat.*

PENCARIAN identitas kebudayaan Indonesia merupakan perjalanan panjang yang dinamis dan tak pernah benar-benar selesai. Sejak awal abad 20, saat wujud “Indonesia” masih berada pada tahap pembentukan, sejumlah pemikir kebudayaan dan seniman terus bergulat merumuskan jawaban atas pertanyaan: bagaimana seharusnya bangsa yang baru lahir ini memosisikan akar tradisinya di tengah gelombang modernitas global? Polemik itu dimulai pada Agustus 1935 saat majalah Poedjangga Baroe menerbitkan artikel “Menuju Masyarakat dan Kebudayaan Baru: Indonesia –prae– Indonesia” karya Sutan Takdir Alisjahbana (STA). Dalam tulisannya, dia mengajak pembaca mengarahkan kiblat kebudayaan ke Barat sebagai sumber pengetahuan sekaligus inspirasi kemajuan hidup. Menurutnya, Indonesia adalah semesta kesadaran baru yang harus memandang ke depan menyongsong kebudayaan baru yang maju, dinamis, dan berorientasi Barat. Sebagai konsekuensi logis dari pilihan itu, maka fantasi keagungan masa lalu era Majapahit dan Sriwijaya yang beku dan statis, yang tak menawarkan apapun kecuali romantisme harus lekas ditinggalkan. Sanusi Pane menampik ajakan itu. Menurutnya, menghamba pada Barat sama artinya menjadikan diri Faustian –pengikut Faust– yang memuja kekuasaan, pengetahuan, dan keuntungan materi, tiada peduli nilai spiritual dan moral jadi korbannya. Rasionalitas Barat menyisakan jiwa kering kerontang yang melahirkan kolonialisme dan imperialisme belaka. Berbeda dari karakter Faust dalam lakon karya Goethe itu, Sanusi menggambarkan Arjuna sebagai pengejawantahan makhluk rohaniah Timur, yang berperasaan halus dan menyandarkan diri pada spiritualitas. Alih-alih menyerahkan diri secara total kepada Barat, Sanusi menawarkan haluan baru yang sempurna dengan menyatukan Faust dengan Arjuna, seraya mengajukan isi dan bentuk kebudayaan Indonesia sebagai kesinambungan masa lalu dengan masa kini yang dialektis. “Memadukan materialisme, intelektualisme, dan individualisme dengan spiritualisme, perasaan, dan kolektivisme,” tulis Sanusi Pane menanggapi STA melalui tulisan berjudul “Persatuan Indonesia”. Selama dua dekade berikutnya arah kebudayaan selalu berpusar pada pertanyaan tentang kiblat kebudayaan: ke Barat atau ke Timur? Limabelas tahun kemudian sejak polemik kebudayaan itu berlangsung, sekelompok seniman muda di Jakarta mendeklarasikan manifesto: “Kami…,” kata mereka menegaskan, “…adalah ahli waris yang sah dari kebudayaan dunia dan kebudayaan ini kami teruskan dengan cara kami sendiri…” Sebait kalimat pembuka dari “Surat Kepercayaan Gelanggang” yang dirumuskan oleh Asrul Sani, Rivai Apin, dan Chairil Anwar cum suis tersebut langsung mendobrak kesadaran lama, yang mengucilkan Indonesia dari pergaulan dunia kecuali sebagai objek kolonialisme. Proklamasi kebudayaan yang dimuat di majalah Siasat, 22 Oktober 1950, menawarkan pandangan baru bahwa kebudayaan Indonesia bagian yang tak terpisahkan dari kebudayaan dunia tanpa sekat geografis. Pada titik ini wacana kebudayaan Indonesia bermetamorfosa dari perdebatan yang biner “Barat” versus “Timur” ke bentuk hibriditas kebudayaan yang bersifat universal. Kesadaran historis berupa romantisme keagungan masa lalu direposisi menjadi sikap anti-feodalistis, “…kami tidak ingat akan melap-lap hasil kebudayaan lama sampai berkilat dan untuk dibanggakan, tetapi kami memikirkan suatu penghidupan kebudayaan baru yang sehat.” Diskursus kebudayaan yang bersifat teoritis dan filosofis itu berubah menjadi gerakan politik strategis di tangan Bung Karno. Baginya, kebudayaan adalah metode kerja guna melahirkan manusia Indonesia baru yang berkarakter nasional (nation character building), mengubah mental jajahan menjadi mentalitas merdeka. Menjadi bangsa yang “berkepribadian dalam kebudayaan” sebagaimana termaktub dalam doktrin Trisakti bukan hanya tujuan akhir, ia juga arena pertempuran yang halus namun memiliki konsekuensi fatal. Kolonialisme meninggalkan jejak rendah diri (minderwaardegheid complex) dan alienasi pada bangsa Indonesia yang hingga hari ini masih terasa dampaknya, bahkan dalam cara memproduksi pengetahuan yang tak bisa lepas dari skema rasionalitas Barat. Tak hanya beretorika di wilayah konsep, Bung Karno menjabarkan strategi kebudayaannya ke tahap operasional. Dalam pidato penutupan Musyawarah Kesenian Nasional, 30 Juni 1966, dia meminta seniman turun tangan untuk memperbaiki kesenian rakyat, mengangkat derajatnya agar layak tampil di panggung nasional. Kebudayaan menjadi ruang kontestasi sekaligus negosiasi yang dinamis. Pelarangan musik ngak-ngik-ngok selama ini hanya dipandang sebagai sisi otoritarianistik kekuasaan Bung Karno. Tuduhan tersebut mengabaikan konteks historis politik negeri pascakolonial yang sedang berupaya mereposisi dirinya dalam episentrum kebudayaan dunia dengan citra dan karakternya sendiri. Karya Guruh Sebagai “Ruang Ketiga” Estafet perdebatan filosofis, manifesto, dan doktrin politik di atas menemukan muara estetisnya secara konkret pada musik eksperimental Guruh Soekarnoputra pada dekade 1970-an. Dalam karya-karyanya, riuh rendah perdebatan tentang bentuk, isi, dan kiblat kebudayaan tak lagi jadi pertanyaan. Anak-anak rohani Guruh menjelma menjadi bentuk sintesa baru kebudayaan yang menghuni –meminjam teori Homi Bhabha– “ruang ketiga”. Dari sudut pandang pascakolonial Homi Bhabha, posisi kesenian Guruh bukan sekadar pemaduan dua budaya melainkan manifetasi dari “ruang ketiga” yang sarat akan hibriditas dan ambivalensi. Dalam bukunya The Location of Culture (1994), Homi Bhabha menolak pandangan bahwa budaya bersifat murni atau esensialis. Maka, karya Guruh, khususnya musik, tidak bisa disederhanakan sekadar perpaduan gamelan dengan instrumen musik modern (baca: Barat). Karya-karyanya berada tepat pada titik temu ambivalen yang melahirkan makna-makna baru. Ada tiga konsep kunci Homi Bhabha yang berguna untuk menganalisa karya artistik Guruh Soekarnoputra, yakni hibriditas, mimikri, dan ruang ketiga. Perjumpaan mikrotonal dan diatonik pada laras gamelan Bali dengan instrumen modern bernada diatonik seperti yang bisa didengar dalam lagu “Indonesia Maharddika” menciptakan artikulasi “ruang ketiga”. Guruh tidak memaksa gamelan tunduk pada sistem nada Barat, ataupun sebaliknya. Yang tercipta justru sebuah sistem kompromi tonal yang baru –sebuah ruang spasial bunyi di mana kedua sistem kehilangan kemurniannya untuk membentuk estetika hibrida. Musik rock progresif Barat seperti Genesis, Yes dan Emerson, Lake & Palmer (ELP) yang hits pada era 1970-an merupakan representasi puncak intelektualisme musik Barat. Ketika Guruh mengadopsi genre ini, dia melakukan tindakan mimikri. Namun, bukannya menjadi peniru pasif, Guruh menyisipkan pola kotekan gamelan dan rumitnya struktur ritmis karawitan yang membongkar dominasi estetika Barat. Di dalam karyanya, musik rock Barat tak lagi tampil sebagai entitas tunggal, melainkan telah diubah dari dalam oleh logika ritmik Nusantara. Selain menggeser musik Barat yang dominatif, Guruh juga melakukan disrupsi pandangan tradisionalis yang sakral dan esensialis atas gamelan di dalam karya-karyanya. Dengan menyandingkan gong dan jegog berbarengan dengan distorsi gitar listrik dan drum modern, Guruh membebaskan tradisi dari bahaya “museumisasi”, atau dengan kata lain memfosilkan budaya tradisional. Disadari atau tidak, Guruh telah menggotong seni tradisi keluar dari ruang sejarah statis menuju ruang negosiasi yang dinamis. Menyimak beberapa karya musik Guruh seperti “Smaradhana” dan “Zamrud Khatulistiwa” berhasil menciptakan perpaduan yang baru dan menyenangkan (groovy), bukti bahwa jiwa tradisi dapat diinjeksikan ke dalam struktur musik pop diatonik, tanpa harus membawa seperangkat gamelan ke dalam studio rekaman. Dalam lagu “Lenggang Puspita” yang pertama kali dibawakan Achmad Albar (1986), kemudian dipopulerkan kembali oleh Afgan (2019), mewakili sisi musik pop urban karya Guruh dengan sentuhan etnik yang sangat halus. Eksplorasi nada terpusat pada diatonis mayor dengan kontur pentatonis pop yang dinamis. Sensasi pentatonis pada lagu ini dapat diresapi dari bentuk vokal beraksentuasi ritmis seakan penyanyinya sedang menembangkan lagu daerah. Eksperimen kreasi hibrid ini pernah juga dilakukan oleh Harry Roesli melalui album Titik Api yang rilis pada 1976, berselang beberapa bulan saja dengan rilis pertama album Guruh Gipsy tahun 1977. Bedanya, Harry memodernisasi instrumen musik tradisional berpadu dengan drum dan gitar elektrik, sementara Guruh mempertemukan rock progresif dengan musik tradisi Nusantara. Senapas dengan tawaran Sanusi Pane untuk mempertemukan Faust dengan Arjuna. Belakangan ini Gen Z juga asyik berjoget mendengarkan lagu “Tabola Bale” yang dibawakan oleh Juan Reza musisi muda asal Nusa Tenggara Timur yang berduet dengan musisi muda Minang Diva Aurel. Bayangkan bila kedua musisi itu bernyanyi secara terpisah membawakan lagu daerahnya sendiri-sendiri tanpa kolaborasi dan sentuhan apapun kecuali bunyi instrumen tradisinya sendiri. Mungkin takkan tercipta karya fantastis yang mengundang pujian beberapa youtuber dunia seperti @MrSammyCam. Dia pun dibikin terkagum sekaligus heran pada bunyi talempong dan saluang, yang tentu saja asing di telinganya tapi tak menghentikannya untuk bergoyang. Disadari atau tidak, sebagaimana karya-karya Guruh Soekarnoputra, inilah perwujudan nyata dari “ruang ketiga” yang seirama dengan jalan kebudayaan Bung Karno. Bentuk menarik lainnya dari musikalitas Guruh adalah caranya merangkai syair/lirik pada lagu-lagunya. Wujud kecintaan pada tanah air tak serta merta menjadikan lagunya kaku, bagai lagu wajib yang dibawakan oleh korps musik tentara setiap kali upacara tiba. Walau sama-sama menggelorakan semangat kebangsaan, lirik lagunya tetap bisa dinikmati sebagaimana lagu pop lainnya, membuat pendengarnya berdendang sambil berjoget dan berdansa, bukan berdiri tegak sikap sempurna. Maka, jasa terbesar seorang Guruh Soekarnoputra bukan hanya mendekonstruksi musik tradisi atau mendekolonisasi kebudayaan secara umum, melainkan menciptakan satu bentuk berkesenian yang dialektis dan progresif. Di balik sikap kalem dan tangan dinginnya, Guruh telah melancarkan pemberontakan atas nilai-nilai kolot yang usang dan kesenian Barat yang dominatif untuk menciptakan karya baru yang lebih berkepribadian Indonesia. Selamat jalan, Sang Maestro. Terima kasih atas semua kerja dan karyamu.* Penulis adalah sejarawan dan Kepala Badan Sejarah DPP PDI Perjuangan

BUKU Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global (SI) sudah di-soft launching Desember 2025 lalu. Namun hingga 31 Agustus 2026, baru lima dari 10 total jilidnya yang dirilis. Sejumlah sejarawan pun merespons dengan aneka catatan kritisnya. Dalam diskusi Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) di Jakarta, 22 September 2026, sejarawan Dr. Sri Margana menyoroti klaim-klaim Pengantar dari Menteri Kebudayaan Fadli Zon hingga pengantar editor utama ke-10 jilid buku tersebut. Margana mencatat setidaknya tujuh poin dari pengantar sang menteri. Di antaranya soal penulisan sejarah otonom dengan sumber mutakhir untuk memutakhirkan buku sebelumnya, Indonesia dalam Arus Sejarah (IDAS) yang terbagi menjadi 9 jilid. “Jadi dengan alasan IDAS itu sudah out of date, begitu ya, jadi perlu dimutakhirkan. Ini sudah dikritik oleh Prof. Truman (arkeolog Harry Truman Simanjuntak, red.), yang terjadi bukan pemutakhiran tetapi penggantian secara total. Bayangan saya sama seperti Prof. Truman. Cukup menambahkan saja di setiap jilidnya. Bayangan saya begitu. Apa sih yang mutakhir, penelitian terbaru? Dari penelitian yang sudah ada tapi belum masuk di IDAS, cukup ditambahkan saja, tidak perlu merombak total. Malah hilang semua dari konstruksi yang dari buku yang sudah sistematik menjadi seperti laporan penelitian,” ujar Margana.

MUDJI Astuti Martoyo masih berusia 16 tahun ketika diajak Putu Oka Sukanta mengisi program baca puisi dan cerita pendek di Radio Republik Indonesia (RRI) pada 1963. Di kantor radio inilah ia bertemu Sudharnoto, komponis kondang pencipta lagu "Garuda Pancasila". Oleh Sudharnoto, ia lalu diminta bergabung dengan paduan suara paling sohor di ibukota: Ansambel Gembira. Ansambel Gembira didirikan oleh Sudharnoto, Bintang Suradi, dan Titik Kamariah atau Titik Subronto pada 3 Februari 1952. Idenya muncul sejak mereka pulang dari Festival Pemuda dan Pelajar Sedunia di Berlin tahun 1951. Paduan suara yang bernapaskan semangat muda-mudi itu pun dibentuk. “Pak Sudharnoto menanyakan apa nama paduan suaranya. Bu Titik terus bilang, ah enteng-enteng sajalah, ‘Gembira’. Disetujui bertiga itu, ‘Gembira’. Terus mengumpulkan anak dari teman-temannya Bu Titik, dari teman-temannya Pak Dharnoto, gitu,” kata perempuan yang kerap dipanggil Tuti Martoyo ini kepada Historia.

SEBUAH piringan hitam bersampul biru dan merah dengan ornamen warna emas itu tersimpan di bagian koleksi khusus milik sejarawan Anton Lucas yang kini dikelola Perpustakaan Universitas Flinders, Adelaide, Australia. Pada sampulnya tertera “Pilihan Lagu-Lagu Jang Diperdengarkan Oleh Rombongan Njanji Dan Tari Lekra Indonesia di Tiongkok.” Muka sampul pertama piringan hitam berisi lagu Pudjaan Kepada Pantai, Persahabatan Tiongkok-Indonesia, Asia Afrika Bersatu, Nasakom, Dari Rimba Kalimantan Utara, Lagu Perjuangan, Api Cubana, dan Djamila. Sedangkan muka sampul kedua berisi susunan lagu rakyat Maluku Tarik Lajar, lagu rakyat Sulawesi Selatan Atiradja, Lagu Batak Simalungun Sihala Erdeng-Erdeng, lagu Batak Sing-Sing So, dan lagu Batak Karo Erkata Bedil. Musisi-musisi Lekra yang tergabung dalam kumpulan ini antara lain, S.W. Kuntjahjo, Slamet, Szuma Wensen, Make, Sudharnoto, Subroto K. Atmodjo, Mochtar Embut, serta Kondar Sibarani. Selain itu, turut pula solois Andy Mulja dan Eveline Tjiauw. Beberapa lagu dinyanyikan oleh paduan suara Kondar Sibarani dengan iringan piano Mochtar Embut.

BAHASA Indonesia akan menjadi bahasa pengantar resmi dalam berbagai forum dunia. Gebrakan ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo setelah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 63 tahun 2019. Salah satu isi Perpres tersebut menerangkan tentang kewajiban para pejabat negara menggunakan Bahasa Indonesia dalam pidatonya di berbagai forum baik nasional maupun internasional. Jokowi meneken Perpres ini pada 30 September 2019. Jokowi seolah mengikuti jejak pendahulunya, Presiden Sukarno. Tepat pada tanggal yang sama (30 September), tahun 1960, Bung Karno “menggebrak” Sidang Majelis Umum PBB ke-15. Pada forum tertinggi organisasi dunia itu, Sukarno mengecam PBB sebagai lembaga yang macet dan gagal menjalankan fungsinya. PBB yang seyogianya bersikap netral menurut Sukarno lebih terikat kepada konsepsi blok Barat. “Selama lima belas tahun ini Barat telah mengenal perdamaian, atau sekurang-kurangnya ketiadaan perang. Kami di Asia tidak pernah mengenal keadaan damai! Setelah perdamaian di Eropa, kami merasai akibat bom-bom atom,” ujar Sukarno dalam pidatonya yang berjudul “To Build a World Anew” (Membangun Dunia Kembali) yang terhimpun dalam kumpulan pidato Pancasila dan Perdamaian Abadi.

DR. Haji Ali Akbar, a member of the Indonesian House of Representatives (DPR RI) from the Masyumi Party, read the weekly newspaper Sin Po on April 27, 1958, which reported on an inmate at the Bukit Duri women’s prison in Jakarta named Djalimin, who was from Padang, West Sumatra. The article stated that she had been sentenced by the Dutch government for killing four Dutch people during the revolution. As someone born in Bukittinggi and the representative of the people there, Ali Akbar was moved to find out the fate of this female prisoner from his hometown. He submitted five questions to the leadership of the DPR RI via a letter received on April 30, 1958. The Speaker of the DPR RI then forwarded Ali Akbar’s questions to the Minister of Justice via letter No. 6264/DPR-RI/1958 dated May 2, 1958. It took the government quite some time to respond to Ali Akbar’s questions. This was because the government had to request clarification from the Prison Service, which in turn was awaiting information from the Bukittinggi District Court and the Padang District Court. Consequently, the government didn't provide a written response until November 22, 1958.

SUATU hari, mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn.) Hoegeng Iman Santoso senang. Sahabatnya, Sumitro Djojohadikusumo mengabarkan ingin menikahkan putranya, Prabowo Subianto. Pak Cum, sapaan Sumitro, meminta Hoegeng menjadi saksi dari pihaknya dalam pernikahan Prabowo dengan Siti Hediati Harijadi atau Titiek Soeharto. Hoegeng menyatakan bersedia. Keseriusan Pak Cum dibuktikan beberapa waktu kemudian. Di suatu sore, dia dan istrinya mampir ke rumah Hoegeng. Penampilan amat rapi keduanya membuat Hoegeng menduga Pak Cum dan istri pasti habis menghadiri acara penting. Benar, Pak Cum dan istri baru saja ke rumah Presiden Soeharto untuk merapatkan rencana pernikahan putra-putri mereka. Namun, Hoegeng justru mendapatkan keanehan dari wajah Pak Cum, yang sore itu tampak gundah. Aura wajahnya jauh dari cerah. Alih-alih menanyakannya, Hoegeng justru pura-pura tak tahu dan mempersilakan masuk kedua tamunya.