Dalam perang kemerdekaan, pejuang Indonesia butuh senjata untuk menghadapi tentara Belanda. Ke mana saja senjata dicari. Di Sumatra Utara, senjata-senjata eks serdadu Jepang yang dibuang ke laut diburu oleh kelompok pejuang, baik laskar maupun tentara Republik. Mereka rela menyelam sampai dasar laut, kemudian merakit kembali senjata yang telah berkarat. Mayor Bedjo, komandan TNI Stoottroep Brigade B, mengerahkan banyak anggota pasukannya mencari senjata ke laut. “Mayor Bedjo banyak memperoleh senjata dari hasil memancingnya di Laut Belawan. Senjata itu terdiri dari senjata-senjata yang sengaja dibuang Jepang. Senjata Jepang yang bakal diserahkan kepada Sekutu,” ungkap Edisaputra, penulis biografi Bedjo dalam Bedjo: Harimau Sumatra dalam Perang Kemerdekaan. Selain di laut, ada pula komandan yang mencari senjata sampai ke luar negeri, seperti Mayor Selamat Ginting. Tapi, masuk ke negara orang butuh paspor. Dalam suasana perjuangan, boro-boro paspor, bisa sampai ke negara yang dituju tanpa kena endus intel Belanda saja sudah bagus.

SEKRETARIS Kabinet Teddy Indra Wijaya kembali jadi pemberitaan. Pria yang akrab disapa Mayor Teddy itu mendapat kenaikan pangkat satu tingkat, dari mayor menjadi letnan kolonel (letkol). Kontan saja hal tersebut menuai kritik berbagai pihak. Salah satunya dari lembaga Imparsial. Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra mengatakan kenaikan pangkat Mayor Teddy tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang. “Seharusnya, sesuai dengan prinsip dan aturan yang berlaku, Mayor Teddy diwajibkan untuk mengundurkan diri dari dinas aktif militer sebelum menerima jabatan sipil di pemerintahan. Kami menegaskan bahwa sistem kepangkatan dalam TNI harus tetap berlandaskan meritokrasi dan profesionalisme guna menjaga kehormatan serta integritas institusi TNI,” ujarnya, dikutip tempo.co, 8 Maret 2025. Apa yang dialami Teddy –jika bukan sebuah bentuk kesalahan oleh institusi– merupakan hal yang baru, sebab umumnya seorang tentara baru menjadi menteri atau pejabat setingkatnya setelah mencapai atau melewati pangkat mayor jenderal.

WIDODO Atmosutirto bukanlah tentara reguler di tahun 1965. Pria yang pernah ikut Tentara Pelajar sewaktu revolusi kemerdekaan itu merupakan pegawai negeri di Departemen Luar Negeri. Kampanye Dwikora yang –menentang pembentukan Federasi Malaysia sokongan Inggris– dilancarkan Presiden Sukarnolah yang membuat Widodo diberi pelatihan militer. Widodo termasuk peserta latihan yang dilatih oleh Pasukan Gerak Tjepat (PGT, kini Kopasgat). Pasukan ini bermarkas di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta. “Pelatihnya adalah Mayor Soejono, seorang Sukarnois yang pada Peristiwa Gerakan 30 September (G30S) divonis mati oleh pengadilan militer Orde Baru,” aku Widodo Atmosutirto dalam Jejak Kaki di Pasir.

DENGAN radio amatir milik ayahnya, Artati Marzuki Sudirdjo berusaha terhubung dengan dunia luar. Berbekal pelajaran morse di kepanduan, ia tak kesulitan berkomunikasi menggunakan radio amatir untuk mencari sahabat pena. “Sejak remaja Ibu menjalin hubungan dengan dunia luar melalui sahabat pena,” kata Ceniza Marzuki, putri pertama Artati Marzuki Sudirdjo, pada Historia.ID. Artati lahir di Salatiga pada 15 Juni 1921 dan tumbuh di Bandung. Ia anak sulung dari 10 bersaudara pasangan R. Sudirdjo Djojodihardjo dengan R.A. Sumiati Reksohaminoto. Artati kecil bercita-cita menjadi pekerja di Dinas Luar Negeri meski ia menganggapnya hanya khayalan, sebab Indonesia belum merdeka.

BEGITU mendengar kabar adanya kecelakaan nuklir di Chernobyl, Uni Soviet pada 26 April 1986, Artati langsung mengirim kabar kepada para koleganya untuk mengadakan pertemuan membahas kecelakaan tersebut. Kala itu, Artati duduk sebagai ketua Dewan Gubernur Badan Tenaga Atom Internasional (International Atomic Energy Agency, IAEA), yang dijabatnya sejak 1 Oktober 1985. Sejak IAEA didirikan pada pada 22 Juli 1957, Indonesia langsung bergabung di tahun yang sama dan beberapa kali menduduki posisi penting di lembaga nuklir dunia ini. Sebelum Artati, ada Sudjarwo Tjondronegoro yang menjabat sebagai President of the General Conference pada 1958. Menurut Artati dalam memoarnya di Bunga Rampai Kenangan dalam Dinas Luar Negeri terbitan Kementerian Luar Negeri, ketua dewan yang dipilih selalu berasal dari negara yang tidak memiliki senjata nuklir. Ketua dewan juga harus menjaga keseimbangan kepentingan antara negara-negara adikuasa yang memanfaatkan nuklir.

MENYUSUL terjadinya krisis internal di tubuh Departemen Pendidikan, pemerintah menunjuk Artati Marzuki Sudirdjo sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (PD dan K) pada Agustus 1964. Artati dianggap mampu melanjutkan jalannya roda departemen itu meski tak punya jejak karier dalam dunia pendidikan. Kariernya didominasi sebagai diplomat, sejak 1949. Sebelum menjadi Menteri PD dan K, Artati yang lahir di Salatiga pada 15 Juni 1921 bekerja di Komite Urusan Luar Negeri dan sebagai Panitia Persiapan Penyerahan Kedaulatan Republik Indonesia pada 1949. Sejak 1950 ia menjadi perwakilan tetap Indonesia pada berbagai pertemuan PBB. Dalam Menteri-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sejak Tahun 1966, Sumardi menyebut keaktifan dan kepintaran Artati membuatnya diberi gelar Minister Counsellor oleh Kedutaan Besar RI di Roma. Penunjukan Artati sebagai menteri PD dan K bertujuan utama untuk menertibkan lingkaran dalam departemen, menciptakan suasana kerja yang baik, dan membuat instansi tersebut terbebas dari polarisasi politik. Sebelum Artati menjabat, Departemen Pendidikan terbagi menjadi dua blok. Blok pertama terdiri atas pejabat dan pegawai beraliran komunis yang bergabung dengan Serikat Sekerja Pendidikan (SSP). Sebagian lain ialah pekerja pendidikan yang juga anggota partai politik (PNI) dan berideologi agama, yang bergabung dengan Serikat Sekerja Pendidikan dan Kebudayaan (SSPK).

DI MASA kini, manusia bergantung pada kantong plastik. Ia merupakan produk konsumerisme modern. Bentuk dan teknologinya pun terus berkembang. Dari kantong plastik elegan di pusat-pusat perbelanjaan modern sampai kantong plastik murah meriah yang biasa ditemui di pasar-pasar tradisional. Sejak lama orang menggunakan kantong untuk membawa barang-barang tertentu. Namun kantong berbahan plastik baru ditemukan pada permulaan 1960. Penemunya Sten Gustaf Thulin, seorang insinyur asal Swedia. Dia menciptakan kantong yang elastis, kuat, dan berkapasitas besar untuk membawa barang belanjaan. “Tanggal 27 Maret 1962 menjadi momen malang bagi sejarah lingkungan. Pada hari itu, Kantor Paten AS memberikan paten kepada perusahaan plastik asal Swedia, Celloplast, untuk memproduksi kantong-kantong plastik,” seperti tercantum dalam Fifty Bags That Changed the World yang diterbitkan Design Museum, sebuah museum di London. Paten itu dipublikasikan pada 27 April 1965.

TAHUN-tahun belakangan, diskursus soal kebangkitan PKI mengemuka. Pada September atau Oktober hampir bisa dipastikan isu ini menjadi perbincangan hangat di media sosial. Masyarakat pun terbelah, antara yang percaya kebangkitan PKI dan yang kontra. Tetapi, bagaimana sikap masyarakat sesungguhnya tentang wacana kebangkitan PKI? Guna mengetahui opini publik secara nasional, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengadakan survei terkait isu kebangkitan PKI. Untuk itu, SMRC mensurvei 1.057 responden. Margin of error dari jumlah tersebut berkisar 3,1 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Responden dipilih secara acak dari 34 provinsi serta dari latar belakang etnis, agama, dan tempat tinggal yang mencerminkan populasi nasional Indonesia. Hasilnya, didapat data 86,8 persen warga responden tidak memercayai bahwa PKI sedang bangkit kembali. Sementara itu 12,6 persen warga responden percaya sekarang PKI sedang mencoba bangkit. Sisanya sebesar 0,6 persen menjawab tidak tahu.

PENULIS Tere Liye memutuskan tidak menerbitkan lagi novel-novelnya di Gramedia dan Republika. Padahal, karya-karyanya laris manis sehingga royaltinya pun besar, tentu pajaknya juga tinggi. Keputusan itu diambilnya sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pajak royalti penulis yang menurutnya tidak adil. Menanggapi hal itu, Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo, mengatakan bahwa “pangkal masalahnya saya kira ada pada PPh Pasal 23 tentang royalti penulis buku yang dipotong 15% atas jumlah bruto. Saya setuju kalau hal ini memang kejam karena umumnya jatah royalti penulis itu 10% dari penjualan, cukup kecil.” Prastowo sepakat bahwa pajak royalti untuk penulis sebaiknya diturunkan agar lebih adil dan membantu pendapatan penulis. Menurutnya pemberlakuan pajak royalti sudah dikenakan sejak 1984 melalui UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. “Saya belum mencatat di masa sebelumnya, tapi setidaknya sejak 1 Januari 1984 royalti menjadi objek pajak,” kata Prastowo.

HARI masih pagi. Hujan baru saja mengguyur Jalan Duren Tiga Selatan. Lalu lintas belum begitu ramai. Suasana di sebuah rumah lawas bernomor 36 juga terasa sepi. Dua tukang bangunan sibuk merenovasi ruang tamu. Seorang pembantu sibuk di dapur. Asni Joesoef Isak, pemilik rumah, dan anaknya, Desantara Joesoef, kemudian keluar menuju ruang tengah. Asni membeli rumah ini dari penduduk setempat pada 1976. Bangunannya masih setengah jadi. Namun dia butuh tempat tinggal. Rumahnya di Jalan Sisingamangaraja diambil paksa tentara. Dia pun membeli rumah itu. “Harga rumah ini tujuh juta kalau nggak salah,” ujarnya. Dengan bantuan kakak iparnya, Asni melanjutkan pembangunan rumah itu. Beberapa material yang bisa diambil dari rumah di Sisingamangaraja dipakai. Terutama teralis besi di jendela ruang makan. “Saya sayang betul karena si bapak yang desain,” ujar Asni.

“SEJARAH Indonesia adalah sejarah pemuda Indonesia, dari sejak Perhimpunan Indonesia di Belanda, Sumpah Pemuda, Revolusi Agustus 1945, sampai penggulingan diktator Soeharto. Banyak mereka menjadi korban. Hanya sayang mereka tidak melahirkan pemimpin,” kata Pramoedya Ananta Toer sebagaimana dicatat oleh adiknya, Koesalah Soebagyo Toer, dalam Pramoedya Ananta Toer dari Dekat Sekali. Pramoedya Ananta Toer dikenal sebagai sastrawan yang memiliki perhatian besar terhadap isu kemanusiaan. Dalam setiap karyanya, ia kerap memunculkan karakter pemuda sebagai tokoh sentral yang muncul untuk melawan penindasan. Hal ini bukan tanpa alasan, pengarang kelahiran Blora, 6 Februari 1925 itu dibesarkan dalam iklim perjuangan rakyat Indonesia yang telah lama dibelenggu oleh penjajahan Belanda dan Jepang. Pramoedya menjadi saksi perjuangan rakyat Indonesia yang sebagian besar digerakkan oleh kaum muda. Pram sendiri di masa mudanya ikut andil dalam mempertahankan kemerdekaan yang membuatnya dijebloskan ke penjara ketika Belanda melancarkan agresi militer untuk kembali menguasai Indonesia.

Pada September 1965, Pramoedya Ananta Toer mengirim surat kepada Kerajaan Belanda melalui Kedutaan Besar Belanda di Jakarta. Surat itu berisi permintaan Pram kepada pemerintah Belanda agar mengembalikan karya-karyanya yang dirampas saat Agresi Militer Belanda pertama pada 1947. Surat tersebut juga ditembuskan kepada Menteri Jaksa Agung, kantor berita Antara, serta redaksi Lentera Bintang Timur. Pram meminta empat naskah yakni tiga perempat bagian dari naskah Di Tepi Kali Bekasi, novel Sepuluh Kepala Nica dan dua karya terjemahannya. Selain itu, ia juga menuntut Belanda mengembalikan satu buku hariannya. Di Tepi Kali Bekasi ditulis Pram pada 1947 berdasarkan kisah revolusi yang terjadi sejak bulan-bulan pertama revolusi sampai tentara Belanda menduduki Bekasi pada 1946. Bercerita tentang perlawanan para pemuda Indonesia terhadap tentara Jepang, Inggris-India, dan tentara Belanda, serta adanya kontra revolusi dari dalam negeri.