PAJAK masih menjadi topik hangat. Masyarakat geram melihat perilaku pejabat pajak dan keluarganya yang pamer harta dan gaya hidup mewah. Maklum, publik merasa segala hal nyaris dikenai pajak. Sementara para pejabat pajak kaya raya. Sudah sejak zaman kolonial, masyarakat di Hindia Belanda dikenai berbagai jenis pajak. Bahkan, masyarakat Tionghoa dikenai pajak kepala (hoofdgeld der Chineezen). Menurut arsiparis cum sejarawan Mona Lohanda dalam Sejarah Para Pembesar Mengatur Batavia, aturan pajak kepala dikeluarkan sejak 9 Oktober 1619, beberapa hari sebelum Souw Beng Kong diangkat menjadi Kapitan Cina yang pertama dalam masa pemerintahan kolonial.

PERILAKU seseorang semasa hidup menentukan bagaimana ia akan dikenang setelah kematiannya. Mereka yang tak pernah lelah melakukan kebaikan ketika hidup akan ditangisi kepergiannya oleh banyak orang. Dalam beberapa kasus, meski hanya orang biasa, prosesi pemakamannya berlangsung dengan penuh hormat, orang-orang berdatangan untuk mengiringi jenazah menuju tempat peristirahatan terakhir. Semakin banyak pihak yang merasakan dampak baik dari mendiang, semakin banyak pula orang yang mengekspresikan kehilangan dan mengenang kebaikannya. Sebaliknya, pemandangan berbeda terlihat pada orang-orang yang semasa hidupnya banyak melakukan keburukan atau merugikan orang lain. Contohnya, kisah pejabat Tionghoa bernama Qiu Zuguan atau Khoe Tsouwko di Batavia pada abad ke-18. Setelah dilantik menjadi Gubernur Jenderal VOC pada 1705, Joan van Hoorn segera menunjuk sejumlah orang untuk mengisi jabatan di lembaga-lembaga di Batavia, salah satunya College van Boedelmeesters voor de Chinese sterfhuizen atau Boedelkamer.

DI kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, pada 1 Juli 2016, Presiden Joko Widodo mencanangkan program pengampunan pajak. Pada tanggal itu pula Undang-Undang No. 11/2016 tentang Pengampunan Pajak disahkan. Dalam sambutannya, Jokowi menegaskan bahwa tax amnesty bukan upaya pengampunan bagi koruptor atau pemutihan atas aksi pencucian uang. “Ini perlu saya tegaskan. Tapi yang kita inginkan adalah, yang kita sasar adalah para pengusaha yang menempatkan hartanya di luar negeri, khususnya di negara-negara tax heaven,” katanya. Jokowi juga mengatakan, tax amnesty bukan semata-mata memberikan pengampunan pajak tapi repatriasi aset, yakni pengembalian modal yang tersimpan di bank luar negeri atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Dia juga menyingung kerjasama perpajakan internasional, yang nantinya mengarah pada keterbukaan informasi pada 2018.

BEGITU ditunjuk sebagai menteri urusan pendapatan, pembiayaan, dan pengawasan (menteri urusan P3) dalam Kabinet Dwikora, H. Mohammad Hasan alias Tan Kiem Liong dari Nahdlatul Ulama langsung mengemban tugas berat: melaksanakan kebijakan pengampunan pajak. Landasan hukumnya sudah terbit: Penetapan Presiden (Penpres) No. 5/1964, yang ditetapkan pada 9 September 1964. Inilah untuk kali pertama sejak Indonesia merdeka pemerintah mengambil kebijakan pengampunan pajak. Pemerintah berharap mendapatkan dana demi melanjutkan program Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Selama ini pendapatan pemerintah dari pajak jauh dari harapan. Inflasi yang berkembang dari tahun ke tahun mendorong orang untuk menghindar bayar pajak atas keuntungan, pendapatan, dan kekayaannya. Ditambah lagi sistem perpajakan begitu rumit. Tarif pajak juga terlalu besar. Di sisi lain, para pemilik modal besar, yang tak membayar pajak, lama-lama merasa tak enak. Padahal, sebut bagian penjelasan Penpres, “mereka bersedia memenuhi panggilan pemerintah untuk ikut serta di dalam pembangunan ekonomi asalkan diadakan kelonggaran-kelonggaran fiskal dan kepidanaan.”

PAJAK telah dibebankan kepada orang-orang sejak ribuan tahun lalu. Bahkan, ada pajak aneh atau tidak masuk akal, seperti pajak air seni, janggut, hingga jendela. Pajak air seni diberlakukan pada masa Romawi Kuno. Pajak ini bukan dikenakan kepada mereka yang buang air kecil, tetapi kepada mereka yang menggunakan air seni untuk kepentingan komersial. Pajak Air Seni Sarah Anne Lloyd dalam artikel “The Roman Empire Taxed Urine”, termuat di History Fact, 26 Oktober 2023, mencatat, kandungan amonia dalam air seni membuat cairan ini banyak dicari untuk digunakan sebagai larutan pembersih di masa Romawi Kuno.

WALIKOTA terpilih New York, Zohran Mamdani, bakal menyambangi Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gedung Putih, Washington DC. Pertemuan keduanya dijadwalkan hari ini, Jumat (21/11/2025) waktu setempat. Agendanya dikonfirmasi langsung oleh Presiden Trump. “Walikota komunis New York, Zohran ‘Kwame’ Mamdani, sudah meminta sebuah pertemuan. Kami telah menyetujui pertemuannya akan berlangsung di Oval Office (kantor kepresidenan) pada Jumat, 21 November. Detail lebih jauh akan disampaikan selanjutnya!,” ungkapnya di laman media sosial Truth-nya, @realDonaldTrump, Kamis (20/11/2025). Itu bukan kali pertama Trump melabeli Mamdani sebagai komunis. Pada 5 November 2025 atau sehari pasca-pemilihan walikota New York 2025 yang dimenangi Mamdani yang disokong Partai Demokrat, Trump menyatakan kota Miami di Florida akan jadi tempat pelarian orang-orang komunis di kota New York.

KETIKA Presiden Prabowo meresmikan proyek Jembatan Kabanaran di Bantul, Yogyakarta, anak-anak sekolah setempat turut menyambut. Acara berlangsung pada siang hari sehingga panas terik matahari terasa menyengat. Prabowo cukup peka merasakan anak-anak yang kepanasan demi menyambut kedatangannya. “Terima kasih, saya disambut oleh rakyat dan banyak anak-anak sekolah. Saya terkesan, tapi saya kasihan juga mereka berdiri lama di [terik] panas,” kata Prabowo dalam sambutanya, mengutip dari laman resmi Sekretariat Negara, setneg.go.id, 20 November 2025. Untuk itu, Prabowo menginstruksikan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya agar kepala daerah tak perlu mengerahkan anak-anak ketika menyambut kedatangannya. Biarkan anak-anak bersekolah meskipun presiden berkunjung ke daerah. Bilamana diperlukan, cukup presiden saja yang masuk ke ruang kelas untuk melihat anak-anak generasi penerus bangsa.

SUATU hari di tahun 1954, rumah keluarga Him Ie Nyan di Pasar Baru, Jakarta kedatangan dua tamu. Mereka bukan akan pesan koper atau semacamnya lantaran Him Ie Nyan penjual koper kulit. Dua tamu itu adalah anggota satuan Pertahanan Sipil (Hansip). Di telinga Him Ie Nyan yang sedang duduk di meja, kedua hansip itu terdengar sedang marah-marah. “Sedang tidak punya uang, lain kali ke sini lagi,” kata Him Ie Nyan kepada dua hansip tadi. Kedua hansip tetap tidak mau pergi. Saking inginnya uang dari Him Ie Nyan, kedua hansip itu lalu menendang kursi Him Ie Nyan. Setelah pergi tanpa dapat uang, dua hansip itu tak lupa ngomel-ngomel.

DI tengah pandemi Covid-19 yang masih membayangi dunia, kabar bahagia datang dari pasangan suami-istri dari India. Preeti Verma dan Vinay Verma dari negara bagian Chhattisgard dianugerahi bayi kembar, laki-laki dan perempuan, Jumat, 27 Maret 2020. Si kembar kemudian diberi nama Covid dan Corona. Pasangan itu mengatakan bahwa nama-nama itu diberikan untuk mengingatkan mereka atas kesuliatan yang dihadapi sebelum melahirkan di tengah lockdown nasional di India. “Persalinan terjadi setelah menghadapi beberapa kesulitan dan karenanya suami saya dan saya ingin menjadikan hari itu berkesan,” kata Preeti Verma sebagaimana diberitakan dailymail.co.uk.

PENGESAHAN Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020) diwarnai aksi walk out salah satu fraksi partai. Melalui perwakilannya di DPR, Benny K. Harman, Partai Demokrat memutuskan keluar dari rapat paripurna. Benny juga mengatakan jika partainya tidak bertanggung jawab atas keputusan rapat tersebut. Aksi walk out Benny merupakan buntut kekecewaan atas sikap pimpinan rapat Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin yang tidak memberinya kesempatan berbicara. Terlebih mikrofon yang digunakannya untuk berbicara diduga dimatikan secara sengaja. Dilansir laman Kompas, Partai Demokrat merupakan salah satu partai yang menolak pengesahan RUU Cipta Kerja pada sesi akhir rapat paripurna.

NAMANYA dikenal luas karena diabadikan menjadi nama rumahsakit di Jakarta: Tjipto Mangoenkoesoemo. Di usia 13 tahun (lahir 1886), dia masuk Sekolah Dokter Pribumi (STOVIA). Setelah lulus tahun 1905, dia menjadi dokter pemerintah dan berhasil memerangi penyakit pes di Malang, Jawa Timur. Karena jasanya pemerintah kolonial Belanda memberinya penghargaan Willem Klas 3, namun dia tolak. Tjipto kemudian mundur sebagai dokter pemerintah dan terjun berpolitik. Dalam rapat Pengurus Besar Boedi Oetomo di Yogyakarta 9 September 1909, dia gigih mengusulkan agar Boedi Oetomo menjadi organisasi politik yang memperjuangkan kebangsaan dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin bergerak dalam politik kebangsaan.

BEBERAPA waktu lalu, publik dihebohkan dengan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arif Poyuono. Dilansir suara.com, Arif mengajak masyarakat tidak membayar pajak sebagai bentuk penolakan terhadap pemilihan presiden 2019. Dalam sejarah, aksi menolak bayar pajak pernah terjadi di Sumatra Barat. Pada 1908, rakyat Minang menentang kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang menaikkan pajak. Sekitar seribu orang terlibat. Kebanyakan dari mereka luka berat, namun tak sedikit yang meninggal dunia. “Yang menjadi sebab pemberontakan itu ialah peraturan yang diadakan oleh pemerintah Hindia Belanda, yang mewajibkan rakyat Minangkabau membayar pajak langsung,” kata Mohammad Hatta dalam otobiografinya, Untuk Negeriku.