DEBAT Cawapres yang diselenggarakan pada tanggal 21 Januari 2024 silam berlangsung dengan sangat tajam. Debat tersebut menujukkan secara tegas pandangan para Cawapres terkait dengan isu Pembangunan Berkelanjutan, Pengelolaan Sumber Daya Alam, Kelestarian Lingkungan, Isu Pangan, Masalah Agraria sampai keberadaan Masyarakat adat. Isu-isu kerusakan lingkungan, keadilan ekologi, keberlanjutan pembangunan yang diperdebatkan para Cawapres tersebut sebenarnya bukan merupakan barang baru. Kerusakan alam sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Nancy Peluso dalam bukunya yang berjudul Rich Forest Poor People: Resources Control and Resistance in Java (1992) mencatat kerusakan lingkungan telah terjadi sejak zaman VOC Belanda melakukan eksploitasi hutan jati di Pantai Utara Jawa untuk memenuhi kebutuhan kayu pembuatan kapal, sarana perkubuan dan infrastruktur jalan. Kebijakan Eksploitasi hutan ini kemudian diteruskan oleh pemerintah kolonial setelah VOC bubar.

RAJA Henry VIII yang memerintah Inggris selama 36 tahun (1509-1547) menjadi salah satu sosok yang populer dan paling banyak dikaji kehidupannya dalam sejarah Kerajaan Inggris. Alih-alih karena kebijakan maupun sikap politiknya, sorotan justru diberikan pada kehidupan asmara sang raja yang penuh gejolak. Kehidupan cintanya yang kacau pada akhirnya menyebabkan suksesi yang tidak stabil dan berdampak pada kebijakan luar negeri. Bahkan, kekacauan itu juga turut memicu perpecahan dengan Gereja Roma. Putra kedua pasangan Henry VII dan Elizabeth yang lahir di Greenwich pada 28 Juni 1491 itu terkenal karena memiliki enam istri dan beberapa gundik. Menurut sejarawan Amerika, Retha M. Warnicke dalam , pernikahan-pernikahan tersebut didasarkan pada tekadnya untuk mengamankan “suksesi Tudor”, di mana Henry berpandangan bahwa memimpin suatu kerajaan merupakan sebuah warisan keluarga yang harus diteruskan ke generasi berikutnya, terutama kepada putra yang sah.

WAKIL Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengaku tidak suka baca buku. Pengakuan itu terungkap saat Gibran berbincang dengan Najwa Shihab, duta baca Indonesia, dalam peresmian Pojok Baca di Kedai Markobar Makassar pada Oktober 2017. Gibran memang tengah disorot atas jejak digitalnya di masa silam sebelum terjun ke dunia politik. Pengakuan itu sendiri berlangsung saat Gibran masih menjalankan bisnis kuliner martabak Markobar-nya. Dalam video lawas yang kembali viral itu, Gibran mengatakan lebih suka membaca komik ataupun bacaan yang ringan. Di luar itu, dia lebih suka main gim di konsol Playstation. Seturut pengakuannya lagi, tradisi literasi memang tidak mengakar dalam keluarga putra sulung Presiden Joko Widodo itu. “Sebenarnya budaya baca buku di rumah saya nggak ada. Ya itu tadi pada baca buku komik, main PS,” kata Gibran yang kemudian disambut gelak tawa oleh Najwa.

SECARA fisik, terdapat perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan. Namun, bukan berarti laki-laki selalu unggul. Hari ini, 20 September, lima dasawarsa silam, petenis putri Billie Jean King membuktikannya di lapangan tepok bola. Arena Houston Astrodome di Texas, Amerika Serikat hari itu (20 September 1973) disesaki lebih dari 30 ribu penonton. Mereka antusias menyaksikan pertandingan eksebisi antargender terbesar bertajuk “Battle of the Sexes II” antara Billie Jean King kontra Bobby Riggs. “Penonton sebanyak 30.472 orang yang datang ke Houston Astrodome pada (20) September malam itu jadi rekor tersendiri dalam sejarah tenis. Sekitar 90 juta lainnya menyakiskan dari televisi. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa perempuan layak akan kesetaraan dan kami mampu tampil di bawah tekanan,” kenang Billie Jean yang dituangkan dalam All In: The Autobiography of Billie Jean King.

PENGALAMAN sejarah membuat Nahdlatul Ulama (NU) berat meninggalkan panggung politik. Padahal, dalam muktamarnya di Situbondo pada 1984, organisasi berlambang bola dunia yang dilingkari tali tersimpul dan dikitari sembilan bintang ini sudah memutuskan “kembali ke Khittah 1926”, yang belum dicabut sampai sekarang. Dengan kembali ke Khittah 1926, NU mengembalikan jatidirinya sebagai organisasi sosial-keagamaan seperti pada awal didirikan. Itu berarti NU tak lagi berfungsi sebagai organisasi sosial-politik. Kita ketahui, pada 1952 NU keluar dari Masyumi dan menampilkan diri sebagai partai politik sampai rezim Orde Baru melakukan restrukturisasi partai politik tahun 1973. Restrukturisasi dilakukan untuk menciptakan stabilitas dan kehidupan politik yang hegemonik serta mencegah partisipasi masyarakat. Inilah yang disebut dengan “depolitisasi”. Pemerintah tak memperhitungkan kemenangan telak mesin politiknya (Golkar) dalam Pemilihan Umum 1971 (62,80%), bahwa kekuatan politik Indonesia sudah bisa dikendalikan, tapi membutuhkan pembenaran untuk mengubur partai-partai lama.

SEPERTI biasa, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur punya kelakar. Dalam acara televisi bertajuk “Partai-Partai” di Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) tahun 1999, Gus Dur mengibaratkan partai-partai yang berbasiskan Nahdlatul Ulama (NU), termasuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP), bak telor dan tahi ayam. “Maksudnya PKB itu telornya, selebihnya untuk selain PKB,” ujar Gus Dur sembari tertawa. Wajar saja jika Gus Dur berkelakar demikian. Gus Dur selaku ketua umum PBNU adalah salah satu pendiri sekaligus deklarator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang dideklarasikan di halaman depan kediaman Gus Dur di Ciganjur pada 23 Juli 1998.

MENTERI Agama Wahid Hasyim tersandung masalah. Sebagian jemaah haji gagal berangkat karena kapal yang disewa dari Jepang tak kunjung datang. Amelz, anggota DPR dari Fraksi Masyumi, mengusulkan interpelasi. Bahkan, muncul tudingan Wahid Hasyim korupsi tapi tak dapat dibuktikan. Wahid Hasyim memilih meletakkan jabatan. Bagi NU, posisi menteri agama sangatlah penting. Wahid Hasyim dipandang sebagai satu-satunya tokoh yang layak menduduki jabatan itu. Karenanya, pada pembentukan kabinet, Rais Am NU Abdul Wahab Chasbullah menuntut posisi menteri agama. Bila Wahid Hasyim tak bersedia, NU akan mengajukan calon lain. Bila tak diberikan, NU mengancam keluar dari Masyumi. Sementara itu, Muhammadiyah juga menginginkan posisi itu. “Masyumi enggan mengangkat kembali Wahid Hasyim karena kontroversi besar tentang penyelenggaran haji,” kata sejarawan Greg Fealy kepada Historia.

SINEAS Misbach Yusa Biran tak kuasa menolak penunjukan dirinya sebagai ketua Komisariat Lembaga Seniman Budayawan Muslim Indonesia (Lesbumi), lembaga kebudayaan milik NU, di Jakarta. Tapi dia juga mengajukan syarat: tak mau menjadi anggota partai. “Motivasi atau niat saya hanyalah melawan PKI/Lekra,” tulis Misbach dalam testimoninya untuk buku Lesbumi: Strategi Politik Kebudayaan karya Choirotun Chisaan. Lekra atau Lembaga Kesenian Rakyat adalah lembaga kebudayaan yang berafiliasi pada Partai Komunis Indonesia (PKI). Lesbumi dimotori tiga seniman terkemuka saat itu: Djamaluddin Malik, pengusaha dan pendiri Perseroan Artis Indonesia (Persari); Usmar Ismail, sineas dan pendiri Persatuan Film Nasional Indonesia (Perfini); serta Asrul Sani, seorang sastrawan sekaligus sutradara.

KH Mohammad Dachlan, wakil ketua Tanfidiyah PBNU, merasakan hari-hari yang sibuk selama Desember 1953. Awal bulan depan nomor perdana Duta Masjarakat harus terbit. Dia sudah mengirim surat edaran ke seluruh pengurus cabang NU untuk berlangganan. Namun, dia malah mendapat balasan berisi permintaan nomor perkenalan, brosur langganan, hingga keagenan. Tak ambil pusing, Dachlan kembali menerbitkan surat edaran tertanggal 16 Desember 1953 beserta 20 lembar siaran tentang penerbitan Duta Masjarakat. Dia berharap, “siaran ini Saudara-saudara pasang di masdjid-masjid, surau-surau, madrasah-madrasah, dan di tempat-tempat yang penting sehingga dapat dibaca umum.”

SEBUAH undangan sampai ke tangan Ali Mansur, konsul PBNU Wilayah Nusa Tenggara, pada September 1955. Isinya, Penyelenggara Rapat Bersama mengundang cabang NU, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Masjumi di Lombok untuk membuat pernyataan bersama demi kemenangan umat Islam. Sontak, Mansur heran. Dia tak pernah berunding dengan Masjumi maupun PSII. Tak lama, datang dua pengurus PSII cabang Lombok. Mansur mengatakan NU tersinggung karena namanya dicatut. Dia juga menyebut bagaimana Masjumi kerap memfitnah NU dan pemimpin-pemimpinnya. “Dengarkah saudara bahwa mereka di mana-mana berkata Ahlussunah wal PKI?” ujar Mansur, dalam laporannya yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

SUATU ketika, Rais Am Majelis Syuriah NU Wahab Chasbullah ditanya Isa Anshari, tokoh Masyumi, tentang kesiapan kader-kader NU yang akan duduk di dalam Partai NU. Wahab menjawab dengan pedas: “Kalau saya akan membeli mobil baru, dealer mobil itu tidak akan bertanya, ‘Apa tuan bisa memegang kemudi?’. Pertanyaan serupa itu tidak perlu, sebab seandainya saya tidak bisa mengemudi mobil, saya bisa memasang iklan ‘Dicari Sopir’. Pasti nanti akan datang pelamar-pelamar sopir antre di muka rumah saya.” Obrolan itu terjadi di meja makan kafetaria Parlemen pada 1952. Wahab kelihatannya sedang bercanda. Tapi sesungguhnya tidak. “Wahab Chasbullah menjadi motor keluarnya NU dari Masyumi. Dia ingin NU mengekspresikan aspirasi dan kepentingan politik lewat posisi politik formal,” kata sejarawan Greg Fealy kepada Historia.

MOHAMMAD Saleh, walikota Yogyakarta yang juga tokoh Masyumi (dari Muhammadiyah), bikin perkara. Dalam Kongres Masyumi di Yogyakarta pada Desember 1949, dia menyindir para kiai. “Politik adalah luas. Politik ini saudara-saudara, tidak bisa dibicarakan sambil memegang tasbih, jangan dikira scope-nya politik ini hanya di sekeliling pondok dan pesantren saja. Dia luas menyebar ke seluruh dunia,” kata Saleh. Terang saja orang-orang Nahdlatul Ulama tak terima. Mereka protes keras dan menuntut Saleh mencabut perkataannya. Saleh bergeming. Sekitar 30 orang NU pun meninggalkan ruang kongres. Dalam kongres, menurut sebagian kalangan NU, ada di antara peserta yang tak memperlihatkan rasa hormat kepada ulama. Peserta ini menganggap lulusan sekolah Belanda lebih superior ketimbang lulusan sekolah agama.