PENERAPAN hukum syariat Islam masih bergema. Ada banyak alasan dilontarkan. Salah satunya hukum Islam pernah diterapkan di masa kesultanan. “Kesultanan Islam di Nusantara tak pernah menerapkan hukum syariat 100 persen,” ujar Ayang Utriza Yakin, dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Menurutnya, hukum adat ikut dipertimbangkan penguasa Islam di Nusantara pada berabad lalu.

KUTARAJA, 20 Juni 1948. Dipimpin Teungku Daud Beureueh, yang diangkat Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) Sjafruddin Prawiranegara, Presiden Sukarno bertatap muka dengan para ulama di pendopo Residen Aceh. Sukarno mengunjungi Aceh untuk menggalang dana perjuangan. Ketika para ulama meminta presiden dan pemerintah pusat lebih memperhatikan kepentingan Islam, Sukarno berjanji memberikan kebebasan kepada rakyat Aceh untuk menjalankan syariat Islam asalkan rakyat Aceh berjuang mempertahankan kemerdekaan.

THE end of World War II meant that Pieter Meulenbroek, known as Piet, was no longer serving in the Navy. In 1945, he was demobilized in Batavia (now Jakarta). This situation meant that the 42-year-old man had to rack his brains to make a living.

RIBUAN mahasiswa berbondong-bondong menuju Istana Negara. Hari itu, 11 Maret 1966, Kabinet Dwikora II yang dipimpin Presiden Sukarno bersidang membahas situasi genting dalam negeri. Selain dipenuhi mahasiswa yang berunjuk rasa, di luar Istana terdapat pasukan bersenjata tanpa tanda pengenal. Mereka hendak meringkus Wakil Perdana Menteri (Waperdam) I Soebandrio.

GEMURUH tawa para hadirin menggelegar sampai ke luar ruangan di Gedung Bappenas, Jakarta Pusat pada pagi menjelang siang, 2 Oktober 1966. Mereka bukan sedang menyaksikan dagelan, melainkan sidang kedua Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) dengan terdakwa dr. Soebandrio, mantan menteri luar negeri, wakil perdana menteri I, sekaligus kepala Badan Pusat Intelijen (BPI, kini Badan Intelijen Negara/BIN).

DI sawah-sawah para petani, sesaat sebelum ditanami padi, biasanya tumbuh rerumputan liar dengan tangkai yang ramping dan daun yang lebar. Nanti, ketika padi telah ditanam, tumbuhan liar ini akan dibabat habis oleh para petani, karena bisa jadi gulma yang menyaingi pertumbuhan padi.

PEPATAH Aceh menyebutkan, “Adat bak Po teu meureuhom, Hukom bak Sjiah Kuala. Hukum ngon Adat hana torn tjre, lagee zat ngon sifat.” Kehidupan dan penghidupan masyarakat Aceh bersendikan adat (yang dipimpin sultan) dan hukum (yang dipimpin ulama). Hukum dan adat tak dapat dipisahkan, seperti zat dengan sifat.

SETELAH memimpin Doorgangshuizen (tempat penampungan sementara) bagi penderita penyakit jiwa di Semarang selama dua tahun, Marzoeki kembali bertugas di Bogor. Sejak 1931 dia menjadi dokter di Krankzinnigengesticht atau Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Bogor. Selama bertugas, dia tetap menerapkan metode perawatan yang manusiawi.

MARZOEKI Mahdi adalah seorang dokter dan tokoh penting dalam bidang kesehatan jiwa. Dia merupakan salah seorang perintis pengembangan psikiatri di Indonesia. Namanya diabadikan sebagai nama Rumah Sakit Jiwa dr. H. Marzoeki Mahdi di Bogor.

BELAKANGAN khalayak digegerkan oleh kabar rencana penahbisan gelar pahlawan nasional kepada bekas Presiden Indonesia kedua Soeharto. Beragam respons menguar, ada yang mendukung dan tidak sedikit menolak. Sebagian kalangan menganggap ‘bapak pembangunan’ itu layak menyandang gelar pahlawan. Sebagian lagi menganggap kekuasaan mutlak 32 tahun yang menyebut dirinya Orde Baru dibangun dari darah dan daging rakyat tak sepaham.

MARZOEKI Mahdi was a doctor and an important figure in the field of mental health. He was known as one of the pioneers of psychiatry in Indonesia. His name was immortalized as the name of the Dr. H. Marzoeki Mahdi Mental Hospital in Bogor, Indonesia.

KELAHIRAN anak perempuan tak begitu diharapkan para ayah di Aceh. Pada masa Iskandar Muda berkuasa, jika seorang ayah meninggal dunia tanpa memiliki keturunan laki-laki, sultan menjadi pewaris harta kekayaannya.