DI KALANGAN mahasiswa angkatan 1980-an, mempelajari pemikiran Bung Karno merupakan perbuatan tabu. Setidaknya hal itulah yang dialami Hilmar Farid yang kini menjabat Dirjen Kebudayaan. Pria yang akrab disapa Fay ini masuk Universitas Indonesia (UI) pada 1987 dan memilih jurusan Ilmu Sejarah. “Itu pada puncak-puncaknya kekuasaan Orde Baru yang tentu kita tahu dilakukan Desukarnoisasi secara TSM (terstruktur, sistematis, dan masif),” kata Hilmar saat membuka seminar mengenang Peter Kasenda bertajuk “Bung Karno Sebagai Pewaris Zamannya” di Galeri Museum, Menteng, Jakarta Pusat, 27 Juni 2019. Pun ketika di bangku SMA, lanjut Hilmar, dia tidak pernah mendengar soal ide kebangsaan Sukarno dan Marhanisme diajarkan. Apalagi mendengar soal gagasan Trisakti –yang dikemukakan Sukarno pada 1964- dijadikan sebagai suatu landasan pembangunan.

SEPASUKAN tidak dikenal menyerang markas Batalion I TNI dari Brigade XI di Padang Sidempuan. Dalam penyergapan itu, pasukan Batalion I dilucuti. Komandan Batalion I Kapten Koima Hasibuan bersama ajudannya tewas terbunuh. “Sebuah ‘revolusi sosial’ telah pecah di Tapanuli akhir-akhir ini. Laskar rakyat memberontak melawan TNI dan pemerintah Republik pada tanggal 10 September,” demikian diberitakan koran berbahasa Belanda, Het Nieuwsblad voor Sumatra, 17 September 1948. Aksi penyergapan itu diikuti dengan penangkapan sejumlah petinggi Republik setempat. Baik tokoh sipil maupun militer yang berjumlah total 39 orang diangkut ke truk untuk dibawa ke tempat penahanan.

SEJARAH 1965 adalah sejarah yang masih bermasalah. Akibatnya kebanyakan orang hanya mengingat, bahkan hanya membesar-besarkan kematian para jenderal Angkatan Darat (AD) tanpa menghiraukan kematian atau penderitaan jutaan orang yang dikambinghitamkan tanpa pengadilan pasca-kematian para jenderal tersebut. Mereka yang dikambinghitamkan dituduh bagian dari Partai Komunis Indonesia (PKI), padahal mereka bukan anggotanya dan tak paham apa itu marxisme. Mereka dituduh G30S/PKI walau bukan anggota PKI dan tidak pernah terlibat dalam kematian para jenderal tersebut. Sepanjang masa kekuasaan Orde Baru, narasi tentang PKI sebagai pelaku G30S dan anti-Tuhan terus didengungkan. Fakta banyak anggota PKI yang shalat ataupun ke gereja dikubur dalam-dalam. Para pelaku penculikan yang kemudian berujung pada kematian para jenderal tersebut, mayoritas berasal dari Angkatan Darat. Perwira yang menjadi komandan G30S bahkan sama-sama pernah bertugas di Jawa Tengah seperti Letnan Jenderal Ahmad Yani dan ironisnya, di batalyon yang didirikan Yani yang menjadi korban gerakan tersebut. Narasi Orde Baru kerap menyebut para perwira yang menculik itu adalah bagian dari PKI yang disusupkan ke AD.

PAJAK merupakan isu penting dan sensitif. Sejak dulu, setiap isu kenaikan pajak berembus, selalu ada pihak yang menentangnya. Bahkan, pertumpahan darah kerap terjadi di masa lalu akibat perlawanan terhadap kenaikan atau penerapan pajak oleh pemerintah. Salah satu perlawanan terhadap pajak dilakukan oleh orang-orang etnis Wana. Suku Wana merupakan etnis yang menetap di sebuah distrik di Bungku Utara yang merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Bungku (kini termasuk Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah). “Mereka adalah etnis terasing atau Komunitas Adat Terpencil (KAT). Wana dapat diartikan hulu, udik, atau hutan. Cara hidup mereka masih sangat sederhana dan sebagian ada yang masih hidup mengembara di hutan-hutan tetapi sebagian dari mereka sudah bergaul dengan masyarakat pantai dan sudah memeluk agama Kristen dan atau agama Islam,” catat Syakir Mahid dkk. dalam Sejarah Kerajaan Bungku.

SETELAH Pong Tiku dihabisi di tepi Sungai Saddang pada bulan Juni 1907, masih ada orang Toraja yang melawan Belanda. Pada 1915, orang-orang Toraja di bawah pimpinan Pong Simpi melawan Belanda lagi. Pong Simpi, disebut Koloniaal Verslag van 1916 I Nederlandsch Oost Indie, sebagai pemimpin komplotan atau pemimpin geng. Mendapati kondisi tersebut, patroli militer tentara Hindia Belanda Koninklijk Nederlandsch Indisch Lager (KNIL) beserta polisi bersenjata, yang dipimpin seorang sersan Eropa, lalu bergerak dari Palopo mengejar mereka. Para polisi itu berhasil menemukan anggota kelompok Pong Simpi awal Mei 1915 dan langsung menembaki. Pong Simpi berhasil lolos. Tak hanya Pong Simpi, Pong Timbang dan Pong Toddoe juga ikut melawan pemerintah kolonial. Api perlawanan itu sudah mencapai daerah Laromping dan Suli pada bulan Juni 1915.

TAK banyak orang tahu Larantuka. Kecuali, di masa singkat pergantian abad kemarin saat Larantuka dipopulerkan lewat sebuah lagu band rock Boomerang asal Surabaya, yang mengabarkan gempa besar di daerah ujung timur-selatan Pulau Flores itu. Atau, saat Larantuka jadi pemberitaan nasional usai kota kecil itu jadi tempat pengungsian pasca-referendum Timor Timur. Tentu, tak banyak orang tahu bahwa Larantuka dulunya merupakan kerajaan Kristen. Larantuka punya kerajaan yang terpengaruh Portugis. Gelar raja-rajanya seperti penguasa Portugis, memakai gelar Don. Portugis pernah menguasai wilayah ini. Koehuan dkk. dalam Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Nusa Tenggara Timur menyebut, pada 20 April 1859 Portugis menyerahkan wilayah Flores, termasuk Larantuka di dalamnya, kepada Belanda.

AKTRIS cantik Jenny Zhang Wiradinata mengaku tahu betul siapa Susi Susanti. Namun sebagaimana publik kebanyakan, dia tak tahu siapa orang di balik kesuksesan Susi. “Saya tahu Susi Susanti tapi enggak tahu pelatihnya siapa,” kata Jenny kepada Historia saat konferensi pers peluncuran trailer filmnya di XXI Metropole, Cikini, Rabu (18/9/2019). Jenny mengakui baru mengenal nama Liang Tjiu Sia (kadang dieja Liang Chiu Hsia/Liang Qiuxia), pelatih yang sukses mengantarkan Susi merebut medali emas badminton putri di Olimpiade 1992, saat menerima tawaran untuk memerankan sang pelatih di film biopik Susi Susanti: Love All. “Jujur enggak banyak info yang saya dapat tentang dia di media-media,” sambungnya. Dari keterlibatannya dalm film inilah ia bisa mendalami karakternya dan sedikit-banyak jadi paham keresahan sang pelatih terkait kebijakan diskriminatif era Orde Baru. “Dengan menerima peran ini saya juga bisa ketemu dan dapat cerita langsung. Menjadi suatu kebanggaan buat saya berperan menjadi sosok pelatihnya Susi Susanti,” ujarnya.

MATANYA masih awas. Gerakan para anak didiknya yang tak sesuai instruksinya akan langsung tertangkap olehnya. Kalau sudah begitu, dia buru-buru ke tengah lapangan untuk mengoreksi dan menyampaikan ulang instruksi. Begitulah kesibukan Liang Tjiu Sia saat menerima Historia di lapangan Pola Bugar Sport Club, Kedoya, 25 September 2019. Di masa senjanya, Liang Tjiu Sia kini sekadar melatih privat. Kendati matanya masih awas, kondisi kesehatannya menurun terutama sejak menjalani operasi kanker payudara pada 2015. Usia juga mempengaruhi daya ingatnya. Terlebih jika mengingat hal yang berkaitan dengan angka. Soal kapan dia mendapatkan kewarganegaraan, misalnya. “Aduh, kapan ya. Sudah lama banget soalnya. Nanti saya cek dokumen di rumah,” katanya kepada Historia.ID.

JAKOB Oetama masih bekerja di majalah Penabur, mingguan berhaluan Katolik, ketika pertama kali jumpa dengan Petrus Kanisius Ojong. Perkenalan mereka terjadi pada 1958. Jakob mengenal Ojong sebagai pemimpin redaksi majalah bermutu dan populer Star Weekly. Jakob datang berguru kepada Ojong. “Ketika terbetik berita Star Weekly akan ditutup, ia mendekati saya, apakah bersedia meneruskannya. Ia sempat ke Yogya, kami bersama menyaksikan Sendratari Ramayana di Prambanan,” tutur Jakob dalam Kompas, 2 Juni 1980. Jakob saat itu sedang menyelesaikan studi tahun terakhir pada Fakultas Sosial Politik Universitas Gadjah Mada. Ojong lebih tua 11 tahun dari Jakob. Namun, mereka nyambung dalam bertukar pikiran karena sama-sama berlatar belakang sebagai guru. Pada awal 1960, Ojong sering bertemu dengan Jakob dalam gerakan asimilasi. Kemudian, mereka juga duduk dalam kepengurusan Ikatan Sarjana Katolik Indonesia. Pada 1963, Ojong dan Jakob mendirikan majalah ilmu pengetahuan Intisari.

ISU ketahanan pangan akan selalu aktual dalam beberapa dekade mendatang. Lahan pertanian penghasil bahan makanan semakin berkurang. Sementara, populasi manusia terus bertambah. Jika hal ini dibiarkan, maka yang terjadi adalah krisis pangan. Di Indonesia, isu ketahanan pangan jadi persoalan hangat belakangan ini. Proyek food estate (lumbung pangan) pemerintah yang memakan biaya dan lahan besar, sampai saat ini masih belum menuai hasil signifikan. Targetnya memang untuk jangka panjang. Namun, sejumlah pihak, entah itu politisi, pengamat, maupun aktivis lingkungan, kadung menilainya sebagai proyek gagal. Di masa mendatang, proyek lumbung pangan ini tetap diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri.

PADA 9 September 1946, sekitar 15.000 orang turun ke jalan mendesak Residen Lampung pertama, Mr. Abdul Abbas melepaskan jabatannya. Ia hanya menjabat sekitar setahun. Abdul Abbas lahir di Binjai, Sumatra Utara pada 11 Agustus 1906. Setelah menamatkan pendidikan Recht Hogeschool (RHS) atau Sekolah Tinggi Hukum di Batavia pada 1938, ia melanjutkan studi hukum ke Universitas Leiden, Belanda. Sekembalinya ke Indonesia, ia bekerja sebagai pengacara di Lampung dan menjadi tokoh Parindra (Partai Indonesia Raya). Pada masa pendudukan Jepang, Abdul Abbas menjadi ketua Shu Sangi Kai, semacam dewan penasihat yang dibentuk Jepang di setiap keresidenan. Menyusul kekalahan Jepang pada 15 Agustus 1945, Komando Tantara ke-25 memilih tiga wakil Sumatra, yaitu Mr. Teuku Mohammad Hasan, Abdul Abbas, dan dr. Mohammad Amir, untuk mengikuti rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) di Jakarta.

DALAM suatu upacara di Istana Kepresidenan Yogyakarta (Gedung Agung), Presiden Sukarno menyerahkan bendera Pekan Olahraga Nasional (PON). Barisan pembawa bendera PON dan bendera Merah Putih kemudian membawanya dengan jalan beranting menuju Solo. Sesampai di Solo, rombongan pembawa bendera disambut GPH Soerio Hamidjojo, ketua penyelenggara PON I. Keesokan harinya, 9 September 1948, barisan pembawa bendera tiba di Stadion Sriwedari, tempat upacara pembukaan PON I. Kendati di tengah situasi genting, upacara pembukaan berlangsung meriah. Sejumlah tamu penting hadir seperti Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Sri Susuhunan Pakubuwono XI, dan Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman.