JIKA nilai-nilai Pancasila terus dihidupkan dan dipraktikkan oleh semua pihak, baik masyarakat maupun para elite politik hingga pejabat negara, sepertinya persoalan “Indonesia Gelap” maupun “Indonesia Terang” takkan jadi polemik di tengah kehidupan berbangsa sekarang. Terlebih, Indonesia juga punya pengalaman nilai-nilai Pancasila didistorsi jadi instrumen politik dan alat legitimasi.

JAMAAH haji Indonesia umumnya punya reputasi sebagai sosok dermawan di kota Makkah. Para petugas kebersihan yang memunguti sampah di Makkah, baik di tempat umum maupun di hotel-hotel, pun sangat suka berdekatan dengan para jamaah haji Indonesia. Bahkan, mereka membiarkan sampah di tempat lain berserakan dan memilih mendekati jemaah orang Indonesia yang melintas di dekat mereka. Mereka berharap mendapat 5 real (setara Rp22.500) dari orang Indonesia. Tak hanya pengemis berkedok petugas kebersihan, setiap Jumat di musim haji supir bus gratis pembawa jamaah pun minta sedekah 2 real dari para penumpangnya. Begitulah gambaran pengemis di Makkah hari ini. Tidak terlihat seperti pengemis, lantaran mengenakan seragam pegawai kebersihan. “Harap diketahui, bahwa di Makkah-Arafah-Mina cukup banyak para peminta-minta. Bahkan di dalam Masjid Nabawi juga ada yang minta sedeqah dari kita. Namun, golongan ini segera menghindar jika ada askar yang mengawasi dan mengusirnya,” catat Abdul Cholik dalam Dahsyatnya Ibadah Haji.

INDONESIA dan Pakistan menjalinan persahabatan yang erat dan bertahan selama lebih dari enam dekade. Bahkan ketika Pakistan tengah bertikai dengan India pada 1965, Presiden Sukarno dengan tegas mendukung Pakistan ketimbang India. Padahal, Indonesia dan India juga punya ikatan sejarah penting di masa revolusi kemerdekaan sampai menggagas Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non-Blok. Alasan Sukarno berada di belakang Pakistan karena sesama negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Pada masa revolusi kemerdekaan, ratusan orang Pakistan yang tergabung di Divisi British India sebagai pasukan Sekutu membelot dari kesatuannya dan enggan berhadapan dengan kombatan Indonesia. Alasan lain adalah kebijakan luar negeri India yang membela Malaysia ketika Indonesia terlibat konfrontasi dengan Malaysia. Hal ini karena India bagian dari Commonwealth atau negara-negara persemakmuran Kerajaan Inggris.

SETELAH konflik yang menyebabkan beberapa jet tempur India ditembak jatuh beberapa waktu lalu, konflik India-Pakistan memasuki babak baru. Kedua negara bertetangga yang sama-sama memiliki nuklir itu kini terlibat pertempuran udara menggunakan pesawat nirawak (drone). “Insiden atau perang drone terjadi pada 8 Mei 2025, sekitar pukul 20.00 waktu setempat. Suar merah terlihat melesat di langit malam di atas Kota Jammu, India utara, ketika sistem pertahanan udara India menembakkan rudal untuk mencegat drone yang dikirim dari wilayah Pakistan. Selama empat hari bentrokan, India dan Pakistan yang selama ini mengandalkan jet tempur, rudal konvensional, dan artileri, mulai menguji kekuatan armada drone mereka,” demikian kompas.com, 27 Mei 2025, memberitakan. Pertempuran udara menggunakan drone itu seakan memutakhirkan konflik kedua negara yang telah muncul sejak keduanya merdeka hampir 80 tahun silam. Setidaknya empat kali (1947-49, 1965, 1971, 1999) kedua negara bertetangga itu terlibat perang sejak merdeka pada 1947.

Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo, sang Kapolri pertama Indonesia.

Desukarnoisasi terjadi pada masa Orde Baru. Upaya ini untuk mengecilkan bahkan menghilangkan peran Sukarno dalam sejarah Indonesia.

PADA 1813, tuan tanah kaya Han Ti Ko di Probolinggo dibunuh dan menimbulkan kekacauan sosial lebih luas ke kabupaten sekitarnya. Penduduk sekitar menyebutnya Ketoebroek Tjina  atau serangan terhadap Cina. Encyclopaedia van Nederlandsch Indie menyebutnya Keproek Tjina ! Ini bukan kasus pertama dan terakhir. Sejarah mencatat betapa kerusuhan rasial bak api dalam sekam. Dipicu masalah sepele hingga prasangka yang sudah berurat-akar sedari dulu, kerusuhan bisa meledak. 1740 Pemberontakan terhadap VOC yang berujung pembantaian rasial terhadap orang Tionghoa di Batavia. Di Semarang, mereka mengepung pos VOC, dan kemudian jadi sekutu Pakubuwana II. Namun, pasukan VOC akhirnya memukul mundur dan membunuh semua orang Tionghoa. 1813 Kerusuhan sosial di Probolinggo, Panarukan, Besuki, Lumajang, Puger, dan Bondowoso akibat dominasi politik dan ekonomi para pengusaha Tionghoa. 1825 Pembantaian pertama yang dilakukan orang Jawa terhadap penduduk Tionghoa menjelang Perang Jawa. 1912-1918 Karena sentimen dagang, kerusuhan anti-Tionghoa meledak di Surabaya dan Solo, kemudian meluas ke Bangil, Tuban, Rembang, Cirebon, dan Kudus. 1945-1949 Di masa revolusi, terjadi kerusuhan rasial di sejumlah daerah: Surabaya, Tangerang, Bagansiapiapi, Palembang, dan sebagainya. 1963 Bermula dari keributan di kampus Institut Teknologi Bandung, pecah kerusuhan di Cirebon yang merembet ke tempat lain di Jawa Barat (Bogor, Cianjur, Sukabumi, Garut, Cipayung, dan terparah di Bandung) dan ke daerah lain seperti Tegal, Slawi, Yogyakarta, Malang, Surabaya, dan Medan. 1965-1968 G30S mengakibatkan penangkapan, pembunuhan, serta pengrusakan toko dan rumah orang Tionghoa di sejumlah daerah. 1970 Kerusuhan rasial di Manado. 1973 Pengrusakan terhadap toko Tionghoa karena menggunakan kertas bertuliskan huruf Arab sebagai pembungkus di Palu dan serempetan mobil dengan gerobak di Bandung. 1974 Pengrusakan di Jakarta sebagai dampak Peristiwa Malari. 1980 Pengrusakan rumah dan toko akibat kasus majikan-pembantu di Ujung Pandang serta perkelahian di Medan dan Solo. 1986 Pengrusakan mobil dan toko akibat masalah pembantu-majikan di Surabaya. 1995 Pengrusakan karena kasus penamparan di Purwakarta dan penghinaan agama Islam di Pekalongan. 1996 Tak bisa menonton konser Iwan Fals, terjadi pengrusakan toko di Bandung. 1997 Pengrusakan rumah dan toko karena percekcokan di Rengasdengklok dan pembacokan di Ujung Pandang. 1998 Berangkat dari krisis moneter, kerusuhan rasial di Jakarta, Solo, Medan, Surabaya, dan sejumlah daerah.*

ARUS globalisasi yang membawa beraneka ideologi seperti liberalisme ataupun radikalisme sekarang begitu mudah mengintai generasi muda Indonesia lewat kemudahan-kemudahan teknologi. Figur publik dan aktivis muda Olivia Zalianty menyadari itu bisa jadi ancaman penyimpangan nilai-nilai Pancasila yang didengungkan para pendiri bangsa sejak delapan dekade silam. “Apalagi anak muda sekarang mindset-nya kalau enggak ada manfaatnya, buat apa untuk tahu atau memperdalam (Pancasila)? Itu karena kurangnya pendidikan nilai-nilai Pancasila. Perlu ada pendidikan Pancasila yang relevan dan pembinaan moral yang efektif mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar,” katanya dalam seminar sejarah dalam rangka peringatan Hari Lahir Pancasila bertajuk “Pancasila Solusi Perdamaian Dunia: Perspektif Humanis dan Kebudayaan” di Auditorium Gedung Raden Dewi Sartika Universitas Negeri Jakarta, Kamis (5/6/2025). Cendekiawan Yudi Latif menanggapi. Negara-negara lain terutama di Eropa, katanya, begitu gagap mengatasi globalisasi dan ledakan pluralisme yang mengguncang kemapanan budaya-budaya lama karena tsunami sosial yang turut terbawa gelombang kedatangan para imigran.

MENGENAKAN congsan (baju kebesaran Tionghoa) warna merah menyala dengan motif kuning, Abdurrachman Wahid alias Gus Dur bak orang Tionghoa beneran. Peristiwa itu terjadi sembilan tahun silam di Kelenteng Tay Kak Sie, Gang Lombok, kawasan pecinan Semarang. Saat itu, oleh komunitas Tionghoa Semarang, Gus Dur dinobarkan sebagai Bapak Tionghoa Indonesia. Penganugerahan itu memang layak. Ketika menjabat presiden, Gus Dur mengambil langkah berani dengan menghapus larangan agama, budaya, dan adat-istiadat Tionghoa yang diterapkan di awal Orde Baru. Sejak itulah ke-bhinneka-tunggal-ika-an tak semata sebuah semboyan. Selama ratusan tahun, gelombang kedatangan orang Tionghoa tak pernah surut. Mereka datang, menetap, dan berbaur dengan penduduk Nusantara. Namun, beragam kebijakan dari masa VOC hingga Orde Baru meminggirkan dan mendiskriminasikan mereka. Padahal, mereka sudah lama menyatu dan menjadi bagian dari negeri ini.* Berikut ini laporan khusus sejarah Tionghoa di Nusantara: Dari Cincai Sampai Siomay Jejak Saudara dari Daratan Gurita Bisnis Tionghoa Bukan Sekadar Onderdaan Duka Warga Tionghoa Tionghoa dalam Api dan Bara Warga Tanpa Negara

BELAKANGAN ini sejarah Indonesia menarik perhatian banyak orang, khususnya generasi muda sebagai pengguna utama berbagai media sosial. Salah satu tokoh yang sering menjadi sorotan adalah Presiden Sukarno. Tak hanya tentang sosok Sukarno, pembahasan juga terkait perannya di masa pergerakan kemerdekaan hingga kiprahnya sebagai pemimpin pemerintahan. Banyak di antara anak muda penasaran mengapa di antara banyak tokoh pergerakan nasional, Sukarno yang terpilih menjadi presiden pertama Republik Indonesia?

PRESIDEN Republik Indonesia pertama Sukarno punya pengalaman kurang menyenangkan dengan olahraga sepakbola. Semasa bocah di Mojokerto, Sukarno acap dirundung anak-anak Belanda di perkumpulan sepakbola. Mereka enggan bermain satu lapangan bersama anak-anak pribumi seperti Sukarno. Alih-alih main bersama, Sukarno malah jadi sasaran olok-olok bernada rasis dari anak-anak Belanda. “Anak-anak Belanda tidak pernah mau bermain dengan anak pribumi. Itu tidak mungkin dilakukan. Mereka adalah orang Barat yang putih seperti salju, yang murni, yang baik dan mereka memandang rendah kepadaku karena aku anak pribumi atau inlander. Bagiku klub sepakbola itu adalah pengalaman pahit yang tidak mungkin kulupakan,” tutur Sukarno dalam otobiografinya Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia yang ditulis Cindy Adams. Kendati demikian, Sukarno bukan berarti presiden yang tidak menaruh perhatian sama sekali terhadap pengembangan sepakbola nasional. Pundit sejarah sepakbola Indonesia Dimas Wahyu Indrajaya mengatakan Bung Karno juga peduli untuk memajukan olahraga di Indonesia, termasuk sepakbola. Salah satunya dibuktikan dengan pembangan Lapangan Ikatan Atletik Jakarta (Ikada).