SUATU hari di awal 1946, Ahmad Subardjo menerima undangan untuk menghadiri Kongres Partai Buruh di Blitar. Dia lantas pergi bersama Sukiman Wirjosandjojo, Iwa Kusuma Sumantri, dan Ki Hajar Dewantara. Keempatnya pergi mengendarai mobil dari Yogyakarta pada sore hari dan tiba di Blitar pada tengah malam. Kala itu, empat tokoh pergerakan kemerdekaan, yang tiga di antaranya masuk jajaran kabinet presidensial, tersebut sudah tidak aktif di kursi pemerintahan Republik. Ahmad Subardjo, misalnya, sejak November 1945 telah meletakkan jabatannya sebagai menteri luar negeri. Begitu pula Iwa Kusuma Sumantri dan Ki Hajar Dewantara, sebagai menteri sosial dan menteri pengajaran, tidak lagi terlibat di kabinet baru pimpinan Sutan Sjahrir. Lantas dalam kapasitas apa mereka hadir di Kongres Partai Buruh di Blitar? Diceritakan Ahmad Subardjo dalam otobiografinya Kesadaran Nasional: Sebuah Otobiografi, selepas meninggalkan jabatan menteri, mereka kembali bertemu di Yogyakarta. Pada sebuah kesempatan, Subardjo diperkenalkan oleh Sukiman kepada Jenderal Soedirman. Ketika itu Soedirman tengah membentuk Badan Penasehat Politik, yang salah satu tugasnya memberi analisa tentang situasi politik khusus menghadapi Belanda.

KESABARAN George H. W. Bush sudah hampir habis. Di Gedung Putih, pada 22 Februari 1991 presiden Amerika Serikat (AS) itu memberi ultimatum untuk menuntut Saddam Hussein agar menarik kombatan infantri dan tank-tanknya usai memicu Perang Teluk (2 Agustus 1990-28 Februari 1991). Ultimatum Presiden Bush berisi: dalam waktu 24 jam, Irak harus angkat kaki dari Kuwait. Jika tidak, Pasukan Koalisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan melancarkan serangan darat terhadap posisi-posisi Irak di Kuwait dan di wilayah Irak sendiri. “Koalisi akan memberikan waktu bagi Saddam Hussein sampai Sabtu siang [23 Februari 1991] untuk menindaklanjuti apa yang harusnya dia lakukan sesegera mungkin dan penarikan mundur tanpa syarat dari Kuwait,” ungkap Bush dalam ultimatumnya, dikutip suratkabar Chicago Tribune edisi 23 Februari 1991.

SINAGA adalah salah satu marga tertua yang ada dalam suku Batak Toba. Asalnya dari Desa Urat, Pulau Samosir namun marga ini umum pula dikenal di Indonesia. Tidak sedikit pula keturunan Sinaga yang hari ini berada di penjuru dunia. Bila dijejaki dari garis leluhur, maka marga Sinaga keturunan Si Raja Batak generasi kelima. Dari Si Raja Batak memperanakkan Guru Tateabulan. Guru Tateabulan memperanakkan Tuan Sariburaja. Tuan Sariburaja memperanakkan Raja Lontung. Si Raja Lontung inilah yang menjadi ayahnya Sinaga. Si Raja Lontung memiliki sembilan anak yang terdiri dari 7 laki-laki dan 2 perempuan (boru). Mereka antara lain: Toga Sinaga, Tuan Situmorang, Toga Pandiangan, Toga Nainggolan, Toga Simatupang, Toga Aritonang, Toga Siregar, Siboru Amak Pandan, dan Siboru Panggabean.

DI musim hujan, selokan yang dipenuhi sampah sering meluap dan menimbulkan banjir. Namun, di masa pendudukan Jepang, selokan telah menyelamatkan rakyat Yogyakarta dari kerja paksa (romusha) dan menekan kekurangan pangan. Pada 1940, Dorodjatun dinobatkan menjadi Sultan Hamengkubuwono IX. Tak lama kemudian Jepang datang. Di Jakarta, pada 1 Agustus 1942, dia dilantik untuk kali kedua sebagai Sultan Yogyakarta oleh Panglima Besar Tentara Pendudukan Jepang. Sultan menerima wewenang dari Jepang untuk mengurus pemerintahan Kesultanan yang dinamai Kochi (Daerah Istimewa). Kewajiban yang ditetapkan Jepang membuat penduduk di sejumlah daerah menderita luar biasa. Mereka dipaksa menyetorkan bahan makanan. Mereka pergi menjadi romusha untuk membangun proyek-proyek seperti jalan, rel kereta api, lapangan terbang, dan menggali batubara. Mereka mendapatkan gaji, tapi tak sebanding dengan pekerjaannya yang berat. Alhasil, ribuan nyawa menjadi korban.

SEBELUM jadi tokoh pemuda Menteng 31, Adam Malik pernah terciduk aparat pemerintah kolonial Belanda. Kala itu, Adam Malik masih remaja tanggung. Usianya belum genap 17 tahun ketika berpidato dalam rapat umum di Sipirok. Adam Malik didakwa melanggar peraturan kolonial Vergader Verbod yang dikeluarkan 1 Agustus 1933. Peraturan tersebut mengatur soal perkumpulan atau mufakat yang bertendensi menentang pemerintah. Berita penangkapan Adam Malik tersiar sampai ke Pematang Siantar, kampung halamannya di Sumatra Timur. Sang bunda, Siti Salamah Abdul Malik br. Lubis ketar-ketir dan cemas. Siti takut anaknya mendapat celaka dalam penjara.

KECUALI Serkarmadji Maridjan Kartosoewirjo, imam DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) yang sudah dieksekusi mati pada 12 September 1962, sekira 32 perwira utama DI/TII mendapat amnesti. Pada 1 Agustus 1962, mereka menandatangani ikrar bersama menyatakan kesetiaan kepada Republik Indonesia. Menurut laporan International Crisis Group (ICG), organisasi nirlaba yang mencegah dan menangani konflik, penandatanganan ikrar mempersulit masalah suksesi pengganti Kartosoewirjo selaku Komandan Perang Seluruh Indonesia (KPSI). Para penandatangan ikrar telah cacat karena menyerah kepada pemerintah. Selama satu dasawarsa secara efektif DI/TII tidak memiliki pemimpin. “Sejumlah besar penandatangan ikrar telah menerima berbagai tunjangan untuk memperkuat loyalitas mereka, misalnya dalam bentuk mobil, tanah, dan pada satu kasus, usaha penyalur minyak tanah,” tulis ICG dalam Daur Ulang Militan di Indonesia.

CAHAYA jingga menyembul di langit Bandara Halim Perdanakusuma sore itu. Beberapa tokoh penting dalam sejarah Republik Indonesia tengah menunggu A.A. Maramis pulang. Ahmad Subardjo, Sunario, Arnold Monotutu, dan Rachmi Hatta tampak di antaranya. Hadir pula pejabat Departemen Luar Negeri dan tokoh-tokoh Minahasa dari Paguyuban Kawanua. Para wartawan turut mengintili. Sebuah pesawat milik Garuda mendarat di landasan pacu, merapat ke sisi terminal, dan berhenti. Sepasang kakek-nenek keluar, tertatih-tatih menuruni tangga pesawat. Sang kakek terlihat lemah. Dia celingak-celinguk memandang deretan Subardjo dan kawan-kawannya. Dialah Alexander Andries Maramis, salah satu founding father RI yang tersisa. Dia akhirnya pulang ke Indonesia pada Minggu, 27 Juni 1976, setelah malang-melintang di mancanegara.

LAJU kendaraan bermotor di depan pusat belanja Depok Town Square, Jawa Barat, terhambat. Sebuah angkot mendadak banting setir ke kiri untuk berhenti menunggu penumpang. Seorang pemuda menghampiri angkot dan berteriak, “Ayo, Bang! Pal… Pal. Ayo, Bang! Pal… Pal… Jalan duluan!”Angkot pun penuh penumpang. Pemuda menyuruh sopir lekas tancap gas. Sopir memberi pemuda itu Rp2.000. Pemuda mencatat waktu ke berangkatan angkot di buku. Para sopir menyebut si pemuda sebagai timer. Tokoh ini jamak terjumpa di terminal bayangan bus dan angkot di kota-kota besar. Mereka kali pertama muncul di Jakarta pada dekade 1950-an. Bersamaan dengan penggunaan angkutan umum bermotor di Jakarta seperti oplet, taksi, dan bus. “…Pangkalan oplet dan taksi di Jakarta tentu mesti ada calok,” tulis Sunday Courier, 2 Agustus 1953. Majalah Sunday Courier menjadi media pertama yang menggunakan kata “calok” dalam pemberitaan tentang profesi tersebut. Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Dialek Jakarta karya Abdul Chaer menulisnya “calo” tanpa huruf “k”.

PEMANDANGAN tak biasa terlihat di Jalan Secodiningratan (kini Jalan Pangeran Senopati), Yogyakarta, 19 Februari 1948. Matahari belum lama naik, namun orang-orang telah berdatangan ke gedung Mahkamah Tentara Agung untuk menyaksikan sidang perdana peristiwa 3 Juli 1946. Sidang kasus penculikan Perdana Menteri Sutan Sjahrir dan upaya menggulingkan pemerintahannya itu akan digelar pukul 09.00. Sebelum sidang dimulai, orang-orang berusaha memasuki ruangan berukuran 7x20 meter itu agar dapat tempat untuk menyaksikan jalannya persidangan. Wakil-wakil dari pemerintah, Badan Pekerja KNIP, dan partai-partai politik juga hadir. Keluarga para terdakwa hadir untuk memberikan dukungan moral. Tingginya antusias masyarakat membuat penjagaan diperkuat. Dua pengeras suara dipasang di luar agar orang-orang yang tak bisa masuk dapat mengikuti jalannya persidangan. Setelah ditunda satu setengah jam, sidang dibuka pukul 10.30 oleh Ketua Mahkamah Koesoemaatmadja, yang didampingi hakim anggota, Wirjono Prodjodikoro, adik Menteri Kehakiman Soesanto Tirtoprodjo; dan tiga perwira tinggi militer, yakni Sukono Djojopratiknjo, Didi Kartasasmita, dan Sukarnaen Martodikusumo.

BERKUMPUL dengan orangtua merupakan kemewahan bagi banyak anak pejabat. Tanto Sudiro, putra bungsu walikota Jakarta Raya periode 1953-1960 R. Sudiro Hardjodisastro, merasakan betul hal tersebut. Tak hanya sang ayah, ibundanya, Siti Djauhari, pun sosok perempuan yang juga sibuk. “Saya lebih rapat sama kakak-kakak karena yang mengurus ya kakak saya. Bapak saya repot. Ibu juga aktif organisasi. Kadang ada di rumah. Bapak enggak pernah main [sama anak-anak], cuma ngobrol. Kalau lagi di rumah, tamunya enggak putus-putus sementara kita jam tujuh malam sudah tidur,” kenang Tanto kepada Historia.ID. Sebagai walikota ibukota, Sudiro sibuk mengurus kotanya sekaligus urusan pemerintah pusat di ibukota. Maka nyonya walikota selain mendampingi Sudiro juga sibuk di berbagai organisasi. Antara lain di Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari) dan Badan Penghubung Organisasi-Organisasi Wanita (BPOW, kini Badan Kerjasama Organisasi Wanita/BKOW).

MIENARSIH Soedarpo recalled Maria Ullfah, her senior at Koning Willem III School who, decades later, would become her sister-in-law. Mien recounted that she had known Maria for a long time because Maria came from a large, prominent family. “The Djajadiningrat family has indeed been famous for a long time. Back then on Kebon Sirih Street, there were several famous names: Kusumo Utoyo, Achmad Djajadiningrat, and my father, Wiranatakusumah,” Mien recalled. Mienarsih Soedarpo was the widow of businessman and activist Soedarpo Sastrosatomo. She was the daughter of Syarifah Nawawi and R.A.A. Wiranatakusumah, the regent of Bandung. When she was still a young woman in Suliki, West Sumatra, Syarifah was the love interest of Tan Malaka. Soedarpo’s older brother, Soebadio Sastrosatomo, married Maria Ullfah in 1964, while Soebadio was a political prisoner under Sukarno.

SEMBILAN bulan pandemi Covid-19 menyerang Indonesia. Sekolah merumahkan siswanya dan mengganti sistem kelas tatap muka dengan sistem dalam jaringan untuk menekan penyebaran virus. Mendikbud, Menag, Mendagri, dan Menkes berencana membolehkan sekolah kembali menggelar pembelajaran tatap muka mulai Januari 2021 dengan persyaratan ketat. Sembilan bulan bukan waktu singkat bagi siswa menjalani hari-hari bersekolah yang berbeda. Hal serupa juga pernah terjadi pada masa Jepang. Menjelang kedatangan Jepang pada akhir 1941, sekolah-sekolah di Hindia Belanda meliburkan siswanya tanpa berbatas waktu. Para guru berbangsa Belanda kembali ke negerinya. Maret 1942, Jepang mengambil alih Hindia Belanda. Pemerintah militer Jepang menutup semua jenis dan jenjang sekolah. Mereka ingin merombak ulang pendidikan di Indonesia. Buku-buku sekolah berbahasa Belanda disita, diperiksa, dan dinilai ulang. “Semua itu dimaksudkan untuk menghilangkan pengaruh Barat,” catat tim Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam Di Bawah Pendudukan Jepang: Kenangan Empat Puluh Dua Orang yang Mengalaminya.