DI tengah kisruh beragam skandal, mulai Jiwasraya, Asabri, hingga kegagalan KPK menggeledah DPP PDIP, publik tanah air digegerkan oleh kemunculan Kerajaan Agung Sejagat (KAS). Totok Santoso Hadiningrat dan istrinya, Dyan Gitarja, yang mendirikan kerajaan di Bayan, Purworejo, Jawa Tengah itu mengklaim kerajaan mereka sebagai penerus Kerajaan Majapahit dan dengan kekuasaan meliputi seluruh dunia. KAS memiliki misi untuk menciptakan kedamaian di kolong langit. Kemunculan KAS menambah panjang daftar micronations (negara mikro) atau negara fiksi/khayalan yang berdiri di dalam sebuah negara berdaulat. Sejak abad ke-19, klaim semacam KAS sudah bertebaran di segenap pojok bumi baik yang klaim sungguhan maupun sekadar propaganda iklan. Bentuk mereka beragam, mulai dari republik hingga monarki. Dari ratusan negara khayalan itu, sedikitnya eksis lima negara berbentuk kerajaan dan mengklaim punya dasar historis atas berdirinya kerajaan mereka. Empat di antaranya, mirip KAS yang mengaku memegang warisan janji 500 tahun pasca-runtuhnya Majapahit. Berikut empat kerajaan itu:

SUDAH 28 tahun medali emas sepakbola SEA Games tak pernah “mampir” ke timnas Indonesia lagi. Sejak Indonesia ikut pesta olahraga se-ASEAN itu pada 1977, Indonesia baru dua kali memetiknya, yakni tahun 1987 di Jakarta dan 1991 di Manila. Apakah prestasi itu bisa diulangi di kota yang sama? Di SEA Games ke-30 di Filipina, timnas U-23 Indonesia tergabung di Grup B. Lawannya tak main-main: Laos, Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Thailand. Tim terakhir jadi lawan perdana, Selasa (26/11/2019) sore. Lewat laga di Rizal Memorial Stadium, Manila itu asa penggila bola tanah air terbuka setelah Indonesia menekuk Thailand, tim level Asia, 2-0.

ZAMAN pendudukan Jepang agaknya memberi kesempatan emas pada Soegiono Mangoenwijoto untuk berdarma bakti kepada bangsa. Oleh karenanya, alih-alih menjadi guru seperti ayahnya, pria kelahiran Ponjong, Gunung Kidul, 12 Agustus 1926 ini memilih jadi tentara, profesi yang digandrungi banyak pemuda di masanya. Ia pun masuk tentara sukarela Pembela Tanah Air (PETA) sebagai budancho (komandan regu) yang setara sersan. Pilihan Soegiono tepat. Hanya berbilang satu-dua tahun setelahnya, Indonesia merdeka. Pengalaman Soegiono pun dibutuhkan bangsa untuk mempertahankan kemerdekaannya. Soegiono tak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk bergabung dengan badan perjuangan. “Sejak tanggal 31 Agustus 1945 ditunjuk sebagai Komandan seksi BKR di Yogyakarta. Pada tanggal 5 Oktober 1945, dengan pangkat Letnan Dua,” catat Pusjarah ABRI dalam Biografi Pahlawan Nasional dari Lingkungan ABRI.

DARI penyemprotan air ke jalan, modifikasi cuaca, hingga minta doa jadi solusi jangka pendek pemerintah untuk menanggulangi polusi udara di Jakarta dan sekitarnya belakangan ini. Solusi-solusi itu sayangnya belum solutif. Usai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo pada Senin (28/8/2023), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LKH) Siti Nurbaya Bakar mengonfirmasi bahwa sumber penurunan kualitas udara di Jabodetabek 44 persennya berasal dari kendaraan bermotor berbasis bahan bakar minyak (BBM) dan 34 persen dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batubara. Terkait polusi dari kendaraan bermotor, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau work from home (WFH) kepada pihak swasta dan akan bersinergi dengan Polda Metro Jaya untuk menerapkan ujicoba sanksi tilang bagi kendaraan roda empat maupun roda dua yang tak lolos uji emisi per 1 September 2023. Lantas bagaimana penanggulangan polusi yang bersumber dari PLTU?

DALAM peristiwa penculikan dan pembunuhan enam perwira tinggi dan seorang perwira pertama TNI Angkatan Darat, dini hari 1 Otkober 1965, ada beberapa nama pemimpin militer sebagai pelaku yang dikenal publik, antara lain Letkol Untung Syamsuri (Komandan Batalion I Tjakrabirawa), Brigjen Soepardjo (Panglima Komando Tempur IV Komando Mandala Siaga), Kolonel Abdul Latief (Komandan Brigif 1 Jayasakti), Mayor Udara Suyono (Komandan Resimen Pasukan Pertahanan Udara). Ada juga orang sipil, antara lain Syam Kamaruzaman (anggota Biro Khusus PKI, Pono (Biro Khusus PKI). Kecuali Kolonel Latief yang divonis seumur hidup, sebagian besar sudah dieksekusi mati. Pada Desember 1996, aku ditahan di LP Cipinang, pindahan dari Rumah Tahanan Kejagung. Saat itu aku masih berstatus Tahanan Politik (Tapol)yang masih dalam proses persidangan dengan dakwaan subversi paska “Peristiwa 27 Juli”. Aku sangat beruntung karena waktu itu masih sempat berjumpa dengan Kolonel Latief, saksi kunci peristiwa G30S. Bertemu dan bercakap-cakap dengannya sangatlah menyenangkan. Obrolanku dengannya bisa menghabiskan waktu berjam-jam, karena bekas anak buah Soeharto itu senang bercerita, dan tidak menutupi peristiwa G30S. Semua dibukanya gamblang. Katanya waktu itu, dia ingin meluruskan peristiwa itu untuk membongkar versi pemerintah yang menurutnya banyak bohongnya.

KABAR buruk dari Surabaya sampai juga di Bojonegoro. Isinya beragam, mulai dari kabar terbunuhnya Brigadir Mallaby hingga makin kerasnya sikap Inggris akibat kematian jenderalnya itu. Pemuda-pemuda Bojonegoro pun bersiap ke Surabaya meresponnya. Bekal mereka hanya senjata dan latihan yang dirasa cukup. Pemuda Abdul Latief yang bakal memimpin mereka. “Anak-anak buah kami berikat kepala merah putih dan senjata-senjatanya dikibarkan merah putih, setiap wagon (gerbong) berkibarlah bendera merah putih yang besar-besar sebagai lambang panji-panji perang kemerdekaan. Pada saat-saat berangkat tidak dilupakan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya yang selalu membuat berdiri bulu romaku dan berangkatlah kereta api itu ke jurusan Surabaya,” aku Abdul Latief dalam catatan riwayat hidup yang tak diterbitkan.

REVOLUSI meyeret pemuda Abdul Latief ke dalamnya. Di zaman Jepang dia adalah pemimpin pelatihan pemuda di Bojonegoro. Setelah kabar proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sampai di telinganya, Latief dan pemuda-pemuda Bojonegoro bergerak. “Pada saat pecahnya Revolusi Agustus 1945 saya mendampingi para pemuda Bojonegoro, untuk mengadakan pelucutan senjata tentara Jepang maupun pegawai Jepang (Sakura) yang berada di Keresidenan Bojonegoro, termasuk daerah minyak Wonosari dan Cepu,” kata Abdul Latief dalam riwayat singkat buatannnya yang tak diterbitkan. Para pemuda itu hanya bermodal nekat. Kekurangan dan butuh senjata yang membuat mereka rela melakukan itu. Namun mereka beruntung karena ada orang-orang Indonesia yang pernah jadi polisi di zaman Jepang. Orang-orang itu tak sedikit yang mau membantu mereka.

PADA awal revolusi, Abdul Latief adalah komandan pasukan pemuda yang berhasil mengumpulkan senjata untuk pasukan setara satu kompi di Bojonegoro. Di masa itu, perbandingan kepemilikan senjata bisa satu senjata banding empat personel. Sebagai komandan tempur, Latief berkali-kali kehilangan anak buahnya. Pasukan Latief merupakan pasukan yang sering berada di garis depan –yang resiko terbunuhnya lebih besar– baik di front Surabaya maupun sesudahnya front Jawa Tengah. “Dengan adanya perintah rasionalisasi dan rekonstruksi organisasi Angkatan Perang oleh pemerintah saya dipanggil kembali ke Ibukota RI ke pasukan induk dengan keputuan pangkat mayor diturunkan satu tingkat menjadi kapten dan mendapat tugas untuk menyusun Kompi Istimewa/Stoot Kompi dengan persenjataan lengkap. Bersamaan dengan itu terjadi peristiwa Madiun dan pasukan saya dilimpahkan menjadi pasukan Komando Militer Kota (KMK) di bawah pimpinan Letnan Kolonel Latief Hendraningrat,” catat Abdul Latief dalam riwayat hidup tak diterbitkan yang dibuatnya pada 1993 di Penjara Cipinang.

SUATU hari di sebuah ruang introgasi, seorang letnan kolonel (letkol) dari Corps Polisi Militer (CPM) memeriksa seorang tahanan politik (tapol) yang dikaitkan dengan G30S. Perwira CPM dari Bogor itu melontarkan beberapa pertanyaan. “Apa yang kowe perbuat semasa revolusi?” tanya si letkol. Kowe merupakan bahasa Jawa kasar yang berarti “kamu”. “Mbedili Belanda,” jawab si tapol. Mbedili artinya menembaki, maksudnya menembaki tentara Belanda.

PERIODE 1960-an merupakan tahun-tahun terberat bagi perpolitikan Indonesia. Perubahan sikap Presiden Sukarno yang dianggap menjadi penyebabnya. Gelombang kehancuran pun begitu kentara saat pemerintah mulai menutup diri dari berbagai kritik. Juga saat mereka semakin reaktif terhadap berbagai tindakan yang dinilai bertentangan dengan kebijakan sang pemangku kekuasaan. Akibatnya, pada 1962, enam orang tokoh penting tersingkir dan dipenjarakan. Sebagian dari mereka adalah kawan yang pernah berjuang bersama Sukarno semasa kemerdekaan, yakni: Sutan Sjahrir, Prawoto, Mohammad Roem, Subadio Sastrosatomo, Anak Agung Gde Agung, dan Sultan Hamid. Bagi Roem, diceritakan dalam Bunga Rampai dari Sejarah, penangkapan tersebut cukup membuat ia dan kawan-kawannya tertekan. “Alasannya karena menurut “logika revolusi” harus ditarik garis yang tegas antara kawan dan lawan. Karena kami tidak dapat dipandang sebagai kawan maka kami dianggap musuh. Sangat sederhana berpikir menurut logika revolusi!” tegas Roem.

SUATU kali seorang penyewa tanah partikelir di Surakarta berkebangsaan Belgia, C. Coenaes, mengeluh kepada Susuhunan Paku Buwono VIII. Pangkal soalnya adalah keahlian tukang-tukang Kasunanan Surakarata yang kurang terampil. Coenaes mengeluh karena tidak memadainya perbaikan lonceng dan arlojinya yang dikerjakan oleh tukang dari keraton. “Dan penanganan atas barang-barang emasnya pun buruk sekali,” kata Coenaes sebagaimana dicatat Harry A. Poeze dalam Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950. Coenaes pun mengusulkan kepada Sunan agar salah satu tukangnya dikirim ke Eropa untuk dididik sebagai ahli arloji. Sunan mengiyakan usulan Coenaes itu. Sunan lalu memilih seorang abdi dalem muda bernama Kadjo untuk belajar menjadi pembuat arloji ke Belgia, negeri asal Coenaes. Kadjo sendiri adalah anak seorang perwira rendah pasukan kavaleri Kasunanan Surakarta.

JEJAK awal pohon hujan di Indonesia bermula dari ’s Lands Plantentuin te Buitenzorg, atau yang kini dikenal sebagai Kebun Raya Bogor. Di lembaga riset ternama itu, pohon yang kala itu masih diidentifikasi sebagai Pithecolobium saman dibudidayakan dan diteliti oleh para ilmuwan Kebun Raya. Kebun Raya Bogor menerima kiriman beberapa biji Pithecolobium saman pada 1870 dari Trinidad –sebuah pulau di Karibia yang dalam dokumen kolonial lawas kerap dikelompokkan sebagai wilayah Amerika Selatan. Saat itu Trinidad adalah koloni Inggris. Besar kemungkinan, biji tersebut dikirim ke Bogor melalui jejaring antarkebun raya kolonial yang waktu itu telah terbentuk. “Ketika biji-biji itu berkecambah, kami segera dapat menanam beberapa bibit. Karena biji-biji itu dikirim dengan nama Calliandra, dan ini adalah nama semak yang tidak terlalu besar, bibit-bibit itu ditanam dengan jarak 3 hingga 4 meter. Ternyata terlambat diketahui bahwa jarak ini terlalu dekat dan pohon-pohon raksasa pun tumbuh dengan cabang saling berbelit,” catat Hendrik J. Wigman, ahli hortikultura Belanda yang bekerja di Kebun Raya sejak 1869, dalam tulisannya yang berjudul “Verfraaing Onzer Steden” (Mempercantik Kota-Kita) di jurnal Teysmannia, Vol. 26, tahun 1915.