PADA Agustus 1955, Letnan Satu Polisi Militer R.A. Prawirakusumah bersama dua sejawatnya mendatangi rumah Iskaq Tjokrohadisurjo di Jalan Diponegoro 6 Jakarta. Mereka membawa surat perintah penangkapan bernomor 168/D.G. III-6/SP/55 dari Corps Polisi Militer Bandung. Isi surat: “menangkap Iskaq, menggeledah rumahnya, dan menyita surat dan atau barang yang berkaitan dengan perkaranya” terkait kebijakannya selama menjabat menteri perekonomian. Mereka tak menemukan Iskaq di rumahnya. Iskaq, yang sudah tak menjabat menteri perekonomian menyusul jatuhnya Kabinet Ali Sastroamidjojo I, sudah terbang ke Belanda dengan anaknya, Irmin. Ia hendak berobat dan mengurus sekolah anaknya di Rotterdam. Pemerintah segera mencabut paspor Iskaq. Iskaq tak tahu-menahu tentang rencana penangkapan dirinya. Setelah urusan di Belanda rampung, dengan enteng ia kembali ke tanah air. Namun, ketika transit di Singapura, Lim Kay yang diutus Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Indonesia (PNI) menemui dan mencegahnya melanjutkan perjalanan pulang. Sebab, tim penangkap sudah siaga di Bandara Kemayoran. Pertimbangan lainnya, “penangkapan terhadap Iskaq pada saat menjelang pemilu akan merugikan PNI. Inilah yang dikehendaki pihak lawan politik PNI yang sedang berkuasa,” tulis R. Nalenan dalam biografi Iskaq Tjokrohadisurjo, Alumni Desa Bersemangat Banteng.

KETIKA merayakan kemerdekaan tahun 1965, wartawan Mochtar Lubis berpikir menulis buku tentang Indonesia sebelum dan selama revolusi. Kenangannya pun kembali ke masa lalu: proklamasi yang bergema, segarnya semangat revolusioner, pertempuran-pertempuran. Ia juga ingat pertemuannya dengan pemimpin-pemimpin Republik. Kala itu Mochtar Lubis yakin mereka tak akan berubah dari kesederhanaan itu. Seorang wartawan Amerika mengajaknya bertaruh, jika sudah berkuasa, banyak yang akan korup. Dengan tegas ia mengatakan: “Tak mungkin ada pemimpin Indonesia yang bisa jadi korup.” Ketika mencatat dalam buku hariannya, kemudian terbit dalam Catatan Subversif, Mochtar Lubis menarik ucapannya. Ia sendiri jadi korban dalam upayanya melawan korupsi. Di masa revolusi, korupsi bukannya tak ada. Namun ia terabaikan karena perhatian tercurahkan pada upaya mempertahankan kemerdekaan. Begitu kedaulatan teraih, pemerintahan berjalan normal, korupsi mulai menjadi isu penting. Kecaman datang. Kepercayaan kepada pemerintah luntur. Militer mengambil inisiatif dalam upaya pemberantasan korupsi –di sisi lain, juga menjadi pelaku korupsi. Ketegangan dan krisis politik pun terjadi. Korupsi terus hidup meski kabinet jatuh bangun. Berikut ini laporan khusus sejarah pemberantasan korupsi pada masa Orde Lama. Penangkapan Mantan Menteri Kehakiman Menteri Luar Negeri Dituduh Korupsi Menteri Lisensi Tersangkut Korupsi Hotel Prodeo Talagasari Perniagaan Terlarang Perwira TNI AD Jusuf Muda Dalam Terpuruk di Ujung Orde Peretul yang Kena Retul Dari Tromol Pos No. 8 Keadaan Darurat Korupsi

PAGI itu, 13 Agustus 1956, Menteri Luar Negeri Roeslan Abdulgani berkemas untuk melakukan perjalanan ke London, menghadiri konferensi tentang Terusan Suez. Jam enam pagi, dua perwira Divisi Siliwangi tiba di rumahnya di Jalan Diponegoro Jakarta. Mereka membawa surat perintah penahanan yang ditandatangani Panglima Tentara Teritorium (TT) III Kolonel Alex Kawilarang, penguasa keadaan darurat di wilayah Jawa Barat, mencakup ibu kota. Roeslan akan dimintai keterangan dalam kasus korupsi Lie Hok Thay, wakil direktur Percetakan Negara, yang sudah lebih dulu ditangkap. Sementara Roeslan berpakaian, istrinya menelepon Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Ali terkejut. Ia minta bicara dengan komandan tentara yang bertugas menangkap Roeslan. Ali, menyebut sebagai perdana menteri merangkap menteri pertahanan ad interim, memerintahkan pembatalan penangkapan namun si komandan menolak dengan alasan hanya mau menaati perintah dari atasan militernya. Ali akhirnya menelepon Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Mayjen TNI Abdul Haris Nasution, yang untungnya masih ada di rumah. Ali menjelaskan situasinya. “Kalau ia sampai tidak bisa berangkat karena ditangkap dan ditahan oleh pihak tentara, saudara mengerti sendiri apa akibatnya bagi pemerintah dan juga bagi nama baik negara kita,” ujar Ali kepada Nasution, seperti disebutkan otobiografinya Tonggak-Tonggak di Perjalananku.

JOSEPH LUNS barangkali menjadi sosok yang paling dimusuhi publik Indonesia selama masa sengketa Irian Barat. Menteri Luar Negeri Belanda itu terkenal gigih mempertahankan Irian Barat di bawah kuasa kerajannya. Sejak menjabat tahun 1956, Luns dengan berbagai kebijakannya acapkali membuat panas hubungan Belanda dan Indonesia terkait Irian Barat. Luns merupakan sosok penting di balik pengiriman kapal induk Belanda Karel Doorman ke perairan Irian Barat pada pertengahan 1960. Langkah itu dinilai sebagai aksi unjuk kekuatan Belanda. Untuk memuluskan ambisinya, Luns bermanuver dengan membawa persoalan Irian Barat ke Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1961. Salah satu prakarsa Luns adalah kebijakan mendekolonisasi Irian Barat. Dalam pernyataannya, Luns menjanjikan komitmen Belanda sebesar 30 juta dolar pertahun untuk menyokong rakyat Irian Barat hingga mandiri. Langkah itu tentu ditentang pemerintah Indonesia yang menganggapnya sebagai penjajahan dalam wujud lain.

SARIDJAH Niung gundah gulana. Sebagai guru HIS (Sekolah Belanda untuk Bumiputra setingkat SD) Jaga Monyet di Batavia, dia menyadari kesulitan anak didiknya dalam belajar bernyanyi. Bukannya mereka malas belajar, tapi kendala bahasa menyebabkan para murid sukar memaknai lagu anak berbahasa Belanda. Beberapa di antaranya yang terkenal berjudul “Zakdoek Leggen” dan “Kruip Door”.Pada zaman kolonial Belanda, lagu-lagu tersebut wajib diajarkan di HIS. “Yang mengganggu saya adalah kenyataan bahwa lagu-lagu yang saya ajarkan semuanya lagu-lagu Belanda. Selalu lagu Belanda,” keluh Saridjah seperti dikisahkannya dalam bunga rampai Sumbangsihku Bagi Pertiwi Jilid 1. Sebagai anak negeri jajahan, sekolah resmi yang berdiri atas izin pemerintah Hindia Belanda harus mengikuti kurikulum pendidikan Belanda. Hal ini berimbas terhadap penggunaan bahasa Belanda sebagai pengantar. Begitupun dengan pengajaran pengetahuan umum yang bersumber mengenai negeri induk Belanda nun jauh di Eropa sana. Inilah yang mengganjal bagi Saridjah selama mengajar di berbagai HIS di Batavia sejak 1925-1941.

SEKALI waktu Roeslan Abdulgani kedatangan tamu dua orang jenderal: KSAD Jenderal Ahmad Yani dan wakilnya, Letnan Jenderal Gatot Subroto. Saat itu, Menteri Penerangan Mohammad Yamin baru saja wafat pada 10 Oktober 1962. Kedua jenderal itu menyampaikan maksudnya terhadap Roeslan. “Nanti kamu akan diminta Bung Karno menggantikan Yamin. Monyet, jangan sampai nolak, ya!” ujar Gatot Subroto. Roeslan tak terima. Dia marah. “Pak, saya bukan monyet,” katanya dengan nada berang. Yani segera menengahi. Ditenangkannya Roeslan yang merasa terhina. “Kamu jangan marah. Kalau Pak Gatot bilang kamu monyet, berarti dia senang.”

SEJAK menyelesaikan pertikaian besar dalam revolusi kemerdekaan (1945-1949) melalui Konferensi Meja Bundar, Indonesia sudah mulai menuntut balik pengembalian benda-benda bersejarah yang dijarah Belanda. Amat pelik, sehingga satu per satu warisan Nusantara itu baru bisa kembali ke tanah air semasa pemerintahan Orde Baru. Tensi politik dan trauma yang membekas masih mendominasi ketika draf perjanjian kebudayaan gagal terealisasi pada KMB. Pun juga ketika Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudajaan Moh. Yamin melakukan penjajakan lanjutan dengan lawatannya ke Belanda pada 1954. “Kita sebenarnya sudah meminta kembali dari 1949. Jadi para pendahulu kita sudah memproses dan responnya dari Belanda pelan sekali. Jadi tahun 1950-an, 1960-an enggak ada yang balik. Tahun 1970-an mulai zaman Presiden Soeharto, (arca) Prajnaparamita kembali, beberapa benda Pangeran Diponegoro sempat kembali,” ujar Dirjen Kebudayaan RI Hilmar Farid di program “Belanda Kembalikan Ratusan Benda Pusaka tapi Tak Ada Ganti Rugi Korban Westerling” di akun Youtube Akbar Faizal Uncensored, 17 Juli 2023.

DUNIA museum di negara-negara bekas kolonialis menjadi gempar ketika Presiden Prancis, Emmanuel Macron, bicara soal isu dekolonisasi dan pengembalian benda-benda jarahan pada 2017. Belanda ikut merespons meski niat baiknya sudah dijajaki tiga tahun sebelum itu. Upaya repatriasi di abad ke-21 justru telah dimulai oleh Belanda, tepatnya ketika Rijksmuseum pada 2014 “memediasi” keluarga Gubernur Jenderal Hindia Belanda periode 1833-1836, Jean Chrétien Baud, untuk mengembalikan sebuah pusaka Pangeran Diponegoro, yakni tongkat ziarah Kiai Cokro. Tongkat itu 170 tahun disimpan para keturunan Baud. Pada 2 Februari 2015, tongkat itu diserahterimakan secara resmi dari pihak keluarga kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Anies Baswedan yang mewakili Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

EMPAT arca bercorak Hindu peninggalan Kerajaan Singhasari berjejer setengah melingkar di pelataran ruang pameran Galeri Nasional. Salah satunya adalah Arca Ganesha. Ia berwujud manusia berkepala gajah dengan empat lengan. Masing-masing tangannya memegang kapak, tasbih, dan sepasang mangkuk berisi ilmu pengetahuan. Dalam ajaran Hindu, Ganesha dipercaya sebagai dewa ilmu pengetahuan dan penyingkir rintangan. Arca Ganesha hanyalah satu dari ratusan artefak dan benda bersejarah hasil repatriasi dari negeri Belanda. Ia merupakan kekayaan budaya bangsa Indonesia yang sempat “hilang” akibat praktik kolonialisme di masa silam. Kini, masyarakat umum dapat menyaksikannya dalam pameran bertajuk “Repatriasi: Kembalinya Saksi Bisu Peradaban Nusantara”. “Proses repatriasi ini tidak hanya sekedar pemindahan benda secara fisik, dari museum di Belanda ke museum di Indonesia. Lebih dari itu, hal ini merupakan bagian dari upaya membangun kerjasama penelitian antara peneliti kedua negara sekaligus penanaman dasar bagi kolaborasi produksi pengetahuan dan perluasan wawasan budaya serta sejarah antara kedua negara,” kata Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek Hilmar Farid Setiadi dalam siaran pers yang berlangsung kemarin (27/11) di Galeri Nasional, Jakarta Pusat.

DI SEBUAH ruang pertemuan di Museum Volkenkunde, Leiden, Belanda pada 24 Februari 2020. Sejarawan Universitas Gadjah Mada (UGM) Sri Margana dihadapkan pada sebuah baki besar berisi sebilah keris keramat. Keris kehitaman itu masih sedikit menampakkan sepuhan emas dan ukiran naga di bilahnya. Dengan cermat dan hati-hati, Margana yang mengenakan sarung tangan menyingkap bilah keris itu dari warangkanya. Saking penasarannya, Dirjen Kebudayaan RI Hilmar Farid turut merapat. “Ini bener?” cecar Hilmar pada Margana. “Sebentar, sebentar,” jawab Margana berusaha tetap fokus pada pengamatannya. Usai memerhatikan lebih dalam, Margana pun tiba pada kesimpulannya. “Benar, ini keris Pangeran Diponegoro.”

HAMPIR setiap agenda pengembalian benda bersejarah warisan peradaban Nusantara dari Belanda, modalitasnya adalah inisiatif niat baik dari Belanda atau sebagai hadiah dari negeri bekas penjajah. Itu berlangsung mulai dari 1970-an hingga 2020. Tetapi beda ceritanya saat ditangani Tim Repatriasi Koleksi Asal Indonesia di Belanda yang dibentuk pemerintah Indonesia. Proses repatriasi yang dilakukannya kurun 2021-2023 memasuki babak baru. Gebrakan baru itu berangkat dari persoalan yang timbul sebelumnya. Pada 2016, Ditjen Kebudayaan Kemendikbudristek RI menerima ribuan koleksi benda bersejarah dari Museum Delft karena museumnya gulung tikar. “Ketika Pak Hilmar [Farid, dirjen Kebudayaan RI] ke Belanda 2016 itu kan tadinya Museum Delft bangkrut. Koleksinya itu mau diserahkan saja ke Indonesia. Tapi Pak Dirjen tegas bilang, enggak begitu dong caranya. Masak you enggak butuh, sekarang mau dibuang lagi ke Indonesia? Bahwa harus ada proses riset yang berkaitan dengan benda-benda tersebut. Ada enggak keterkaitan sejarahnya? Ada enggak aspek kultural penting terhadap benda-benda tersebut,” ujar Ketua Tim Repatriasi I Gusti Agung Wesaka Puja kepada Historia.ID.

RAMAI dalam kesunyian. Nuansa itu begitu terasa ketika kaki mengayun selangkah demi selangkah memasuki Studio Patung Yusman di kawasan Bantul, Yogyakarta Selasa (5/3/2024) pagi itu. Serasa berada di alam para tokoh bangsa mengingat ramainya “kehadiran” para tokoh bangsa di berbagai sudutnya. Jenderal Sudirman, Jenderal Soeharto, Presiden Sukarno, Sultan Hasanuddin, hingga enam presiden Republik Indonesia semua hadir “membisu” dalam bentuk patung. Kesunyian itu baru sedikit menguap saat sang tuan rumah Yusman keluar dari ruangannya tak lama kemudian. Sebelum mengajak parkir bokong di kursi panjang dekat enam patung presiden, ia menyempatkan diri berbincang singkat dengan dua pekerjanya. “Ini adik kelas [semasa di ISI Yogyakarta]. Sepi karena kita juga sedang ada pameran di Monjali (Monumen Jogja Kembali),” ujar Yusman membuka perbincangan dengan Historia.ID.