RAPAT Raksasa di Lapangan Ikada (sekarang kompleks Monumen Nasional), Jakarta pada 19 September 1945 berlangsung suskes. Tanpa menghiraukan ancaman militer Jepang yang masih berkuasa, sekitar 200.000 orang (versi Bung Karno: satu juta orang) datang dari berbagai pelosok Jakarta, Bogor, Bekasi, Karawang, Tangerang, Purwakarta, Sukabumi, dan Cianjur. Mereka memamerkan dukungan maksimal kepada pemerintahan Republik Indonesia pimpinan Sukarno-Hatta yang baru sebulan berdiri. “Rapat Ikada memperlihatkan kekuatan retorika Sukarno terhadap rakyat,” ungkap Robert B. Cribb dalam Gejolak Revolusi di Jakarta 1945-1949: Pergulatan Antara Otonomi dan Hegemoni. Namun kesuksesan kaum Republik di Ikada menjadi aib bagi militer Jepang yang dituntut pihak Sekutu untuk tetap memelihara status quo. Karena itu mereka mencari biang kerok di balik aksi unjuk rasa tersebut.

KENCANGNYA hembusan angin tak mampu menghalangi massa dari Jakarta dan sekitarnya untuk hadir di Lapangan Monas. Mereka tak sabar menantikan para pemimpin republik naik podium. Maka saat Presiden Sukarno yang mereka elu-elukan tiba bersama jajaran kabinetnya dengan pengawalan dari Latief Hendraningrat dan Moeffreni Moe’min dari Badan Keamanan Rakyat (BKR) Jakarta Raya serta Komisaris Mangil Martowidjojo dari Polisi Istimewa, serentak mereka langsung menatap ke arah rombongan itu. Riuh pekik merdeka membahana ketika Sukarno akhirnya naik podium setelah Soewirjo (walikota Jakarta) dan Kasman Singodimedjo (BKR Pusat). Dahaga akan kepastian arah Proklamasi mereka terhapuskan sudah. Pertaruhan nyawa mereka ke tempat acara yang dijaga ketat serdadu Jepang bersenjata lengkap, tak sia-sia.

SEMBILAN belas September 1945 di Lapangan Ikada (kini Lapangan Monas). Ratusan ribu manusia dari golongan akar rumput menuntut penegasan dari para pemimpin baru mereka, pemimpin yang masih membangun fondasi republik yang baru lahir sebulan sebelumnya. Mereka tak sabar untuk mendapat kepastian ke arah mana kemerdekaan yang diproklamirkan 17 Agustus 1945 akan dibawa. Peristiwa yang dikenal sebagai Rapat Raksasa Ikada itu sayangnya dalam berbagai literatur sejarah yang bermunculan kemudian hanya mencatat nama-nama pembesar macam Presiden Sukarno, Mohammad Hatta, Sukarni, atau Ali Sastroamidjojo yang hadir dalam show of force pertama Republik itu. Rapat Raksasa Ikada seolah hanya panggung mereka. Jangankan nama rakyat yang hadir dari berbagai tempat, nama Tan Malaka sebagai penggagas pun baru dibuka dalam sejarah setelah reformasi. Oleh karenanya untuk membangkitkan memori dan terutama menghormati peran ratusan ribu rakyat yang terlupakan di peristiwa itu Forum Warga Betawi se-Jabodetabek bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghelat rekonstruksi Rapat Raksasa Ikada bertajuk “Samudera Merah Putih” di Lapangan Monas, Minggu siang (16/9/2018).

PAGI di Kota Surabaya yang biasanya ayem dengan hiruk-pikuk masyarakat tiba-tiba geger pada 19 September 1945. Warga yang tengah melewati jalan di depan Hotel Yamato (kini Hotel Majapahit) dibuat emosi oleh berkibarnya bendera Belanda di pucuk menara hotel. Padahal, Indonesia sudah merdeka. Bendera triwarna merah-putih-biru itu ternyata dikerek pihak Belanda atas perintah WV Ch. Ploegman, pemimpin organisasi Indo Europesche Vereniging (IEV) yang diangkat NICA menjadi walikota Surabaya. Pada 18 September 1945 malam, dia memerintahkan rekan-rekannya mengibarkan bendera Belanda untuk merayakan ulang tahun Ratu Wilhelmina (31 Agustus). Tindakan provokatif itu memicu kemarahan warga Surabaya. Mereka berupaya merobek bendera triwarna. Dalam upaya itulah mereka bentrok dengan serdadu Jepang yang berjaga dalam rangka mempertahankan status quo.

SEKELOMPOK taruna Militaire Akademie Yogyakarta angkatan pertama sedang diperbolehkan keluar asrama. Mereka pergi ke sebuah restoran yang cukup mahal di masa revolusi kemerdekaan. Tujuannya adalah makan enak. “Wah hebat juga kamu, Cub, banyak uang ya,” kata Hedijanto kepada Acub. “Tidak banyak. Tapi ada lah,” jawab Acub Zainal. Semua taruna yang ikut makan di restoran itu tentu gembira. Terlebih, mereka boleh tambah porsi jika satu porsi tak kenyang. Maklum, makan enak saat sulit itu tentu sebuah kemewahan. Tak semua orang bisa mendapatkannya.

SEJAK dulu tentara dekat dengan olahraga. Tak heran jika banyak pensiunan jenderal yang menjadi pengurus organisasi olahraga. Salah satu purnawirawan yang aktif dalam olahraga adalah Mayor Jenderal TNI (Purn.) Acub Zainal. Dia sudah menaruh perhatian pada olahraga ketika menjabat Panglima Kodam XVII Cendrawasih dan gubernur Irian Jaya (1973–1975). Acub membangun kebanggaan masyarakat Papua lewat olahraga terutama sepakbola, atletik, dan tinju. Dia ikut membangun tim Persatuan Sepakbola Indonesia Jayapura (Persipura). Setelah selesai menjabat gubernur Irian Jaya, dia mengelola klub sepakbola di Jawa. Menurut Nurinwa Ki S. Hendrowinoto dalam biografi Acub Zainal: I Love the Army, Acub pernah membawa Persija keluar sebagai juara utama dalam kejuaraan Marah Halim Cup tahun 1977. Pada tahun itu juga, dia mulai bertugas sebagai manajer tim nasional PSSI ke SEA Games.

KASUS perselingkuhan menjadi pembahasan yang tak ada habisnya digunjingkan oleh masyarakat. Begitu pula di media sosial, perselingkuhan ramai dibahas warganet hingga trending topic. Konflik asmara melibatkan lebih dari dua orang kerap terjadi di zaman kolonial Belanda. Pelaku perselingkuhan dan perzinaan tak hanya mendapat sanksi sosial, tetapi juga terancam hukuman berat. Menurut sejarawan Barbara Watson Andaya dalam The Flaming Womb: Repositioning Women in Early Modern Southeast Asia, orang-orang Belanda Calvinis cenderung menunjukkan sikap keras dan tegas dalam menentang perbuatan asusila maupun kejahatan seksual yang terjadi di dalam koloninya.

PENGGUNAAN lambang kebesaran untuk identifikasi berkembang di Eropa sejak abad ke-12. Perang Salib mempercepat perkembangan dan penyebarannya. Ketika itu, baju zirah sangat penting untuk melindungi tubuh para prajurit dalam pertempuran. Pakaian tersebut mampu menahan serangan pedang, tombak, dan anak panah, sehingga dapat meminimalkan luka berat dan kematian. Meski begitu, baju zirah yang menutupi seluruh tubuh, termasuk wajah, menyulitkan proses identifikasi prajurit. Terlebih mereka yang bertempur dalam Perang Salib berasal dari banyak wilayah, sehingga proses identifikasi menjadi hal yang penting. Oleh karena itu, panji-panji dengan lambang tertentu sangat berguna untuk membedakan antara prajurit dari berbagai negeri. Saat pertama kali tersebar pada abad pertengahan, desain lambang-lambang itu sederhana dan tidak berlebihan, serta sebagian besar berbentuk geometris yang berasal dari praktik menghias rangka dan penyangga perisai kayu kuno.

ALKISAH, tersebutlah seorang raja yang bergelar Sultan Suryangalam. Istananya di Ngallahulah. Ia mitraning rasul (sahabat Rasul). Kisah Sultan Suryangalam ini dituturkan kembali oleh Prabu di Ngatasangin, yaitu Sang Titijagat. Raja sejati itu melebur dengan rakyatnya. Jiwa raganya diliputi oleh tanggung jawab. Mantap memegang sumpah setianya. Di dalam dirinya terpancar budi pekerti yang luhur. Tak pernah ingkar dalam ucapannya. Tak membela orang yang dikasihi, dan tak membenci musuhnya. Tidak mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, yang dapat merusak negara. Raja tersebut haruslah menerapkan hukum Allah. Jika tangan kirinya yang berbuat durjana, tangan kananlah yang wajib menghukum. Jika tangan kanannya yang berbuat durjana, tangan kirilah yang wajib menghukum. Itulah yang disebut adil menurut hukum Allah.

KRISIS Kongo yang pecah sejak 5 Juli 1960 mengharuskan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turun tangan. Sekjen PBB Dag Hammarskjöld lalu mengirim misi ONUC atau Operasi PBB di Kongo. Krisis di Kongo dipicu perang saudara antara pihak pemerintah Kongo dan separatis Katanga di bawah Moïse Tshombe. Seiring keluarnya Resolusi 143 Dewan Keamanan PBB pada 14 Juli 1960, elemen militer Belgia yang tersisa pasca-kemerdekaan Kongo (30 Juni 1960) diperintahkan mundur dari Kongo. Kontingen pasukan misi perdamaian ONUC lantas dibentuk dari gabungan militer Irlandia, India, Federasi Malaya (kini Malaysia) , Indonesia, Italia , Ethiopia, Ghana, Mesir, Nigeria, dan Swedia. Total berkekuatan sekira 20 ribu personel. Menukil laman PBB, pasukan ONUC diminta keterlibatannya oleh Presiden Kongo Joseph Vasa-Kubu untuk membantu memulihkan keamanan dan mencegah gangguan militer asing yang menyokong separatis Katanga. Pasukan ONUC didatangkan berangsur-angsur dalam sembilan kontingen sejak Mei di bawah Panglima ONUC Mayjen Carl van Horn dari Swedia. Untuk urusan sipilnya di lapangan, Hammarskjöld mempercayakannya kepada diplomat Irlandia Connor Cruise O’Brien sebagai perwakilan khusus.

SEJAK resmi berdiri sebagai sebuah negara, Republik Indonesia (RI) telah dipimpin oleh tujuh orang tokoh. Dalam kurun 75 tahun terakhir, rakyat telah merasakan pergantian penguasa dari berbagai latar belakang berbeda. Dimulai pada 1945 oleh Presiden Sukarno, hingga Presiden Joko Widodo pada 2014 lalu. Masing-masing tentunya membawa kebijakan yang berbeda. Selain ketujuh tokoh tersebut rupanya Indonesia masih memiliki dua tokoh lain yang pernah menduduki kursi tertinggi pemerintahan di republik. Mereka adalah Sjafruddin Prawiranegara dan Mr. Assaat, dua tokoh politik terkemuka semasa pergerakan. Sebagai catatan keduanya menduduki posisi tersebut saat situasi di dalam negeri sedang dalam kondisi darurat. Sjafruddin mendirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera sebagai upaya mempertahankan kedaulatan setelah Presiden Sukarno dan jajarannya di Yogyakarta berhasil dilumpuhkan pihak Belanda. Sementara Mr. Assaat menduduki kursi pimpinan sebagai pejabat (acting) presiden Republik Indonesia (27 Desember 1949 - 15 Agustus 1950) ketika Sukarno menjadi presiden Republik Indonesia Serikat (RIS).

BEGITU Surat Perintah 11 Maret turun dari Presiden Sukarno pada 1966, Letnan Jenderal TNI Soeharto langsung bergerak cepat. Sebagai pengemban amanah, kali pertama yang dia lakukan adalah membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI). Belakangan, aksi Soeharto ini memunculkan salah satu bencana kemanusiaan terbesar: sekitar 500.000 (ada yang menyebut 2 juta) orang yang dituduh anggota PKI dibantai di Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Namun, tak banyak orang tahu, jika 18 tahun sebelumnya, Soeharto nyaris dibunuh oleh prajurit Divisi Siliwangi gegara dicurigai sebagai perwira pro-PKI. Hal ini terekam dalam dokumen pribadi milik almarhum Kolonel (Purn.) Omon Abdurrachman berjudul Menoempas Pemberontakan PKI 1948, yang saat itu berpangkat mayor dan menjabat wakil komandan Brigade ke-13 Kesatuan Reserve Umum X Divisi Siliwangi.