Berapa perkiraan jumlah korban pelanggaran HAM yang terjadi pada masa Orde Baru?

Pahlawan mestinya membawa cahaya keadilan hingga kerakyatan. Keteladanan seperti apa yang dijadikan dasar Soeharto diberikan status pahlawan Nasional, kata Usman Hamid.

Peristiwa 27 Juli sebagai cermin perjuangan demokrasi turut menginspirasi para aktivis di Negeri Kanguru. Namun belum diakui sebagai pelanggaran HAM berat.

Presiden Jokowi mengakui 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu. Dari peristiwa 1965-1966 hingga peristiwa Jambo Keupok di Aceh pada 2003.

Putusan IPT 1965 menyatakan negara Indonesia telah melakukan kejahatan kemanusiaan dan harus meminta maaf serta mengadili pelakunya.

Rekonsiliasi tidak diciptakan tapi ditumbuhkan. Tanpa pengungkapan kebenaran, sulit mencapai rekonsiliasi.

Rekonsiliasi bukan penyelesaian antarpersonal tapi harus diletakkan pada bingkai kebangsaan.

Kalau terjadi sebuah kekerasan massal sampai memakan waktu berbulan-bulan, meliputi wilayah yang besar, biasanya negara ikut campur.

Untuk pertama kalinya sejak lima puluh tahun berlalu, pemerintah menyelenggarakan simposium nasional peristiwa 1965. Pemerintah takkan meminta maaf.

Kelompok antidemokrasi membubarkan pertemuan para penyintas 1965 yang akan mengikuti simposium nasional yang bakal diselenggarakan pemerintah.

Penyintas tragedi 1965 masih dianggap warga negara kelas dua. Bukti nyata diskriminasi masih dipelihara.

Saksi menceritakan kekerasan yang terjadi pada dirinya. Dipaksa mengakui apa yang tak mereka ketahui.

Kasus 1965 disidangkan melalui Pengadilan Rakyat Internasional. Akankah mencuri perhatian internasional?

Banyak kesalahpahaman terjadi terhadap Pengadilan Rakyat Internasional. Berikut sepuluh hal yang belum banyak diketahui tentangnya.