MIA Bustam, perempuan pelukis anggota Lekra, merasakan jatah makan yang diterima tahanan politik (tapol) 1965 masih manusiawi pada awal ditahan di Vredeburg. Selain diberikan dua kali setiap hari, jam 10 pagi dan 3 sore, menunya pun berupa nasi ditambah oseng-oseng buncis atau kacang panjang, labu siam, dan lauk berupa tempe atau tahu bacem. Lain waktu, menunya berupa gudeg dengan sambal goreng krecek dan tolo. “Memadailah, yang mengurus ransum itu restoran di Danurejan,” kata Mia dalam memoarnya, Dari Kamp ke Kamp. Namun, kondisi itu tak berlangsung lama. Pihak restoran mogok mengirim makanan lantaran Tim Pemeriksa Daerah (Taperda) sama sekali tidak membayar katering itu sejak awal. Jatah makan para tapol pun dikirim dari Penjara Wirogunan sejak itu.

BEGITU Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) keluar pada 1966, Soeharto naik ke tampuk pimpinan nasional. Sukarno terpaksa berbagi kekuasaan. Melalui surat itu, Sukarno mengalihkan kekuasaanya kepada Soeharto. Tapi Soeharto merasa perlu meyakinkan rakyat agar dia punya legitimasi. Sehari setelah keluarnya Supersemar, Soeharto bilang, “Suara hati nurani rakyat sungguh-sungguh telah dilihat, didengar oleh Pemimpin Besar Revolusi, Bung Karno.” Tak mau buang waktu, Soeharto lantas menggunakan kekuasaan yang baru diterimanya. Sesuai tuntutan rakyat kebanyakan, Soeharto merombak kabinet pada 25 Juli 1966 bersama Sukarno. Meski menjabat Ketua Presidium Kabinet Ampera, Soeharto tak langsung memimpin kabinet ini. Lagipula Sukarno masih resmi menjabat presiden. Dualisme ini bikin masalah. Sukarno kerap memanggil para menteri ketika sore tiba. Padahal, paginya mereka sudah dipanggil Soeharto. Ini membingungkan Soeharto. “Pak Harto tidak dapat menegur Bung Karno karena beliau masih resmi sebagai Presiden,” tulis Alamsjah Ratu Perwiranegara, salah seorang penasihat dan orang kepercayaan Soeharto, dalam Perjalanan Hidup Seorang Anak Yatim Piatu.

PEMILIHAN umum (pemilu) 2024 tak sampai setahun lagi. Persiapan telah dilakukan berbagai pihak yang terlibat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku panitia pelaksana pun sudah melakukan persiapan. Antara lain memastikan kesiapan logistik pemilu. Namun, untuk pemilu kali ini, KPU melakukan hal berbeda. Sejumlah jenis logistik pemilu rencananya akan dikelola KPU daerah lewat pendistribusian wewenang. “Saya percayakan sepenuhnya karena kebijakan KPU RI yang tertuang dalam Peraturan KPU yang sebentar lagi akan disahkan itu nanti akan kita distribusikan kewenangannya,” ujar Koordinator Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik KPU RI Yulianto Sudrajat sebagaimana dikutip KPU dalam lamannya, kpu.go.id, 7 Juni 2023. Logistik merupakan hal penting dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Di masa Orde Baru, masa dimulainya pemilu di Indonesia rutin dihelat tiap lima tahun, nama Ali Moertopo mencuat bila membicarakan logistik pemilu.

AKTIVITAS petugas PPSU yang tengah melakukan perbaikan dan perawatan sarana serta prasarana umum telah menjadi pemandangan sehari-hari di Jakarta. Pasukan oranye itu dikerahkan untuk menjaga kebersihan dan keindahan kota. Peraturan terkait perawatan lingkungan dan kebersihan kota sudah diberlakukan sejak zaman Belanda. Di Batavia, misalnya, pada 19 Desember 1826 diundangkan peraturan yang mengharuskan kegiatan pengurukan kanal dan saluran dalam kota tetap dilanjutkan. Selain itu, Mona Lohanda dalam Sejarah Para Pembesar Mengatur Batavia menyebut, setiap tahun juga diharuskan ada kegiatan membersihkan daerah di sepanjang pantai wilayah Batavia dengan mengikuti arah angin muson.

SEJUMLAH sejarawan yang tergabung dalam Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) memberi banyak catatan kritis terhadap 10 jilid buku Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global. Mulai soal tatanan keilmuan, struktur sejarah, sumber dan metodologi, hingga soal perspektif peranan perempuan. Buku Sejarah Indonesia (SI) itu di-soft launching pemerintah pada 14 Desember 2025 silam. Bukunya ditulis oleh 123 penulis dari 34 perguruan tinggi dan 11 penulis dari lembaga non-perguruan tinggi se-Indonesia dan diampu 20 editor jilid dan tiga editor umum. Kendati begitu, secara fisik lima dari 10 jilid bukunya baru dirilis Kementerian Kebudayaan RI pada 31 Agustus 2026 dan sudah bisa dibaca secara daring lewat situs pustakabudaya.id. Kelima bukunya yakni: Akar Peradaban Nusantara (jilid I), Nusantara dalam Jaringan Global: Perjumpaan Budaya dengan India, Tiongkol dan Persia (jilid II), Nusantara dalam Jaringan Global: Timur Tengah (jilid III), Interaksi Awal dengan Barat: Kompetisi dan Aliansi (jilid IV), Masyarakat Indonesia dan Terbentuknya Negara Kolonial: 1800-1900 (jilid V).

TAWA riang anak-anak yang tengah asyik bermain sepakbola di lapangan seketika terhenti, ketika dua anak mulai saling melempar kalimat sindiran. Tak lama perang kata-kata itu menjadi adu jotos. Di tengah saling serang, seorang anak melerai. Anak itu adalah Gatot Soebroto, yang kelak menjadi tokoh militer Indonesia. Anak lelaki yang lahir di desa Tanjung, Kecamatan Jatilawang, Banyumas, Jawa Tengah, itu dipandang sebagai pemimpin oleh teman-temannya. Sikapnya yang humoris dan ceria serta banyak akal membuat permainan dan kegiatan menjadi lebih hidup dan menyenangkan. Di samping itu, Gatot juga perhatian, tegas, dan bertanggungjawab. Dia tidak hanya menjadi tempat bercerita, tetapi juga penengah ketika ada kawannya yang berlainan pendapat. “Tubuh yang kekar padat, kulit kehitaman dan mata bulat penuh daya hidup adalah gambaran masa kecil dari Gatot Soebroto. Wujudnya yang demikian itu menimbulkan perasaan senang pada tiap orang yang melihatnya. Dia menjadi kesayangan keluarga dan orang-orang di sekitar rumahnya,” tulis Moh. Oemar dalam Jenderal Gatot Subroto, Pahlawan Nasional.

WARTAWAN berita T-Online, Jonas Mueller-Töwe bersama rekannya meneliti arsip-arsip rahasia Dinas Intelijen Jerman (Bundesnachrichtendisenst atau BND) untuk mengungkap peran BND dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965. Hasil penelitiannya diterbitkan di t-online pada 13 Juli 2020. Penelitian itu, sebagaimana dikutip dw.com, menyebut laporan internal BND tanggal 3 November 1965 menggambarkan pembantaian besar-besaran terhadap komunis. Dokumen tanggal 8 November 1965 menyebut permohonan mendesak para jenderal di Jakarta yang meminta dana sekitar 1,2 juta Deutsche Mark untuk pembersihan komunis. “Tidak jelas, apakah uang itu akhirnya dikirimkan, karena masih ada beberapa dokumen BND yang tetap ditutup,” tulis dw.com.

NILA setitik bisa bisa susu sebelanga. Begitu kata pepatah. Pepatah itu mungkin tepat untuk menggambarkan kiprah Kolonel R.M. Soepangat Pirngadi. Gegara urusan suap-menyuap, reputasinya yang telah dibangun sejak masa penjajahan jadi ternoda. Pirngadi, yang lahir pada 3 Oktober 1906, termasuk segelintir orang Indonesia yang menjadi perwira kapal di Dinas Kelautan Gouverment Marine (GM) sebelum Hindia Belanda bubar. Maka lumrah jika dirinya menonjol di Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) di awal kemerdekaan. NRP-nya 3/P. Putra pelukis Raden Mas Pirngadi (1875-1936) ini diberitakan Bataviaasch Nieuwsblad edisi 22 September 1926 lulus ujian kelas tiga perwira kapal pada 1926. Lalu, De Avondpost tanggal 26 Mei 1928 menyebut, Pirngadi dipindahkan dari kapal Cycloop ke kapal Dog. Pangkatnya masih Aspirant Officiern (Calon Perwira) di GM.

NI Wayan Gedong tak beruntung ketika berkesempatan mengunjungi India pada 1953. Tokoh panutannya, Mahatma Gandhi, telah meninggal lima tahun sebelumnya. Alhasil, Gedong tak bisa bertemu langsung tokoh yang banyak menginspirasinya itu. Kendati begitu, Gedong yang lahir di Karangasem, Bali pada 3 Oktober 1921 sebetulnya termasuk orang beruntung. Lahir dari keluarga pejabat kolonial, Gedong punya kesempatan yang tak dimiliki kebanyakan anak sebayanya, yakni mendapat pendidikan layak. Gedong bersekolah di Holands Inlandsche School (HIS) Klungkung, lalu melanjutkan ke Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) Yogyakarta dan Algemeene Middelbare School (AMS) Batavia. Meski menikmati banyak keistimewaan, Gedong didik keras oleh ayahnya, I Wayan Komang, yang merupakan sekretaris Karangasem Raad. Komang termasuk orang yang menentang sistem kasta di Bali. Pendirian ini kemudian ditanamkannya pada Gedong sehingga membentuk karakter Gedong menjadi seorang yang egaliter.

ANAK-anak Omar Dani, mantan Panglima TNI Angkatan Udara era Sukarno, masih ingat perlakuan bengis tentara penjaga Rumah Tahanan Militer (RTM) Nirbaya. Penjagaan bagi keluarga yang berkunjung sedemikian ketat. Bekal makanan yang dibawa harus melewati pemeriksaan petugas RTM. Kadang kala penjaga bertindak berlebihan dengan membongkar isi rantang lalu mempreteli lauk pauknya. Kesan itulah yang melekat ketika awal-awal ayah mereka masuk ke Nirbaya pada pertengahan 1966. “Itu sayurnya yang kita bawa sampai di-udeg-udeg segala,” kata Dian Sri Indrapuri, anak kedua Omar Dani, kepada Historia.ID. Saat itu, Dian masih berusia delapan tahun.

JUS Soema Di Pradja still remembers where to go to borrow a movie when Saturday night rolled around. “I’d go to Aunt Iet’s house to borrow a movie to watch with a group of friends,” said Jus. After all, lending out movies wasn’t a difficult matter for Maria. She was the Chair of the Film Censorship Committee. Every movie set to be screened in theaters had to pass through her hands first. Jus wasn’t the only one with memories of watching movies for free thanks to Maria Ullfah. Abbi Djajadiningrat, Maria’s nephew, had a similar experience. “Back then, I used to love being taken to watch movies at Studio 5, which was located between Jalan Sunda and Jalan Agus Salim,” said Abbi. Maria served as Chair of the Film Censorship Committee from 1950 to 1961. At that time, movies were a prestigious form of entertainment for certain circles. Several foreign film companies also had offices in Indonesia; one of the most well-known was the American Motion Picture Association in Indonesia (AMPAI). Bill Palmer, the company’s director, knew Maria and was close to the PSI (Socialist Party of Indonesia, a party Maria was closely related with) circle.

HARI itu, 3 Oktober 1838, Ma-ka-tai-me-she-kia-kiak alias Black Hawk mengembuskan napas terakhirnya di usia 72 tahun. Panglima perang suku Indian Sauk itu tinggal nama bukan karena peluru atau pedang melainkan malaria yang menderanya sejak tiga bulan terakhir. Kapten James H. Jordan, veteran cum saudagar bulu hewan yang merupakan sahabat Black Hawk, membantu pemakamannya di tepi utara Sungai Des Moines, Iowa, Amerika Serikat. Black Hawk dikuburkan dengan ritual suku Sauk lengkap dengan seragam militer dan bendera Amerika dekat nisannya. “Jenazahnya mengenakan mantel militer yang ia terima di Washington enam tahun sebelumnya, ditambah epaulette emas, sabuk, dan sebilah pedang. Di kerahnya dikalungi sejumlah medali yang ia terima dari sejumlah tokoh: salah satu (medalinya) terukir gambar Presiden Andrew Jackson, medali lainnya terukir gambar Presiden James Madison, dan medali ketiga ia terima di Kanada dari pihak Inggris,” tulis Patrick J. Jung, sejarawan dan kurator Museum Grohmann, dalam The Black Hawk War of 1832.