SALAH satu novel karya Pramoedya Ananta Toer, Di Tepi Kali Bekasi, mengambil latar Perang Kemerdekaan Indonesia di front timur Jakarta. Pram merampungkannya di Jakarta 13 Januari 1947. Saat itu, Pram justru sudah keluar dari ketentaran. Dia bekerja sebagai redaktur di Majalah Sadar, yang merupakan edisi Indonesia dari Majalah The Voice of Free Indonesia. Meski karakter utama dalam novelnya fiksi, karya Pram itu bernilai sejarah penting karena merekam perjuangan di sekitar Bekasi pada tahun-tahun pertama kemerdekaan. Pram menuliskan novel ini sesuai dengan kejadian, percakapan, tokoh serta situasi yang faktual. Sayang, tidak semua cerita terbungkus di dalamnya. “Buku ini sesungguhnya baru merupakan 1/4 daripada naskah yang sebenarnya. Sisa naskah yang 3/4 lainnya telah disita oleh Nefis (Dinas Intelijen Belanda -red.) dan sejak itu tak pernah dikembalikan,” terang Pram dalam kata penutup Di Tepi Kali Bekasi cetakan kedua, terbitan Balai Pustaka pada 1957.

WAHYU Sardono atau Dono beken sebagai komedian grup Warung Kopi bersama Kasino dan Indro. Dia sudah marhum sejak 2001 menyusul Kasino. Tapi namanya tetap mentereng sampai sekarang. Filmnya diputar terus saban tahun. Malah belakangan namanya jadi bahan bincangan lagi di twitter setelah artikel lawasnya muncul. Satu artikel Dono terbit di majalah Forum tahun 1993. Berjudul “Kisah Sertu Jumadi”, artikel ini bertutur tentang suka duka dan polah polisi lalu lintas bernama Jumadi. Artikel lainnya berjudul “Kelas yang Sibuk dengan Sendirinya” terbit di majalah Forum Keadilan, April 1996. Artikel ini berupaya mengidentifikasi secara ringkas kelas menengah di Indonesia. Karuan banyak orang menaruh kagum pada Dono. Ternyata Dono bukan hanya komedian, tapi juga penulis. Begitu kesan mereka. Sesungguhnya ini bukan cerita baru. Atribusinya sebagai penulis memang sempat tenggelam. Padahal Dono telah meniti jalannya sebagai penulis sejak 1987.

WAHYU Sardono atau Dono beken sebagai komedian grup Warkop DKI. Dalam film, dia sering tampil sebagai lelaki bodoh dengan nasib malang dan objek penderita bagi dua kawannya, Kasino dan Indro. Tapi di sejumlah penampilan lainnya, dia justru melontar humor bermuatan kritik sosial. Misalnya saja ketika menyanyikan lagu “Aku Anak Desa” dalam film Gengsi Dong. Di luar film, Dono lebih terang lagi dalam melempar kritik sosial. Dia melakukannya lewat sejumlah artikel di media massa. Dua di antaranya sempat viral belakangan ini. Yang pertama tentang kisah polisi lalu-lintas bernama Sertu Jumadi. Yang kedua perihal polah kelas menengah di Indonesia. Selain dua artikel tersebut, masih ada beberapa artikel lainnya. Dia beberapa kali menulis di media massa tentang lawak dan masalah sosial. "Dia sempat ngomong ke saya, enakan nulis artikel di koran dibanding novel. Novel nulisnya lama, tapi royaltinya sedikit dan lama [dapatnya]. Nulis artikel di koran, pendek-pendek tapi duitnya banyak dan cepet dapatnya," kata Andika Aria Sena, anak almarhum Dono, kepada Historia.ID.

ANDA mungkin masih ingat sepotong adegan film Warkop berjudul Dongkrak Antik produksi tahun 1982 berikut ini. Seorang lelaki paruh baya duduk di trotoar dekat kali. Dia mengenakan setelan serba hitam dan gelap: payung, kacamata, topi fedora, dan jas hujan. Sambil merapal mantra, dia melempar mangga ke segala arah. Semua laku itu syarat dari dukun agar dia memperoleh jodoh dambaannya. Bukannya meraih jodoh, lelaki itu justru beroleh kesialan. Lemparan mangganya menyasar ke seorang pencari rongsokan. Karuan si pencari rongsokan marah dan ingin menghajarnya. Lelaki itu kabur. Kamera beralih ke adegan Dono, Kasino, dan Indro tertawa melihat itu. Lelaki itu bernama Paulus (diperankan oleh Pietrajaya Burnama), bos perusahaan pariwisata tempat Dono, Kasino, dan Indro bekerja. Dia berpendidikan tinggi, tapi percaya dukun. Nama Paulus diambil dari nama sahabat Dono di jurusan Sosiologi Universitas Indonesia (UI), Paulus Wirutomo, sekarang menjadi guru besar Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI.

SEBUAH undangan tiba di rumah Titi Kusumawardhani, istri Wahyu Sardono atau Dono Warkop. Isinya meminta Titi menjadi pembicara di sebuah acara. Dia diharapkan tampil bersama sejumlah karikaturis. Karuan dia terkejut membaca undangan itu. Sebab dia tak paham karikatur. Mengapa dirinya diminta jadi pembicara? Titi kemudian tahu sesuatu. Undangan itu ternyata untuk Dono. Suaminya beberapa kali menggunakan nama panggilan dan alamat Titi ketika mengirimkan gambar-gambarnya ke sejumlah media cetak pada 1970-an. “Tidak sedikit karya karikatur beliau dan beberapa karyanya (kartun, red.) yang tidak mau menggunakan nama aslinya, melainkan menggunakan nama panggil Ibu saya,” kata Andika Aria Sena, putra pertama Dono kepada Historia.ID.

DI MASA tuanya, Pramoedya Ananta Toer bahkan masih dinominasikan untuk meraih penghargaan Nobel bidang sastra. Pada 2004, Pram diundang ke Norwegia, salah satu negara penyelenggara penobatan penerima hadiah Nobel. Namun, Pram tak bisa berangkat karena alasan kesehatannya. Hingga akhir hayatnya, Pram tidak pernah merengkuh penghargaan tertinggi dunia bidang sastra itu kendati dirinya disebut-sebut layak menerimanya. “Buat saya tidak ada artinya apa-apa, mungkin itu sebabnya mengapa saya tidak terlalu mengharapkan untuk mendapatkannya. Kalau dapat penghargaan seperti itu, berarti buku-buku Anda lebih banyak laku. Dan kalau saya mendapatkan hadiah uang, saya akan menggunakannya untuk menyelesaikan proyek penulisan ensiklopedia saya,” kata Pram dalam suatu wawancara pada 2004 kepada Andre Vitchek dan Rossie Indira yang dibukukan, Saya Terbakar Amarah Sendirian. Sejak bebas dari penjara tahanan politik (tapol) di Pulau Buru, nama Pram memang selalu masuk nominasi penerima Nobel Sastra. Pengakuan terhadap Pram senafas dengan dedikasinya sebagai sastrawan yang telah melahirkan sejumlah karya sastra bermutu tinggi. Berbagai karyanya juga sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, antara lain Perburuan, Keluarga Gerilya, Gadis Pantai, Nyanyi Sunyi Seorang Bisu dan tetralogi Buru (Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, Rumah Kaca).

PADA Oktober 1973, Pangkopkamtib Jenderal Soemitro mengunjungi Pulau Buru atas perintah Soeharto. Ia datang bersama tim psikolog yang terdiri dari Fuad Hasan, Saparinah Sadli, dan Susmaliah Suwondo untuk mempelajari psikologi para tahanan. Kunjungan itu disertai pula oleh wartawan-wartawan senior dari berbagai media massa seperti Rosihan Anwar, Mochtar Lubis, Jacob Oetama, dan Nardi D.M. Soemitro bertemu Pramoedya Ananta Toer dan menyampaikan bahwa Pram diizinkan lagi menulis. Hal itu ternyata disebabkan oleh tekanan dunia internasional, terlebih Pram merupakan sastrawan yang telah dikenal dunia. “Soemitro mengatakan bahwa mulai saat itu saya boleh menulis kembali. Saya harus mencari sendiri kertasnya, dan saya dapatkan terutama dari gereja Katolik,” ujar Pram dalam Saya Terbakar Amarah Sendirian! hasil perbincangan dengan Andre Vithek dan Rossie Indira.

ALAM Pulau Buru memang keras ketika para tahanan politik (tapol) Orde Baru tiba pada akhir 1969. Suhu di siang hari amat tinggi, sedang malamnya dingin begitu menusuk tulang. Tanahnya didominasi savana yang sulit sekali ditanami. Jika hujan, jalanan berlumpur dan air genangan sukar meresap. Bulan-bulan awal di Buru, kelaparan menjadi hal yang lumrah di dalam kamp. Dalam Nyanyi Sunyi Seorang Bisu, Pramoedya berkisah bahwa bertemu seekor kadal adalah berkah. Reptil ini menjadi sumber protein yang menyelamatkan mereka dari kekurangan gizi. Sebab, tanah Buru begitu tandus dan rendah mineral. “Pengetahuan yang sangat terbatas dan sedikit tentang alam Buru Utara ini memang mengecilkan hati bagi mereka yang terdidik jadi petani dan mempunyai naluri petani,” tulis Pramoedya.

DALAM perjalanan pulang dari Konferensi Tingkat Tinggi Nonblok IV di Aljazair pada 1973, Pangkopkamtib (Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) Jenderal TNI Soemitro singgah di Paris dan Belanda. Dia bertemu dengan orang-orang asing dari Prancis, London, dan Belanda. Mereka menanyakan soal tahanan politik terutama Pramoedya Ananta Toer yang ditahan di Pulau Buru, Kepulauan Maluku. Soemitro mengaku tak tahu siapa Pramoedya, kecuali dia anggota Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat). Setelah orang-orang asing menanyakannya, Soemitro pun baru menyadari kalau Pramoedya adalah pengarang yang mendapat pengakuan di dunia internasional. “Saya merasa bangga mendengarnya, walaupun saya tahu bahwa dia itu anggota Lekra, ada afiliasi dengan PKI,” kata Soemitro dalam memoarnya, Soemitro dari Pangdam Mulawarman sampai Pangkopkamtib karya Ramadhan KH.

TIGA setengah tahun penjajahan Jepang, namun lukanya bertahan puluhan tahun dan belum sepenuhnya hilang. Para mantan ianfu membisu dan memendam pengalaman pahitnya sendiri. Akibatnya, kisah pilu mereka relatif terlambat diangkat ke permukaan. Baru pada 1990-an, mereka bersuara dan berbagi kisah pedih yang terekam dalam buku-buku dan dokumenter berikut ini. Buku Fifty Years of Silence (1994) karya Jan Ruff-O’Herne Masa remajanya hilang ketika Jepang menduduki Indonesia. Dia ditahan di kamp Ambarawa, kemudian diambil dan dipaksa menjadi budak seks dalam sebuah rumah bordil. Selama 15 tahun, Jan tak pernah memberi tahu siapa pun. Baru pada 1992, setelah menyaksikan mantan ianfu dalam Perang Korea menuntut keadilan, dia memutuskan angkat bicara. Bukunya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tahun 2011. Derita Paksa Perempuan: Kisah Jugun Ianfu pada Masa Pendudukan Jepang 1942–1945 (1997) karya A Budi Hartono dan Dadang Juliantoro Buku ini didasarkan pada dokumen pengaduan 20 ianfu ke LBH Yogyakarta. Sumber utama buku ini adalah kesaksian Mardiyem, ianfu di Telawang, Kalimantan Selatan. Sisanya, membahas praktik kekerasan pendudukan Jepang, perbedaan praktik pelacuran dengan prostitusi paksa, perekrutan ianfu, analisis dampak kekerasan seksual, sikap pemerintah Indonesia dan Jepang, serta refleksi kebudayaan. Setahun sebelumnya buku ini terbit dalam bentuk buku kecil berjudul Nafsu Bangsa Jepang (1996). Dampak Kekerasan Seksual pada Jugun Ianfu (1999) karya Lucia Juningsih Buku ini merangkum hasil penelitian tentang masalah mantan ianfu di Yogyakarta. Hasilnya, sebagian menderita cacat fisik di dada, kaki, kemaluan dan kandungan serta gangguan fisik seperti badan mudah sakit atau lelah. Mereka menderita secara psikis seperti malu, benci, dan sakit hati, serta merasa diri sudah rusak dan tak berharga. Mereka juga mengalami hambatan sosial berupa gunjingan, cemoohan, dan hinaan. Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer (2001) karya Pramoedya Ananta Toer Sekira 228 gadis dari Jawa Tengah, kebanyakan anak pamong praja yang terpikat janji Jepang untuk sekolah di Tokyo, diangkut kapal laut ke Pulau Buru. Mereka dipaksa jadi budak seks tentara Jepang. Ketika Jepang kalah, mereka memasuki episode penderitaan berikutnya, hingga akhirnya ditemukan tahanan politik 1965–1966. Momoye, Mereka Memanggilku (2007) karya Eka Hindra dan Koichi Kimura Karena ingin jadi penyanyi, Mardiyem berangkat ke Borneo, ikut kelompok sandiwara keliling Pantja Soerja. Namun, begitu sampai Banjarmasin, Mardiyem harus melayani kebutuhan seks tentara dan sipil Jepang. Momoye adalah nama panggilannya. Buku ini merupakan hasil penuturan Ibu Mardiyem, salah satu penyintas yang hingga wafatnya pada 21 Desember 2007 menjadi juru bicara mantan ianfu untuk menuntut keadilan. Film The Indonesian Comfort Women: A Video Testimony (2000) karya Lexy Rambadeta Sebagaimana judulnya, film ini berisi testimoni sejumlah mantan ianfu Indonesia tentang pengalaman mereka selama menjadi ianfu. Selain itu, tentu upaya penyelesaian masalah ianfu yang dilakukan lembaga swadaya masyarakat. Untuk memberikan konteks sejarah dan upaya pencarian keadilan, Lexy mewawancarai Koichi Kimura dan Nursyahbani Katjasungkana. Mardiyem (2001) karya Kana Tomoko Sebagai perempuan Jepang, Kana merasa punya tanggung jawab untuk merekam kesaksian para ianfu untuk generasi muda. Kana mengikuti Mardiyem ke Banjarmasin untuk menelusuri masa lalunya, hingga Tokyo ketika Mardiyem menjadi saksi dalam Pengadilan Internasional Kejahatan Perang terhadap Perempuan tahun 2000. Omdat Wij Mooi Waren (Because We Were Beautiful) (2010) karya Frank van Osch Menampilkan kisah mantan ianfu yang dipaksa melakukan kegiatan seksual di rumah bordil militer, perkemahan, atau barak militer Jepang. Film ini dibuat sutradara asal Belanda yang menyertai perjalanan fotografer Jan Banning dan wartawan-cum-antropolog Hilde Janssen untuk mendokumentasikan kesaksian ianfu di Indonesia.*

PRAMOEDYA Ananta Toer bukan orang asing dalam historiografi Indonesia. Di samping tenarnya karya-karya sastranya, Pram juga bersentuhan dengan penulisan sejarah Indonesia. Ia juga saksi sekaligus pelaku sejarah sejak masa revolusi kemerdekaan (1945-1949). Pram melahirkan karya-karya fiksi berlatar belakang sejarah sejak era revolusi kemerdekaan dalam bentuk cerpen hingga novel. Semasa jadi perwira rendahan di Resimen Cikampek, baik sebelum maupun sesudah ia ditangkap Belanda, ia juga melahirkan karya tulis. Di antaranya Sepoeloeh Kepala Nica (1946), Krandji dan Bekasi Djatoeh (1947), Perburuan (1950), Keluarga Gerilya, dan Di Tepi Kali Bekasi (1951) yang beberapa bagian naskahnya dirampas tentara Belanda seiring Agresi Militer Belanda I (21 Juli-5 Agustus 1947). Karakter Minke yang terdapat di tetralogi Buru-nya (Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, Rumah Kaca) pun terinspirasi dari tokoh pers R.M. Tirto Adhi Soerjo. Inspirasinya sudah eksis dalam pemikiran Pram sejak jadi dosen jurusan sejarah di Universitas Res Publica dan sebelum dijebloskan ke penjara di Pulau Buru semasa Orde Baru. Bahan-bahan dan materi tentang R.M. Tirto sudah ia kumpulkan sejak 1961 dan kemudian pencarian sumber-sumber sejarah lainnya dibantu oleh para mahasiswanya.

SEBUAH beleid yang diskriminatif dan rasialis pada akhir 1959 memicu gejolak di kalangan masyarakat Tionghoa. Beleid yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1959 (PP 10/1959) tentang Larangan Bagi Usaha Perdagangan Kecil dan Eceran yang Bersifat Asing Diluar Ibu Kota Daerah Swatantra Tingkat I dan II serta Karesidenan yang ditetapkan pada masa awal Demokrasi Terpimpin, 16 November 1959. Dampak PP 10/1959 begitu terasa, khususnya bagi orang-orang Tionghoa yang belum memegang surat kewarganegaraan. Terbitnya PP tersebut mendorong lebih dari 100 ribu warga Tionghoa eksodus dari Indonesia. Mereka yang menolak pergi dan berstatus stateless harus siap menghadapi tekanan dan tindakan-tindakan represif aparat keamanan. Seperti yang terjadi pada dua perempuan Tionghoa di Cimahi medio Juli 197. Nyawa keduanya tuntas di ujung senapan personel Divisi Siliwangi hanya karena menolak meninggalkan rumahnya. Gejolak tersebut tentu tak luput dari amatan Pramoedya Ananta Toer yang masih kuli tinta di suratkabar Bintang Timur. Kritik-kritiknya pun menyasar praktik diskriminatif tersebut. “Pramoedya Ananta Toer mengkritik dan mengecam PP-10 yang dianggap rasialis. Ia menulis serangkaian artikel secara bersambung di Bintang Minggu (edisi minggu koran Bintang Timur),” tulis Benny G. Setiono dalam Tionghoa dalam Pusaran Politik.