SENIN pagi itu, 17 Agustus 1959, sekira sejuta orang berkumpul di depan Istana Merdeka. Hadir pula seluruh anggota Kabinet Kerja, para pembesar sipil dan militer, dan korps diplomatik. Mereka hendak mendengarkan pidato Presiden Sukarno di hari perayaan ulang tahun Republik Indonesia. Sukarno berpidato dua setengah jam lamanya. Dalam pidatonya, yang dikenal dengan “Penemuan Kembali Revolusi Kita”, Sukarno menegaskan tekadnya untuk memberantas korupsi. “Tidak boleh lagi sesuatu aparatur negara tak lancar karena memang salah organisasinya, dan tidak boleh lagi orang bekerja pada aparatur negara dengan secara lenggang-kangkung, malas- malasan, ngantuk, atau mementingkan kepentingan sendiri dengan jalan korupsi waktu atau korupsi uang,” kata Sukarno. Tak sekadar berpidato. Untuk merealisasikan niatnya meretul aparat negara di segala bidang, horizontal maupun vertikal, Sukarno memperkenalkan Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (Bapekan) yang sudah ia lantik ketua dan anggota- anggotanya. “Tugasnya jelas: mengawasi kegiatan aparatur negara,” tegas Sukarno, agar bekerja efisien dan maksimal.

PRIYATNA Abdurrasyid masih ingat ketika seorang pengacara datang ke rumahnya suatu pagi pada 1960-an. Ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Alih-alih pengacara itu malah menawarkan barang dagangan. Ia pun berang, yang membuat si pengacara melenggang keluar rumah, meninggalkan bawaannya di meja. Priyatna mengejar sembari membawa bungkusan itu. Di luar, Priyatna menangkap dengar pembicaraan pengacara dengan temannya yang menunggu di mobil. Rupanya pengacara barusan berusaha menyogoknya, dan bungkusan itu ternyata berisi segepok uang. Priyatna langsung melemparkan bungkusan sembari mengumpat. “Jadi itu taktik mereka,” ujar Priyatna, mantan jaksa agung muda intelijen berusia 83 tahun, di rumahnya di bilangan Pondok Indah. Apa kasusnya? Priyatna tak menyebutnya spesifik. Tapi ia bisa memastikan bahwa upaya penyogokan itu ada kaitannya dengan kerja-kerjanya selama menjadi jaksa tinggi di Bandung sekaligus wakil kejaksaan di Panitya Retooling Aparatur Negara (Paran), lembaga pembenahan birokrasi dan pemberantasan korupsi, sekira 1962. Retuling menjadi kata yang jamak di masa itu, yang berarti menata ulang atau merombak.

PADA 20 Agustus 1955, sembilan hari setelah kabinet terbentuk, Perdana Menteri Burhanuddin Harahap menyatakan kepada media: “Banyak orang kaya mendadak harus buktikan ia tidak korupsi.” Selain mempersiapkan pemilu, pemberantasan korupsi menjadi salah satu program Kabinet Burhanuddin demi memulihkan kewibawaan serta kepercayaan rakyat dan tentara terhadap pemerintah. Maklum, kabinet sebelumnya dikecam karena kebijakan lisensi mengakibatkan korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat pemerintah –kebijakan yang juga dikecam Masyumi, partai Burhanuddin, yang tak masuk kabinet. Untuk memperbaiki keadaan yang tak sehat itu, pemerintah menganggap perlu menjalankan tindakan keras dan tegas terhadap orang-orang yang korupsi. “Apabila korupsi yang mulai merajalela di berbagai kalangan itu dibiarkan saja, akan sangat merugikan rakyat dan negara,” kata Burhanuddin.

PADA 28 Maret 1957, politisi Masyumi Jusuf Wibisono memenuhi panggilan Corps Polisi Militer (CPM) di Bandung. Ia mengajak Mohammad Sjafaat Mintaredja, asisten pribadinya, sebagai teman ngobrol di jalan dalam perjalanan dari Jakarta menuju Bandung. Setibanya di markas CPM, Jusuf terkejut karena ia harus ditahan atas perintah KSAD sekaligus Penguasa Perang Pusat (Peperpu) Mayor Jenderal TNI A.H. Nasution. “Tempat tahanan adalah sebuah hotel kecil, bernama Talagasari, yang letaknya di luar kota Bandung, tidak jauh dari pinggir jalan ke Lembang,” kata Jusuf dalam biografinya, Karang di Tengah Gelombang karya Soebaginjo I.N. Mintaredja ikut mengantarkan Jusuf ke Hotel Talagasari. Setelah itu, ia pulang ke Jakarta untuk memberi tahu istri Jusuf, Sumijati Sontodihardjo. Setelah itu, ia kembali ke Bandung dan ditahan. Sebagai asisten pribadi Jusuf, ia dianggap mengetahui banyak hal. Namun, CPM tak memperoleh informasi yang bisa menyeret Jusuf ke pengadilan.

TRUK Corps Polisi Militer (CPM) mendatangi rumah Mr. Djody Gondokusumo, mantan menteri kehakiman Kabinet Ali Sastroamidjojo I, di Jalan Teuku Umar 44 Jakarta Pusat. Tujuannya menangkap Djody. Penangkapan itu atas perintah yang dikeluarkan dan ditandatangani Jaksa Agung Soeprapto. Dengan truk tersebut Djody dibawa ke markas besar CPM di Jalan Guntur. Penangkapan dilakukan hanya beberapa jam setelah pelantikan Kabinet Burhanuddin Harahap. Keesokan harinya, media memberitakan pernyataan pers Kepala Penerangan Angkatan Darat Letkol Imam Soekarto. Ia menyatakan, sebagaimana dikutip harian Merdeka, 13 Agustus 1955, “Berdasarkan laporan-laporan dan bukti-bukti yang sudah didapatkan, pada 12 Agustus 1955 jam 16:15 CPM Jakarta telah melakukan penangkapan terhadap Mr. DG. Untuk pemeriksaan lebih lanjut maka diadakan penahanan.” Beberapa jam setelah penangkapan, petugas Kejaksaan Agung menggeledah sebuah rumah di Jalan Kenari 22 Jakarta yang biasa dikunjungi Djody. Dalam brankas ditemukan uang sebesar Rp135.000. Jaksa Agung Soeprapto, dalam keterangan pers sehari setelah penangkapan, menyatakan bahwa ia memerintahkan penahanan Djody terkait perbuatan korupsi selama menjabat menteri kehakiman pada Kabinet Ali Sastroamidjojo I.

PADA Agustus 1955, Letnan Satu Polisi Militer R.A. Prawirakusumah bersama dua sejawatnya mendatangi rumah Iskaq Tjokrohadisurjo di Jalan Diponegoro 6 Jakarta. Mereka membawa surat perintah penangkapan bernomor 168/D.G. III-6/SP/55 dari Corps Polisi Militer Bandung. Isi surat: “menangkap Iskaq, menggeledah rumahnya, dan menyita surat dan atau barang yang berkaitan dengan perkaranya” terkait kebijakannya selama menjabat menteri perekonomian. Mereka tak menemukan Iskaq di rumahnya. Iskaq, yang sudah tak menjabat menteri perekonomian menyusul jatuhnya Kabinet Ali Sastroamidjojo I, sudah terbang ke Belanda dengan anaknya, Irmin. Ia hendak berobat dan mengurus sekolah anaknya di Rotterdam. Pemerintah segera mencabut paspor Iskaq. Iskaq tak tahu-menahu tentang rencana penangkapan dirinya. Setelah urusan di Belanda rampung, dengan enteng ia kembali ke tanah air. Namun, ketika transit di Singapura, Lim Kay yang diutus Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Indonesia (PNI) menemui dan mencegahnya melanjutkan perjalanan pulang. Sebab, tim penangkap sudah siaga di Bandara Kemayoran. Pertimbangan lainnya, “penangkapan terhadap Iskaq pada saat menjelang pemilu akan merugikan PNI. Inilah yang dikehendaki pihak lawan politik PNI yang sedang berkuasa,” tulis R. Nalenan dalam biografi Iskaq Tjokrohadisurjo, Alumni Desa Bersemangat Banteng.

KETIKA merayakan kemerdekaan tahun 1965, wartawan Mochtar Lubis berpikir menulis buku tentang Indonesia sebelum dan selama revolusi. Kenangannya pun kembali ke masa lalu: proklamasi yang bergema, segarnya semangat revolusioner, pertempuran-pertempuran. Ia juga ingat pertemuannya dengan pemimpin-pemimpin Republik. Kala itu Mochtar Lubis yakin mereka tak akan berubah dari kesederhanaan itu. Seorang wartawan Amerika mengajaknya bertaruh, jika sudah berkuasa, banyak yang akan korup. Dengan tegas ia mengatakan: “Tak mungkin ada pemimpin Indonesia yang bisa jadi korup.” Ketika mencatat dalam buku hariannya, kemudian terbit dalam Catatan Subversif, Mochtar Lubis menarik ucapannya. Ia sendiri jadi korban dalam upayanya melawan korupsi. Di masa revolusi, korupsi bukannya tak ada. Namun ia terabaikan karena perhatian tercurahkan pada upaya mempertahankan kemerdekaan. Begitu kedaulatan teraih, pemerintahan berjalan normal, korupsi mulai menjadi isu penting. Kecaman datang. Kepercayaan kepada pemerintah luntur. Militer mengambil inisiatif dalam upaya pemberantasan korupsi –di sisi lain, juga menjadi pelaku korupsi. Ketegangan dan krisis politik pun terjadi. Korupsi terus hidup meski kabinet jatuh bangun. Berikut ini laporan khusus sejarah pemberantasan korupsi pada masa Orde Lama. Penangkapan Mantan Menteri Kehakiman Menteri Luar Negeri Dituduh Korupsi Menteri Lisensi Tersangkut Korupsi Hotel Prodeo Talagasari Perniagaan Terlarang Perwira TNI AD Jusuf Muda Dalam Terpuruk di Ujung Orde Peretul yang Kena Retul Dari Tromol Pos No. 8 Keadaan Darurat Korupsi

PAGI itu, 13 Agustus 1956, Menteri Luar Negeri Roeslan Abdulgani berkemas untuk melakukan perjalanan ke London, menghadiri konferensi tentang Terusan Suez. Jam enam pagi, dua perwira Divisi Siliwangi tiba di rumahnya di Jalan Diponegoro Jakarta. Mereka membawa surat perintah penahanan yang ditandatangani Panglima Tentara Teritorium (TT) III Kolonel Alex Kawilarang, penguasa keadaan darurat di wilayah Jawa Barat, mencakup ibu kota. Roeslan akan dimintai keterangan dalam kasus korupsi Lie Hok Thay, wakil direktur Percetakan Negara, yang sudah lebih dulu ditangkap. Sementara Roeslan berpakaian, istrinya menelepon Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Ali terkejut. Ia minta bicara dengan komandan tentara yang bertugas menangkap Roeslan. Ali, menyebut sebagai perdana menteri merangkap menteri pertahanan ad interim, memerintahkan pembatalan penangkapan namun si komandan menolak dengan alasan hanya mau menaati perintah dari atasan militernya. Ali akhirnya menelepon Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Mayjen TNI Abdul Haris Nasution, yang untungnya masih ada di rumah. Ali menjelaskan situasinya. “Kalau ia sampai tidak bisa berangkat karena ditangkap dan ditahan oleh pihak tentara, saudara mengerti sendiri apa akibatnya bagi pemerintah dan juga bagi nama baik negara kita,” ujar Ali kepada Nasution, seperti disebutkan otobiografinya Tonggak-Tonggak di Perjalananku.

JOSEPH LUNS barangkali menjadi sosok yang paling dimusuhi publik Indonesia selama masa sengketa Irian Barat. Menteri Luar Negeri Belanda itu terkenal gigih mempertahankan Irian Barat di bawah kuasa kerajannya. Sejak menjabat tahun 1956, Luns dengan berbagai kebijakannya acapkali membuat panas hubungan Belanda dan Indonesia terkait Irian Barat. Luns merupakan sosok penting di balik pengiriman kapal induk Belanda Karel Doorman ke perairan Irian Barat pada pertengahan 1960. Langkah itu dinilai sebagai aksi unjuk kekuatan Belanda. Untuk memuluskan ambisinya, Luns bermanuver dengan membawa persoalan Irian Barat ke Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1961. Salah satu prakarsa Luns adalah kebijakan mendekolonisasi Irian Barat. Dalam pernyataannya, Luns menjanjikan komitmen Belanda sebesar 30 juta dolar pertahun untuk menyokong rakyat Irian Barat hingga mandiri. Langkah itu tentu ditentang pemerintah Indonesia yang menganggapnya sebagai penjajahan dalam wujud lain.

SARIDJAH Niung gundah gulana. Sebagai guru HIS (Sekolah Belanda untuk Bumiputra setingkat SD) Jaga Monyet di Batavia, dia menyadari kesulitan anak didiknya dalam belajar bernyanyi. Bukannya mereka malas belajar, tapi kendala bahasa menyebabkan para murid sukar memaknai lagu anak berbahasa Belanda. Beberapa di antaranya yang terkenal berjudul “Zakdoek Leggen” dan “Kruip Door”.Pada zaman kolonial Belanda, lagu-lagu tersebut wajib diajarkan di HIS. “Yang mengganggu saya adalah kenyataan bahwa lagu-lagu yang saya ajarkan semuanya lagu-lagu Belanda. Selalu lagu Belanda,” keluh Saridjah seperti dikisahkannya dalam bunga rampai Sumbangsihku Bagi Pertiwi Jilid 1. Sebagai anak negeri jajahan, sekolah resmi yang berdiri atas izin pemerintah Hindia Belanda harus mengikuti kurikulum pendidikan Belanda. Hal ini berimbas terhadap penggunaan bahasa Belanda sebagai pengantar. Begitupun dengan pengajaran pengetahuan umum yang bersumber mengenai negeri induk Belanda nun jauh di Eropa sana. Inilah yang mengganjal bagi Saridjah selama mengajar di berbagai HIS di Batavia sejak 1925-1941.

SEKALI waktu Roeslan Abdulgani kedatangan tamu dua orang jenderal: KSAD Jenderal Ahmad Yani dan wakilnya, Letnan Jenderal Gatot Subroto. Saat itu, Menteri Penerangan Mohammad Yamin baru saja wafat pada 10 Oktober 1962. Kedua jenderal itu menyampaikan maksudnya terhadap Roeslan. “Nanti kamu akan diminta Bung Karno menggantikan Yamin. Monyet, jangan sampai nolak, ya!” ujar Gatot Subroto. Roeslan tak terima. Dia marah. “Pak, saya bukan monyet,” katanya dengan nada berang. Yani segera menengahi. Ditenangkannya Roeslan yang merasa terhina. “Kamu jangan marah. Kalau Pak Gatot bilang kamu monyet, berarti dia senang.”

SEJAK menyelesaikan pertikaian besar dalam revolusi kemerdekaan (1945-1949) melalui Konferensi Meja Bundar, Indonesia sudah mulai menuntut balik pengembalian benda-benda bersejarah yang dijarah Belanda. Amat pelik, sehingga satu per satu warisan Nusantara itu baru bisa kembali ke tanah air semasa pemerintahan Orde Baru. Tensi politik dan trauma yang membekas masih mendominasi ketika draf perjanjian kebudayaan gagal terealisasi pada KMB. Pun juga ketika Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudajaan Moh. Yamin melakukan penjajakan lanjutan dengan lawatannya ke Belanda pada 1954. “Kita sebenarnya sudah meminta kembali dari 1949. Jadi para pendahulu kita sudah memproses dan responnya dari Belanda pelan sekali. Jadi tahun 1950-an, 1960-an enggak ada yang balik. Tahun 1970-an mulai zaman Presiden Soeharto, (arca) Prajnaparamita kembali, beberapa benda Pangeran Diponegoro sempat kembali,” ujar Dirjen Kebudayaan RI Hilmar Farid di program “Belanda Kembalikan Ratusan Benda Pusaka tapi Tak Ada Ganti Rugi Korban Westerling” di akun Youtube Akbar Faizal Uncensored, 17 Juli 2023.