SEKELOMPOK taruna Militaire Akademie Yogyakarta angkatan pertama sedang diperbolehkan keluar asrama. Mereka pergi ke sebuah restoran yang cukup mahal di masa revolusi kemerdekaan. Tujuannya adalah makan enak. “Wah hebat juga kamu, Cub, banyak uang ya,” kata Hedijanto kepada Acub. “Tidak banyak. Tapi ada lah,” jawab Acub Zainal. Semua taruna yang ikut makan di restoran itu tentu gembira. Terlebih, mereka boleh tambah porsi jika satu porsi tak kenyang. Maklum, makan enak saat sulit itu tentu sebuah kemewahan. Tak semua orang bisa mendapatkannya.

SEJAK dulu tentara dekat dengan olahraga. Tak heran jika banyak pensiunan jenderal yang menjadi pengurus organisasi olahraga. Salah satu purnawirawan yang aktif dalam olahraga adalah Mayor Jenderal TNI (Purn.) Acub Zainal. Dia sudah menaruh perhatian pada olahraga ketika menjabat Panglima Kodam XVII Cendrawasih dan gubernur Irian Jaya (1973–1975). Acub membangun kebanggaan masyarakat Papua lewat olahraga terutama sepakbola, atletik, dan tinju. Dia ikut membangun tim Persatuan Sepakbola Indonesia Jayapura (Persipura). Setelah selesai menjabat gubernur Irian Jaya, dia mengelola klub sepakbola di Jawa. Menurut Nurinwa Ki S. Hendrowinoto dalam biografi Acub Zainal: I Love the Army, Acub pernah membawa Persija keluar sebagai juara utama dalam kejuaraan Marah Halim Cup tahun 1977. Pada tahun itu juga, dia mulai bertugas sebagai manajer tim nasional PSSI ke SEA Games.

KASUS perselingkuhan menjadi pembahasan yang tak ada habisnya digunjingkan oleh masyarakat. Begitu pula di media sosial, perselingkuhan ramai dibahas warganet hingga trending topic. Konflik asmara melibatkan lebih dari dua orang kerap terjadi di zaman kolonial Belanda. Pelaku perselingkuhan dan perzinaan tak hanya mendapat sanksi sosial, tetapi juga terancam hukuman berat. Menurut sejarawan Barbara Watson Andaya dalam The Flaming Womb: Repositioning Women in Early Modern Southeast Asia, orang-orang Belanda Calvinis cenderung menunjukkan sikap keras dan tegas dalam menentang perbuatan asusila maupun kejahatan seksual yang terjadi di dalam koloninya.

PENGGUNAAN lambang kebesaran untuk identifikasi berkembang di Eropa sejak abad ke-12. Perang Salib mempercepat perkembangan dan penyebarannya. Ketika itu, baju zirah sangat penting untuk melindungi tubuh para prajurit dalam pertempuran. Pakaian tersebut mampu menahan serangan pedang, tombak, dan anak panah, sehingga dapat meminimalkan luka berat dan kematian. Meski begitu, baju zirah yang menutupi seluruh tubuh, termasuk wajah, menyulitkan proses identifikasi prajurit. Terlebih mereka yang bertempur dalam Perang Salib berasal dari banyak wilayah, sehingga proses identifikasi menjadi hal yang penting. Oleh karena itu, panji-panji dengan lambang tertentu sangat berguna untuk membedakan antara prajurit dari berbagai negeri. Saat pertama kali tersebar pada abad pertengahan, desain lambang-lambang itu sederhana dan tidak berlebihan, serta sebagian besar berbentuk geometris yang berasal dari praktik menghias rangka dan penyangga perisai kayu kuno.

ALKISAH, tersebutlah seorang raja yang bergelar Sultan Suryangalam. Istananya di Ngallahulah. Ia mitraning rasul (sahabat Rasul). Kisah Sultan Suryangalam ini dituturkan kembali oleh Prabu di Ngatasangin, yaitu Sang Titijagat. Raja sejati itu melebur dengan rakyatnya. Jiwa raganya diliputi oleh tanggung jawab. Mantap memegang sumpah setianya. Di dalam dirinya terpancar budi pekerti yang luhur. Tak pernah ingkar dalam ucapannya. Tak membela orang yang dikasihi, dan tak membenci musuhnya. Tidak mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, yang dapat merusak negara. Raja tersebut haruslah menerapkan hukum Allah. Jika tangan kirinya yang berbuat durjana, tangan kananlah yang wajib menghukum. Jika tangan kanannya yang berbuat durjana, tangan kirilah yang wajib menghukum. Itulah yang disebut adil menurut hukum Allah.

KRISIS Kongo yang pecah sejak 5 Juli 1960 mengharuskan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turun tangan. Sekjen PBB Dag Hammarskjöld lalu mengirim misi ONUC atau Operasi PBB di Kongo. Krisis di Kongo dipicu perang saudara antara pihak pemerintah Kongo dan separatis Katanga di bawah Moïse Tshombe. Seiring keluarnya Resolusi 143 Dewan Keamanan PBB pada 14 Juli 1960, elemen militer Belgia yang tersisa pasca-kemerdekaan Kongo (30 Juni 1960) diperintahkan mundur dari Kongo. Kontingen pasukan misi perdamaian ONUC lantas dibentuk dari gabungan militer Irlandia, India, Federasi Malaya (kini Malaysia) , Indonesia, Italia , Ethiopia, Ghana, Mesir, Nigeria, dan Swedia. Total berkekuatan sekira 20 ribu personel. Menukil laman PBB, pasukan ONUC diminta keterlibatannya oleh Presiden Kongo Joseph Vasa-Kubu untuk membantu memulihkan keamanan dan mencegah gangguan militer asing yang menyokong separatis Katanga. Pasukan ONUC didatangkan berangsur-angsur dalam sembilan kontingen sejak Mei di bawah Panglima ONUC Mayjen Carl van Horn dari Swedia. Untuk urusan sipilnya di lapangan, Hammarskjöld mempercayakannya kepada diplomat Irlandia Connor Cruise O’Brien sebagai perwakilan khusus.

SEJAK resmi berdiri sebagai sebuah negara, Republik Indonesia (RI) telah dipimpin oleh tujuh orang tokoh. Dalam kurun 75 tahun terakhir, rakyat telah merasakan pergantian penguasa dari berbagai latar belakang berbeda. Dimulai pada 1945 oleh Presiden Sukarno, hingga Presiden Joko Widodo pada 2014 lalu. Masing-masing tentunya membawa kebijakan yang berbeda. Selain ketujuh tokoh tersebut rupanya Indonesia masih memiliki dua tokoh lain yang pernah menduduki kursi tertinggi pemerintahan di republik. Mereka adalah Sjafruddin Prawiranegara dan Mr. Assaat, dua tokoh politik terkemuka semasa pergerakan. Sebagai catatan keduanya menduduki posisi tersebut saat situasi di dalam negeri sedang dalam kondisi darurat. Sjafruddin mendirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera sebagai upaya mempertahankan kedaulatan setelah Presiden Sukarno dan jajarannya di Yogyakarta berhasil dilumpuhkan pihak Belanda. Sementara Mr. Assaat menduduki kursi pimpinan sebagai pejabat (acting) presiden Republik Indonesia (27 Desember 1949 - 15 Agustus 1950) ketika Sukarno menjadi presiden Republik Indonesia Serikat (RIS).

BEGITU Surat Perintah 11 Maret turun dari Presiden Sukarno pada 1966, Letnan Jenderal TNI Soeharto langsung bergerak cepat. Sebagai pengemban amanah, kali pertama yang dia lakukan adalah membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI). Belakangan, aksi Soeharto ini memunculkan salah satu bencana kemanusiaan terbesar: sekitar 500.000 (ada yang menyebut 2 juta) orang yang dituduh anggota PKI dibantai di Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Namun, tak banyak orang tahu, jika 18 tahun sebelumnya, Soeharto nyaris dibunuh oleh prajurit Divisi Siliwangi gegara dicurigai sebagai perwira pro-PKI. Hal ini terekam dalam dokumen pribadi milik almarhum Kolonel (Purn.) Omon Abdurrachman berjudul Menoempas Pemberontakan PKI 1948, yang saat itu berpangkat mayor dan menjabat wakil komandan Brigade ke-13 Kesatuan Reserve Umum X Divisi Siliwangi.

BUCIN (budak cinta) menjadi istilah populer kalangan milenial dan generasi Z untuk menggambarkan sesorang yang sangat mencintai pasangannya. Orang-orang yang tidak rela ditinggal pasangannya sering disebut bucin. Bucin merupakan orang yang memiliki rasa cinta mendalam kepada pasangan atau orang yang didambakannya. Kondisi seperti itu pernah dialami Bupati Madiun periode 1796-1810 Raden Ronggo Prawirodirjo III saat ditinggalkan pasangannya. Ia amat merasa kehilangan hingga membuatnya terpuruk. Raden Ronggo memiliki seorang istri bernama Gusti Bendara Raden Ayu (RA) Maduretno yang biasa dipanggil Raden Ayu Ontowiryo. RA Ontowirjo merupakan putri ketiga Hamengkubuwono II dari istri Gusti Kanjeng Ratu Kedhaton. RA Ontowiryo dianggap sebagai putri tercantik di antara tiga putri sultan kedua Yogyakarta tersebut.

KETIKA Madiun membara akibat pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) medio September 1948, Belanda menawarkan bantuan pasukan untuk upaya pasifikasi. Namun benarkah Belanda punya peran, bahkan ikut mendalanginya sebagaimana yang diindikasikan Presiden Prabowo Subianto? Presiden Prabowo mengungkitnya dalam pidatonya di sela Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025). Ia menyampaikannya dalam konteks pembicaraan tantangan menghadapi globalisasi dan berkaca bahwa sejak awal kemerdekaan pun upaya pembangunan Indonesia selalu diganggu campur tangan pihak asing. “Mungkin 25-28 tahun kita merdeka tidak pernah berhenti dari campur tangan asing. Peristiwa Madiun itu seolah-olah komunis, ternyata yang membawa (Munawar) Musso, Semaoen, semua itu adalah Belanda. Difasilitasi oleh Belanda. Belanda kuasai Batavia, semua lapangan terbang dikuasai. Bagaimana dia bisa sampai ke Madiun?” kata Prabowo dalam pidatonya yang diunggah akun Youtube Sekretariat Presiden, Senin (5/5/2025).

PIDATO Presiden Prabowo Subianto pada sidang kabinet paripurna beberapa waktu lalu mencuri perhatian publik. Alih-alih menyebut kelompok komunis, Prabowo justru mengatakan bahwa Peristiwa Madiun tahun 1948 atau Madiun Affair didalangi oleh pihak Belanda. “Peristiwa Madiun, seolah-olah itu komunis, ternyata yang membawa Musso, Semaoen, semua itu adalah Belanda, difasilitasi oleh Belanda,” jelas Prabowo dalam pidatonya di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025). Peristiwa Madiun yang terjadi pada 18 September 1948 kerap menjadi topik diskusi yang memicu kontroversi. Ada beberapa faktor pemicu meletusnya Peristiwa Madiun, mulai dari kembalinya Musso, pentolan PKI yang puluhan tahun mengembara di Eropa, hingga permasalahan di dalam negeri terkait hasil Perundingan Renville yang merugikan posisi Republik di tengah kemelut dengan Belanda sehingga berujung pada jatuhnya Kabinet Amir Sjarifoeddin, tokoh sayap kiri yang terlibat dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR), serta rasionalisasi TNI pada masa pemerintahan Mohammad Hatta.

PADA 11 Agustus 1948, Soeripno tiba di Yogyakarta untuk menyerahkan teks perjanjian dan menjelaskan tentang perjanjian yang dilakukannya dengan Uni Soviet seputar tukar-menukar konsul. Bersamanya seorang sekretaris bernama Soeparto, yang tak lain adalah tokoh gaek Partai Komunis Indonesia (PKI): Musso. Keduanya bertemu di Praha pada Maret 1948. Musso meminta bantuan kepada Soeripno agar bisa pulang ke Indonesia karena dia membawa misi baru dari Moskow. Soeripno dan Musso diterima Sukarno. Pertemuan sahabat lama yang mengharukan. Setelah cukup bersenda-gurau, Musso dan Soeripno minta diri. Sebelum berpisah, Sukarno minta supaya Musso membantu memperkuat negara dan melancarkan revolusi. Musso menjawab: “Itu memang kewajiban saya. Ik kom hier om orde te scheppen! (Saya datang di sini untuk menciptakan ketertiban).” Menurut Harry A. Poeze dalam buku jilid keempat dari seri Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia ini, “kalimat terakhir itu yang diucapkan dalam bahasa Belanda mengandung sasmita buruk.”