Hukum Islam hanya dipakai di beberapa kesultanan di Nusantara, dan itu pun baru fase pengenalan, saling mempengaruhi dengan hukum adat.

Kemerdekaan Indonesia membuka jalan bagi penerapan syariat Islam di Aceh. Baru terealisasi setelah reformasi.

Pada masa kolonial Belanda, hukum adat lebih banyak digunakan daripada hukum Islam dalam memutuskan suatu perkara. Menjaga keseimbangan kaum adat dan ulama.

Bersama hukum Islam, adat Aceh yang diturunkan secara lisan dijadikan pedoman masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Perkawinan, perceraian, dan soal waris dalam Islam diadopsi di Aceh. Lebih berpihak pada perempuan.

Kesultanan Aceh tak selalu menerapkan hukum Islam. Seringkali sultan menjadi sumber hukum itu sendiri.

Hukum Islam kerap dianggap sudah diterapkan di kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Padahal, raja-lah hukum itu sendiri.

Krisis Pertamina yang terlilit utang pada paruh kedua 1970 menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar. Desakan menguat untuk menyeret sang direktur utama, Ibnu Sutowo ke pengadilan.

Pemerintah menjalankan hukuman mati berdasarkan hukum peninggalan Belanda. Dari dulu hingga kini muncul suara untuk menghapuskannya.

Kegemparan kasus salah tangkap Sengkon dan Karta. Terbongkar justru lewat rasa iba pelaku sebenarnya.

Para terpidana kasus Vina mengajukan Peninjauan Kembali. Mekanisme koreksi hukum yang dihidupkan kembali pasca-kasus Sengkon-Karta.

Indonesia berusaha keras menyelamatkan warganya dari hukuman mati di Malaysia. Namun, Indonesia mempraktikkan hukuman mati hingga sekarang.

Indonesia attempted to save its citizens from the death penalty in Malaysia. However, Indonesia still practices the same penalty until now.

Sistem hukum di kerajaan-kerajaan Nusantara sudah sedemikian mapan sebelum kedatangan bangsa Eropa. Bangsa Belanda datang dan menerapkan sistem hukumnya untuk menegakkan kuasa.

Jaksa Masuk Desa untuk memberikan bantuan dan konsultasi hukum. Bukan untuk menampung perkara apalagi mencari-cari perkara.