Dari organisasi buruh perempuan, S.K. Trimurti masuk Partai Buruh Indonesia yang memberinya jalan untuk menduduki jabatan menteri perburuhan.

S.K. Trimurti selalu dikenang ketika Indonesia merayakan kemerdekaan. Namun, dia merasa bukan tokoh proklamasi kelas berat, tetapi hanya tokoh figuran saja.

Despite not having a background in diplomacy, Soebandrio was entrusted with becoming Indonesia's first ambassador to the United Kingdom and the Soviet Union. His appointment was considered strategic because both countries were superpowers and victors of World War II.

S.K. Trimurti menanggalkan statusnya sebagai pegawai negeri dan melibatkan diri dalam pergerakan politik. Penjara menjadi tempat langganannya.

Sebagai anak priayi rendahan, S.K. Trimurti bisa saja hidup mapan sebagai pegawai negeri. Namun, dia menanggalkan status itu dan memilih terlibat dalam politik.

The Nirbaya Military Detention Center became a political prison for several figures after the September 30th Movement in 1965. Former Air Force Commander Omar Dani was one of the political prisoners who spent the longest time in Nirbaya.

Yuri Melnik seorang Rusia memotret kota Jakarta pada 1960-an. Setengah abad berselang kami memotret kembali beberapa objek foto itu.

Nirbaya simbol represi rezim otoriter Orde Baru. Rumah Tahanan Militer ini meninggalkan cerita tentang persahabatan dan rasa senasib sepenanggungan para tahanan politik.

Sejak keluar dari Masyumi dan menjadi partai politik, NU berat meninggalkan panggung politik. Setelah berkiprah di PPP, para elite NU kembali masuk gelanggang perburuan kekuasaan.

Dari generasi ke generasi, keluarga Endang Sumitra merawat dan melayani di Istana Bogor.

Setelah Orde Baru tumbang, partai-partai berbasis NU didirikan dan berebut suara warga nahdliyin. Tak semuanya bertahan.

Sempat mandeg karena perang, perusahaan gas Belanda beroperasi kembali tapi kemudian dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia. Bagaimana nasib warisan kolonial ini?

Nahdlatul Ulama berperan dalam lahirnya Orde Baru. Namun, NU melawan rezim militer itu karena menganggap Islam sebagai kekuatan yang membahayakan bagi kekuasaan.

Nahdlatul Ulama mendukung Presiden Sukarno atas dasar kepentingan bersama. Tidak semua pemimpin NU suka dengan Sukarno.

NU selalu bertahan dalam pemerintahan demi mengamankan benteng pertahanannya: Kementerian Agama.